Home
Aparat Tutup Mata, Bahan Baku Galangan Kapal Milik Ationg dari Hasil Ilegal Logging | Progres Tol Pekanbaru - Dumai Digesa | Anies Baswedan Dirayu Pengembang Reklamasi Rp 77 Triliun | 10 Capres Elektabilitas Tertinggi, Wow Anies Baswedan Melesat | Anies Evaluasi Proyek-Proyek di Jakarta | MK Dinilai Rusak Demokrasi Jika tak Batalkan PT 20 Persen
Selasa, 24 Oktober 2017
/ Nasional / 13:16:10 / Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi /
Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi
Senin, 19 Juni 2017 - 13:16:10 WIB

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan opsi pemerintah yang ingin penggunaan Undang-Undang Pemilu lama atau mengeluarkan Perppu Pemilu untuk mengatasi kondisi deadlock dapat menyebabkan krisisnya konstitusi.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Menurut dia, soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Bahkan, kata Lukman, hampir semua ahli-ahli tata negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy.

"Terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Ia melihat inilah yang menjadi persoalannya, namun kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional. Maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena, kata dia, agenda pemilu termasuk pilpres didalamnya adalah agenda yang sangat penting menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

"Sehingga, tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya," jelas dia.

Ia menambahkan, keinginan mempertahankan kekuasaan maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi.

Oleh sebab itu, Lukman mengajak Pansus dan Pemerintah menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa tapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," tandasnya. [ini]

   
 
Nih! 5 Fakta Menarik Black Hole yang Perlu Anda Ketahui
Senin, 23 Oktober 2017 - 10:12

Kuok Adventure Motor Trail Akan Jadi Destinasi Wisata Kampar
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:49

Kemas Gelar Menaja Kata Jilid III dalam Rangka Sumpah Pemuda
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:42

Bupati Inhil dan Istri Jenguk Annisah, Bocah 11 Tahun Penderita Tumor Ganas
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:39

Duet Andi-Suyatno Dikabarkan Direstui Ketum Golkar
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:35

Gerindra Ngotot Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:29

Waduh! Elektabilitas Pak Jokowi Masih di Bawah 30 Persen
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:24

Terpercik Api Las, Sepeda Motor Pria di Selatpanjang Ini Hangus
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:15

Kenapa Cowok Sejati Harus Tetap Nyetir Mobil
Senin, 23 Oktober 2017 - 09:08

Pengakuan Deddy Corbuzier, Ayahnya Sopir Mikrolet
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:55

Jangan Cuma Densus Tipikor, Densus Anti-Hama Juga Diperlukan Petani
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:44

Polisi Amankan Ribuan Bungkus Rokok Ilegal di Siak
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:38

Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:28

Populasi Muslim di Kanada Berkembang Pesat
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:25

Barcelona akan Tawarkan Kontrak Seumur Hidup untuk Messi
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:23

Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21

Penolakan AS Atas Panglima TNI Dipertanyakan Banyak Pihak
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:16

Egy Maulana Vikri Diinginkan 3 Klub Eropa
Minggu, 22 Oktober 2017 - 21:09

Pelindo Upayakan Serap Potensi Ekspor 13 Juta Ton CPO Riau
Minggu, 22 Oktober 2017 - 20:54

Kapolda Riau Klarifikasi Berita Negara Tak Butuh Tentara, Konteksnya Berbeda
Minggu, 22 Oktober 2017 - 20:48

Fadli Zon: Infrastruktur dari Utang Persulit Pemerintah
Minggu, 22 Oktober 2017 - 20:41

Anies Siapkan Program untuk Pondok Pesantren
Minggu, 22 Oktober 2017 - 20:38

Elektabilitas Prabowo Tempel Jokowi, Ini Kata Gerindra
Minggu, 22 Oktober 2017 - 18:38

Reklamasi Dilanjutkan, HMI Minta Jokowi Copot Menteri Luhut
Minggu, 22 Oktober 2017 - 18:26

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com