Home
38 Wartawan Lulus UKW Angkatan XI | Mengapa Harga Hunian di Jakarta Makin Mahal? | Andi Arief: Terlalu Dini Menyimpulkan Pelaku Perusakan Atribut Demokrat Disuruh PDIP | BPN Prabowo-Sandi: Perusakan Spanduk SBY Nodai Keindahan Demokrasi | Hinca: Perusak Bendera Demokrat di Riau Dibayar Rp100 Ribu | Aktivis Berharap Presiden Perhatikan Korban Banjir Riau
Senin, 17 Desember 2018
/ Nasional / 08:28:19 / Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan /
Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:28:19 WIB

JAKARTA - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak keberatan dengan dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI berharap Densus Tipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani mengungkapkan, jika Densus Tipikor Polri bekerja sampai pada tahap penuntutan maka akan ada aturan yang dilanggar. Termasuk salah satunya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). "Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa," ujar Reda, dalam diskusi Densus Tipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10).

Lantas kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menjawab, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Selain itu UU KPK menjelaskan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sedangkan,  Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. "Dan tidak bisa kalau Densus Tipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres," ujarnya.

Perpres atau Kepres, kata Reda, tidak bisa mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya sampai penuntutan. Hal yang sama disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurutnya kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada penyidikan maka tidak perlu dibuat Densus Tipikor.

Narendra menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Selain itu, Narendra juga melihat usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang cukup besar Rp 2,6 triliun dianggap sangat besar bila dibanding mata anggaran Kejaksaan Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan seluruh kasus termasuk kasus korupsi.

"Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, karena tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi," paparnya.

Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menilai, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka harus ada UU yang diubah. "Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga," tegasnya. [ROL]

   
 
Pengamat: Prestasi Anies Sengaja Ditenggelamkan Media Mainstream
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:29

Baru 14,7 Persen UMKM Riau Manfaatkan KUR
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:22

Enam Warga Meninggal Dalam Bencana Banjir Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:19

Chevron Bantu 15 Bibit Sapi Peternak Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:15

Turap Sungai Rokan Amblas, BWS Diminta Tanggung jawab
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:13

Jembatan Sementara Pulihkan Lalu Lintas Padang-Bukittinggi
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:23

Gerindra Ingatkan Jokowi: Jangan Berlebihan, Kekuasan Akan Berganti
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:19

Komunitas Goresan Emas Memulai Rangkaian Goes to School ke SMA di Inhil
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:12

Pemprov Riau Gesa Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Tambahan Embarkasi Haji Antara
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:00

Riau Bersiap Menerapkan Wisata Religi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:59

Harga TBS Sawit di Riau Menunjukkan Tren Positif
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:57

Sandi Tuding Utang BUMN Meroket karena Politik Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:52

Diundang LAM Riau, SBY Tidak akan Datang Acara Penabalan Gelar Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:48

Peringatan Dini, Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir pada Malam Hari di Riau
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:41

Selama Kedatangan Jokowi, RTH Kaca Mayang Tertutup untuk Umum
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:39

Perpustakaan Pekanbaru Terima 2.585 Buku Berbahasa Asing
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:36

Basarnas Pekanbaru Temukan Warga Hilang Terseret Banjir
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:34

Penyelesaian Konflik Dua Serikat Kerja Masih Nyangkut di Polres Dumai
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:32

23.091 Hektare Kebun Sawit Siak Perlu "Peremajaan"
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:18

Anggota DPRD Riau minta Perusahaan segera Bantu Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:16

Basarnas Pekanbaru Evakuasi 450 Santri Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:14

58 Nelayan Siak Belum Terdaftar Kartu Asuransi
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:08

Polres Inhil Tangkap Karyawan Swasta Pelaku Pencurian Motor
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:05

Zakat dan Shodaqoh Wujud Pengamalan Al Quran di Negeri Istana
Rabu, 12 Desember 2018 - 19:52

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com