Home
Ketika Habib Rizieq dan Ustaz Somad Muncul di Survei Capres | Soal Kasus Habib Rizieq, Ini Solusi dari Jimly | Prabowo-Anies Lebih Menarik Ketimbang JK-Anies | Pj Bupati Inhil Buka Kemah Prestasi Terpadu Gerakan Pramuka | Jadi Tuan Rumah Djarum Sirnas Li-Ning Riau Open 2018, PBSI Riau Gelar Rapat Persiapan | Kapolres Inhil Terima Piagam Penghargaan dari Granat
Jum'at, 23 Februari 2018
/ Riau Region / 07:51:44 / DPRD Bengkalis Diminta Untuk Memanggil Kontraktor MY Duri-Pakning /
DPRD Bengkalis Diminta Untuk Memanggil Kontraktor MY Duri-Pakning
Rabu, 06 Desember 2017 - 07:51:44 WIB

BENGKALIS - Badan Anti Korupsi (BAK) Lembaga Iventarisir Penyalahgunaan Uang Negara (LIPUN), Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, meminta pihak Komisi II DPRD Bengkalis memanggil kontraktor dan PPTK terkait proyek Multiyers (MY) Duri-Pakning.
    
Sekretaris BAK-LIPUN Wan M Sabri menyebutkan proyek tersebut harus benar-benar diawasi oleh berbagai pihak.
    
"Jika sudah diawasi, tentu PPTK bisa menjelaskan, kenapa progres pekerjaan baru mencapai 6,7 persen, padahal perusahaan telah mencairkan uang muka 15 persen. Yang seharusnya uang muka itu progresnya sudah harus mencapai diatas 30 persen ini baru bisa disebut memiliki progres, " kata Sekretaris Baklipun, Sabri di Bengkalis, Senin.
    
Dia mengatakan, kontrak pekerjaan tersebut ditanda tangani di Bulan Mei 2017 lalu, yang berarti perusahaan sudah menjalani 6 Bulan masa pekerjaan, namun progres kerja yang setelah ditinjau itu hanya baru 6,7 persen, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.
    
"Kita berharap, Komisi II dapat menunjukkan pengawasan yang nyata. Kalau perlu dievaluasi kemungkinan kemampuan perusahaan tersebut. Dan perlu dijajaki apa benar gosip nya pekerjaan tidak langsung dilakukan oleh PT. CGA tapi disubkan ke pihak lain," ujarnya lagi.
    
Menurutnya, jika isu yang beredar tersebut benar adanya maka didapati PT berkenaan apakah melanggar kontrak yang ada.
    
"Jika melanggar maka sanksi terberat kontrak diputuskan. dan apakah perusahaan bisa diberi sanksi, karena sampai akhir tahun progres pekerjaan tak akan melampaui DP yang sudah diambil perusahaan tentu ada sanksinya.  Atau mungkin dalam bentuk denda terhadap kontraktor," ujarnya lagi.
    
Dia menjelaskan, sesuai dengan Perpres no 54 tahun 2010 Pengaturan Tentang Pemutusan Kontrak, pada pasal 93 oleh PPK secara sepihak, pertama apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa, melampaui 5 persen.
    
Kedua penyedia barang jasa lalai/dicera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak tepat waktu sesuai kesepatakan kontrak.
    
Ketiga penyedia jasa terbukti melakukan KKN, dan keempat mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain. [antara]

   
 
Budi Gunawan Diisukan Jadi Cawapres, Ini Penjelasan PDIP
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:46

Alfedri Minta Semua Pihak Waspada Ancaman Karlahut
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:37

Kebakaran 5 Ha Lahan Gambut Kampung Penyengat Berhasil Dipadamkan
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:34

Forkompinda Bahas Sejumlah Isu Penting yang Terjadi Dalam Sebulan
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:31

Sebulan Berhenti, Bus Damri Jurusan Siak-Kandis Kembali Dioperasikan
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:23

Habib Rizieq: Saya Akan Umumkan Sendiri Kepulangan Saya
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:18

Anies Dukung Sudirman Said di Pilgub Jateng
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:15

Kasus Penyerangan Ulama, Ini Komentar Habib Rizieq
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:12

Habib Rizieq Sudah Sempat Pesan Tiket Kepulangan
Kamis, 22 Februari 2018 - 08:08

Polri Minta MUI Dinginkan Gejolak Umat Islam soal Penyerangan Pemuka Agama
Kamis, 22 Februari 2018 - 07:45

Pj Bupati Inhil Ikuti Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018
Rabu, 21 Februari 2018 - 21:56

Alumni Al-Azhar Sebut TGB Tepat Memimpin Indonesia
Rabu, 21 Februari 2018 - 21:50

99,9 Persen PK Ahok Bakal Ditolak
Rabu, 21 Februari 2018 - 21:42

Perayaan "Perang Air" di Selatpanjang Berlangsung Meriah
Rabu, 21 Februari 2018 - 21:31

Panen Padi Perdana, Koramil Tempuling Hasilkan Rata-Rata 2 Ton per Hektare
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:59

1.125 Koperasi di Riau Terancam Dibubarkan, Meninggalkan Masalah
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:53

Pertalite Riau Termahal se-Indonesia, DPRD Bentuk Pansus Pajak Bahan Bakar
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:45

Menutup Open Tournament, Ini Kata Alfedri
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:41

Memasuki Kemarau, Plt Bupati Siak Himbau Masyarakat Bahaya Karhutla
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:38

PSMTI Galang Dana se- Indonesia Atas Nama Paguyuban
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:35

Polres Inhil Silaturrahmi Kamtibmas dengan Tokoh Agama dan Masyarakat
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:30

Serangan ke Ulama, ICMI Minta Polisi Bertindak Profesional
Rabu, 21 Februari 2018 - 15:48

Umumkan Batal Pulang, Rizieq Shihab Singgung PK Ahok
Rabu, 21 Februari 2018 - 15:41

Septina : Ustadz Abdul Somad Kebanggaan Riau
Rabu, 21 Februari 2018 - 15:35

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com