Home
Hari Pertama Masuk Kerja, Rupiah Anjlok Lagi, Tembus Rp 14 Ribu | Habis Membantah, Jokowi Mesti Segera Pecat Tjahjo Kumolo | Malam Ini Debat Paslon Pilkada Riau Tahap II, Ini Sekilas Informasinya | Roti Jala Hidangan Favorit Khas Melayu saat Idul Fitri | 74313 Pengunjung Nikmati Wisata Riau | Plt Gubernur Riau akan Tinjau Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Sabtu, 23 Juni 2018
/ Politik / 10:44:52 / Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK /
Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK
Minggu, 12 November 2017 - 10:44:52 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres seusai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka ketua umum Partai Golkar itu tidak sah.

Ketua Umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang penetapan kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.  [rol]

   
 
Pengamat: Rizal Ramli Bisa Bawa Indonesia Pemain Kunci Di Kawasan
Kamis, 21 Juni 2018 - 06:18

H+5 Lebaran, 60 Persen Pemudik Belum Balik Ke Kota
Kamis, 21 Juni 2018 - 06:15

Menteri Tjahjo Gagal Bina Anak Buah, Pj Gubernur Diambil Dari Polri
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:18

PELANTIKAN IRIAWAN
Demokrat: Pengangkatan Iriawan Langgar PP 11/2017, Jokowi Berbuat Tercela?
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:13

Tersinggung Tweet SBY, PDIP: Siapa Yang Punya Sejarah Gelap Gunakan Kekuasaan?
Rabu, 20 Juni 2018 - 14:09

Lima Rumah Petak Terbakar di Dumai
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:56

Sampai Lebaran Ketiga Pengunjung Istana Siak Capai 25 Ribu Orang
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:51

Tim Kesehatan Inhil Diingatkan Terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:48

Sempena Deklarasi Milad GAS, Sekda Inhil Hadiri Halal Bihala di Teluk Pinang
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:38

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Pemudik Mulai Padati Kota Pekanbaru
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:33

PILKADA JABAR 2018, Pelantikan Iwan Bule Bisa Berdampak Kekalahan Hasanah
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:04

Jokowi Dan Tjahjo Dukung Kepentingan Salah Satu Paslon Di Pilkada Jabar
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:02

Demokrat: Sebaiknya Jokowi Segera Tarik Penunjukan Iwan Bule
Selasa, 19 Juni 2018 - 20:00

Pemkab Siak Gelar Open House
Selasa, 19 Juni 2018 - 16:00

Pawai Takbir Idul Fitri, Pjs Bupati Inhil Sebut Tinggi Partisipasi Masyarakat
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:58

Madrasah Abbasiyah Juara Umum 1 Pawai Takbir Hari Raya 1439 H
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:55

Meriah Pawai Takbir di Siak, Ini Pesan Plt Bupati Alfedri
Selasa, 19 Juni 2018 - 15:24

Austria Buka Kembali Masjid-Masjid yang Ditutup
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:52

Jelang Sidang Isbat, Kemenag Pantau Hilal Di 97 Titik
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:41

Inisiator #2019GantiPresiden: Masjid Basis Kekuatan Politik Umat
Kamis, 14 Juni 2018 - 13:37

Begini Cara Cek Ban Mobil Layak Pakai atau Tidak
Kamis, 14 Juni 2018 - 07:10

Mudik Terjebak Macet, Cara Mudah Cegah Overheat pada Mobil
Kamis, 14 Juni 2018 - 07:05

PBB Akhirnya Putuskan Israel Bersalah atas Kekerasan di Gaza
Kamis, 14 Juni 2018 - 06:43

Ustad Somad Khatib Salat Id di Dumai
Kamis, 14 Juni 2018 - 06:29

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com