Home
Mengapa Harga Hunian di Jakarta Makin Mahal? | Andi Arief: Terlalu Dini Menyimpulkan Pelaku Perusakan Atribut Demokrat Disuruh PDIP | BPN Prabowo-Sandi: Perusakan Spanduk SBY Nodai Keindahan Demokrasi | Hinca: Perusak Bendera Demokrat di Riau Dibayar Rp100 Ribu | Aktivis Berharap Presiden Perhatikan Korban Banjir Riau | Polresta Pekanbaru Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat Saat Kunjungan SBY
Senin, 17 Desember 2018
/ Ekbis / 08:21:31 / Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah /
Menteri LHK: RAPP tidak Mau Ikuti Aturan Pemerintah
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:21:31 WIB

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan penolakan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut. Ia pun menyayangkan jika upaya tersebut memunculkan isu pencabutan ijin.

"Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat," katanya melalui keterangan pers, Ahad (22/10).

Keputusan penolakan RKU RAPP diakui Siti telah dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada UU tersebut menyatakan, seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

''Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,'' katanya.

Ia menegaskan, tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau membiarkannya karena sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap pembangkangan dan melawan aturan.

"Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," tegas dia. Sementara aturan tersebut disusun untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

Apalagi, hanya PT RAPP (April Group) satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka dan tidak mengeluhkan masalah.

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut, ia melanjutkan, sangat penting karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, tapi juga pencegahan secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh.

Menurutnya, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti ijin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Ia menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut.

''Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah,'' tegas Siti.

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut layaknga perusahaan HTI lainnya. Pihaknya pun pada Selasa (24/10) akan memanggil manajemen PT. RAPP untuk pembahasan revisi RKU dan karifikasi manuver-manuver perusahaan yang dinilai sudah jauh melenceng dari substansi persoalan sesungguhnya. [ROL]

   
 
Baru 14,7 Persen UMKM Riau Manfaatkan KUR
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:22

Enam Warga Meninggal Dalam Bencana Banjir Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:19

Chevron Bantu 15 Bibit Sapi Peternak Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:15

Turap Sungai Rokan Amblas, BWS Diminta Tanggung jawab
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:13

Jembatan Sementara Pulihkan Lalu Lintas Padang-Bukittinggi
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:23

Gerindra Ingatkan Jokowi: Jangan Berlebihan, Kekuasan Akan Berganti
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:19

Komunitas Goresan Emas Memulai Rangkaian Goes to School ke SMA di Inhil
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:12

Pemprov Riau Gesa Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Tambahan Embarkasi Haji Antara
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:00

Riau Bersiap Menerapkan Wisata Religi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:59

Harga TBS Sawit di Riau Menunjukkan Tren Positif
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:57

Sandi Tuding Utang BUMN Meroket karena Politik Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:52

Diundang LAM Riau, SBY Tidak akan Datang Acara Penabalan Gelar Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:48

Peringatan Dini, Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir pada Malam Hari di Riau
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:41

Selama Kedatangan Jokowi, RTH Kaca Mayang Tertutup untuk Umum
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:39

Perpustakaan Pekanbaru Terima 2.585 Buku Berbahasa Asing
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:36

Basarnas Pekanbaru Temukan Warga Hilang Terseret Banjir
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:34

Penyelesaian Konflik Dua Serikat Kerja Masih Nyangkut di Polres Dumai
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:32

23.091 Hektare Kebun Sawit Siak Perlu "Peremajaan"
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:18

Anggota DPRD Riau minta Perusahaan segera Bantu Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:16

Basarnas Pekanbaru Evakuasi 450 Santri Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:14

58 Nelayan Siak Belum Terdaftar Kartu Asuransi
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:08

Polres Inhil Tangkap Karyawan Swasta Pelaku Pencurian Motor
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:05

Zakat dan Shodaqoh Wujud Pengamalan Al Quran di Negeri Istana
Rabu, 12 Desember 2018 - 19:52

La Nyalla Siap Potong Leher, Tim Prabowo: Caper Jangan Berlebihan
Rabu, 12 Desember 2018 - 11:27

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com