Home
Kasus Viktor Laiksodat Dihentikan Polisi, Ini Peringatan MUI | Zainal Bintang: Hasil Rapat Pleno Golkar Mengandung Bom Bunuh Diri | Dewan Pakar ICMI: Polisi Harus Segera Proses Megawati Soekarnoputri! | Victor Lolos, Bareskrim Polri Lakukan Kesalahan Fatal | Polda Metro Siap Amankan Aksi Milad 212 | PAN Sesalkan Sikap Polisi yang Hentikan Kasus Viktor
Rabu, 22 November 2017
/ Politik / 10:44:52 / Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK /
Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK
Minggu, 12 November 2017 - 10:44:52 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres seusai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka ketua umum Partai Golkar itu tidak sah.

Ketua Umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang penetapan kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.  [rol]

   
 
Sambut Tahun Baru, Bulog Riau Sediakan 11 Ton Daging Beku
Selasa, 21 November 2017 - 16:41

Penemuan Bunga Bangkai Hebohkan Warga Kecamatan Payung Sekaki
Selasa, 21 November 2017 - 16:39

Titiek Soeharto Juga Siap Jadi Ketua Umum Golkar
Selasa, 21 November 2017 - 16:24

Biaya Pengecatan Mobil Penyok di Bengkel Resmi, Mahal Tidak?
Selasa, 21 November 2017 - 16:10

Airlangga, Bukti Intervensi Pemerintah ke Golkar?
Selasa, 21 November 2017 - 16:05

Ada Hak Imunitas, Polri Hentikan Kasus Viktor Laiskodat
Selasa, 21 November 2017 - 16:00

Bocoran Harga Rush-Terios Terbaru, Enggak Sampai Rp300 Juta
Selasa, 21 November 2017 - 14:18

Merokok di Mobil Bikin AC Cepat Rusak, Mitos atau Fakta? ini Jawabannya..
Selasa, 21 November 2017 - 14:17

Mau Ada Model Baru, Harga Terios Lama Turun Drastis
Selasa, 21 November 2017 - 14:13

Saat Kiamat, Ini yang Terjadi pada Bumi Dijelaskan Alquran dan Sains
Selasa, 21 November 2017 - 14:10

LAM Pekanbaru akan Usulkan agar Tanjak Diperdakan
Selasa, 21 November 2017 - 14:06

Kenduri Seni Melayu Perkuat Wisata di Kota Batam
Selasa, 21 November 2017 - 13:59

Luhut Komandan Segala Macam
Selasa, 21 November 2017 - 13:49

Elektabilitas Prabowo Melejit, Rakyat Tak Puas Kinerja Jokowi
Selasa, 21 November 2017 - 13:43

Fahri Hamzah: Kinerja Setya Novanto Sudah Tidak Maksimal Sejak Sebelum Tersangka
Selasa, 21 November 2017 - 13:38

Jaksa Bentak Ustadz Alfian, Pengunjung Sidang: Jangan Kurang Ajar pada Ulama!
Selasa, 21 November 2017 - 13:32

Disbud Taja Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Gelombang Dua
Selasa, 21 November 2017 - 13:26

Minggu Depan APBD 2018 Riau Ketok Palu
Selasa, 21 November 2017 - 13:20

Perindagkop Meranti akan Panggil PT Bumi Meranti Sejahtera Terkait Ini
Selasa, 21 November 2017 - 08:31

Terkait Tepung Sagu "Diduduki" Anjing, Ketua Koperasi Harmonis Menjawab Begini...
Selasa, 21 November 2017 - 08:28

Bupati Inhil Terima Penghargaan Tingkat Nasional
Selasa, 21 November 2017 - 07:55

Batik Riau Sudah Ada Sejak Abad ke-18
Selasa, 21 November 2017 - 07:40

Ini Pesan Bupati Suparman, Kalau Nantinya Ia Dipenjara
Selasa, 21 November 2017 - 07:38

Marquez Tinggalin Honda, Rossi Belum Mau Pensiun
Senin, 20 November 2017 - 21:05

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com