Home
Dokumen Tak Lengkap, Partai Idaman dan 12 Parpol Tak Ikut Pemilu | Wapres Jusuf Kalla Bela Anies Baswedan soal "Pribumi" | Tanggul Jebol, Limbah Pabrik PKS PT EMA Kepenuhan Cemari Sungai | Pakar Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas | Ini Alasan JK tak Setuju Densus Tipikor | Soal Reklamasi, Luhut: Silahkan Anies dan Sandi Temui Saya
Rabu, 18 Oktober 2017
/ Metropolitan / 09:52:10 / Ribuan Usaha Sarang Walet di Siak Tak Memberikan Bantuan PAD /
Ribuan Usaha Sarang Walet di Siak Tak Memberikan Bantuan PAD
Kamis, 10 Agustus 2017 - 09:52:10 WIB

SIAK - Maraknya penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak dinilai belum mampu memberikan kontribusi apa-apa pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah setempat, kata Ketua Asosiasi Burung Walet Siak, Suhaimi.

"Meskipun jumlah penangkaran sarang burung walet di Siak sangat begitu banyak, namun terbukti tidak mampu berkontribusi sedikitpun terhadap PAD Kabupaten Siak," kata Suhaimi di Siak, Rabu.

Dia menyebutkan, gedung penangkaran sarang walet yang ada di Kabupaten Siak secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.100 bangunan.
   
Selain belum mampu memberi kontribusi pada peningkatan PAD kabupaten Siak, penangkaran sarang walet tersebut juga masih banyak yang belum mengantongi izin, baik itu dari segi Izin Mendirikan Bangunan, Izin usaha ataupun analisis dampak lingkungan atau AMDAL.
   
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Heriyanto menyebutkan, usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak satu pun belum ada mengantongi izin.
   
"Belum ada diantara mereka yang mengantongi izin dari dinas terkait," katanya menyambungkan.
   
Sehubungan dengan itu Hendri Pangaribuan selaku Wakil Ketua DPRD Siak  mengatakan, pihaknya melalui komisi III sudah pernah melakukan hearing (pemanggilan) terhadap instansi-instansi yang berkaitan dengan pengurusan penangkaran sarang walet ini.
   
Kendati demikian, lanjut dia, masih banyak yang harus dibenahi, baik itu Perda yang mengatur penangkaran sarang walet, mulai dari masalah perizinan maupun pungutan pajaknya.
   
Sedangkan Peraturan Daerah tentang izin dan pemungutan pajak sarang burung walet sudah ada sejak tahun 2008, yakni Perda nomor 4 tahun 2008 dan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2010.
   
"Mengingat hasil PAD kita dari sektor ini masih minim, pembahasan mengenai ini harus kita segerakan, agar kedepan bisa memberikan kuntribusi terhadap PAD Kabupaten Siak," kata Hendri.
   
Sementara itu Kasatpol PP Kabupaten Siak Kaharuddin mengakui, bahwa pihaknya sejauh ini memang belum ada menertibkan bangunan-bangunan penangkaran sarang burung walet yang tidak mengantongi izin.
   
Menurutnya, meskipun kabupaten Siak sudah memiliki Perda yang mengatur segala sesuatunya tentang usaha sarang walet, namun perlu adanya evaluasi dan pembenahan ulang. Sebab, sejak diberlakukannya SOTK baru ini, pengurusan perizinan ataupun rekomendasi teknis pun mengalami perubahan.
   
"Ini sudah menjadi persoalan lama sejak tahun 2008. Kita perlu adanya evaluasi-evaluasi pada Perda, sebab kepentingan dalam pengurusan izin secara teknis telah berpindah sesuai SOTK yang baru," kata dia. [Antara]

   
 
Politisi Sebut Taj Mahal Bukan Budaya India
Rabu, 18 Oktober 2017 - 08:22

Karni Ilyas Ungkap Reporternya Diusir di Kawasan Reklamasi
Rabu, 18 Oktober 2017 - 08:18

Panglima: Jangan Sekali-kali Kita Jadi Pengkhianat Bangsa
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:47

Bupati Inhil Paparkan Potensi Daerah Di Hadapan Investor Malaysia
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:40

Setdaprov Riau Sebut Realisasi APBD Baru Mencapai 47,5 Persen
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:37

Berikut Harga Kelapa Sawit Minggu Ini
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:32

Tanjak Dirancang Jadi Ikon Souvenir di Riau
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:30

Polres Siak dan Pemkab Siak MoU Untu Rekrutmen Polri
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:25

Pemko Selesaikan Ganti Rugi Lahan Jalan Soebrantas
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:23

Ini Pesan JK untuk Anies-Sandi Bangun Jakarta
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:44

Demokrat Jakarta: Anies Mau Tunjukkan Diri Berpihak Pada Warga Miskin
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:42

Giliran Organda Sumbar Tolak Angkutan Online Beroperasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:40

Sandiaga Uno Penuhi Nazar, Tak Bakal Terima Gaji Sebagai Wagub
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:37

Sekdaprov Riau Ungkap Alasan Anggaran Beasiswa Dicoret
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:30

Dispar Riau Kembangkan Tanjak Melayu Sebagai Souvenir
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:26

Gerombolan IQ Satu Digit
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:20

Anies Tegaskan Masih Tolak Reklamasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:09

Dewan Inhil Sebut Banyak Masyarakat Miskin Belum Tercover Kuota BPJS
Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:55

Bupati dan Kapolres Inhil Sepakat Bina Siswa Berprestasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:54

Harris- Yopi Maju Di Pilgubri, Ini Kemungkinan Terbesarnya
Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:08

BRK Raih Juara I Lomba Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Riau 2017
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:57

215 mahasiswa Stikes hang tuah Pekanbaru belajar di Siak
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:49

RTRW, Pemprov Tunggu Keputusan Pusat
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:44

Luhut: Enggak Ada Pribumi dan Non Pribumi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:38

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com