Home
Hari Ini, Bawaslu Semarang Salat Jumat Bareng Prabowo | Infrastruktur Pendukung Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Dianggarkan di APBD 2020 | Daerah Pesisir Riau Mulai "Dikepung" Titik Api | TGB akan ke Dumai untuk Melantik dan Deklarasi TKD Jokowi - Maruf | Ideologi Feminisme Radikal Dalam RUU PKS Harus Dilawan Dan Ditolak | Tagar Uninstall Jokowi Buntuti Unsinstall Bukalapak
Minggu, 17 Februari 2019
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Hari Ini Diresmikan
Hasil Uji Beban Belum Keluar, Jembatan Siak IV Layak Fungsi? Ini Penjelasan PUPR Riau
Kamis, 14 Februari 2019 - 09:11

Prabowo: Insya Allah 17 April, Kita Lihat Kebangkitan Bangsa
Kamis, 14 Februari 2019 - 09:03

Kecewa Janji Jokowi, Pemuda Tani Indonesia Dukung Prabowo
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:50

Fitri RDJ Ajak Bertafakur Lewat Rilis Lagu Asmaul Husna
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:28

Buron Selama Sebulan, Pelaku Pembunuhan Wanita di Peranap Ditangkap
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:26

Dumai Bersiap-siap Sambut Cawapres Sandi Uno pada 3 Maret Nanti
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:15

Lahan Tidur Kampung Tengah Produksi Lima Ton Padi
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:09

253 Titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Untuk Siak Diresmikan
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:05

Dimulai Era Gubernur Rusli Zainal
Berikut Kronologi Singkat Pembangunan Jembatan Siak IV Pekanbaru
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:53

Besok Gubri Resmikan Jembatan Siak IV, Septina Potong Pita Fly Over
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:43

Meningkat Drastis, 56 Hotspot Membayangi
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:38

Misteri Berdirinya Stonehenge Akhirnya Terkuak
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:42

Komentari Guru, Mendikbud Dirundung di Media Sosial
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:38

DPR: Tidak Ada Yang Namanya RUU LGBT
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:23

PILPRES 2019
Pengamat: Ahok Mendekat, Jokowi Dalam Bahaya
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:52

Besok Diresmikan, Pengendara Bisa Langsung Melintasi Dua Flyover Baru
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:35

DPRD Riau Keberatan Gaji Pegawai P3K Bakal Dibiayai APBD
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:30

Dishub Pekanbaru akan Derek Mobil yang Parkir Sembarangan di Sekitaran Mal SKA
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:28

Harga TBS Kelapa Sawit Turun Lagi Rp4,46 per Kilogram
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:11

Sekdaprov Riau Perkirakan Gaji PPPK Capai Rp5 Miliar per Tahun
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:08

Embarkasi Haji Antara Riau, Meranti Minta Dispensasi Langsung ke Batam
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:07

Skadron 12 dan 16 Lanud RsN Pekanbaru Gelar Latihan Terbang Malam
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:39

Harga TBS Sawit Riau Turun Tipis
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:33

Ridwan Saidi Nilai Psikologi Jokowi Layaknya Akan Kalah Pilpres
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:29

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com