Home
Maju ke Senayan, Ini yang akan Diperjuangkan Andi Rachman | Klarifikasi UAS Soal Gelar Doktor Honoris Causa | Rocky Gerung: Rezim Sudah Goyah | Sama Dengan RR, Buwas Akan Dicopot Karena Terlalu Jujur | Kader HMI Diperlakukan Tidak Manusiawi, KAHMI Layangkan Protes Ke Kapolri | Sekjen PKB Laporkan Ustaz Yahya Waloni Ke Bareskrim
Sabtu, 22 09 2018
/ Nasional / 08:28:19 / Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan /
Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:28:19 WIB

JAKARTA - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak keberatan dengan dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI berharap Densus Tipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani mengungkapkan, jika Densus Tipikor Polri bekerja sampai pada tahap penuntutan maka akan ada aturan yang dilanggar. Termasuk salah satunya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). "Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa," ujar Reda, dalam diskusi Densus Tipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10).

Lantas kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menjawab, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Selain itu UU KPK menjelaskan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sedangkan,  Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. "Dan tidak bisa kalau Densus Tipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres," ujarnya.

Perpres atau Kepres, kata Reda, tidak bisa mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya sampai penuntutan. Hal yang sama disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurutnya kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada penyidikan maka tidak perlu dibuat Densus Tipikor.

Narendra menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Selain itu, Narendra juga melihat usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang cukup besar Rp 2,6 triliun dianggap sangat besar bila dibanding mata anggaran Kejaksaan Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan seluruh kasus termasuk kasus korupsi.

"Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, karena tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi," paparnya.

Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menilai, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka harus ada UU yang diubah. "Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga," tegasnya. [ROL]

   
 
BBKSDA Riau Telusuri Harimau Masuki Perkampungan Masyarakat
Kamis, 20 September 2018 - 16:19

Bukan Dendam, GMMK Riau Akan Perlakukan Yaqut Seperti GP Ansor Lakukan UAS di Jawa
Kamis, 20 September 2018 - 15:59

Tersangkut Kasus Narkoba, Pegawai Pemkab Meranti Bakal Dipecat
Kamis, 20 September 2018 - 15:14

Syamsuar Tak Kunjung Jadi Ketua PAN Riau, Begini Penjelasan DPP
Kamis, 20 September 2018 - 15:12

Andi Rachman Mundur, Wan Thamrin Plt Gubernur Riau
Kamis, 20 September 2018 - 15:11

Honorer Tak Bisa CPNS Dialihkan ke Jalur PPPK
Kamis, 20 September 2018 - 15:09

Dissik Inhil Ungkap Persoalan Lahan SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman
Kamis, 20 September 2018 - 09:05

Wabup Meranti Lantik 7 Pj. Kades, Ini yang Disampaikan
Kamis, 20 September 2018 - 08:57

Penyegelan SDN 006 Tagaraja Inhil Merupakan Tindakan Melanggar Hukum
Kamis, 20 September 2018 - 08:38

Wabup Lepas Peserta TDS Etape Hari Kedua
Kamis, 20 September 2018 - 08:24

Siap Bertarung di Kejurnas, Wabup Serahkan Bantuan Kepada Atlit Catur Cilik Meranti
Kamis, 20 September 2018 - 08:19

Sah, Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama Dengan Negeri istana
Kamis, 20 September 2018 - 08:17

Tabayyun ke LAMR, Ketua GP Ansor Purwaji Diusir Laskar dan FPI Riau
Rabu, 19 September 2018 - 16:10

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor
Rabu, 19 September 2018 - 15:56

Mendag Sebut Gudang Urusan Bulog, Buwas: Matamu, Se enak e Dewe
Rabu, 19 September 2018 - 15:46

Gus Ipul Minta Ansor dan Banser Hentikan Tolak Ustaz Abdul Somad
Rabu, 19 September 2018 - 15:16

Jajaran pengurus Pemuda BNN Diharapkan Menjadi Contoh bagi Masyarakat
Rabu, 19 September 2018 - 08:58

Sekda Inhil Resmikan Pembukaan Bazar Sempena MTQ
Rabu, 19 September 2018 - 08:54

Ketua DPC PKB Inhil Fokus Pertahankan Status PKB Sebagai Partai Pemenang Pileg
Rabu, 19 September 2018 - 08:51

Belum Halal Tetapi Darurat, MUI Tegaskan Imunisasi MR Wajib
Rabu, 19 September 2018 - 08:47

Dua Nama Calon Direktur BRK Diduga Bermasalah, OJK: Kita Akan Pilih Orang Baik-baik
Rabu, 19 September 2018 - 08:44

Sempat Di Selamatkan Dari Kondisi Kritis, Anak Gajah Liar Sulit Dilepasliarkan
Rabu, 19 September 2018 - 08:41

5 Kadis Pariwisata Kabupaten Kota se-Riau Teken MoA Pariwisata
Rabu, 19 September 2018 - 08:28

Pemkab Meranti Buka Pendaftaran CPNS 2018, Jumlah Formasi 223 Orang
Rabu, 19 September 2018 - 08:19

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com