Home
Tukar SKS ke Magang, Nadiem Dicap Tak Paham Pendidikan Tinggi | Virus Corona Masuk Malaysia, 3 Orang Terjangkit | Tim SAR Gabungan Temukan Tas dan 7 Life Jaket Korban Kapal Tenggelam di Bengkalis | Dalam Sepekan, Jalan di Kampar Amblas di Dua Titik | Gudang Beku Ikan Bakal Dioperasikan di Kampar | Investor Malaysia Bakal Tanam Modal di Pekanbaru, Nilainya Mencapai Rp3 Triliun
Minggu, 26 Januari 2020
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Jangan Panik, Begini Cara Agar Tak Terjangkit Virus Corona Wuhan
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:01

Jalan Lintas Kampar-Kuansing Amblas, Pengendara Diminta Sabar
Jumat, 24 Januari 2020 - 14:02

DPRD Pekanbaru Sarankan Nama KIT Ubah Jadi KIP, Ini Alasannya
Jumat, 24 Januari 2020 - 13:58

Hujan Disertai Petir akan Mengguyur Riau
Jumat, 24 Januari 2020 - 13:54

Malaysia Ikut Bantu Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Perairan Riau
Jumat, 24 Januari 2020 - 13:44

Cegah Virus Corona Masuk ke Riau, Bandara SSK II Pekanbaru Aktifkan Thermo Scanner
Jumat, 24 Januari 2020 - 10:56

Riau Kontribusi 40 Persen Terhadap Ekspor CPO Nasional
Jumat, 24 Januari 2020 - 10:51

Imam Abu-Usamah: Bergaji Rp 93 Miliar, Mane Mau Bersihan WC Masjid
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:29

Said Didu: Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan Untuk Rakyat, Sekarang Terbalik
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:25

Virus Corona Sudah Sampai Singapura, Kenali Gejalanya
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:22

Waspada, BMKG Deteksi Lonjakan Titik Panas di Riau
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:08

Peti Kemas Ini Tutupi Jembatan Sungai Dumai. Ini Alasannya
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:05

Harga TBS Semua Kelompok Umur di Riau Turun
Jumat, 24 Januari 2020 - 08:55

Pembangunan Infrastruktur KIT Pekanbaru Masih Butuh Dana Rp1,8 Triliun
Jumat, 24 Januari 2020 - 08:52

Hasil Seleksi BRK Tunggu Hasil OJK
Jumat, 24 Januari 2020 - 08:27

Al Huda Syiar Islam dari Tanah Rencong
Kamis, 23 Januari 2020 - 14:21

Polsek Lirik Tangkap Pengedar Sabu
Kamis, 23 Januari 2020 - 14:16

Pakar Ungkap Jenis Olahraga yang Tepat di Usia 40 Tahun
Kamis, 23 Januari 2020 - 14:09

Cari Korban Kapal Tenggelam di Perairan Rupat, KN RB 218 Basarnas Pekanbaru Diterjunkan
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:55

Teguran Nabi Muhammad pada Orang yang Menghina Orang Tua
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:39

Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku di Tanah Air
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:24

BPJS Naik, Driver Minta Tarif Ojol Naik Jadi Rp 2.200-2.400/Km
Kamis, 23 Januari 2020 - 12:11

Jalan Lintas Riau - Sumbar Longsor Lagi, Tepatnya di Desa Pulang Gadang
Kamis, 23 Januari 2020 - 12:09

Akhir Januari Ini Pedagang Eks Plaza Sukaramai Pindah ke STC
Kamis, 23 Januari 2020 - 12:01

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com