Home
Soal LAMR Mau Kelola Blok Rokan, Ini Kata Pemprov Riau | DPRD Riau Minta Seleksi 4 Pejabat BRK Transparan | Dua Lagu Penyanyi Asal Pekanbaru Jadi Soundtrack Film Ajari Aku Islam | Gagasan Baru Di Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Sulit Jika Masih Ada Luhut Panjaitan | Sehari Jelang Pelantikan, PB HMI Keluarkan 9 Maklumat Untuk Presiden Jokowi | Refrizal: Pengamanan Berlebihan, Bukannya Bapak Presiden Pilihan Mayoritas Rakyat?
Senin, 21 Oktober 2019
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Acara Dibatalkan, UAS: Kalau Saya Marah Sekali, Umat Marah Tiga Kali
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:23

BEM SI Kembali Aksi, Jalan Menuju Istana Merdeka Ditutup
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:04

LAMR Berharap UAS Tetap Mengajar Sebagai Dosen Luar Biasa
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:56

Jaksa Agung Resmikan Gedung Kejati Riau
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:52

DAK Rp 54 Miliar Hangus, Syamsuar Ancam Copot Kepala OPD Lamban
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:41

Polisi Inhil Tangkap Perampok Kapal Pembawa Sawit di Sungai Gaung
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:25

Polsek Kelayang Tangkap Pelaku Narkotika
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:21

Pembahasan RAPBD Siak Tahun 2020 Diharapkan Selesai Tepat Waktu
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:40

Segera Meluncur, Beginikah Wujud Toyota Yaris Baru?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:34

Pakai Bra Berkawat Bisa Picu Kanker, Benar Gak Sih?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:29

Hamil Sebelum Nikah, Puluhan ABG Ajukan Ini
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:20

Wajib Sertifikasi Halal Dimulai: Termasuk Pedagang Kaki Lima
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:52

Sah, Prabowo Resmi Nyatakan Gerindra Siap Masuk Kabinet
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:48

Ular Dapat Telan Makanan Lebih Besar dari Tubuhnya
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:43

Sehari Sebelum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Kok Moeldoko Malah Bubarkan KSP?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:08

Polisi: Kerusuhan di Penajam Dipicu Pengeroyokan Warga Hingga Tewas
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:07

Usai Operasi Plastik, Perempuan di China Tak Bisa Tutup Mata
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:03

Khabib Nurmagomedov Mempertimbangkan Segera Pensiun, Alasannya Simpel
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:00

Gubernur Riau Khawatirkan Asap Karhutla Kiriman Tetangga, Begini Penjelasannya
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:54

Pengunduran UAS Merupakan "Hak Vetonya"
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:50

80 Persen Listrik di Pekanbaru Kembali Pulih Pasca Padamnya 15 Travo
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:47

Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia Bisa Dipenjara
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:45

Sore dan Malam Nanti Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:42

Jokowi Pastikan Banyak Muka Baru Dalam Kabinet Kerja II
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:37

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com