Home
Mengapa Harga Hunian di Jakarta Makin Mahal? | Andi Arief: Terlalu Dini Menyimpulkan Pelaku Perusakan Atribut Demokrat Disuruh PDIP | BPN Prabowo-Sandi: Perusakan Spanduk SBY Nodai Keindahan Demokrasi | Hinca: Perusak Bendera Demokrat di Riau Dibayar Rp100 Ribu | Aktivis Berharap Presiden Perhatikan Korban Banjir Riau | Polresta Pekanbaru Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat Saat Kunjungan SBY
Senin, 17 Desember 2018
/ Politik / 10:44:52 / Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK /
Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK
Minggu, 12 November 2017 - 10:44:52 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres seusai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka ketua umum Partai Golkar itu tidak sah.

Ketua Umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang penetapan kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.  [rol]

   
 
Baru 14,7 Persen UMKM Riau Manfaatkan KUR
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:22

Enam Warga Meninggal Dalam Bencana Banjir Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:19

Chevron Bantu 15 Bibit Sapi Peternak Riau
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:15

Turap Sungai Rokan Amblas, BWS Diminta Tanggung jawab
Jumat, 14 Desember 2018 - 16:13

Jembatan Sementara Pulihkan Lalu Lintas Padang-Bukittinggi
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:23

Gerindra Ingatkan Jokowi: Jangan Berlebihan, Kekuasan Akan Berganti
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:19

Komunitas Goresan Emas Memulai Rangkaian Goes to School ke SMA di Inhil
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:12

Pemprov Riau Gesa Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Tambahan Embarkasi Haji Antara
Kamis, 13 Desember 2018 - 14:00

Riau Bersiap Menerapkan Wisata Religi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:59

Harga TBS Sawit di Riau Menunjukkan Tren Positif
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:57

Sandi Tuding Utang BUMN Meroket karena Politik Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:52

Diundang LAM Riau, SBY Tidak akan Datang Acara Penabalan Gelar Jokowi
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:48

Peringatan Dini, Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir pada Malam Hari di Riau
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:41

Selama Kedatangan Jokowi, RTH Kaca Mayang Tertutup untuk Umum
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:39

Perpustakaan Pekanbaru Terima 2.585 Buku Berbahasa Asing
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:36

Basarnas Pekanbaru Temukan Warga Hilang Terseret Banjir
Kamis, 13 Desember 2018 - 13:34

Penyelesaian Konflik Dua Serikat Kerja Masih Nyangkut di Polres Dumai
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:32

23.091 Hektare Kebun Sawit Siak Perlu "Peremajaan"
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:18

Anggota DPRD Riau minta Perusahaan segera Bantu Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:16

Basarnas Pekanbaru Evakuasi 450 Santri Korban Banjir
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:14

58 Nelayan Siak Belum Terdaftar Kartu Asuransi
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:08

Polres Inhil Tangkap Karyawan Swasta Pelaku Pencurian Motor
Rabu, 12 Desember 2018 - 20:05

Zakat dan Shodaqoh Wujud Pengamalan Al Quran di Negeri Istana
Rabu, 12 Desember 2018 - 19:52

La Nyalla Siap Potong Leher, Tim Prabowo: Caper Jangan Berlebihan
Rabu, 12 Desember 2018 - 11:27

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com