Home
Masyarakat Indonesia Mulai Mencari Kopi Luar Negeri | Roro Dumai-Melaka Gali Potensi Lokal | Ini Harapan Gubri Atas Pembangunan Universitas Anak Yatim ASEAN | SK Pengangkatan PPPK Belum Turun | Ibu Kota Pindah, Nasib Istana di Jakarta Seperti Apa? | Anggaran Pilkada 2020 Harus Disahkan Paling Lambat Desember
Minggu, 25 08 2019
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
Demi Hak Asasi, Warga Kalbar Desak Pemerintah Pulangkan Habib Rizieq Ke Tanah Air
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:25

Asyik, Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Harganya di Atas Rp8 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:21

Temuan BPK Soal Sawit, Luhut: Ini Dosa 25 Tahun Lalu
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:15

UAS Sampaikan 4 Pesan Penting di Depan Ribuan Jamaah Cirebon
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:12

Pemprov Riau akan Suntik Modal ke BRK Rp300 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:08

Konflik Di Papua Jadi Upaya Pihak Tertentu Menekan Jokowi?
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:05

Pengamat Militer: "Serangan Balik" Menhan Jadi Salah Satu Pemicu Kerusuhan Papua
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:04

Sekolah Dilarang Pungut Uang atau Sumbangan Pendidikan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:58

Sat Narkoba Polres Inhu Musnahkan BB Narkotika
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:53

Pemkab Siak Gagas Forum Ekraf "Kito Siak"
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:36

Ada Jejak Harimau di Lahan Bekas Terbakar, Warga Pelalawan Waswas
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:28

Sebut MKA LAM Riau Monopoli Mulok BMR
IKAPI Minta Pemprov Riau Revisi Perda 5/2018 dan Pergub 45/2018
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:26

Ini Catatan Insinyur soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:23

Akibat Karhutla, Pekanbaru dan Pelalawan Masih Berasap
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:21

Pengawas Orang Asing Dumai Temukan Pengajar Mesir Tanpa Dokumen Tinggal
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:19

RSUD Tengku Rafian Siak Manfaatkan Waktu Tunggu Pasien Lakukan Penyuluhan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:01

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak Taja Program Berbasis Inklusi Sosial
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:50

Fakultas MIPA Kesehatan Umri Gelar Seminar Nasional
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:42

Said Didu: Saat Pemimpin Dikelilingi Pemaki, Kehidupan Bangsa Bakal Tegang
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:25

Rocky Gerung: Masalah Mendasar Adil Dan Beradab, Bukan Slogan-Slogan Nasionalistik
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:14

Pekan Ini Harga TBS Kelapa Sawit Naik
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:57

Mobil Mungil Ayla Bakal Dibuat Versi Gantengnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:39

Kebakaran Hanguskan 456 Kios dan Ruko di Pasar Tembilahan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:25

Please, Jangan Bermain-main Dengan Isu Ustad Abdul Somad
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:07

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com