Home
ESDM Setujui PI 10 Persen Wilayah Kerja Siak Dikelola Riau Petroleum | Akun Instagram Ustaz Abdul Somad Kembali Bisa Diakses | Revisi Harga Pertalite Riau, Legislator Ini Nilai Tak Perlu Pakai Pansus | Abdul Wahid Ragukan 2 Fly Over Tuntas Dibangun Setahun, Ini Argumentasinya | STIE Syariah Bengkalis Taja Seminar Nasional | Polres Inhil Kembali Amankan Pelaku Narkoba
Minggu, 25 Februari 2018
/ Politik / 10:44:52 / Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK /
Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK
Minggu, 12 November 2017 - 10:44:52 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres seusai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka ketua umum Partai Golkar itu tidak sah.

Ketua Umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang penetapan kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.  [rol]

   
 
Kaukus Pembela Rizieq Minta Kapolda Hentikan Kasus
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:45

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Kasus Rizieq Shihab
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:35

Disela-sela Kampanye, Rosman Penuhi Undangan Ibu Mariati Pasar Kembang
Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:23

Luas Karlahut Bertambah di Siak, 20 Ha Lahan Kembali Membara
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:41

Ribuan Santri Sambut Kehadiran TGB di Medan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:33

PBB tak Lolos, Yusril akan Pidanakan Komisioner KPU
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:30

Polisi Amankan 8 Paket Sabu-sabu dari Tangan Narapidana Lapas Kelas II A Tembilahan
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:20

Bersama Kepsek, Disdik Kepulauan Meranti Gelar Rapat Persiapan Akreditasi Sekolah
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:15

Batal Maju, Pendukung Harris dan Zukri Siap Menangkan Syamsuar
Sabtu, 24 Februari 2018 - 15:01

Peluang Sri Mulyani Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban PDIP
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:27

Publik Setuju Gatot Cawapres Jokowi, Anies Cawapres Prabowo
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:23

Cagub Petahana Andi Rachman Akan Rangkai Jembatan Pulau Padang ke Siak dan Bengkalis
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:18

AHY Siap Sambangi Megawati usai PDIP Tetapkan Jokowi Capres
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:13

Ini Keunggulan Pesawat R80 Gagasan Habibie
Sabtu, 24 Februari 2018 - 08:03

Syamsuar Disambut Ratusan Warga Sorek, Haris: Inilah Pemimpin Dambaan!
Jumat, 23 Februari 2018 - 21:11

Ustaz Abdul Somad Hadiri Konsolidasi Dukungan kepada TGB
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:57

Mediasi Buntu, Yusril: Kami Akan Mati-Matian Lawan KPU!
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:45

Jokowi-Gatot Dan Prabowo-Anies Bakal Bersaing Ketat Di Pemilu 2019
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:42

Elektabilitas Jokowi Konsisten Turun
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:34

Rizal Ramli: Petani Luar Negeri Berterima Kasih Kepada Menteri Enggar
Jumat, 23 Februari 2018 - 20:19

Rakornas Apernas di Pekanbaru,
Pengembang Perumahan Keluhkan Sulitnya Izin di Kementrian PUPR
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:23

92 Pelajar SMA Pekanbaru dan Dumai Ikuti Program Ngaji Teknologi Kelistrikan
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:19

Jimly: Masih Banyak yang Benci Anies-Sandi, Move On...
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:15

Dilaporkan ke Polisi Soal Kebijakan, Anies Hanya Tersenyum
Jumat, 23 Februari 2018 - 17:12

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com