Home
Seruan Habib Rizieq terkait Penguburan Jenazah Pasien Corona | Penjelasan MUI Jika Muslim Tak Salat Jumat 3 Kali Saat Corona | Arus Kepulangan TKI ke Bengkalis Makin Menurun | Dipecat dari Cleaning Service DPRD Siak, Tangisan Tengku Khairani Pecah saat Kembali Dipekerjakan Se | Istana Klarifikasi Ucapan Fadjroel Jubir Presiden yang Bolehkan Warga Mudik | Ini Warkah Maklumat LAMR Terkait Covid-19
Jum'at, 03 April 2020
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
TPID Kampar Cek Stabilitas Harga Pangan Pengaruh Wabah Covid-19 dan Sambut Ramadhan
Kamis, 02 April 2020 - 06:07

BPBD Kabupaten Siak Semprot Lingkungan Disinspektan Kota Siak dan Sekitarnya.
Kamis, 02 April 2020 - 06:00

Dilepas Bupati Sukiman, Water Canon dan Mobil Damkar Dikerahkan Lakukan Penyemprotan Disinfektan
Rabu, 01 April 2020 - 21:49

Corona, Arab Minta Umat Islam Tunda Rencana Haji Tahun Ini
Rabu, 01 April 2020 - 06:51

Sekjen PBB Peringatkan Virus Corona Bisa Picu Konflik Dunia
Rabu, 01 April 2020 - 06:46

Larangan WNA Masuk Indonesia Berlaku 2 April
Rabu, 01 April 2020 - 06:41

Yamaha Jawab Masa Depan Valentino Rossi di MotoGP
Rabu, 01 April 2020 - 06:33

Cegah Covid-19, Plt Camat Setyono Bersama Upika Taati Intruksi Bupati Rohul
Rabu, 01 April 2020 - 06:17

Musrenbang Video Confrense Pertama di Riau bahkan di Indonesia Sukses Dilaksanakan
Rabu, 01 April 2020 - 06:10

448 ODP di Pekanbaru Akan Jalani Rapid Tes Covid-19 Serentak
Rabu, 01 April 2020 - 06:05

Angka ODP di Riau Tinggi, Berikut Penjelasan Gubri
Rabu, 01 April 2020 - 06:00

Pasien Sembuh Corona di Riau Puji Pelayanan Rumah Sakit
Rabu, 01 April 2020 - 05:57

Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi
Rabu, 01 April 2020 - 05:52

Penyemprotan Disinfektan Massal, 500 Lebih Personel Tim Gabungan Diterjunkan
Selasa, 31 Maret 2020 - 21:18

Kali Ini di Kecamatan GAS,
Ketua DPRD Inhil Terus Pimpin Tim Lakukan Penyemprotan Disinvektan Dari Desa ke Desa
Selasa, 31 Maret 2020 - 21:10

Adanya Isu PKS akan Ditutup, Bupati Siak : Tak Usah Ditanggapi Info yang tak Jelas
Selasa, 31 Maret 2020 - 20:30

Saran Ahli untuk Memutus Rantai Penularan COVID-19
Selasa, 31 Maret 2020 - 07:23

Berlibur dengan 20 Selir ke Jerman, Raja Thailand Dicibir Rakyatnya
Selasa, 31 Maret 2020 - 07:16

Ahli di RI Buat Obat untuk Halau Corona Menembus Paru-paru
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:52

Pekanbaru Siapkan 180 Kamar Rusunawa Rejosari untuk Karantina TKI dari Malaysia
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:37

Pekanbaru Kaji Kemampuan Logistik Jika Terjadi
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:30

Fokus Tangani Covid-19, Gubri Belum Tunjuk Auditor untuk Audit Hotel Aryaduta
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:23

122 dari 392 ODP Tergolong Tidak Mampu, Pemkab Siak Salurkan Bantuan 295 Paket Sembako
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:18

Diterkam Buaya di Belakang Rumah, Warga Tembilahan Hulu Ditemukan Tewas
Selasa, 31 Maret 2020 - 06:14

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com