Home
Sandiaga: Sumber Waras Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar | Polresta Pekanbaru Kawal Unjuk Rasa di Dua Lokasi yang Berbeda Sekaligus | Rohul Targetkan Hifdzil dan Khatil Quran Jadi Lumbung Juara | Dampak Rasionalisasi Anggaran Masih Dibahas | Bupati Inhil Minta Dukungan Kementerian PDT dan Transmigrasi Bangun Desa | PAN akan Jajal Komunikasi dengan Sudrajat
Selasa, 12 Desember 2017
/ Nasional / 16:18:36 / Amien Kompori Anies Lawan Luhut Soal Reklamasi /
Amien Kompori Anies Lawan Luhut Soal Reklamasi
Rabu, 11 Oktober 2017 - 16:18:36 WIB

JAKARTA - Pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan masih menjadi polemik. Salah satu yang menentang Luhut adalah Amien Rais. Eks ketua MPR ini ngomporin gubernur dan wagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melawan Luhut.

Amien berbicara soal pencabutan moratorium reklamasi seusai bertemu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, kemarin siang. Berbatik coklat dengan kopiah hitam, Amien yang tiba pukul 12.30 WIB ini mengaku ingin bertemu dengan Taufik untuk membahas acara pengajian yang digelar tadi malam. Sekitar satu jam kemudian, Amien turun dari ruangan pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III. Saat itulah, Amien ditanyai soal polemik pencabutan moratorium reklamasi.

Amien mengkritik pencabutan moratorium yang ditandatangani Luhut 5 Oktober lalu. Menurutnya, reklamasi bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta tapi kepentingan asing, khususnya China. "Saya orang awam tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng. Bukan untuk Sutono dan orang seperti saya ini yang tidak mungkin beli apartemen di Teluk Jakarta itu," kritik Amien.

Menurut eks Ketum PAN ini, China tengah membangun strategi one belt, one road. One belt merupakan jalan darat sutra dari Beijing ke Barat melalui 14 provinsi dari Uzbekistan, Kazakstan hingga ke Rotterdam, Belanda. Sementara one road adalah jalur sutra lautan Beijing, Laut Timur China, Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia ke Angola sampai Mesir kemudian menerobos hingga Swiss, Turki dan Rotterdam. "Jelas sekali reklamasi (teluk Jakarta) subordinat untuk memfasilitasi kepentingan jalan sutra Laut China. Ini kalau diteruskan kita jadi bangsa budak, negara budak," jelas dia.

Sebab itu, Amien meminta gubernur dan wagub terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenuhi janji kampanyenya tak meneruskan proyek reklamasi. Keputusan itu diperkuat rekomendasi Tim Sinkronisasi. Rekomendasi final dari tim sinkronisasi, tidak melanjutkan pengurukan di pesisir utara Jakarta. "Gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap keukeuh pegang janjinya. Saya kira PAN harus tegas," tegas Amien.

Sementara, Anies-Sandi masih tak mau mengomentari Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/ Maritim/X/2017, Kamis (5/10) yang mencabut penghentian sementara pembangunan reklamasi.

Ditemui usai menghadiri undangan rapat DPRD DKI terkait program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Anies berulangkali menghindar saat ditanya hal itu. "Nanti dah soal itu, setelah saya menjabat. Sekarang saya masih warga negara biasa," ujarnya, ogah-ogahan. Dia tersenyum, namun tampak dipaksakan. Wartawan terus mencecarnya, dengan mengingatkan Anies tentang janji kampanyenya menolak reklamasi. "Loh kok ditanya. Anda lihat program kita, apakah ada yang berubah dari program?" Anies bertanya balik. "Konsisten ya, pak?" tanya wartawan lagi. "Pokoknya terkait reklamasi saya jawab setelah tanggal 16, sekarang nggak dulu," jawab Anies lagi. Untuk diketahui, 16 Oktober Anies akan dilantik menjadi gubernur DKI.

Wartawan belum puas. Anies yang berbatik lengan panjang warna putih kali ini dimintai soal tanggapan Menteri Luhut agar tak ada ribut-ribut soal reklamasi ini. Namun lagi-lagi, eks Mendiknas ini enggan menanggapi. "Nanti setelah tanggal 16 ya. Saya nanggapinnya hari Senin aja nanti. No comment. Reklamasi, no comment," ujar Anies. Jawaban itu menutup sesi doorstop. Anies kemudian berjalan meninggalkan wartawan sambil sesekali menundukkan kepalanya.

Sandiaga Uno juga enggan menanggapi pencabutan moratorium reklamasi itu. Sandi melempar kepada timnya. "Media centre yang akan memberi update. Tim mustinya sudah kontak-kontak dengan Anda," ujarnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Senin (9/10), Luhut sudah memanggil Anies dan Sandi. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan, membriefing mereka soal reklamasi. "Iya mereka datang kemari, saya sudah jelasin," tutur Luhut. Dia pun meminta tak ada lagi ribut-ribut soal itu. "Jadi nggak usah ribut di luar gitu kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Kan yang kaji itu kita-kita semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," tegasnya.

