Home
Wasekjen Demokrat: AHY Tepat Jadi Ketum Penerus SBY | Menhan Minta Kasus Kivlan Zen Dan Soenarko Dipertimbangkan | Deddy Corbuzier Kabarnya Batal Ucap Kalimat Syahadat di Hitam Putih | Ulama Aceh Haramkan Permainan PUBG | Harga TBS Sawit Riau Turun Lagi | BW Pergoki Tim Hukum KPU yang Foto Barang Bukti Kubu Prabowo
Kamis, 20 Juni 2019
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)

   
 
LSM Temukan Dugaan Perbuatan Asusila Imigran Afganistan
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:36

PUPR Kerahkan Pasukan Kuning Buka Saluran Air Penyebab Banjir Pekanbaru
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:32

Trase Tol Padangpariaman-Pekanbaru Kembali Diubah, Begini Penjelasannya
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:29

Banjir Makan Korban Jiwa, Dedet Sebut Pemko Pekanbaru Tak Maksimal
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:22

Pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi Diduga Salahi Aturan
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:20

Atasi Banjir Pekanbaru, Firdaus Butuh Bantuan Pemprov dan Pemkab Kampar
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:16

Demo Sidang MK, Hehamahua: Anak Perusahaan BUMN adalah BUMN
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:00

Wacana Naik Pesawat ke Jakarta Via Negeri Jiran Tunggu Izin Menko Perekonomian
Selasa, 18 Juni 2019 - 16:54

Riau Miliki 24 Desa Wisata Miliki Karakteristik Khusus
Selasa, 18 Juni 2019 - 16:51

Festival Bakar Tongkang Diprediksi Dongkrak Angka Wisatawan
Selasa, 18 Juni 2019 - 16:47

Sidang Pilpres Kembali Digelar Hari Ini, 4 Kontainer Bukti Pamungkas Prabowo Tiba di MK
Selasa, 18 Juni 2019 - 09:21

Sayuran Ini Ternyata Bisa Obati Kanker dan Diabetes
Selasa, 18 Juni 2019 - 09:18

Menteri PUPR Pastikan Tol Padang-Pekanbaru Dibangun dan Ikuti Usulan Pemprov Sumbar
Selasa, 18 Juni 2019 - 09:15

Walikota Pekanbaru Bantah Mutasi Bulan Ini, Tapi Jelang Akhir Tahun
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:59

Yusril Ihza Minta MK Tolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:56

Wali Kota London Sebut Trump Sebagai Contoh Orang Rasis
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:52

Morsi Meninggal Dunia, Ini Reaksi Dunia
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:52

Ketua PGRI Riau Syahril Meninggal Dunia, Disdik Riau Turut Berduka
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:48

Pemko Pekanbaru akan Normalisasi Sungai Bintungan
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:45

Tak Bayar Uang Sewa, Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Terancam Diusir
Selasa, 18 Juni 2019 - 08:32

Besok Wiranto akan Bertemu Mantan Panglima GAM
Senin, 17 Juni 2019 - 17:47

Awas, Simpan Air Mineral di Mobil Bisa Picu Kebakaran
Senin, 17 Juni 2019 - 17:40

KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar untuk Anggaran Pilkada 2020
Senin, 17 Juni 2019 - 17:16

Kasus Penyelewengan Dana Hibah Kembali Dibuka, Ini Kata Mantan Rektor UIR
Senin, 17 Juni 2019 - 17:11

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com