Home
KPU Inhil Umumkan Hasil Kesehatan 3 Peslon Bupati | Zulaikha Wardan Lantik PAC Dan Ranting Muslimat NU Tempuling | Bupati Inhil Ingatkan ASN Agar Pahami Peraturan Perundang-undangan | Anies Ragu Menjawab Tantangan Sofyan Djalil? | Pimpinan DPR: Utang Negara Semakin Mengkhawatirkan | Sekdako Pekanbaru M.Noer Dipanggil Bawaslu, Ayat Cahyadi: Biarkan Saja
Kamis, 18 Januari 2018
/ Nasional / 13:16:10 / Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi /
Penerapan UU Pemilu Lama Tanda Krisis Konstitusi
Senin, 19 Juni 2017 - 13:16:10 WIB

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan opsi pemerintah yang ingin penggunaan Undang-Undang Pemilu lama atau mengeluarkan Perppu Pemilu untuk mengatasi kondisi deadlock dapat menyebabkan krisisnya konstitusi.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Menurut dia, soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Bahkan, kata Lukman, hampir semua ahli-ahli tata negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy.

"Terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Ia melihat inilah yang menjadi persoalannya, namun kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional. Maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena, kata dia, agenda pemilu termasuk pilpres didalamnya adalah agenda yang sangat penting menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

"Sehingga, tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya," jelas dia.

Ia menambahkan, keinginan mempertahankan kekuasaan maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi.

Oleh sebab itu, Lukman mengajak Pansus dan Pemerintah menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa tapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," tandasnya. [ini]

   
 
Bupati Inhil Tinjau Kondisi Memprihatinkan SDN 011 Desa Sungai Ambat
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:57

Ketua DPRD Inhil Minta ASN Tidak Sibuk Soal Pilkada
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:54

Sekda Inhil Sampaikan Pidato Pengantar 8 Ranperda pada Rapat Paripurna Ke-2
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:51

H Suhaidi: Syarat Calon Bupati Inhil Masih Ada Yang Belum Memenuhi
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:48

Koperasi Syariah 212 akan Bentuk Pusat Distribusi
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:39

Polda Riau Berikan Sinyal Tersangka Baru Travel Umrah
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:36

Whatsapp Kembangkan Fitur untuk Tangkal Ulah Jail Spammer
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:34

Kemenag Buka Seleksi Nasional Masuk Madrasah Unggulan
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:32

MUI: Selama tidak Merugikan Umat, Bitcoin Sah Saja...
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:22

Makna Shalawat
Selasa, 16 Januari 2018 - 16:19

Tarif Masuk Istana Siak Segera Naik, Cek Daftar Harganya Disini
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:53

Gerindra: Sosok Tampan Bacawagubri Hardianto Modal Mendulang Suara Pilkada Riau
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:51

Syukuran Firdaus jadi Bacagubri, Bawaslu Riau Panggil Sekda Pekanbaru Besok
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:49

ASN Riau Terindikasi Banyak Berkampanye di Medsos, Apa Tanggapan Bawaslu?
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:45

Antisipasi Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi, BPBD Bengkalis Lakukan Mitigasi
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:41

Bupati Minta Penyaluran Beras Sejahtera Langsung Saja Dikirim ke Meranti
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:37

Fahira Idris: Reklamasi Seperti Ular, Sudah Melilit Jakarta
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:33

Cacat Hukum, HPL Pulau Reklamasi Wajib Dibatalkan
Selasa, 16 Januari 2018 - 15:28

Habiburokhman: Partai Gerindra Terlalu Besar Untuk Kalian Permainkan
Senin, 15 Januari 2018 - 21:23

Pengadilan Agama I A Pekanbaru, Putuskan 1.921 Gugatan Cerai
Senin, 15 Januari 2018 - 21:19

Dewan Minta Tol Pekanbaru-Dumai Cepat Terwujud
Senin, 15 Januari 2018 - 21:16

Petani Minta Pertimbangkan Kembali Kebijakan Impor Beras
Senin, 15 Januari 2018 - 21:15

Pendamping Desa Diharapkan Membawa Manfaat
Senin, 15 Januari 2018 - 17:42

Kantin Sungai Piring Kembali Ambruk
Senin, 15 Januari 2018 - 17:40

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com