Home
Dokumen Tak Lengkap, Partai Idaman dan 12 Parpol Tak Ikut Pemilu | Wapres Jusuf Kalla Bela Anies Baswedan soal "Pribumi" | Tanggul Jebol, Limbah Pabrik PKS PT EMA Kepenuhan Cemari Sungai | Pakar Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas | Ini Alasan JK tak Setuju Densus Tipikor | Soal Reklamasi, Luhut: Silahkan Anies dan Sandi Temui Saya
Rabu, 18 Oktober 2017
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Politisi Sebut Taj Mahal Bukan Budaya India
Rabu, 18 Oktober 2017 - 08:22

Karni Ilyas Ungkap Reporternya Diusir di Kawasan Reklamasi
Rabu, 18 Oktober 2017 - 08:18

Panglima: Jangan Sekali-kali Kita Jadi Pengkhianat Bangsa
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:47

Bupati Inhil Paparkan Potensi Daerah Di Hadapan Investor Malaysia
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:40

Setdaprov Riau Sebut Realisasi APBD Baru Mencapai 47,5 Persen
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:37

Berikut Harga Kelapa Sawit Minggu Ini
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:32

Tanjak Dirancang Jadi Ikon Souvenir di Riau
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:30

Polres Siak dan Pemkab Siak MoU Untu Rekrutmen Polri
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:25

Pemko Selesaikan Ganti Rugi Lahan Jalan Soebrantas
Rabu, 18 Oktober 2017 - 05:23

Ini Pesan JK untuk Anies-Sandi Bangun Jakarta
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:44

Demokrat Jakarta: Anies Mau Tunjukkan Diri Berpihak Pada Warga Miskin
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:42

Giliran Organda Sumbar Tolak Angkutan Online Beroperasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:40

Sandiaga Uno Penuhi Nazar, Tak Bakal Terima Gaji Sebagai Wagub
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:37

Sekdaprov Riau Ungkap Alasan Anggaran Beasiswa Dicoret
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:30

Dispar Riau Kembangkan Tanjak Melayu Sebagai Souvenir
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:26

Gerombolan IQ Satu Digit
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:20

Anies Tegaskan Masih Tolak Reklamasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 16:09

Dewan Inhil Sebut Banyak Masyarakat Miskin Belum Tercover Kuota BPJS
Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:55

Bupati dan Kapolres Inhil Sepakat Bina Siswa Berprestasi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:54

Harris- Yopi Maju Di Pilgubri, Ini Kemungkinan Terbesarnya
Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:08

BRK Raih Juara I Lomba Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Riau 2017
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:57

215 mahasiswa Stikes hang tuah Pekanbaru belajar di Siak
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:49

RTRW, Pemprov Tunggu Keputusan Pusat
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:44

Luhut: Enggak Ada Pribumi dan Non Pribumi
Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:38

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com