Home
Kasus Viktor Laiksodat Dihentikan Polisi, Ini Peringatan MUI | Zainal Bintang: Hasil Rapat Pleno Golkar Mengandung Bom Bunuh Diri | Dewan Pakar ICMI: Polisi Harus Segera Proses Megawati Soekarnoputri! | Victor Lolos, Bareskrim Polri Lakukan Kesalahan Fatal | Polda Metro Siap Amankan Aksi Milad 212 | PAN Sesalkan Sikap Polisi yang Hentikan Kasus Viktor
Rabu, 22 November 2017
/ Ekbis / 08:21:31 / Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah /
Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21:31 WIB

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan penolakan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut. Ia pun menyayangkan jika upaya tersebut memunculkan isu pencabutan ijin.

"Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat," katanya melalui keterangan pers, Ahad (22/10).

Keputusan penolakan RKU RAPP diakui Siti telah dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada UU tersebut menyatakan, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

''Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,'' katanya.

Ia menegaskan, tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya karena sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap pembangkangan dan melawan aturan.

"Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," tegas dia. Sementara aturan tersebut disusun untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

Apalagi, hanya PT RAPP (April Group) satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka dan tidak mengeluhkan masalah.

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut, ia melanjutkan, sangat penting karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, tapi juga pencegahan secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh.

Menurutnya, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti ijin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Ia menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut.

''Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah,'' tegas Siti.

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut layaknga perusahaan HTI lainnya. Pihaknya pun pada Selasa (24/10) akan memanggil manajemen PT. RAPP untuk pembahasan revisi RKU dan karifikasi manuver-manuver perusahaan yang dinilai sudah jauh melenceng dari substansi persoalan sesungguhnya. [ROL]

   
 
Sambut Tahun Baru, Bulog Riau Sediakan 11 Ton Daging Beku
Selasa, 21 November 2017 - 16:41

Penemuan Bunga Bangkai Hebohkan Warga Kecamatan Payung Sekaki
Selasa, 21 November 2017 - 16:39

Titiek Soeharto Juga Siap Jadi Ketua Umum Golkar
Selasa, 21 November 2017 - 16:24

Biaya Pengecatan Mobil Penyok di Bengkel Resmi, Mahal Tidak?
Selasa, 21 November 2017 - 16:10

Airlangga, Bukti Intervensi Pemerintah ke Golkar?
Selasa, 21 November 2017 - 16:05

Ada Hak Imunitas, Polri Hentikan Kasus Viktor Laiskodat
Selasa, 21 November 2017 - 16:00

Bocoran Harga Rush-Terios Terbaru, Enggak Sampai Rp300 Juta
Selasa, 21 November 2017 - 14:18

Merokok di Mobil Bikin AC Cepat Rusak, Mitos atau Fakta? ini Jawabannya..
Selasa, 21 November 2017 - 14:17

Mau Ada Model Baru, Harga Terios Lama Turun Drastis
Selasa, 21 November 2017 - 14:13

Saat Kiamat, Ini yang Terjadi pada Bumi Dijelaskan Alquran dan Sains
Selasa, 21 November 2017 - 14:10

LAM Pekanbaru akan Usulkan agar Tanjak Diperdakan
Selasa, 21 November 2017 - 14:06

Kenduri Seni Melayu Perkuat Wisata di Kota Batam
Selasa, 21 November 2017 - 13:59

Luhut Komandan Segala Macam
Selasa, 21 November 2017 - 13:49

Elektabilitas Prabowo Melejit, Rakyat Tak Puas Kinerja Jokowi
Selasa, 21 November 2017 - 13:43

Fahri Hamzah: Kinerja Setya Novanto Sudah Tidak Maksimal Sejak Sebelum Tersangka
Selasa, 21 November 2017 - 13:38

Jaksa Bentak Ustadz Alfian, Pengunjung Sidang: Jangan Kurang Ajar pada Ulama!
Selasa, 21 November 2017 - 13:32

Disbud Taja Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Gelombang Dua
Selasa, 21 November 2017 - 13:26

Minggu Depan APBD 2018 Riau Ketok Palu
Selasa, 21 November 2017 - 13:20

Perindagkop Meranti akan Panggil PT Bumi Meranti Sejahtera Terkait Ini
Selasa, 21 November 2017 - 08:31

Terkait Tepung Sagu "Diduduki" Anjing, Ketua Koperasi Harmonis Menjawab Begini...
Selasa, 21 November 2017 - 08:28

Bupati Inhil Terima Penghargaan Tingkat Nasional
Selasa, 21 November 2017 - 07:55

Batik Riau Sudah Ada Sejak Abad ke-18
Selasa, 21 November 2017 - 07:40

Ini Pesan Bupati Suparman, Kalau Nantinya Ia Dipenjara
Selasa, 21 November 2017 - 07:38

Marquez Tinggalin Honda, Rossi Belum Mau Pensiun
Senin, 20 November 2017 - 21:05

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com