Home
Marlis Syarif Harap Prakerin Jadi Bekal Siswa Ketika Terjun ke Lapangan | PKS Dumai Sumbang Nasi Bungkus untuk Korban Banjir Bumi Ayu | PLN Tembilahan Berlakukan Pemadaman Bergilir | Bupati Meranti: Semua Kades Mampu Maksimalkan Pengelolaan Dana Desa | Banjir di Riau Mulai Surut | Pasokan Elpiji 3 Kg di Panam, Pekanbaru Stabil
Rabu, 17 Oktober 2018
/ DPRD Inhil / 20:43:36 / Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan /
Buntut Surat Penolakan Masyarakat, DPRD Inhil Lakukan Rapat Gabungan
Selasa, 15 Mei 2018 - 20:43:36 WIB

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir menggelar rapat gabungan antara Komisi I, II dan III di ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (14/5/2018).

Rapat gabungan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi ini terkait dengan adanya surat penolakan masyarakat terhadap aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT Riau Sawit Abadi (RSA) di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah.

Tampak hadir saat itu, jajaran Ketua dan Anggota Komisi I, II dan III, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, perwakilan Badan Pertanahan, Camat Mandah, Kuasa Hukum/Advokat, serta perwakilan masyarakat Desa Bekawan.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi dalam kata pembukanya menyatakan, DPRD segera menyikapi persoalan lahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga bica dicarikan jalan keluar dan solusi terbaiknya.

"Mari kita berdiskusi menyelesaikan persoalan ini dengan hati dan kepala yang dingin. Saya minta kawan-kawan di Komisi secepatnya menuntaskan persoalan ini, sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat," tutur Ferryandi.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Bekawan, Zainuddin Acang menjelaskan, untuk menghindari sedini mungkin potensi konflik antara masyarakat dengan PT RSA, pihaknya meminta kepada DPRD dan Pemkab Inhil agar memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap 3 tuntutan masyarakat.

Ketiga tuntutan masyarakat itu, yakni harus ada arca/lahan pembutas untuk penyangga antara lahan atau kebun kelapa masyarakat dengan area lahan perkebunan inti atau plasma PT RSA, dengan jarak minimal 300 meter.

Area lahan penyangga tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu upaya dini menghindarkan kebun kelapa milik masyarakat dari terserangnya hama kumbang, dan yang paling utama adalah untuk melindungi dan atau perlindungan habitat makhluk Allah SWT lainnya, seperti monyet, babi, harimau dan lain-lain.

Selanjutnya, PT RSA bertanggung jawab untuk melakukan penyuntikan kimia terhadap kebun kelaga milik masyarakat, sesuai dosis standar agronomi minimal 25 pokok kelapa dari sempadan milik perusahaan, dan sebelum pihak perusahaan melakukan perbersihan lahan atau kebun, baik inti maupun plasma, maka wajib membasmi potensi hama kumbung dengan menggunakan obat sesuai standar agronomi dan membenam ke dalam tanah lahan atau kebun yang dibersihkan.

Jika masih tetap terjadi kerusakan terhadap kebun kelapa milik masyarakat akibat serangan hama kumbang, maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab untuk mengganti sebesar Rp 4.200.000 per satu pohon kelapa.

"Jika tuntutan klien kami diterima dan disetujui oleh PT RSA, maka ketentuan tersebut berlaku selama PT RSA masih berdiri/beroperasi dan atau jika PT RSA menjual dan atau mengalihkan ke pihak lain, ketentuan tersebut tetap berlaku. Namun jika pihak PT RSA tidak menyetujui dan tidak bersedia memenuhi tuntutan klien kami, maka kami tetap keberatan dan menolak aktifitas PT RSA, serta meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan aktifitas PT RSA khususnya yang bersempadan lahan atau kebun kelapa milik klien kami," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT RSA mengungkapkan, dari 12 ribu hektar lahan yang ada, baru sekitar 400 hektar lahan yang bisa dikelola oleh PT RSA. Sedangkan untuk pengendalian hama kumbang, sudah dilakukan dari dalam. "Sekarang kami sedang melakukan sensus tanaman-tanaman produktif yang berbatas dengan area perusahaan, sehingga bisa dibentuk tim pengendali hama kumbang dan disiapkan racunnya," terangnya.

Setelah mendengarkan tuntutan masyarakat Desa Bekawan dan keterangan pihak perusahaan, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, meminta kepada OPD terkait agar langsung turun ke lapangan, untuk melihat apakah pihak perusahaan sudah melakukan berbagai upaya dan langkah guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Nanti hasilnya mohon diberikan kepada kami, sehingga bisa kita lakukan evaluasi untuk diambil langkah selanjutnya," kata Yusuf Said.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Dinas Perizinan Inhil, Helmi mengatakan, besok pihaknya bersama OPD terkait, yakni Dinas Perkebunan, BLH dan Pertanahan akan turun ke lapangan.(Zul)

   
 
Kemenag Riau Himpun Donasi Palu Rp274,97 Juta
Selasa, 16 Oktober 2018 - 07:41

Jenderal Bintang Tiga Diduga Coba Geser Tito, Humas Mabes: Tidak Ada, Kami Solid!
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:17

Awal Pekan, Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:11

2.896 Orang Mendaftar CPNS Pemkab Meranti, 286 Tidak Penuhi Syarat
Senin, 15 Oktober 2018 - 15:07

Lusa, Teknik Sipil UIR Gelar Konferensi Nasional Teknik Sipil dan Perencanaan
Senin, 15 Oktober 2018 - 14:58

Terungkap, Alasan Prabowo Belum Aktif Kampanye
Senin, 15 Oktober 2018 - 08:02

Manchester City Bantah Goda Lionel Messi dengan Gaji Selangit
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:58

Jenis Kacang yang Ampuh Atasi Hipertensi
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:53

Hyundai All New Santro Siap Mengaspal
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:50

Akibat Curah Hujan Yang Tinggi, 1.070 Rumah Warga Terendam Banjir Di Bengkalis
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:35

BPBD Riau Waspadai Banjir di 6 Kabupaten
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:29

MTQ ke-48 Inhil di Kecamatan GAS Resmi Dimulai
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:27

Lakalantas Motor Vs Pick Up, 1 Pengendara Tewas Ditempat
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:24

BRK Wujudkan Peduli Tenaga Kerja Rentan Melalui Program GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:20

Alfedri Serahkan Bantuan Cepat Untuk Korban Kebakaran di Koto Gasib
Senin, 15 Oktober 2018 - 07:08

50 Cent Tawarkan Khabib Rp 30 Miliar untuk Tinggalkan UFC
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:49

Ketahui Akal-akalan Pedagang Mobil Bekas
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:35

Harga Mobil Daihatsu Naik, Ini Besarannya
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:33

Sandiaga Klaim Unggul 2-0 dari Jokowi-Maruf
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:27

Dinkes Bengkalis Temukan Satu Kasus Kematian Bayi Akibat Rubella
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:23

Festival Pantai Rupat Diharapakan Jadi Agenda Paket Tur Wisata di Riau
Minggu, 14 Oktober 2018 - 07:09

552 Kafilah dari Ikuti Pawai Taaaruf MTQ ke-48 Tingkat Kabupaten Inhil
Minggu, 14 Oktober 2018 - 06:58

Musisi Inhil Salurkan Bantuan 38 Juta Bagi Korban Bencana di Palu
Minggu, 14 Oktober 2018 - 06:53

Sungai Mandau Kecamatan Terbaik se-Kabupaten Siak
Minggu, 14 Oktober 2018 - 06:41

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com