Home
ESDM Setujui PI 10 Persen Wilayah Kerja Siak Dikelola Riau Petroleum | Akun Instagram Ustaz Abdul Somad Kembali Bisa Diakses | Revisi Harga Pertalite Riau, Legislator Ini Nilai Tak Perlu Pakai Pansus | Abdul Wahid Ragukan 2 Fly Over Tuntas Dibangun Setahun, Ini Argumentasinya | STIE Syariah Bengkalis Taja Seminar Nasional | Polres Inhil Kembali Amankan Pelaku Narkoba
Minggu, 25 Februari 2018
/ Nasional / 08:28:19 / Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan /
Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:28:19 WIB

JAKARTA - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak keberatan dengan dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI berharap Densus Tipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani mengungkapkan, jika Densus Tipikor Polri bekerja sampai pada tahap penuntutan maka akan ada aturan yang dilanggar. Termasuk salah satunya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). "Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa," ujar Reda, dalam diskusi Densus Tipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10).

Lantas kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menjawab, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Selain itu UU KPK menjelaskan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sedangkan,  Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. "Dan tidak bisa kalau Densus Tipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres," ujarnya.

Perpres atau Kepres, kata Reda, tidak bisa mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya sampai penuntutan. Hal yang sama disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurutnya kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada penyidikan maka tidak perlu dibuat Densus Tipikor.

Narendra menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Selain itu, Narendra juga melihat usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang cukup besar Rp 2,6 triliun dianggap sangat besar bila dibanding mata anggaran Kejaksaan Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan seluruh kasus termasuk kasus korupsi.

"Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, karena tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi," paparnya.

Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menilai, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka harus ada UU yang diubah. "Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga," tegasnya. [ROL]

   
 
Kaukus Pembela Rizieq Minta Kapolda Hentikan Kasus
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:45

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Kasus Rizieq Shihab
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:35

Disela-sela Kampanye, Rosman Penuhi Undangan Ibu Mariati Pasar Kembang
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:23

Luas Karlahut Bertambah di Siak, 20 Ha Lahan Kembali Membara
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:41

Ribuan Santri Sambut Kehadiran TGB di Medan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:33

PBB tak Lolos, Yusril akan Pidanakan Komisioner KPU
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:30

Polisi Amankan 8 Paket Sabu-sabu dari Tangan Narapidana Lapas Kelas II A Tembilahan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:20

Bersama Kepsek, Disdik Kepulauan Meranti Gelar Rapat Persiapan Akreditasi Sekolah
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:15

Batal Maju, Pendukung Harris dan Zukri Siap Menangkan Syamsuar
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:01

Peluang Sri Mulyani Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban PDIP
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:27

Publik Setuju Gatot Cawapres Jokowi, Anies Cawapres Prabowo
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:23

Cagub Petahana Andi Rachman Akan Rangkai Jembatan Pulau Padang ke Siak dan Bengkalis
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:18

AHY Siap Sambangi Megawati usai PDIP Tetapkan Jokowi Capres
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:13

Ini Keunggulan Pesawat R80 Gagasan Habibie
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:03

Syamsuar Disambut Ratusan Warga Sorek, Haris: Inilah Pemimpin Dambaan!
Jumat, 23 Februari 2018 - 21:11

Ustaz Abdul Somad Hadiri Konsolidasi Dukungan kepada TGB
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:57

Mediasi Buntu, Yusril: Kami Akan Mati-Matian Lawan KPU!
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:45

Jokowi-Gatot Dan Prabowo-Anies Bakal Bersaing Ketat Di Pemilu 2019
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:42

Elektabilitas Jokowi Konsisten Turun
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:34

Rizal Ramli: Petani Luar Negeri Berterima Kasih Kepada Menteri Enggar
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:19

Rakornas Apernas di Pekanbaru,
Pengembang Perumahan Keluhkan Sulitnya Izin di Kementrian PUPR
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:23

92 Pelajar SMA Pekanbaru dan Dumai Ikuti Program Ngaji Teknologi Kelistrikan
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:19

Jimly: Masih Banyak yang Benci Anies-Sandi, Move On...
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:15

Dilaporkan ke Polisi Soal Kebijakan, Anies Hanya Tersenyum
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:12

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com