Luhut juga menanggapi pernyataan Anies yang tidak akan melanjutkan reklamasi. Menurut Luhut, keputusan pencabutan itu sudah melalui kajian yang benar. "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar," tegas Luhut.

Polda Metro Jaya rupanya juga sedang menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pengerjaan proyek reklamasi. Penyelidikan dugaan adanya pelanggaran reklamasi Teluk Jakarta ini dilakukan berdasarkan laporan kepolisian nomor LP/802/IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 11 September 2017.

Laporan dugaan pelanggaran ini merupakan model A. Artinya, laporan dibuat kepolisian sendiri, bukan atas laporan masyarakat. Surat perintah penyelidikan sudah kasus ini diterbitkan sejak 14 September 2017. Ada beberapa pasal yang melatarbelakangi dugaan pelanggaran ini, seperti Pasal 73 juncto Pasal 35 dan Pasal 59 dan atau Pasal 74 juncto Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan atau Pasal 75 juncto Pasal 16 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terjadi sejak 2015 di Pantai Utara Jakarta.

Pasal 35 soal pembangunan fisik yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat dan Pasal 59 perihal kewajiban mitigasi kegiatan yang berpotensi merusak pesisir dan pulau kecil. Satu pasal lain adalah Pasal 34 tentang reklamasi yang wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan membenarkan hal itu. "Benar, terkait dengan reklamasi. Dan iya (dapat berkaitan dengan pencabutan moratorium juga)," ujar Adi, kemarin.

Menurut Adi, penyelidikan sebenarnya sudah dilakukan sebelum Menteri Luhut mencabut moratorium reklamasi. Penyidik telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat itu berhubungan dengan permintaan keterangan dan dokumen mengenai reklamasi. "Penyelidikan ini untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat," bebernya. Sementara, pihak terlapor masih dalam penyelidikan. Polisi masih mencari pihak yang diduga telah melanggar pasal yang disangkakan tersebut. "Iya (masih penyelidikan)," tandasnya. [RMOL]

   
 
Masyarakat Desa Sonde Berharap Pemda Meranti Bangun Kantor Desa yang Baru
Senin, 11 Desember 2017 - 21:04

100% Kafilah Bengkalis Anak Asli Daerah
Senin, 11 Desember 2017 - 20:30

Kemenag Dorong Islah Pihak Ustaz Somad dan Penolaknya
Senin, 11 Desember 2017 - 15:37

Wow... Harga Elpiji 3 Kg Di Bengkalis Capai Rp35 Ribu
Senin, 11 Desember 2017 - 15:32

PLN Padamkan Listrik Tujuh Hari Untuk Pemeliharaan
Senin, 11 Desember 2017 - 15:29

Jangan Bermimpi Jokowi Dan PDIP Akan Biarkan Titiek Soeharto Kuasai Golkar
Senin, 11 Desember 2017 - 15:19

Pimpinan DPRD Kuansing Siap Tempati Rumah Dinas
Senin, 11 Desember 2017 - 15:10

Diskominfo Inhil Sosialisasikan Literasi Media
Senin, 11 Desember 2017 - 15:08

Arsyadjuliandi Rachman Usulkan Riau Jadi Penyelenggara MTQ Nasional
Senin, 11 Desember 2017 - 15:05

Disperindag Inhil Diminta Telusuri Persoalan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Senin, 11 Desember 2017 - 14:57

Wabup Inhil Sampaikan Pentingnya e-KTP
Senin, 11 Desember 2017 - 14:55

Pelaku Penghinaan Ustaz Somad Dilaporkan Esok
Senin, 11 Desember 2017 - 14:44

Penolakan Ustaz Somad dan Kerukunan Umat Beragama
Senin, 11 Desember 2017 - 10:08

Penghadangan Ustad Abdul Somad Bentuk Arogansi Dan Kegagalan Berpikir
Senin, 11 Desember 2017 - 09:46

Titiek Soeharto Akan Gagal Pimpin Golkar
Senin, 11 Desember 2017 - 09:42

Dipaksa Preman Nasi Bungkus Cium Bendera, Ustadz Somad: Jangan Karena Nila Setitik Rusak Susu
Senin, 11 Desember 2017 - 09:40

Bitcoin Bisa Mengancam Stabilitas Keuangan Negara
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:49

KRONOLOGI PENGUSIRAN UAS
Ustadz Abdul Somad: Saya Bukan Pemberontak
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:35

MTQ ke-36 Riau, Bupati Inhil Ikuti Prosesi Pelepasan Pawai Taaruf
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:23

Jadi Cagub Gerindra, Sudrajat akan Kaji Ulang Meikarta
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:21

Takut Diboikot, McDonald's Malaysia Bantah Dukung Israel
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:19

Waketum MUI Sesalkan Kejadian yang Menimpa Ustaz Abdul Somad
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:13

Polisi Masih Berupaya Ungkap Pelaku Pembuang Bayi Di Sungai Siak
Minggu, 10 Desember 2017 - 15:08

Harapan Fahri Hamzah, UIR Harus Menjadi Kawah Candradimuka
Minggu, 10 Desember 2017 - 14:59

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com