Home
HRS Perintahkan Usut Tuntas Kasus Penolakan Ustaz Somad | Laskar Melayu Ancam Sweeping Gelper di Kota Pekanbaru | Kejar Target PAD Rp500 Miliar, Pemko Pekanbaru Sasar Pajak Reklame | Polres Inhil Sita Ratusan Botol Miras | Mahasiswa Swedia Lihat Pengolahan Sabut Kelapa Inhil | Menjambret, Residivis di Tembilahan Diciduk Polisi
Selasa, 12 Desember 2017
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Panglima TNI Ingin Ngopi Bareng Orang yang Fitnah Istrinya
Senin, 11 Desember 2017 - 22:04

Dihadiri 12 Anggota DPRD Riau, Paripurna Empat Perda Batal Terlaksana
Senin, 11 Desember 2017 - 21:56

Tolak Ustaz Abdul Somad, Arya Wedakarna Dilaporkan ke BK DPD
Senin, 11 Desember 2017 - 21:51

Nelayan Rohil Tewas Usai Santap 6 Ekor Udang Galah
Senin, 11 Desember 2017 - 21:50

Bupati Wardan Saksikan Langsung Pelepasan Pawai Taaruf MTQ Riau ke-36
Senin, 11 Desember 2017 - 21:48

Dilengserkan PKS, Ini Pengganti Fahri Hamzah Sebagai Wakil Ketua DPR RI
Senin, 11 Desember 2017 - 21:41

Usung Sudrajat, Gerindra Buru PKS dan PAN
Senin, 11 Desember 2017 - 21:36

Jika Dibiarkan Persekusi Ustad Abdul Somad Dikhawatirkan Melebar
Senin, 11 Desember 2017 - 21:33

Barisan Umat Islam Riau Laporkan Penghadang Ustadz Abdul Somad Ke Polda
Senin, 11 Desember 2017 - 21:25

Hatrick dan Berturut, Penghargaan HAM Diperoleh Siak
Senin, 11 Desember 2017 - 21:15

Masyarakat Desa Sonde Berharap Pemda Meranti Bangun Kantor Desa yang Baru
Senin, 11 Desember 2017 - 21:04

100% Kafilah Bengkalis Anak Asli Daerah
Senin, 11 Desember 2017 - 20:30

Kemenag Dorong Islah Pihak Ustaz Somad dan Penolaknya
Senin, 11 Desember 2017 - 15:37

Wow... Harga Elpiji 3 Kg Di Bengkalis Capai Rp35 Ribu
Senin, 11 Desember 2017 - 15:32

PLN Padamkan Listrik Tujuh Hari Untuk Pemeliharaan
Senin, 11 Desember 2017 - 15:29

Jangan Bermimpi Jokowi Dan PDIP Akan Biarkan Titiek Soeharto Kuasai Golkar
Senin, 11 Desember 2017 - 15:19

Pimpinan DPRD Kuansing Siap Tempati Rumah Dinas
Senin, 11 Desember 2017 - 15:10

Diskominfo Inhil Sosialisasikan Literasi Media
Senin, 11 Desember 2017 - 15:08

Arsyadjuliandi Rachman Usulkan Riau Jadi Penyelenggara MTQ Nasional
Senin, 11 Desember 2017 - 15:05

Disperindag Inhil Diminta Telusuri Persoalan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Senin, 11 Desember 2017 - 14:57

Wabup Inhil Sampaikan Pentingnya e-KTP
Senin, 11 Desember 2017 - 14:55

Pelaku Penghinaan Ustaz Somad Dilaporkan Esok
Senin, 11 Desember 2017 - 14:44

Penolakan Ustaz Somad dan Kerukunan Umat Beragama
Senin, 11 Desember 2017 - 10:08

Penghadangan Ustad Abdul Somad Bentuk Arogansi Dan Kegagalan Berpikir
Senin, 11 Desember 2017 - 09:46

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com