Home
Berburu Rush Baru di Pasar Mobil Bekas, Ini Kisaran Harganya | Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU | Desain Avanza Terbaru Viral, Komunitas Angkat Suara | Stroke Bisa Dicegah dengan Pola Hidup Sehat | Demokrat: Pemerintah Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport | Terduga Pembunuh Khashoggi Dilaporkan Tewas di Saudi
Jum'at, 19 Oktober 2018
/ Nasional / 11:10:19 / Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini /
Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:10:19 WIB

JAKARTA - Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan. sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kebijakan THR kepada ASN saat ini dinilai belum mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugiannya.

"Sebaiknya suatu kebijakan itu mempertimbangkan secara mendalam dampaknya, baik positif maupun negatif sehingga tidak menimbulkan resistensi dan polemik di masyarakat. Kebijakan yang keliru akan merugikan apalagi terkait penggunaan uang negara," ujar Siti ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (7/6) malam.

Menurut Siti, akan menjadi masalah jika anggaran tak terduga yang ada di daerah sudah habis terpakai untuk berbagai kebutuhan. Jika demikian, dana yang dimiliki daerah tidak cukup untuk membayar ASN.

Terlebih, jika di daerah itu memiliki banyak tenaga honorer. "Saya khawatir sekali dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Selain diperuntukkan bagi 4,5 juta PNS, juga diberikan kepada pegawai honorer. Sementara itu, tunjangan kinerja di daerah rata-rata lumayan besar," ungkap Siti.

Sebelumnya pemerintah pusat mengintruksikan penyediaan THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

"Tahun politik dan pemilu semestinya kebijakan pemerintah lebih terukur dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena hal ini bisa ditarik-tarik kepada kepentingan politik," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Menurut dia, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun, kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR dan gaji 13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai, pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma.

Sementara itu, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

"Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (5/6).[Rol]

   
 
Bank Riau Kepri Raih 2 Penghargaan DataGovAi Award 2018
Kamis, 18 Oktober 2018 - 15:08

Riau Bentuk UPT Khusus Peremajaan Sawit
Kamis, 18 Oktober 2018 - 15:03

213 Mustahik Kecamatan Lubuk Dalam Terima Zakat Tahap III 2018
Kamis, 18 Oktober 2018 - 14:59

Alfedri Serahkan Bantuan Cepat untuk Korban Kebakaran di Koto Gasib
Kamis, 18 Oktober 2018 - 14:55

Laga Final Open Turnamen Bola Voli H Sukarmis Cup I
BRI Rengat dan Teluk Sejuah Kelayang, Terjunkan Pemain Porda Riau dan Proliga
Kamis, 18 Oktober 2018 - 14:50

Ini Sosok Profesor yang Diduga Memutilasi Khashoggi
Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:29

Anggaran Defisit, Plt Gubri Akui Sejumlah Proyek akan Tunda Bayar
Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:26

Tim Pembina Samsat Riau Peroleh 4 Unit Armada Samsat Keliling dari Bank Riau-Kepri
Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:23

Ini Jadwal Pemutihan Denda PKB dari Pemprov Riau
Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:20

Berkunjung Ke Kuansing, Komnas HAM Bahas Soal PETI
Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:18

Tergerus Mitsubishi Epander, Akankah Toyota Munculkan Model Baru Avanza?
Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:22

Kunker ke Pusako, DPMK Siak keliling Kampung
Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:14

Proyek Preservasi Jalan Nasional di Inhil Akan Segera Dilelang
Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:05

STMIK/AMIK Dumai Salurkan Dana Bantuan Musibah Palu dan Donggala
Rabu, 17 Oktober 2018 - 20:03

BPH Migas Cium Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi di Riau
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:26

Berkat Wajah Baru, Rush-Terios Kuasai Penjualan SUV Murah
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:16

Dijual Rp75 Jutaan, Apa Fitur yang Ditawarkan Hyundai Santro
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:13

Menunggu Khabib Vs Mayweather
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:03

Milad Prabowo, Andi Arief: Semoga Superstar Menang Pilpres
Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:01

Peluru Bersarang Di Ruang Anggota DPR F-PD Dicurigai Rentetan Penembakan Senin Lalu
Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57

Pemkab Siak Telusuri Adanya Grup Medsos LGBT
Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:52

Objek Wisata Teluk Jering Masuk Nominasi Anugerah Pesona Indonesia
Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:50

Cabai Keriting Pekanbaru Naik Hingga Rp60.000/Kg
Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:48

Pemprov dan BPH Migas Optimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi Konsumen BBM
Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:46

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com