Home
Mantan Kasum TNI: Dalang Kerusuhan 1998 Belum Tertangkap Karena Ada Di Dalam Kekuasaan | Gerindra Puji Lembaga Survei Median Tidak Terafiliasi Kedua Kandidat | Jokowi Lupa Kabinetnya Dihuni Pelanggar HAM Berat | Pemko Siapkan Dana Rp19,2 Miliar Untuk Masjid Paripurna | Penurunan Lifting Migas Jadi Sorotan | Penyertaan Modal BUMD Dikonsultasikan ke Pusat
Rabu, 23 Januari 2019
/ Nasional / 11:10:19 / Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini /
Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:10:19 WIB

JAKARTA - Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan. sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kebijakan THR kepada ASN saat ini dinilai belum mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugiannya.

"Sebaiknya suatu kebijakan itu mempertimbangkan secara mendalam dampaknya, baik positif maupun negatif sehingga tidak menimbulkan resistensi dan polemik di masyarakat. Kebijakan yang keliru akan merugikan apalagi terkait penggunaan uang negara," ujar Siti ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (7/6) malam.

Menurut Siti, akan menjadi masalah jika anggaran tak terduga yang ada di daerah sudah habis terpakai untuk berbagai kebutuhan. Jika demikian, dana yang dimiliki daerah tidak cukup untuk membayar ASN.

Terlebih, jika di daerah itu memiliki banyak tenaga honorer. "Saya khawatir sekali dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Selain diperuntukkan bagi 4,5 juta PNS, juga diberikan kepada pegawai honorer. Sementara itu, tunjangan kinerja di daerah rata-rata lumayan besar," ungkap Siti.

Sebelumnya pemerintah pusat mengintruksikan penyediaan THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

"Tahun politik dan pemilu semestinya kebijakan pemerintah lebih terukur dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena hal ini bisa ditarik-tarik kepada kepentingan politik," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Menurut dia, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun, kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR dan gaji 13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai, pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma.

Sementara itu, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

"Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (5/6).[Rol]

   
 
Fisik Jembatan Siak IV Hampir Rampung
Jumat, 18 Januari 2019 - 14:02

Pemkab Siak Telusuri Potensi Pajak Perkebunan dan Pertanian
Jumat, 18 Januari 2019 - 14:00

Pamitan di Lubuk Dalam, Syamsuar Resmikan 13 Proyek Infrastruktur
Jumat, 18 Januari 2019 - 14:00

Di Tengah Kota, Empat Tahun Tak Tersentuh Perbaikan
Jumat, 18 Januari 2019 - 13:53

Hari Ini Riau akan Diguyur Hujan
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:46

Belum Sepekan Dikerjakan, Jalan Lintas Siak-Sungai Pakning Rusak Lagi
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:43

WAWANCARA
Aksi Persaudaraan Alumni 212 Solo Serangan Awal Kubu 02 Ke Kubu 01?
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:22

Pengamat UIN: Serangan Ke Prabowo Soal HAM Sudah Basi
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:10

Kabar Gembira, Bantuan Guru Madrasah di Bengkalis Tahun 2019 Naik 49,01 Persen
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:05

Pemprov Selektif Terima PNS Pindahan
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:03

Komisi IV DPRD Riau Jadwalkan Hearing PUPR dan Kontraktor
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:02

Kinerja Wako Dumai Dinilai Lemah, Sekda Depenitif Harus Pejabat yang Kuat
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:58

Mau Beli Avanza atau Veloz Baru? Ini Daftar Harga Resminya
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:54

Rizal Ramli: Jokowi Nyerah pada Tekanan Partai dan Konflik Interest
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:52

New Avanza Resmi Meluncur di Jakarta
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:42

Demokrat: Hasto Dijewer Jokowi Kalau Puji Pidato Prabowo
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:29

Erick Thohir Ceritakan Momen Maruf Amin Latihan Debat
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:59

Rizal Ramli, Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:58

Di Pekanbaru, 1.277 Km Ruas Jalan Wewenang Pemko, 127 Km Tanggungjawab Pemprov
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:52

Bujang Dara Inhil Sebagai Icon Pemuda Inhil
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:48

Kabar Positif, Harga TBS Naik Tipis
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46

PBB Tidak Mungkin Netral Dalam Pilpres, Tunggu Akhir Januari
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:42

Amin Rais Merinci 3 Bukti Pemerintahan Jokowi Sangat Otoriter
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:35

Duta Lingkungan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:23

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com