Home
Hotman: SMS Hary Tanoe Berisi Bahasa Idealisme Bukan Ancaman | Gubri Siap Lepas Ribuan Peserta Pawai Takbir | Rusak Berat, Pemudik Keluhkan Kondisi Jalan Menuju Pelabuhan Tanjung Buton | Ramalan Jack Ma Tentang Pekerjaan Bergaji Tinggi di Masa Depan | Siap-siap Basah! Seluruh Riau Berpeluang Diguyur Hujan Jelang Shalat Ied | Amien Rais akan Berlebaran di Pekanbaru
Rabu, 28 Juni 2017
/ Nasional / 13:16:10 / Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi /
Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi
Senin, 19 Juni 2017 - 13:16:10 WIB

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan opsi pemerintah yang ingin penggunaan Undang-Undang Pemilu lama atau mengeluarkan Perppu Pemilu untuk mengatasi kondisi deadlock dapat menyebabkan krisisnya konstitusi.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Menurut dia, soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Bahkan, kata Lukman, hampir semua ahli-ahli tata negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy.

"Terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Ia melihat inilah yang menjadi persoalannya, namun kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional. Maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena, kata dia, agenda pemilu termasuk pilpres didalamnya adalah agenda yang sangat penting menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

"Sehingga, tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya," jelas dia.

Ia menambahkan, keinginan mempertahankan kekuasaan maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi.

Oleh sebab itu, Lukman mengajak Pansus dan Pemerintah menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa tapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," tandasnya. [ini]

   
 
Bareskrim Cekal HT Bepergian ke Luar Negeri
Jumat, 23 Juni 2017 - 23:02

Paspor Habib Rizieq Bakal Dicabut...
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:57

Pemerintah Tetapkan Harga BBM Baru, Cek Daftarnya
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:52

Malam Ini Jemaah Naqsabandiyah Takbiran
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:49

Warga: Ini Banjir Paling Parah di Pekanbaru
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:45

Hary Tanoe Ditetapkan Sebagai Tersangka
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:39

Penting Pilih Bahan Makanan Sehat dan Terjamin
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:32

Pilot Terjebak Banjir Pekanbaru, Dua Pesawat Terlambat Terbang
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:31

Banjir Terus Genangi Daerah Sepanjang Sungai Sail Pekanbaru
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:27

Gubernur: Solusi Banjir Pekanbaru Butuh Koordinasi Semua Pihak
Jumat, 23 Juni 2017 - 22:24

Geger Pria Diduga Kades di Mojokerto Tidur di Atas Tumpukan Uang
Jumat, 23 Juni 2017 - 15:19

Basement Grand Central Hotel Pekanbaru Tergenang Air Setinggi 2 Meter Lebih
Jumat, 23 Juni 2017 - 15:15

Sisir Tempat Keramaian, Polda Riau Tekan Angka Premanisme Jelang Lebaran
Jumat, 23 Juni 2017 - 15:13

Alasan Ahok Harus Dipindah dari Mako Brimob Versi IPW
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:59

Jamaah Naqsabandiyah Jalani Puasa Hari Terakhir
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:52

Jasa Penyewaan Mobil 'Banjir' Rezeki Tahunan
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:44

Arab Buat 13 Tuntutan untuk Qatar, Termasuk Tutup Aljazirah
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:41

Kecelakaan di Jalan Mulus, Empat Warga Riau Meninggal Dunia di Jambi
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:31

Banjir Jadi Kado HUT Pekanbaru ke 233
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:27

Mohamed Salah, Pemain Termahal Sepanjang Sejarah Liverpool
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:25

Berani, Turki Kirim Tentara dan Mobil Lapis Baja ke Qatar
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:22

Petinggi PKS Heran Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:20

Gubri Minta Pariwisata Pekanbaru Lebih Menggeliat
Jumat, 23 Juni 2017 - 14:17

Batalkah Puasa Wajib tanpa Udzur? Ini Hukumnya!
Jumat, 23 Juni 2017 - 09:57

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com