Home
Hari Pertama Masuk Kerja, Rupiah Anjlok Lagi, Tembus Rp 14 Ribu | Habis Membantah, Jokowi Mesti Segera Pecat Tjahjo Kumolo | Malam Ini Debat Paslon Pilkada Riau Tahap II, Ini Sekilas Informasinya | Roti Jala Hidangan Favorit Khas Melayu saat Idul Fitri | 74313 Pengunjung Nikmati Wisata Riau | Plt Gubernur Riau akan Tinjau Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Sabtu, 23 Juni 2018
/ Ekbis / 08:21:31 / Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah /
Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21:31 WIB

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan penolakan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut. Ia pun menyayangkan jika upaya tersebut memunculkan isu pencabutan ijin.

"Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat," katanya melalui keterangan pers, Ahad (22/10).

Keputusan penolakan RKU RAPP diakui Siti telah dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada UU tersebut menyatakan, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

''Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,'' katanya.

Ia menegaskan, tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya karena sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap pembangkangan dan melawan aturan.

"Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," tegas dia. Sementara aturan tersebut disusun untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

Apalagi, hanya PT RAPP (April Group) satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka dan tidak mengeluhkan masalah.

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut, ia melanjutkan, sangat penting karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, tapi juga pencegahan secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh.

Menurutnya, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti ijin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Ia menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut.

''Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah,'' tegas Siti.

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut layaknga perusahaan HTI lainnya. Pihaknya pun pada Selasa (24/10) akan memanggil manajemen PT. RAPP untuk pembahasan revisi RKU dan karifikasi manuver-manuver perusahaan yang dinilai sudah jauh melenceng dari substansi persoalan sesungguhnya. [ROL]

   
 
Pengamat: Rizal Ramli Bisa Bawa Indonesia Pemain Kunci Di Kawasan
Kamis, 21 Juni 2018 - 06:18

H+5 Lebaran, 60 Persen Pemudik Belum Balik Ke Kota
Kamis, 21 Juni 2018 - 06:15

Menteri Tjahjo Gagal Bina Anak Buah, Pj Gubernur Diambil Dari Polri
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:18

PELANTIKAN IRIAWAN
Demokrat: Pengangkatan Iriawan Langgar PP 11/2017, Jokowi Berbuat Tercela?
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:13

Tersinggung Tweet SBY, PDIP: Siapa Yang Punya Sejarah Gelap Gunakan Kekuasaan?
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:09

Lima Rumah Petak Terbakar di Dumai
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:56

Sampai Lebaran Ketiga Pengunjung Istana Siak Capai 25 Ribu Orang
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:51

Tim Kesehatan Inhil Diingatkan Terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:48

Sempena Deklarasi Milad GAS, Sekda Inhil Hadiri Halal Bihala di Teluk Pinang
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:38

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Pemudik Mulai Padati Kota Pekanbaru
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:33

PILKADA JABAR 2018, Pelantikan Iwan Bule Bisa Berdampak Kekalahan Hasanah
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:04

Jokowi Dan Tjahjo Dukung Kepentingan Salah Satu Paslon Di Pilkada Jabar
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:02

Demokrat: Sebaiknya Jokowi Segera Tarik Penunjukan Iwan Bule
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:00

Pemkab Siak Gelar Open House
Selasa, 19 Juni 2018 - 16:00

Pawai Takbir Idul Fitri, Pjs Bupati Inhil Sebut Tinggi Partisipasi Masyarakat
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:58

Madrasah Abbasiyah Juara Umum 1 Pawai Takbir Hari Raya 1439 H
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:55

Meriah Pawai Takbir di Siak, Ini Pesan Plt Bupati Alfedri
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:24

Austria Buka Kembali Masjid-Masjid yang Ditutup
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:52

Jelang Sidang Isbat, Kemenag Pantau Hilal Di 97 Titik
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:41

Inisiator #2019GantiPresiden: Masjid Basis Kekuatan Politik Umat
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:37

Begini Cara Cek Ban Mobil Layak Pakai atau Tidak
Kamis, 14 Juni 2018 - 07:10

Mudik Terjebak Macet, Cara Mudah Cegah Overheat pada Mobil
Kamis, 14 Juni 2018 - 07:05

PBB Akhirnya Putuskan Israel Bersalah atas Kekerasan di Gaza
Kamis, 14 Juni 2018 - 06:43

Ustad Somad Khatib Salat Id di Dumai
Kamis, 14 Juni 2018 - 06:29

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com