Home
Pemerintah Provinsi Riau Bentuk Panitia Khusus Seleksi Direksi Dan Komisaris BRK | Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Naik Tipis | Defisit Anggaran, Pemprov Riau Akan Jual Aset? | Pemuda Pancasila Ancam Segel Bandara Soal #2019GantiPresiden | Kubu Jokowi-Maaruf Lempar Kode, Apakah Rizieq Mau Dirangkul? | Bupati Inhil Pimpin Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023
Rabu, 22 08 2018
/ Nasional / 11:10:19 / Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini /
Pengamat: Saya Khawatir dengan Kebijakan THR Kali Ini
Jumat, 08 Juni 2018 - 11:10:19 WIB

JAKARTA - Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan. sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kebijakan THR kepada ASN saat ini dinilai belum mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugiannya.

"Sebaiknya suatu kebijakan itu mempertimbangkan secara mendalam dampaknya, baik positif maupun negatif sehingga tidak menimbulkan resistensi dan polemik di masyarakat. Kebijakan yang keliru akan merugikan apalagi terkait penggunaan uang negara," ujar Siti ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (7/6) malam.

Menurut Siti, akan menjadi masalah jika anggaran tak terduga yang ada di daerah sudah habis terpakai untuk berbagai kebutuhan. Jika demikian, dana yang dimiliki daerah tidak cukup untuk membayar ASN.

Terlebih, jika di daerah itu memiliki banyak tenaga honorer. "Saya khawatir sekali dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Selain diperuntukkan bagi 4,5 juta PNS, juga diberikan kepada pegawai honorer. Sementara itu, tunjangan kinerja di daerah rata-rata lumayan besar," ungkap Siti.

Sebelumnya pemerintah pusat mengintruksikan penyediaan THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

"Tahun politik dan pemilu semestinya kebijakan pemerintah lebih terukur dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena hal ini bisa ditarik-tarik kepada kepentingan politik," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Menurut dia, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun, kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR dan gaji 13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai, pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma.

Sementara itu, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

"Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (5/6).[Rol]

   
 
Bungkam Hong Kong, Timnas U-23 Hadapi UEA pada 16 Besar
Senin, 20 Agustus 2018 - 21:03

PDIP: Kalau Rizieq Bisa Dukung Jokowi-Maaruf, Mengapa Tidak
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:56

Pernyataan Mahfud MD Bakal Pengaruhi Warga NU
Senin, 20 Agustus 2018 - 16:52

Meriahkan HUT RI ke 73, Warga Sei Betung Kampung Rempak, Gelar Permainan Rakyat..
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:15

Sekda Inhil Serahkan Lencana Melati Pada Apel Besar Peringatan Hari Pramuka
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:09

Meriahkan HUT RI ke-73, Bupati Inhil Apresiasi Berbagai Lomba Yang Digelar DWP
Senin, 20 Agustus 2018 - 15:05

Kades Batu Sawar Lantik 21 Perangkat
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:55

Wabup Meranti Minta OPD Fokus Pada Program Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:52

Pemko Pekanbaru Usulkan 300 Formasi CPNS 2018
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:41

Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Festival Budaya Gasing
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:39

Mobil Perpustakaan Keliling Sapa Masyarakat Kuansing
Senin, 20 Agustus 2018 - 14:37

Tim Gabungan Satgas Karhutla Masih Berjibaku Memadamkan Api Di Lahan Yang Terbakar Di Bengkalis
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:23

Sempat Padam, Lahan Kawasan Lubuk Gaung Terbakar Lagi
Senin, 20 Agustus 2018 - 09:11

Duh, Seorang Pekerja di RS Puri Husada Lakukan Percobaan Bunuh Diri
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:52

Kwarcab Pramuka Inhil Gelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-57
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:48

Pramuka Sebagai Pelaku Perubahan untuk Membangun Bangsa
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:45

DPRD Inhil: Masuki Usia ke-73, Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Harus Meningkat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:42

Bupati Inhil: Kemerdakaan Adalah Anugerah Allah SWT
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:38

Berlangsung Hikmat, Camat Kelayang Pimpin Upacara HUT RI Ke-73
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:28

Dilepas Bupati Irwan, Ribuan Warga Meranti Ikuti Gerak Jalan Sehat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:25

Karang Taruna Desa Sungai Alam Taja Pesta Rakyat
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:20

Sempena Hari Pramuka Ke-57, Bupati Meranti Bagi-Bagi Sepeda
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:14

Ini Dia Sosok Pemeran Pengganti Jokowi Saat Naik Moge
Minggu, 19 Agustus 2018 - 13:09

Amien: Umat Indonesia Berpotensi Pecah Jika Prabowo Pilih UAS
Minggu, 19 Agustus 2018 - 08:49

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com