Home
Para Orang Tua di Inhil Diingatkan Jaga Anak dari Pengaruh Negatif Teknologi | Lakukan Penganiayaan, Karyawan di Inhil Ini Harus Berurusan dengan Polisi | Besok, Ustadz Abdul Somad Beri Tausiah Buka Bersama PWI Riau | DPRD Inhil Sarankan Pemkab Anggarkan Pembelian Alat Uji Kenderaan Bermotor | Dharma Wanita Bank Riau Kepri Jalankan Program Indahnya Berbagi di Bulan Ramadhan | Dandim 0314 Harapkan Bagi-bagi Takjil Lebih Dekatkan TNI dengan Masyarakat
Senin, 28 Mei 2018
/ Nasional / 13:16:10 / Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi /
Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi
Senin, 19 Juni 2017 - 13:16:10 WIB

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan opsi pemerintah yang ingin penggunaan Undang-Undang Pemilu lama atau mengeluarkan Perppu Pemilu untuk mengatasi kondisi deadlock dapat menyebabkan krisisnya konstitusi.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Menurut dia, soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Bahkan, kata Lukman, hampir semua ahli-ahli tata negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy.

"Terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Ia melihat inilah yang menjadi persoalannya, namun kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional. Maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena, kata dia, agenda pemilu termasuk pilpres didalamnya adalah agenda yang sangat penting menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

"Sehingga, tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya," jelas dia.

Ia menambahkan, keinginan mempertahankan kekuasaan maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi.

Oleh sebab itu, Lukman mengajak Pansus dan Pemerintah menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa tapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," tandasnya. [ini]

   
 
Tim Safari Ramadhan UIR Kunjungi Mushalla Nurul Farah
Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:52

Bumi Terus Mengalami Penyusutan, Ini Penjelasannya
Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:42

Gerindra: Peluang Rizal Ramli Bergabung Koalisi Prabowo Sangat Besar
Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:25

Pelunasan Biaya Haji Ditutup, 943 Sisa Kuota Diisi Jemaah Cadangan
Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:17

Komisi Dakwah: MUI Sudah Punya Kode Etik untuk Dai
Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:12

Tiga Lembaga Survei Sudah Memotret Gerakan #2019GantiPresiden, Ini Hasilnya
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:42

Pj Bupati: Realisasi Dana Desa Terkendala Peraturan Padat Karya
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:36

Jelang Lebaran, Tarif Masuk Istana Siak Sudah Naik
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:33

Disdik Riau Safari Ramadhan di SMA Negeri Pintar Kuansing
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:30

RSUD Arifin Achmad Luncurkan Layanan APM
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:28

Jamaah Masjid Al Falah Pekanbaru Panen Perdana Kurma
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:26

Dinas Tenaga Kerja Buka Posko Pengaduan THR H-7 Lebaran
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:23

Menilik Upaya Diskominfo Inhil Menahan Laju Hoax Di Tahun Politik
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:09

Pemkab Inhil Disarankan Cabut Izin Perusahaan Bermasalah Dan Rugikan Masyarakat
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:07

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan Amankan Dua Pelaku Begal
Sabtu, 26 Mei 2018 - 08:03

Jangan Lupakan 11 Poin Pemeriksaan Ini Sebelum Mudik
Jumat, 25 Mei 2018 - 16:41

Dinas PUPR: Pengerjaan 2 Fly Over Pekanbaru Diberhentikan H-7 hingga H+1 Lebaran
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:29

Klaster Cabai Berhasil Tekan Kenaikan Harga di Riau
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:21

Pertengahan Ramadan Razia Gepeng di Pekanbaru Mulai Dilakukan
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:17

Lonjakan Harga Jelang Lebaran, Masyarakat Bengkalis Tak Perlu Cemas
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:13

15 Ton Daging Kerbau Sampai di Pekanbaru
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:08

Perkantoran WaliKota Pekanbaru di Tenayan Raya Ditempati, 25 Juni 2018
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:05

Pengumuman Kelulusan UN Tingkat SMP
Jumat, 25 Mei 2018 - 15:01

Penurunan Harga Pertalite Masih Harmonisasi di DPRD Riau
Jumat, 25 Mei 2018 - 14:59

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com