Home
Maju ke Senayan, Ini yang akan Diperjuangkan Andi Rachman | Klarifikasi UAS Soal Gelar Doktor Honoris Causa | Rocky Gerung: Rezim Sudah Goyah | Sama Dengan RR, Buwas Akan Dicopot Karena Terlalu Jujur | Kader HMI Diperlakukan Tidak Manusiawi, KAHMI Layangkan Protes Ke Kapolri | Sekjen PKB Laporkan Ustaz Yahya Waloni Ke Bareskrim
Sabtu, 22 09 2018
/ Politik / 10:44:52 / Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK /
Soal Setnov, JK: Serahkan Proses Hukumnya ke KPK
Minggu, 12 November 2017 - 10:44:52 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres seusai membuka Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, penetapan tersebut batal setelah Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka ketua umum Partai Golkar itu tidak sah.

Ketua Umum DMI ini menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Jika memang penyidik KPK mempunyai bukti, menurut JK, KPK tentu akan memprosesnya. "Kan Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan. Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya, kalau memang ada buktinya, silakan, tapi jangan kalau tanpa itu," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan. "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka, segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," ujar Mahfud di Jawa Timur, Sabtu.

Ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tambah dia, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto dengan beberapa syarat. "Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika penyidik KPK sudah mempunyai keyakinan yang kuat, sebaiknya berkas Novanto segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun, jika memang masih memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, tentunya Novanto harus kembali dihadirkan di KPK untuk diperiksa.

"Jika penting, tentu saja diminta kehadiran Novanto ke KPK. Ini terserah tindak lanjut hukum dari KPK terhadap Novanto. Itu intinya. Tetapi, jangan dilama-lamakan karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tuturnya.

Ia mengatakan, penetapan Novanto kali ini adalah yang penetapan kedua. Artinya, syarat yang dibutuhkan setelah penetapan pertama dianulir sudah terpenuhi.  [rol]

   
 
BBKSDA Riau Telusuri Harimau Masuki Perkampungan Masyarakat
Kamis, 20 September 2018 - 16:19

Bukan Dendam, GMMK Riau Akan Perlakukan Yaqut Seperti GP Ansor Lakukan UAS di Jawa
Kamis, 20 September 2018 - 15:59

Tersangkut Kasus Narkoba, Pegawai Pemkab Meranti Bakal Dipecat
Kamis, 20 September 2018 - 15:14

Syamsuar Tak Kunjung Jadi Ketua PAN Riau, Begini Penjelasan DPP
Kamis, 20 September 2018 - 15:12

Andi Rachman Mundur, Wan Thamrin Plt Gubernur Riau
Kamis, 20 September 2018 - 15:11

Honorer Tak Bisa CPNS Dialihkan ke Jalur PPPK
Kamis, 20 September 2018 - 15:09

Dissik Inhil Ungkap Persoalan Lahan SDN 006 Tagaraja Kecamatan Kateman
Kamis, 20 September 2018 - 09:05

Wabup Meranti Lantik 7 Pj. Kades, Ini yang Disampaikan
Kamis, 20 September 2018 - 08:57

Penyegelan SDN 006 Tagaraja Inhil Merupakan Tindakan Melanggar Hukum
Kamis, 20 September 2018 - 08:38

Wabup Lepas Peserta TDS Etape Hari Kedua
Kamis, 20 September 2018 - 08:24

Siap Bertarung di Kejurnas, Wabup Serahkan Bantuan Kepada Atlit Catur Cilik Meranti
Kamis, 20 September 2018 - 08:19

Sah, Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama Dengan Negeri istana
Kamis, 20 September 2018 - 08:17

Tabayyun ke LAMR, Ketua GP Ansor Purwaji Diusir Laskar dan FPI Riau
Rabu, 19 September 2018 - 16:10

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor
Rabu, 19 September 2018 - 15:56

Mendag Sebut Gudang Urusan Bulog, Buwas: Matamu, Se enak e Dewe
Rabu, 19 September 2018 - 15:46

Gus Ipul Minta Ansor dan Banser Hentikan Tolak Ustaz Abdul Somad
Rabu, 19 September 2018 - 15:16

Jajaran pengurus Pemuda BNN Diharapkan Menjadi Contoh bagi Masyarakat
Rabu, 19 September 2018 - 08:58

Sekda Inhil Resmikan Pembukaan Bazar Sempena MTQ
Rabu, 19 September 2018 - 08:54

Ketua DPC PKB Inhil Fokus Pertahankan Status PKB Sebagai Partai Pemenang Pileg
Rabu, 19 September 2018 - 08:51

Belum Halal Tetapi Darurat, MUI Tegaskan Imunisasi MR Wajib
Rabu, 19 September 2018 - 08:47

Dua Nama Calon Direktur BRK Diduga Bermasalah, OJK: Kita Akan Pilih Orang Baik-baik
Rabu, 19 September 2018 - 08:44

Sempat Di Selamatkan Dari Kondisi Kritis, Anak Gajah Liar Sulit Dilepasliarkan
Rabu, 19 September 2018 - 08:41

5 Kadis Pariwisata Kabupaten Kota se-Riau Teken MoA Pariwisata
Rabu, 19 September 2018 - 08:28

Pemkab Meranti Buka Pendaftaran CPNS 2018, Jumlah Formasi 223 Orang
Rabu, 19 September 2018 - 08:19

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com