Home
Austria Buka Kembali Masjid-Masjid yang Ditutup | Jelang Sidang Isbat, Kemenag Pantau Hilal Di 97 Titik | Inisiator #2019GantiPresiden: Masjid Basis Kekuatan Politik Umat | Begini Cara Cek Ban Mobil Layak Pakai atau Tidak | Mudik Terjebak Macet, Cara Mudah Cegah Overheat pada Mobil | PBB Akhirnya Putuskan Israel Bersalah atas Kekerasan di Gaza
Selasa, 19 Juni 2018
/ Nasional / 11:10:19 / Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini /
Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:10:19 WIB

JAKARTA - Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan. sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kebijakan THR kepada ASN saat ini dinilai belum mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugiannya.

"Sebaiknya suatu kebijakan itu mempertimbangkan secara mendalam dampaknya, baik positif maupun negatif sehingga tidak menimbulkan resistensi dan polemik di masyarakat. Kebijakan yang keliru akan merugikan apalagi terkait penggunaan uang negara," ujar Siti ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (7/6) malam.

Menurut Siti, akan menjadi masalah jika anggaran tak terduga yang ada di daerah sudah habis terpakai untuk berbagai kebutuhan. Jika demikian, dana yang dimiliki daerah tidak cukup untuk membayar ASN.

Terlebih, jika di daerah itu memiliki banyak tenaga honorer. "Saya khawatir sekali dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Selain diperuntukkan bagi 4,5 juta PNS, juga diberikan kepada pegawai honorer. Sementara itu, tunjangan kinerja di daerah rata-rata lumayan besar," ungkap Siti.

Sebelumnya pemerintah pusat mengintruksikan penyediaan THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

"Tahun politik dan pemilu semestinya kebijakan pemerintah lebih terukur dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena hal ini bisa ditarik-tarik kepada kepentingan politik," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Menurut dia, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun, kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR dan gaji 13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai, pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma.

Sementara itu, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

"Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (5/6).[Rol]

   
 
Mulai 1 Januari 2019 Jamkesda di Meranti Dihapus
Rabu, 13 Juni 2018 - 11:52

106 Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah di Riau Siaga 24 Jam Selama Lebaran
Rabu, 13 Juni 2018 - 11:41

ASN Harus Patuhi Edaran Cuti Bersama
Rabu, 13 Juni 2018 - 11:40

Surat Terbuka Lieus Sungkharisma Untuk Presiden Jokowi
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:38

Pemudik Tujuan Sumut dan Sumbar Mulai Padati Terminal Bus Dumai
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:31

Festival Colok di Bengkalis Berlangsung Meriah
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:27

446 Personel Disiagakan Selama Mudik Lebaran di Bengkalis
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:25

Tinjau Kesiapan Salurkan Bantuan Bagi Dhuafa, Sekda Kunjungi Kantor BAZNAS Inhil
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:13

Kades di Inhil Diingatkan Sukseskan Pilkada di Riau
Selasa, 12 Juni 2018 - 07:04

Seluruh Perusahaan di Inhil Diingatkan Barikan THR Kepada Karyawannya
Selasa, 12 Juni 2018 - 06:56

Ini Pesan Pjs Bupati Inhil Usai Melantik Pj Kades
Selasa, 12 Juni 2018 - 06:49

FKIJK Riau Berbagi 200 Paket Sembako di Kelurahan Tangkerang Tengah, Pekanbaru
Selasa, 12 Juni 2018 - 06:45

IMA Chapter Pekanbaru Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk Warga Pekanbaru dan Sekitarnya
Selasa, 12 Juni 2018 - 06:17

Libatkan Sebanyak 150 Petugas, KPU Bengkalis Intensifkan Proses Pelipatan Surat Suara
Sabtu, 09 Juni 2018 - 15:30

Polres Inhil Terjunkan 387 Personel Lintas Instansi dalam Operasi Muara Takus 2018
Sabtu, 09 Juni 2018 - 15:24

Pjs Bupati Inhil Ajak Masyarakat Inhil Tingkatkan Kecintaan pada Alquran
Sabtu, 09 Juni 2018 - 15:10

Partai Berkarya Kuansing Siap Bertarung Menangkan Pemilu 2019
Sabtu, 09 Juni 2018 - 15:07

Dishub Inhil Petakan Kawasan Rawan Kecelakaan, Pemudik Diminta Berhati-hati
Jumat, 08 Juni 2018 - 17:10

Jasriadi "Saracen" Ajukan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi
Jumat, 08 Juni 2018 - 17:07

Pengawasan Karhutla Tetap Dilakukan Selama Idul Fitri
Jumat, 08 Juni 2018 - 16:53

Kapolda Riau dan Damrem 031/Wirabima Gelar Safari Ramadhan ke Inhil
Jumat, 08 Juni 2018 - 16:39

Pemkab Inhil Bersama Elemen Masyarakat Deklarasikan Anti Hoax
Jumat, 08 Juni 2018 - 16:31

Sidang Dugaan Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, PH Nilai Tuntutan JPU Tak Penuhi Syarat Formil
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:50

Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:10

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com