Home
Pemerintah Provinsi Riau Bentuk Panitia Khusus Seleksi Direksi Dan Komisaris BRK | Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Naik Tipis | Defisit Anggaran, Pemprov Riau Akan Jual Aset? | Pemuda Pancasila Ancam Segel Bandara Soal #2019GantiPresiden | Kubu Jokowi-Maaruf Lempar Kode, Apakah Rizieq Mau Dirangkul? | Bupati Inhil Pimpin Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023
Rabu, 22 08 2018
/ DPRD Inhil / 20:43:36 / Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan /
Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan
Selasa, 15 Mei 2018 - 20:43:36 WIB

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir menggelar rapat gabungan antara Komisi I, II dan III di ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (14/5/2018).

Rapat gabungan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi ini terkait dengan adanya surat penolakan masyarakat terhadap aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT Riau Sawit Abadi (RSA) di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah.

Tampak hadir saat itu, jajaran Ketua dan Anggota Komisi I, II dan III, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, perwakilan Badan Pertanahan, Camat Mandah, Kuasa Hukum/Advokat, serta perwakilan masyarakat Desa Bekawan.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi dalam kata pembukanya menyatakan, DPRD segera menyikapi persoalan lahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga bica dicarikan jalan keluar dan solusi terbaiknya.

"Mari kita berdiskusi menyelesaikan persoalan ini dengan hati dan kepala yang dingin. Saya minta kawan-kawan di Komisi secepatnya menuntaskan persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat," tutur Ferryandi.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Bekawan, Zainuddin Acang menjelaskan, untuk menghindari sedini mungkin potensi konflik antara masyarakat dengan PT RSA, pihaknya meminta kepada DPRD dan Pemkab Inhil agar memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap 3 tuntutan masyarakat.

Ketiga tuntutan masyarakat itu, yakni harus ada arca/lahan pembutas untuk penyangga antara lahan atau kebun kelapa masyarakat dengan area lahan perkebunan inti atau plasma PT RSA, dengan jarak minimal 300 meter.

Area lahan penyangga tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu upaya dini menghindarkan kebun kelapa milik masyarakat dari terserangnya hama kumbang, dan yang paling utama adalah untuk melindungi dan atau perlindungan habitat makhluk Allah SWT lainnya, seperti monyet, babi, harimau dan lain-lain.

Selanjutnya, PT RSA bertanggung jawab untuk melakukan penyuntikan kimia terhadap kebun kelaga milik masyarakat, sesuai dosis standar agronomi minimal 25 pokok kelapa dari sempadan milik perusahaan, dan sebelum pihak perusahaan melakukan perbersihan lahan atau kebun, baik inti maupun plasma, maka wajib membasmi potensi hama kumbung dengan menggunakan obat sesuai standar agronomi dan membenam ke dalam tanah lahan atau kebun yang dibersihkan.

Jika masih tetap terjadi kerusakan terhadap kebun kelapa milik masyarakat akibat serangan hama kumbang, maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab untuk mengganti sebesar Rp 4.200.000 per satu pohon kelapa.

"Jika tuntutan klien kami diterima dan disetujui oleh PT RSA, maka ketentuan tersebut berlaku selama PT RSA masih berdiri/beroperasi dan atau jika PT RSA menjual dan atau mengalihkan ke pihak lain, ketentuan tersebut tetap berlaku. Namun jika pihak PT RSA tidak menyetujui dan tidak bersedia memenuhi tuntutan klien kami, maka kami tetap keberatan dan menolak aktifitas PT RSA, serta meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan aktifitas PT RSA khususnya yang bersempadan lahan atau kebun kelapa milik klien kami," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT RSA mengungkapkan, dari 12 ribu hektar lahan yang ada, baru sekitar 400 hektar lahan yang bisa dikelola oleh PT RSA. Sedangkan untuk pengendalian hama kumbang, sudah dilakukan dari dalam. "Sekarang kami sedang melakukan sensus tanaman-tanaman produktif yang berbatas dengan area perusahaan, sehingga bisa dibentuk tim pengendali hama kumbang dan disiapkan racunnya," terangnya.

Setelah mendengarkan tuntutan masyarakat Desa Bekawan dan keterangan pihak perusahaan, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, meminta kepada OPD terkait agar langsung turun ke lapangan, untuk melihat apakah pihak perusahaan sudah melakukan berbagai upaya dan langkah guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Nanti hasilnya mohon diberikan kepada kami, sehingga bisa kita lakukan evaluasi untuk diambil langkah selanjutnya," kata Yusuf Said.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Dinas Perizinan Inhil, Helmi mengatakan, besok pihaknya bersama OPD terkait, yakni Dinas Perkebunan, BLH dan Pertanahan akan turun ke lapangan.(Zul)

   
 
Bungkam Hong Kong, Timnas U-23 Hadapi UEA pada 16 Besar
Senin, 20 Agustus 2018 - 21:03

PDIP: Kalau Rizieq Bisa Dukung Jokowi-Maaruf, Mengapa Tidak
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:56

Pernyataan Mahfud MD Bakal Pengaruhi Warga NU
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:52

Meriahkan HUT RI ke 73, Warga Sei Betung Kampung Rempak, Gelar Permainan Rakyat..
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:15

Sekda Inhil Serahkan Lencana Melati Pada Apel Besar Peringatan Hari Pramuka
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:09

Meriahkan HUT RI ke-73, Bupati Inhil Apresiasi Berbagai Lomba Yang Digelar DWP
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:05

Kades Batu Sawar Lantik 21 Perangkat
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:55

Wabup Meranti Minta OPD Fokus Pada Program Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:52

Pemko Pekanbaru Usulkan 300 Formasi CPNS 2018
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:41

Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Festival Budaya Gasing
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:39

Mobil Perpustakaan Keliling Sapa Masyarakat Kuansing
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:37

Tim Gabungan Satgas Karhutla Masih Berjibaku Memadamkan Api Di Lahan Yang Terbakar Di Bengkalis
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:23

Sempat Padam, Lahan Kawasan Lubuk Gaung Terbakar Lagi
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:11

Duh, Seorang Pekerja di RS Puri Husada Lakukan Percobaan Bunuh Diri
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:52

Kwarcab Pramuka Inhil Gelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-57
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:48

Pramuka Sebagai Pelaku Perubahan untuk Membangun Bangsa
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:45

DPRD Inhil: Masuki Usia ke-73, Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Harus Meningkat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:42

Bupati Inhil: Kemerdakaan Adalah Anugerah Allah SWT
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:38

Berlangsung Hikmat, Camat Kelayang Pimpin Upacara HUT RI Ke-73
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:28

Dilepas Bupati Irwan, Ribuan Warga Meranti Ikuti Gerak Jalan Sehat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:25

Karang Taruna Desa Sungai Alam Taja Pesta Rakyat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:20

Sempena Hari Pramuka Ke-57, Bupati Meranti Bagi-Bagi Sepeda
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:14

Ini Dia Sosok Pemeran Pengganti Jokowi Saat Naik Moge
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:09

Amien: Umat Indonesia Berpotensi Pecah Jika Prabowo Pilih UAS
Minggu, 19 Agustus 2018 - 08:49

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com