Home
Politikus Demokrat: Jokowi Memang Terlihat Ingin seperti Raja | Astaghfirullaah... Jumlah LGBT di Pekanbaru Mencapai 4 Ribu Orang | GARBI Dukung Riau Jadi Daerah Otonomi Khusus | Tembok SD 141 Makan Korban Jiwa, Dewan: Sudah Tahu Miring Kenapa Tak Dirobohkan Saja | Kadivhumas Polri Ajak Panitia Reuni Aksi 212 Duduk Bersama | Mayoritas Pemilih Lebih Dengarkan Imbauan Tokoh Agama
Rabu, 14 November 2018
/ Metropolitan / 09:30:14 / Serikat Guru: Sistem Zonasi PPDB Memiliki Banyak Kelemahan /
Serikat Guru: Sistem Zonasi PPDB Memiliki Banyak Kelemahan
Selasa, 10 Juli 2018 - 09:30:14 WIB

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan yang dimaksud seperti munculnya PPDB jalur mandiri yang terjadi di Lampung, kemudian penyalahgunaan jalur siswa tidak mampu seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian jalur migrasi seperti di DKI Jakarta, hingga sekolah yang tidak mendapatkan murid di Kota Solo.

"Permendikbud 14/2018 tentang PPDB yang tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu, masih memiliki kelemahan," ucap Sekjen FSGI, Heru Purnomo di Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menjelaskan kelemahan itu bermula dari Permendikbud pada bagian keenam tentang biaya di pasal 19. Pasal itu berbunyi "Pemprov wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM".

Bahkan di Mataram, sekolah diharuskan menerima 25 persen siswa dari jalur prasejahtera yang dibuktikan dengan kartu Program Keluarga Harapan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KKS yang akhirnya harus diakomodir.

Kemudian untuk domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Pasal ini tidak terukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain sehingga secara faktual, sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah negeri (favorit) yang mengakibatkan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut.

Untuk radius zonasi, justru membatasi sekolah yang ada di pusat kota yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga untuk memperoleh siswa, akibatnya sekolah tersebut kekurangan siswa.

Kelemahan pasal di atas juga membawa kerugian bagi sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi daya tampungnya sehingga berakibat bagi guru-guru yang berada di sekolah tersebut tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar. Padahal guru-guru butuh banyak jam mengajar sebagai syarat mendapat tunjangan sertifikasi, kata Wasekjen FSGI, Satriawan Halim.

Untuk itu FSGI menyarankan perlu adanya perbaikan dalam Permendikbud tersebut, terutama pada pasal-pasal yang menimbulkan kerancuan. Kemdikbud dan pemerintah daerah perlu memetakan kembali kondisi pendidikan di daerah, meningkatkan anggaran pendidikan untuk kemajuan pendidikan dasar dan menengah sehingga masalah pendidikan selama ini bisa berangsur-angsur mengalami peningkatan secara kualitatif dan berkeadilan.

Sumber : Antara

   
 
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN PELALAWAN
Pemkab- DPRD Pelalawan Teken Nota Kesepakatan Tentang KUA dan PPAS APBD 2019
Selasa, 13 November 2018 - 20:29

Warga Sei Lala Ditemukan Tewas Gantung Diri
Selasa, 13 November 2018 - 20:16

Pembangunan Fly Over Simpang SKA Dipastikan Tak Selesai Akhir Tahun Ini
Selasa, 13 November 2018 - 07:54

Ruqyah Massal di Pekanbaru, dari yang Muntah Hingga Keluarkan Jurus Silat
Selasa, 13 November 2018 - 07:50

Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah di Kisaran Rp 14.900
Selasa, 13 November 2018 - 07:47

Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi
Selasa, 13 November 2018 - 07:45

Tinggi Bukaan Pintu PLTA Diturunkan
Selasa, 13 November 2018 - 07:42

Dampak Kesehatan Korban Banjir Diinventarisir
Selasa, 13 November 2018 - 07:40

Kartu Nikah Jangan Jadi Proyek dan Bebani Anggaran Daerah
Senin, 12 November 2018 - 16:36

Yusril: Isu Saya Lawyer Pak Jokowi Akan Dibahas Di Rakernas PBB
Senin, 12 November 2018 - 16:29

"Politik Genderuwo" Jokowi Berdampak Jangka Panjang
Senin, 12 November 2018 - 16:26

Dua Anak Meninggal Dalam Banjir Indragiri Hulu
Senin, 12 November 2018 - 16:23

Sandiaga Uno Sebut "Emak-emak" Agen Perubahan Ekonomi
Senin, 12 November 2018 - 16:05

Peresmian Runway 2.600 Meter Bandara Internasional SSK Pekanbaru Bagaikan Legenda
Senin, 12 November 2018 - 16:01

Plt Gubri Masih Tunggu Kepastian Kapan Presiden Jokowi akan Diberi Gelar Adat
Senin, 12 November 2018 - 15:59

Rasa Keprihatinan Terhadap Korban Banjir, Baznas Inhu Salurkan 150 Paket Sembako
Senin, 12 November 2018 - 15:48

Kapolsek Kelayang Beri Bantuan Korban Banjir
Senin, 12 November 2018 - 15:48

Eggi: Ada yang Targetkan Habibe Rizieq Celaka
Senin, 12 November 2018 - 08:51

Kesibukan Dakwah Abdul Shomad di Mata Sahabat
Senin, 12 November 2018 - 08:48

Fakultas Hukum UIR Kembali Buka Pendaftaran Pendidikan Advokat
Senin, 12 November 2018 - 08:26

Merpati Direncanakan Kembali Terbang Mulai 2019
Senin, 12 November 2018 - 08:22

Fadli Zon: Genderuwo di Istana, Berewokan Mukanya
Senin, 12 November 2018 - 08:20

Legislator: Pemberian Gelar Adat Jangan Sampai Ada Unsur Politik
Senin, 12 November 2018 - 08:15

Legislator Tak Ingin Disalahkan Proyek Fly Over Tak Siap
Senin, 12 November 2018 - 08:11

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com