Home
ESDM Setujui PI 10 Persen Wilayah Kerja Siak Dikelola Riau Petroleum | Akun Instagram Ustaz Abdul Somad Kembali Bisa Diakses | Revisi Harga Pertalite Riau, Legislator Ini Nilai Tak Perlu Pakai Pansus | Abdul Wahid Ragukan 2 Fly Over Tuntas Dibangun Setahun, Ini Argumentasinya | STIE Syariah Bengkalis Taja Seminar Nasional | Polres Inhil Kembali Amankan Pelaku Narkoba
Minggu, 25 Februari 2018
/ Ekbis / 08:21:31 / Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah /
Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21:31 WIB

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan penolakan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut. Ia pun menyayangkan jika upaya tersebut memunculkan isu pencabutan ijin.

"Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat," katanya melalui keterangan pers, Ahad (22/10).

Keputusan penolakan RKU RAPP diakui Siti telah dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada UU tersebut menyatakan, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

''Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,'' katanya.

Ia menegaskan, tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya karena sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap pembangkangan dan melawan aturan.

"Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," tegas dia. Sementara aturan tersebut disusun untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

Apalagi, hanya PT RAPP (April Group) satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka dan tidak mengeluhkan masalah.

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut, ia melanjutkan, sangat penting karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, tapi juga pencegahan secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh.

Menurutnya, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti ijin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Ia menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut.

''Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah,'' tegas Siti.

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut layaknga perusahaan HTI lainnya. Pihaknya pun pada Selasa (24/10) akan memanggil manajemen PT. RAPP untuk pembahasan revisi RKU dan karifikasi manuver-manuver perusahaan yang dinilai sudah jauh melenceng dari substansi persoalan sesungguhnya. [ROL]

   
 
Kaukus Pembela Rizieq Minta Kapolda Hentikan Kasus
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:45

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Kasus Rizieq Shihab
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:35

Disela-sela Kampanye, Rosman Penuhi Undangan Ibu Mariati Pasar Kembang
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:23

Luas Karlahut Bertambah di Siak, 20 Ha Lahan Kembali Membara
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:41

Ribuan Santri Sambut Kehadiran TGB di Medan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:33

PBB tak Lolos, Yusril akan Pidanakan Komisioner KPU
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:30

Polisi Amankan 8 Paket Sabu-sabu dari Tangan Narapidana Lapas Kelas II A Tembilahan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:20

Bersama Kepsek, Disdik Kepulauan Meranti Gelar Rapat Persiapan Akreditasi Sekolah
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:15

Batal Maju, Pendukung Harris dan Zukri Siap Menangkan Syamsuar
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:01

Peluang Sri Mulyani Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban PDIP
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:27

Publik Setuju Gatot Cawapres Jokowi, Anies Cawapres Prabowo
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:23

Cagub Petahana Andi Rachman Akan Rangkai Jembatan Pulau Padang ke Siak dan Bengkalis
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:18

AHY Siap Sambangi Megawati usai PDIP Tetapkan Jokowi Capres
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:13

Ini Keunggulan Pesawat R80 Gagasan Habibie
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:03

Syamsuar Disambut Ratusan Warga Sorek, Haris: Inilah Pemimpin Dambaan!
Jumat, 23 Februari 2018 - 21:11

Ustaz Abdul Somad Hadiri Konsolidasi Dukungan kepada TGB
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:57

Mediasi Buntu, Yusril: Kami Akan Mati-Matian Lawan KPU!
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:45

Jokowi-Gatot Dan Prabowo-Anies Bakal Bersaing Ketat Di Pemilu 2019
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:42

Elektabilitas Jokowi Konsisten Turun
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:34

Rizal Ramli: Petani Luar Negeri Berterima Kasih Kepada Menteri Enggar
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:19

Rakornas Apernas di Pekanbaru,
Pengembang Perumahan Keluhkan Sulitnya Izin di Kementrian PUPR
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:23

92 Pelajar SMA Pekanbaru dan Dumai Ikuti Program Ngaji Teknologi Kelistrikan
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:19

Jimly: Masih Banyak yang Benci Anies-Sandi, Move On...
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:15

Dilaporkan ke Polisi Soal Kebijakan, Anies Hanya Tersenyum
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:12

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com