Home
Polisi Tangkap Penista Agama Islam di Bengkalis | Unggul di Debat, BPP Riau Optimis Prabowo-Sandi Menang 80 Persen di Bumi Lancang Kuning | Dukungan Majelis Syuro PBB ke Prabowo Sebatas Rekomendasi | Pendapatan Bea Cukai Menurun Akibat Boikot Produk Sawit Indonesia di Eropa | Sinyal Kenaikan Gaji ASN Tunggu Juknis | Pamitan di Lubuk Dalam, Syamsuar Resmikan 13 Proyek Infrastruktur
Senin, 21 Januari 2019
/ DPRD Inhil / 20:43:36 / Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan /
Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan
Selasa, 15 Mei 2018 - 20:43:36 WIB

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir menggelar rapat gabungan antara Komisi I, II dan III di ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (14/5/2018).

Rapat gabungan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi ini terkait dengan adanya surat penolakan masyarakat terhadap aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT Riau Sawit Abadi (RSA) di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah.

Tampak hadir saat itu, jajaran Ketua dan Anggota Komisi I, II dan III, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, perwakilan Badan Pertanahan, Camat Mandah, Kuasa Hukum/Advokat, serta perwakilan masyarakat Desa Bekawan.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi dalam kata pembukanya menyatakan, DPRD segera menyikapi persoalan lahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga bica dicarikan jalan keluar dan solusi terbaiknya.

"Mari kita berdiskusi menyelesaikan persoalan ini dengan hati dan kepala yang dingin. Saya minta kawan-kawan di Komisi secepatnya menuntaskan persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat," tutur Ferryandi.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Bekawan, Zainuddin Acang menjelaskan, untuk menghindari sedini mungkin potensi konflik antara masyarakat dengan PT RSA, pihaknya meminta kepada DPRD dan Pemkab Inhil agar memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap 3 tuntutan masyarakat.

Ketiga tuntutan masyarakat itu, yakni harus ada arca/lahan pembutas untuk penyangga antara lahan atau kebun kelapa masyarakat dengan area lahan perkebunan inti atau plasma PT RSA, dengan jarak minimal 300 meter.

Area lahan penyangga tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu upaya dini menghindarkan kebun kelapa milik masyarakat dari terserangnya hama kumbang, dan yang paling utama adalah untuk melindungi dan atau perlindungan habitat makhluk Allah SWT lainnya, seperti monyet, babi, harimau dan lain-lain.

Selanjutnya, PT RSA bertanggung jawab untuk melakukan penyuntikan kimia terhadap kebun kelaga milik masyarakat, sesuai dosis standar agronomi minimal 25 pokok kelapa dari sempadan milik perusahaan, dan sebelum pihak perusahaan melakukan perbersihan lahan atau kebun, baik inti maupun plasma, maka wajib membasmi potensi hama kumbung dengan menggunakan obat sesuai standar agronomi dan membenam ke dalam tanah lahan atau kebun yang dibersihkan.

Jika masih tetap terjadi kerusakan terhadap kebun kelapa milik masyarakat akibat serangan hama kumbang, maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab untuk mengganti sebesar Rp 4.200.000 per satu pohon kelapa.

"Jika tuntutan klien kami diterima dan disetujui oleh PT RSA, maka ketentuan tersebut berlaku selama PT RSA masih berdiri/beroperasi dan atau jika PT RSA menjual dan atau mengalihkan ke pihak lain, ketentuan tersebut tetap berlaku. Namun jika pihak PT RSA tidak menyetujui dan tidak bersedia memenuhi tuntutan klien kami, maka kami tetap keberatan dan menolak aktifitas PT RSA, serta meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan aktifitas PT RSA khususnya yang bersempadan lahan atau kebun kelapa milik klien kami," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT RSA mengungkapkan, dari 12 ribu hektar lahan yang ada, baru sekitar 400 hektar lahan yang bisa dikelola oleh PT RSA. Sedangkan untuk pengendalian hama kumbang, sudah dilakukan dari dalam. "Sekarang kami sedang melakukan sensus tanaman-tanaman produktif yang berbatas dengan area perusahaan, sehingga bisa dibentuk tim pengendali hama kumbang dan disiapkan racunnya," terangnya.

Setelah mendengarkan tuntutan masyarakat Desa Bekawan dan keterangan pihak perusahaan, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, meminta kepada OPD terkait agar langsung turun ke lapangan, untuk melihat apakah pihak perusahaan sudah melakukan berbagai upaya dan langkah guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Nanti hasilnya mohon diberikan kepada kami, sehingga bisa kita lakukan evaluasi untuk diambil langkah selanjutnya," kata Yusuf Said.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Dinas Perizinan Inhil, Helmi mengatakan, besok pihaknya bersama OPD terkait, yakni Dinas Perkebunan, BLH dan Pertanahan akan turun ke lapangan.(Zul)

   
 
New Avanza Resmi Meluncur di Jakarta
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:42

Demokrat: Hasto Dijewer Jokowi Kalau Puji Pidato Prabowo
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:29

Erick Thohir Ceritakan Momen Maruf Amin Latihan Debat
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:59

Rizal Ramli, Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:58

Di Pekanbaru, 1.277 Km Ruas Jalan Wewenang Pemko, 127 Km Tanggungjawab Pemprov
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:52

Bujang Dara Inhil Sebagai Icon Pemuda Inhil
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:48

Kabar Positif, Harga TBS Naik Tipis
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46

PBB Tidak Mungkin Netral Dalam Pilpres, Tunggu Akhir Januari
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:42

Amin Rais Merinci 3 Bukti Pemerintahan Jokowi Sangat Otoriter
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:35

Duta Lingkungan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:23

Pemasangan Main Span Terakhir Jembatan Siak IV Pekanbaru
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:20

Gubernur Riau Sudah Usulkan Catur Jadi Bupati Kampar Definitif ke Kemendagri
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:18

Dua Kepala Daerah Komit Usung Program Tersinergi
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:16

Pekerjaan Jembatan Siak IV Hampir Rampung
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:14

Ada "Jejak" Mendagri Di Skandal Meikarta, KPK Tak Mau Buru-buru
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:41

Reorientasi Pembangunan Prabowo Fokus Pada Lima Solusi
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:39

Pohon Zaitun di Masjid Al-Ibrahim
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:32

Plh Gubri Tanggapi Pernyataan GP Ansor Dengan Bijak
Senin, 14 Januari 2019 - 16:26

PHW Kembangkan Wisata Kampung Bandar Senapelan
Senin, 14 Januari 2019 - 16:24

Hingga Pertengahan Januari, 108 Hektar Lahan Terbakar di Riau
Senin, 14 Januari 2019 - 15:41

Festival Kuliner Meriahkan CFD Inhil
Senin, 14 Januari 2019 - 15:38

PKS Dukung Satgas Novel: Mudah-Mudahan Bukan Kepentingan Politik
Senin, 14 Januari 2019 - 15:21

CPNS Pemprov Riau Terancam Gugur Jika Memalsukan Dokumen Pemberkasan
Senin, 14 Januari 2019 - 15:16

Datangi Posko Prabowo, Ikatan Dai Aceh Minta Jawaban Tes Baca Al-Quran
Senin, 14 Januari 2019 - 15:10

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com