Home
Eks Sekjen Kemendagri Akui Proyek Pembangunan Gedung IPDN Bermasalah | Rizal Ramli: Tinggalkan IMF Dan Bank Dunia Agar Ekonomi Tumbuh Pesat | Hutama Karya Resmi Garap Tol Pekanbaru-Padang | TGB Soal Hubungannya dengan Ustaz Somad Usai Dukung Jokowi | Kebakaran Lahan di Bukit Bathrem Dumai, Sumber Air Terbatas | 1.733 Pelajar SMA dan SMK Bakal Ikuti UN Perbaikan
Kamis, 19 Juli 2018
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Di Inhu, PSI Tak Ada Daftarkan Bacalegnya
Rabu, 18 Juli 2018 - 20:34

Yuzril Turun Gunung Jadi Bacaleg Dapil DKI Jakarta III
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:55

126 Titik Panas Tersebar di Sumatera, 61nya ada di Riau
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:49

Digagas Diskominfops, Bupati Inhil Resmikan Peluncuran Sistem Inpas
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:44

Gubernur Riau Terpilih Kunjungi LAMR Riau
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:41

Kirab Api Obor Asean Games 2018 Ajang Promosi Pariwisata Siak
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:37

Polres Inhu Amankan 18 Paket Shabu Seberat 14.58 gram dan 4 Butir Pil Ekstasi
Rabu, 18 Juli 2018 - 10:34

Fenomena Aneh Sapi Beranak Dengan Dua Kepala di Indragiri Hulu
Selasa, 17 Juli 2018 - 15:46

Tiga Calon Haji Asal Bengkalis Batal Berangkat
Selasa, 17 Juli 2018 - 15:42

Pengamat: Jokowi Ketar-ketir Dengan Manuver Prabowo
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:39

Bupati Syamsuar Berharap Agar Pelaksanaan MTQ Dari Putra Putri Asli Siak
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:24

Syamsuar Sampaikan Harapan Agar Hubungan Baik Antara sesama Alumni Terus Terjaga
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:22

Serahkan Berkas Caleg ke KPU, Perindo Inhu Targetkan 1 Fraksi di DPRD
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:09

KSOP Dumai Imbau Kapal Antisipasi Kecelakaan Laut
Selasa, 17 Juli 2018 - 09:00

Tak Terpantau Miliki Titik Api Namun 2,5 Hektare Lahan Terbakar di Bengkalis ini
Selasa, 17 Juli 2018 - 08:52

Indah dan Asri, Air Terjun Tembulun Inhu jadi Pilihan Berwisata
Selasa, 17 Juli 2018 - 08:47

Digagas Diskominfops Inhil, Bupati Resmikan Sistem Informasi Pemerintah dan Masyarakat
Selasa, 17 Juli 2018 - 08:38

Harga Cabai di Pekanbaru Naik
Selasa, 17 Juli 2018 - 08:34

Legislator: Instansi Terkait Cari Solusi Tekan Harga Telur
Selasa, 17 Juli 2018 - 08:32

Rolls Royce Kembangkan Taksi Terbang
Senin, 16 Juli 2018 - 10:50

Modric Pemain Terbaik, Mbappe Pemain Muda Terbaik
Senin, 16 Juli 2018 - 10:20

Bupati Wardan Instruksikan Jajaran Agar Gunakan DAK Sesuai Juklak dan Juknis
Senin, 16 Juli 2018 - 10:02

Proyek Pembangunan Pamsimas Diduga Dikerjakan Asal Selesai
Senin, 16 Juli 2018 - 09:56

Pemkab Siak Kembali Menorehkan Prestasi Tingkat Nasional
Senin, 16 Juli 2018 - 09:52

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com