Home
Maju ke Senayan, Ini yang akan Diperjuangkan Andi Rachman | Klarifikasi UAS Soal Gelar Doktor Honoris Causa | Rocky Gerung: Rezim Sudah Goyah | Sama Dengan RR, Buwas Akan Dicopot Karena Terlalu Jujur | Kader HMI Diperlakukan Tidak Manusiawi, KAHMI Layangkan Protes Ke Kapolri | Sekjen PKB Laporkan Ustaz Yahya Waloni Ke Bareskrim
Sabtu, 22 09 2018
/ Nasional / 08:44:32 / Pemerintah Jokowi Dinilai Menjauh dari Cita-cita Reformasi /
Pemerintah Jokowi Dinilai Menjauh dari Cita-cita Reformasi
Jumat, 20 Oktober 2017 - 08:44:32 WIB

Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menyatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal dalam menjalankan amanat Reformasi 1998 selama tiga tahun memegang pemerintahan.

Gema Demokrasi, yang terdiri dari YLBHI, KontraS, Arus Pelangi, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya, menilai beragam kasus penegakan HAM dan ketimpangan sosial seolah mangkrak dan tidak diselesaikan secara tuntas.

Amanat reformasi tertuang dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi. Enam amanat reformasi, yakni, adili Soeharto dan kroni-kroninya, cabut Dwifungsi ABRI, hapuskan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selain itu, otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen UUD 1945, serta tegakkan supremasi hukum dan budaya demokrasi.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, bahwa amanat reformasi bertujuan untuk menegakan, memastikan hak manusia hidup sejahtera, dan di masa Jokowi hal itu semakin jauh dari harapan.

Ia mempertanyakan tentang pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, tapi itu perlu dipertanyakan, untuk rakyat atau untuk pemodal?" ujar Asfinawati saat konferensi pers di kantor KontraS bilangan Kwitang, Jakarta Pusat, kemarin.

Asfinawati mencontohkan, pembangunan infrastruktur di beberapa tempat justru telah menyingkirkan masyarakat miskin.

"Ada pembangunan bandara, pembangkit listrik dan jalan tol mengubah tanah petani, misalnya di Semarang, di wilayah Kendeng, ada pengabaian pada masyarakat sipil," tutup Asfinawati.

Sementara, aktivis KontraS Arif Nur Fikri menambahkan, pelanggaran HAM khususnya di Papua sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK terus terjadi.

"Rakyat Papua sampai sekarang masih menjadi obyek penyiksaan pemerintah karena menyuarakan kemerdekaan," ujarnya.

Data KontraS di Papua menunjukkan pada 2014 ada 150 orang yang ditangkap, 540 orang pada 2015 dan melonjak tajam menjadi 3.156 pada Juli 2016. Penangkapan disertai tindak kekerasan oleh aparat ini berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat masyarakat Papua.

Tak hanya itu, menurut KontraS, hingga kini masih terjadi pelarangan peliputan terhadap jurnalis asing di Papua dan eksploitasi sumber daya alam dan penjarahan kekayaan bumi Papua.

"Semua kasus ini merupakan episode buruk dari penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Papua yang senantiasa berulang dan direproduksi entah sampai kapan, ujar Arif

Senada, aktivis Arus Pelangi Lini Zurlia mengatakan, bahwa kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi, intimidasi hingga kriminalisasi.

"Kasus kekerasan minoritas di pemerintahan Jokowi kasusnya meningkat, kasus-kasus persekusi di ruang publik atau privat, dari pembubaran diskusi, sampai aksi direpresi terus berlanjut," ujarnya.

Kasus seperti pembubaran diskusi tentang, penutupan pesantren waria di Yogyakarta, pembubaran pawai , persekusi dan pennagkapan secara sewenang-wenang kepada kelompok LGBT masih mendominasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada upaya kriminalisasi dari pemerintah melalui kekuatan kebijakan yang digunakan bagi kaum LGBT agar tak bisa bebas berekspresi," tegasnya.

Lini menilai pemerintah kini telah melakukan penyempitan ruang kebebasan berekspresi yang signifikan dalam 3 tahun Jokowi-JK. Jika hal itu dibiarkan, maka akan mengancam pondasi demokrasi Indonesia.

"Presiden Jokowi gagal mengemban amanat rakyat untuk berkomitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia, cita-cita itu masih jauh panggang dari api," tutupnya.

Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Aksi Kamisan yang digelar Kamis (19/10) juga menyuarakan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Selain itu, aksi yang sudah masuk ke-510, menuntut pemerintah Joko Widodo menjalankan amanat reformasi 1998.

Asfinawati mengatakan, agar Jokowi melaksanakan janji-janjinya yang tertuang dalam Nawacita. Apalagi, saat kampanye pada Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Meskipun harapan kami dan para korban itu agak pupus ketika beliau mengangkat orang-orang yang tersangkut pelanggaran HAM di Indonesia," kata Asfinawati.

