Home
U Give Me Love Jadi Single Perdana Alex dan Bea’ Masuk Industri Musik | Pengamat: Program Kuota Gratis Kemendikbud Pembohongan Publik | Kejari Rohil Berhasil Selamatkan Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Dana Media | Kisruh Politik Malaysia Picu Penuruan Harga TBS Riau | Covid Masih Melejit, Pemko Pekanbaru akan Perluas PSBM | Deklarasi KAMI Riau Kembali Diundur, Ini Alasannya
Rabu, 30 09 2020

Oleh : Azmi Rozali, S.IP., M.Si
MENAKAR KINERJA PANSUS


Kamis, 16 Juni 2016 - 07:43:37 WIB
Sejak terpilih sebagai ketua panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan, akhir April 2016, kami langsung menata kinerja, melakukan kajian, pendalaman masalah serta melakukan kunjungan ke titik konflik di tengah masyarakat. Sudah 3 titik yang dikunjungi, yaitu kecamatan Bengkalis & Bantan yang bersengketa dengan PT. Rimba Rokan Lestari yang menguasai lahan seluas 14.785 hektar melalui SK Menteri Kehutanan No.262/Kpts-II/1998. 

Kemudian ke kecamatan Pinggir, kunjungan pansus dilakukan di 2 titik, yaitu di desa Buluh Apo dimana masyarakat bersengketa dengan status Kawasan Swaka Alam melalui SK No.878/Menhut-II/2014 dan desa Parit Beringin. Di desa terakhir ini masyarakat persukuan Sakai terlibat sengketa lahan dengan PT. Arara Abadi yang menguasai lahan seluas 44.232 hektar melalui SK Menteri Kehutanan No.743/Kpts-II/1996.  

Kunjungan pansus selanjutnya adalah pada Sabtu 11 Juni 2016 lalu di kecamatan Rupat, dimana di pulau ini, masyarakat 7 desa bersengketa dengan PT. Sumatera Riang Lestari. Perusahaan swasta ini menguasai lahan yang begitu dahsyat besarnya, yaitu seluas 39.067 hektar melalui SK Menteri Kehutanan No.208/Menhut-II/2007, sehingga hampir separuh dari pulau terluar di Tanah Air tersebut sudah berpindah menjadi milik swasta. Tujuh desa yang terlibat konflik itu adalah desa Darul Aman, desa Cingam, desa Pergam, kelurahan Batupanjang, desa Sukarjo Mesim, kelurahan Terkul. 

Semua anggota panitia khusus wajib memahami permasalahan konflik lahan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Bengkalis, Riau, yaitu asal muasal konflik, kejadian nyata konflik, serta upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman, maka rapat kerja dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dianggap sangat positif, karena data-data konflik lahan di tengah masyarakat terdapat di lembaga ini. 

Demikian juga ketika kami mengetahui bahwa yang berwenang mengeluarkan izin terhadap lahan perkebunan perusahaan, bukan hanya kewenangan Kementerian Kehutanan, tapi juga Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga harus dipilah, mana perusahaan yang mendapat legitimasi dari Kemehut, mana pula yang mendapat legitimasi dari BPN. Untuk itulah pansus mengadakan rapat dengar pendapat dengan instansi vertikal tersebut. 

Tulisan ini terpaksa saya buat karena ada selenting suara yang membandingkan kinerja Panitia Khusus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan dengan panitia khusus yang pernah dibuat oleh DPRD Bengkalis periode sebelumnya, 2009-2014, yaitu tentang PT. Sumatera Riang Lestari yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, bahkan tidak melaporkan hasil kerjanya disidang paripurna, entah apa sebabnya. 

Saya ingin menjawab keraguan segelintir orang terhadap panitia khusus dengan mengatakan bahwa mustahil pansus dapat membuat SK Menteri Kehutanan kepada perusahaan swasta itu dicabut. Melalui kesempatan ini saya ingin menjawabnya secara tuntas dan jantan. Bahwa memang kewenangan panitia khusus adalah memberikan rekomendasi. Namun rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh pansus tersebut bukan sembarang rekomendasi. 

Tetapi merupakan keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis secara institusional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Akan ada konsekwensi yang harus ditanggung oleh pemerintah apabila keputusan DPRD tidak dilaksanakan. Akan terbuka jalan untuk penggunaan hak interpelasi, hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat yang berujung kepada pemberhentian kepala daerah, apabila hal itu dilaksanakan dan direstui oleh Mahkamah Agung RI. 

Tentang suara minor yang menyatakan mustahil pansus dapat mencapai tujuan utama, yaitu pencabutan SK Menteri Kehutanan yang memberikan izin HPHTI kepada perusahaan swasta atas lahan yang terlalu luas di pulau Bengkalis, Rupat, kecamatan Bukitbatu-Siakkecil dan Mandau & Pinggir. Maka saya mengumpamakan orang yang berkata itu seperti seseorang yang sedang memegang penggaris milik anak SD di tangannya, dan bermaksud mengukur panjang pantai dan kedalaman laut. Maka dia akan merasa sulit untuk mengukur panjang pantai dan kedalaman laut, sebab alat ukur yang dipegangnya adalah penggaris atau rol anak SD. 

Lantas orang tersebut merasionalisasikan ketidakmampuannya tersebut dengan mengatakan: mustahil pantai ini dan kedalaman laut ini dapat diukur. Dia mengatakan hal itu kepada semua orang. Namun pada saat bersamaan ada orang yang mengukur panjang pantai dan kedalaman laut dengan menggunakan alat yang canggih dan modern, maka orang tersebut sibuk mengatakan: sudahlah, tidak mungkin, pantai ini terlalu panjang untuk diukur, dan lautnya terlalu dalam untuk diketahui kedalamannya. Sepanjang hari dia berkata hal itu kepada semua orang yang ditemuinya, sambil tangannya tetap memegang penggaris milik anaknya yang masih SD tersebut. 

Saya bukanlah orang yang sombong yang mengklaim diri serba bisa. Hal itu jauh dari watak dan karakter yang selama ini diajarkan oleh guru dan pengalaman. Namun kalau masalahnya adalah pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang telah memberikan izin HPHTI kepada perusahaan swasta dengan luas ribuan hektar, hal itu adalah sesuatu yang dapat dikerjakan. 

Memang diakui hal itu tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah, itu merupakan sesuatu yang dapat dikerjakan, asalkan ada ruang gerak dan waktu yang cukup. Sejak dulu kami sudah terbiasa melaksanakan hal-hal yang orang lain tidak mampu mengerjakannya. 

Terlepas dari itu semua, saya ingin sampaikan sebuah pepatah Melayu kepada orang yang memegang penggaris milik anak SD tersebut, dan berkata dengan bahasa yang penuh kemustahilan dan ketidakmungkinan : kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga.  *** 

Penulis adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 3 periode, 2004-2019. Kandidat Doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta. 

 
   
Pokok Pikiran : Index
Perang Total Atau Kalah Total?...
Jokowi yang Abangan Mencomot Atribut NU Dan Hilangkan Legasi Gus Dur...
Generasi Muda Indonesia yang Tanguh, Cerdas dan Berkualitas Dimata Dun...
Perbedaan Prinsip Membuat Hatta Memilih Bercerai dengan Sukarno...
MUI, Politik Identitas, dan Siasat Melemahkan Umat Islam...
"Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah, Suatu Wacana"...
Memburu Malam Lailatul Qadar...
MENAKAR KINERJA PANSUS ...
MENGAPA MENTERI KEHUTANAN HARUS DIGUGAT...
 
 
 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com