Home
Maju ke Senayan, Ini yang akan Diperjuangkan Andi Rachman | Klarifikasi UAS Soal Gelar Doktor Honoris Causa | Rocky Gerung: Rezim Sudah Goyah | Sama Dengan RR, Buwas Akan Dicopot Karena Terlalu Jujur | Kader HMI Diperlakukan Tidak Manusiawi, KAHMI Layangkan Protes Ke Kapolri | Sekjen PKB Laporkan Ustaz Yahya Waloni Ke Bareskrim
Sabtu, 22 09 2018
/ Ekbis / 08:21:31 / Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah /
Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21:31 WIB

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan penolakan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut. Ia pun menyayangkan jika upaya tersebut memunculkan isu pencabutan ijin.

"Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat," katanya melalui keterangan pers, Ahad (22/10).

Keputusan penolakan RKU RAPP diakui Siti telah dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada UU tersebut menyatakan, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

''Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,'' katanya.

Ia menegaskan, tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya karena sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap pembangkangan dan melawan aturan.

"Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," tegas dia. Sementara aturan tersebut disusun untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

Apalagi, hanya PT RAPP (April Group) satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka dan tidak mengeluhkan masalah.

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut, ia melanjutkan, sangat penting karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, tapi juga pencegahan secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh.

Menurutnya, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti ijin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Ia menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut.

''Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah,'' tegas Siti.

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut layaknga perusahaan HTI lainnya. Pihaknya pun pada Selasa (24/10) akan memanggil manajemen PT. RAPP untuk pembahasan revisi RKU dan karifikasi manuver-manuver perusahaan yang dinilai sudah jauh melenceng dari substansi persoalan sesungguhnya. [ROL]

   
 
BBKSDA Riau Telusuri Harimau Masuki Perkampungan Masyarakat
Kamis, 20 September 2018 - 16:19

Bukan Dendam, GMMK Riau Akan Perlakukan Yaqut Seperti GP Ansor Lakukan UAS di Jawa
Kamis, 20 September 2018 - 15:59

Tersangkut Kasus Narkoba, Pegawai Pemkab Meranti Bakal Dipecat
Kamis, 20 September 2018 - 15:14

Syamsuar Tak Kunjung Jadi Ketua PAN Riau, Begini Penjelasan DPP
Kamis, 20 September 2018 - 15:12

Andi Rachman Mundur, Wan Thamrin Plt Gubernur Riau
Kamis, 20 September 2018 - 15:11

Honorer Tak Bisa CPNS Dialihkan ke Jalur PPPK
Kamis, 20 September 2018 - 15:09

Dissik Inhil Ungkap Persoalan Lahan SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman
Kamis, 20 September 2018 - 09:05

Wabup Meranti Lantik 7 Pj. Kades, Ini yang Disampaikan
Kamis, 20 September 2018 - 08:57

Penyegelan SDN 006 Tagaraja Inhil Merupakan Tindakan Melanggar Hukum
Kamis, 20 September 2018 - 08:38

Wabup Lepas Peserta TDS Etape Hari Kedua
Kamis, 20 September 2018 - 08:24

Siap Bertarung di Kejurnas, Wabup Serahkan Bantuan Kepada Atlit Catur Cilik Meranti
Kamis, 20 September 2018 - 08:19

Sah, Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama Dengan Negeri istana
Kamis, 20 September 2018 - 08:17

Tabayyun ke LAMR, Ketua GP Ansor Purwaji Diusir Laskar dan FPI Riau
Rabu, 19 September 2018 - 16:10

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor
Rabu, 19 September 2018 - 15:56

Mendag Sebut Gudang Urusan Bulog, Buwas: Matamu, Se enak e Dewe
Rabu, 19 September 2018 - 15:46

Gus Ipul Minta Ansor dan Banser Hentikan Tolak Ustaz Abdul Somad
Rabu, 19 September 2018 - 15:16

Jajaran pengurus Pemuda BNN Diharapkan Menjadi Contoh bagi Masyarakat
Rabu, 19 September 2018 - 08:58

Sekda Inhil Resmikan Pembukaan Bazar Sempena MTQ
Rabu, 19 September 2018 - 08:54

Ketua DPC PKB Inhil Fokus Pertahankan Status PKB Sebagai Partai Pemenang Pileg
Rabu, 19 September 2018 - 08:51

Belum Halal Tetapi Darurat, MUI Tegaskan Imunisasi MR Wajib
Rabu, 19 September 2018 - 08:47

Dua Nama Calon Direktur BRK Diduga Bermasalah, OJK: Kita Akan Pilih Orang Baik-baik
Rabu, 19 September 2018 - 08:44

Sempat Di Selamatkan Dari Kondisi Kritis, Anak Gajah Liar Sulit Dilepasliarkan
Rabu, 19 September 2018 - 08:41

5 Kadis Pariwisata Kabupaten Kota se-Riau Teken MoA Pariwisata
Rabu, 19 September 2018 - 08:28

Pemkab Meranti Buka Pendaftaran CPNS 2018, Jumlah Formasi 223 Orang
Rabu, 19 September 2018 - 08:19

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com