Menurut mantan Direktur LBH Jakarta itu, terjadi kontradiktif antara janji Jokowi dalam Nawacita dengan kenyataan yang terjadi selama jalannya pemerintahan, yang masuk tahun ketiga. Asfinawati menyebut telah terjadi penyempitan kebebasan di era Jokowi.

"Memang betul terjadi kontradiksi antara yang dituliskan di Nawacita dengan apa yang terjadi saat ini," ujarnya.

Asfinawati melanjutkan, aksi Kamisan sudah berjalan sebelum Jokowi menjadi presiden ke-7 Indonesia. Sehingga, menurut dia, siapa pun presidennya, aksi menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan terus dilakukan.

"Karena itu tentu saja kami akan terus melakukan hal ini, sampai penuntasan pelanggaran HAM terjadi," tuturnya.

Asfinawati dan koalisi masyarakat sipil kecewa dengan sikap Jokowi yang tak konsisten dengan janji-janjinya terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM. Ada kesan mantan gubernur DKI Jakarta itu tak peduli terhadap korban serta keluarga korban.

"Sampai saat ini belum sekalipun presiden datang ke Kamisan, menyapa ibu-ibu korban, menyapa orang tua korban, dan menjanjikan suatu penuntasan yang serius," tuturnya. [CNN]

   
 
BBKSDA Riau Telusuri Harimau Masuki Perkampungan Masyarakat
Kamis, 20 September 2018 - 16:19

Bukan Dendam, GMMK Riau Akan Perlakukan Yaqut Seperti GP Ansor Lakukan UAS di Jawa
Kamis, 20 September 2018 - 15:59

Tersangkut Kasus Narkoba, Pegawai Pemkab Meranti Bakal Dipecat
Kamis, 20 September 2018 - 15:14

Syamsuar Tak Kunjung Jadi Ketua PAN Riau, Begini Penjelasan DPP
Kamis, 20 September 2018 - 15:12

Andi Rachman Mundur, Wan Thamrin Plt Gubernur Riau
Kamis, 20 September 2018 - 15:11

Honorer Tak Bisa CPNS Dialihkan ke Jalur PPPK
Kamis, 20 September 2018 - 15:09

Dissik Inhil Ungkap Persoalan Lahan SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman
Kamis, 20 September 2018 - 09:05

Wabup Meranti Lantik 7 Pj. Kades, Ini yang Disampaikan
Kamis, 20 September 2018 - 08:57

Penyegelan SDN 006 Tagaraja Inhil Merupakan Tindakan Melanggar Hukum
Kamis, 20 September 2018 - 08:38

Wabup Lepas Peserta TDS Etape Hari Kedua
Kamis, 20 September 2018 - 08:24

Siap Bertarung di Kejurnas, Wabup Serahkan Bantuan Kepada Atlit Catur Cilik Meranti
Kamis, 20 September 2018 - 08:19

Sah, Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama Dengan Negeri istana
Kamis, 20 September 2018 - 08:17

Tabayyun ke LAMR, Ketua GP Ansor Purwaji Diusir Laskar dan FPI Riau
Rabu, 19 September 2018 - 16:10

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor
Rabu, 19 September 2018 - 15:56

Mendag Sebut Gudang Urusan Bulog, Buwas: Matamu, Se enak e Dewe
Rabu, 19 September 2018 - 15:46

Gus Ipul Minta Ansor dan Banser Hentikan Tolak Ustaz Abdul Somad
Rabu, 19 September 2018 - 15:16

Jajaran pengurus Pemuda BNN Diharapkan Menjadi Contoh bagi Masyarakat
Rabu, 19 September 2018 - 08:58

Sekda Inhil Resmikan Pembukaan Bazar Sempena MTQ
Rabu, 19 September 2018 - 08:54

Ketua DPC PKB Inhil Fokus Pertahankan Status PKB Sebagai Partai Pemenang Pileg
Rabu, 19 September 2018 - 08:51

Belum Halal Tetapi Darurat, MUI Tegaskan Imunisasi MR Wajib
Rabu, 19 September 2018 - 08:47

Dua Nama Calon Direktur BRK Diduga Bermasalah, OJK: Kita Akan Pilih Orang Baik-baik
Rabu, 19 September 2018 - 08:44

Sempat Di Selamatkan Dari Kondisi Kritis, Anak Gajah Liar Sulit Dilepasliarkan
Rabu, 19 September 2018 - 08:41

5 Kadis Pariwisata Kabupaten Kota se-Riau Teken MoA Pariwisata
Rabu, 19 September 2018 - 08:28

Pemkab Meranti Buka Pendaftaran CPNS 2018, Jumlah Formasi 223 Orang
Rabu, 19 September 2018 - 08:19

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com