Home
Kasus Viktor Laiksodat Dihentikan Polisi, Ini Peringatan MUI | Zainal Bintang: Hasil Rapat Pleno Golkar Mengandung Bom Bunuh Diri | Dewan Pakar ICMI: Polisi Harus Segera Proses Megawati Soekarnoputri! | Victor Lolos, Bareskrim Polri Lakukan Kesalahan Fatal | Polda Metro Siap Amankan Aksi Milad 212 | PAN Sesalkan Sikap Polisi yang Hentikan Kasus Viktor
Rabu, 22 November 2017
/ Nasional / 08:28:19 / Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan /
Persatuan Jaksa: Densus Tipikor tak Bisa Lakukan Penuntutan
Senin, 23 Oktober 2017 - 08:28:19 WIB

JAKARTA - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak keberatan dengan dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Namun, PJI berharap Densus Tipikor Polri bekerja tidak sampai pada tahap penuntutan.

Anggota Persatuan Jaksa Indonesia, Reda Manthovani mengungkapkan, jika Densus Tipikor Polri bekerja sampai pada tahap penuntutan maka akan ada aturan yang dilanggar. Termasuk salah satunya adalah Undang Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). "Kalau sebatas penyidikan seperti yang berlaku seperti Densus 88, tidak masalah tapi kalau ikut juga melakukan penuntutan, tidak bisa," ujar Reda, dalam diskusi Densus Tipikor Polri di Jakarta, Ahad (22/10).

Lantas kenapa KPK bisa bekerja sampai penuntutan? Reda menjawab, karena kerja KPK berdasarkan pada UU KPK. Selain itu UU KPK menjelaskan tugas KPK sebagai trigger mechanism. Sedangkan,  Densus Tipikor Polri tidak ada UU nya. "Dan tidak bisa kalau Densus Tipikor Polri ini hanya bekerja berdasarkan Kepres," ujarnya.

Perpres atau Kepres, kata Reda, tidak bisa mengatur Densus Tipikor Polri yang tugasnya sampai penuntutan. Hal yang sama disampaikan Anggota PJI, R. Narendra Jatna. Menurutnya kalau Densus Tipikor Polri hanya sampai pada penyidikan maka tidak perlu dibuat Densus Tipikor.

Narendra menyarankan, dibentuk tim lintas instansi seperti dahulu ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Selain itu, Narendra juga melihat usulan mata anggaran Densus Tipikor Polri yang cukup besar Rp 2,6 triliun dianggap sangat besar bila dibanding mata anggaran Kejaksaan Rp 4,6 triliun di mana Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan seluruh kasus termasuk kasus korupsi.

"Anggaran kejaksaan total Rp 4,6 triliun semua. Sedangkan hanya untuk Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau dibandingkan harusnya anggaran Kejaksaan juga disamakan, karena tahapan kinerjanya lebih lengkap, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi," paparnya.

Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi menilai, jika Polri berkeras tetap membentuk Densus Tipikor , maka harus ada UU yang diubah. "Tapi tetap ada aturan UU yang harus disesuaikan, tidak bisa kemudian membentuk lembaga seperti KPK, di mana ada penyidikan dan penuntutan di satu lembaga," tegasnya. [ROL]

   
 
Sambut Tahun Baru, Bulog Riau Sediakan 11 Ton Daging Beku
Selasa, 21 November 2017 - 16:41

Penemuan Bunga Bangkai Hebohkan Warga Kecamatan Payung Sekaki
Selasa, 21 November 2017 - 16:39

Titiek Soeharto Juga Siap Jadi Ketua Umum Golkar
Selasa, 21 November 2017 - 16:24

Biaya Pengecatan Mobil Penyok di Bengkel Resmi, Mahal Tidak?
Selasa, 21 November 2017 - 16:10

Airlangga, Bukti Intervensi Pemerintah ke Golkar?
Selasa, 21 November 2017 - 16:05

Ada Hak Imunitas, Polri Hentikan Kasus Viktor Laiskodat
Selasa, 21 November 2017 - 16:00

Bocoran Harga Rush-Terios Terbaru, Enggak Sampai Rp300 Juta
Selasa, 21 November 2017 - 14:18

Merokok di Mobil Bikin AC Cepat Rusak, Mitos atau Fakta? ini Jawabannya..
Selasa, 21 November 2017 - 14:17

Mau Ada Model Baru, Harga Terios Lama Turun Drastis
Selasa, 21 November 2017 - 14:13

Saat Kiamat, Ini yang Terjadi pada Bumi Dijelaskan Alquran dan Sains
Selasa, 21 November 2017 - 14:10

LAM Pekanbaru akan Usulkan agar Tanjak Diperdakan
Selasa, 21 November 2017 - 14:06

Kenduri Seni Melayu Perkuat Wisata di Kota Batam
Selasa, 21 November 2017 - 13:59

Luhut Komandan Segala Macam
Selasa, 21 November 2017 - 13:49

Elektabilitas Prabowo Melejit, Rakyat Tak Puas Kinerja Jokowi
Selasa, 21 November 2017 - 13:43

Fahri Hamzah: Kinerja Setya Novanto Sudah Tidak Maksimal Sejak Sebelum Tersangka
Selasa, 21 November 2017 - 13:38

Jaksa Bentak Ustadz Alfian, Pengunjung Sidang: Jangan Kurang Ajar pada Ulama!
Selasa, 21 November 2017 - 13:32

Disbud Taja Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Gelombang Dua
Selasa, 21 November 2017 - 13:26

Minggu Depan APBD 2018 Riau Ketok Palu
Selasa, 21 November 2017 - 13:20

Perindagkop Meranti akan Panggil PT Bumi Meranti Sejahtera Terkait Ini
Selasa, 21 November 2017 - 08:31

Terkait Tepung Sagu "Diduduki" Anjing, Ketua Koperasi Harmonis Menjawab Begini...
Selasa, 21 November 2017 - 08:28

Bupati Inhil Terima Penghargaan Tingkat Nasional
Selasa, 21 November 2017 - 07:55

Batik Riau Sudah Ada Sejak Abad ke-18
Selasa, 21 November 2017 - 07:40

Ini Pesan Bupati Suparman, Kalau Nantinya Ia Dipenjara
Selasa, 21 November 2017 - 07:38

Marquez Tinggalin Honda, Rossi Belum Mau Pensiun
Senin, 20 November 2017 - 21:05

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com