Home
KPK Periksa Kadis dan Mantan Kadis LHK Riau terkait Suap Alih Fungsi Hutan | Riset: Orang Indonesia Lebih Religius Dibandingkan Negara Lain | WHO Sebut Dampak Pandemi Virus Corona Bakal Sampai Puluhan Tahun | Polres Inhu Akhirnya Berhasil Ringkus Pembunuh Gajah Di Kelayang | 16 Warga Riau Terkonfirmasi Positif COVID-19 Jalani Isolasi Mandiri, Begini Syaratnya | BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Riau
Selasa, 04 08 2020
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)


   
 
Seorang Tetangga Cekcok Sampai Tega Guyur Nenek, Bikin Geram Netizen
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:10

Ahli Nutrisi: Daging Kambing Picu Darah Tinggi Hanya Mitos
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:00

Keluar Rumah tanpa Masker di Pekanbaru, Siap-siap Kena Denda Rp250 Ribu
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:55

Ada Warga Diduga Terpapar COVID-19, Salat Id di Tampan Pekanbaru Dibatalkan Mendadak
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:51

Gubri Syamsuar: HUT Provinsi Riau Ke-63 Digelar Sederhana
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:45

Resmi, Piala AFF 2020 Diundur Hingga 2021
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:40

Begini Cara Mahasiswa Arsitektur Unilak Tetap Kreatif di Masa Pandemi
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:32

Ini Keuntungan Terbesar Valentino Rossi Jika Gabung Petronas Yamaha
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:27

Idul Adha Ditengah Pandemi, Pemkab - Kemenag Keluarkan Tuntunan Pelaksanaan Untuk Masyarakat
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:14

Ketua Komisi II DPRD Siak Himbau Masyarakat Tetap Patuhi Anjuran Protokol Kesehatan
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:08

Harga TBS Sawit Riau Naik Lagi
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:57

19 Pasien COVID-19 di Siak Sembuh, 35 Masih Dirawat
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:51

Salah Satu Pejabat Positif Covid-19 ,DPRD Riau Minta Kantor Pusat Bank Riau Kepri Ditutup Hingga Ste
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:44

Kejari Pelalawan Terima UP Rp 500 Juta dari Terpidana Korupsi Lahan Perkantoran Bhakti Praja
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:42

BUMD Riau Alami Kerugian Miliaran Rupiah
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:35

LAMR Usulkan Nama Tol dan Ruasnya di Riau
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:23

Sekelompok Pemukim Israel Berusaha Bakar Masjid di Ramallah
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:52

Pj Sekda Siak Jamaludin, Ikuti Sosialisasi Perpres No.64 Th.2020 Dan Regulasi Kebijakan Turunan
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:45

Hand Sanitizer Ternyata Cuma Beri Perlindungan 2 Menit dari Virus
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:33

Cari Info Bunga KPR Murah Kini Bisa Lewat Google
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:29

Pasien Positif Covid-19 di Siak Meninggal
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:09

Sholat Idul Adha, Suhu Badan Jemaah Mesjid An-Nur Wajib Diperiksa
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:04

Batin Adat Desa Talang Perigi: Tak Benar Kami Akan Unjuk Rasa Ke Kantor Bupati Inhu
Selasa, 28 Juli 2020 - 05:58

Pelajar Di Kelayang Ditemukan Tewas Gantung Diri Dirumahnya
Selasa, 28 Juli 2020 - 05:54

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com