Home
Sebulan Buron, Bandit Begal Angkutan Online Dibekuk Polres Kuansing di Lampung | Legislator Minta Pengawasan Hewan Qurban Ditingkatkan | Dibangun Lima Lantai, Unilak bakal Memiliki Gedung Pasca Sarjana | Produk CPO dari Riau Belum Terimbas Konflik Dagang AS | Satu Korban Terjepit Kapal Tongkang Akhirnya Meninggal | Bupati Wardan Tepuk Tepung Tawar 89 CJH Korpri Inhil
Senin, 16 Juli 2018
/ Metropolitan / 09:30:14 / Serikat Guru: Sistem Zonasi PPDB Memiliki Banyak Kelemahan /
Serikat Guru: Sistem Zonasi PPDB Memiliki Banyak Kelemahan
Selasa, 10 Juli 2018 - 09:30:14 WIB

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan yang dimaksud seperti munculnya PPDB jalur mandiri yang terjadi di Lampung, kemudian penyalahgunaan jalur siswa tidak mampu seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian jalur migrasi seperti di DKI Jakarta, hingga sekolah yang tidak mendapatkan murid di Kota Solo.

"Permendikbud 14/2018 tentang PPDB yang tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu, masih memiliki kelemahan," ucap Sekjen FSGI, Heru Purnomo di Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menjelaskan kelemahan itu bermula dari Permendikbud pada bagian keenam tentang biaya di pasal 19. Pasal itu berbunyi "Pemprov wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM".

Bahkan di Mataram, sekolah diharuskan menerima 25 persen siswa dari jalur prasejahtera yang dibuktikan dengan kartu Program Keluarga Harapan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KKS yang akhirnya harus diakomodir.

Kemudian untuk domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Pasal ini tidak terukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain sehingga secara faktual, sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah negeri (favorit) yang mengakibatkan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut.

Untuk radius zonasi, justru membatasi sekolah yang ada di pusat kota yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga untuk memperoleh siswa, akibatnya sekolah tersebut kekurangan siswa.

Kelemahan pasal di atas juga membawa kerugian bagi sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi daya tampungnya sehingga berakibat bagi guru-guru yang berada di sekolah tersebut tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar. Padahal guru-guru butuh banyak jam mengajar sebagai syarat mendapat tunjangan sertifikasi, kata Wasekjen FSGI, Satriawan Halim.

Untuk itu FSGI menyarankan perlu adanya perbaikan dalam Permendikbud tersebut, terutama pada pasal-pasal yang menimbulkan kerancuan. Kemdikbud dan pemerintah daerah perlu memetakan kembali kondisi pendidikan di daerah, meningkatkan anggaran pendidikan untuk kemajuan pendidikan dasar dan menengah sehingga masalah pendidikan selama ini bisa berangsur-angsur mengalami peningkatan secara kualitatif dan berkeadilan.

Sumber : Antara

   
 
Dinas Peternakan Tingkatkan Pengawasan Hewan Qurban
Rabu, 11 Juli 2018 - 15:45

Gerindra Dapat Laporan Warga Kapolda Sumut Tidak Netral
Rabu, 11 Juli 2018 - 15:28

Akan Habis Kontraknya 2020, Empat Blok Migas Laku Dilelang
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:59

228 Calon Haji Siak Siap Berangkat ke Jeddah
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:45

Pemerintah Diminta Utamakan Pengangkatan Guru Honorer K2
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:43

Survei KedaiKOPI: Jokowi dan Prabowo Kurang Religius
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:36

Prancis Menunggu Inggris atau Kroasia di Final
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:25

Popularitas #2019GantiPresiden Yang Meningkat Jadi Referensi Jokowi
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:05

Fahri: Jika Dipimpin Anis, PKS Bisa Nomor 2 Di Pemilu 2019
Rabu, 11 Juli 2018 - 09:31

Untuk Pertama Kalinya Perempuan di Arab Saudi Boleh jadi Notaris
Rabu, 11 Juli 2018 - 09:24

Disperindag Pekanbaru Cek Izin Jual Miras 2 Swalayan ini, Hasilnya Beda
Rabu, 11 Juli 2018 - 09:21

PKS Targetkan 10 Kursi di DPRD Pekanbaru
Rabu, 11 Juli 2018 - 09:11

Siak Kembali Dipercaya Tuan Rumah Kegiatan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti
Rabu, 11 Juli 2018 - 09:01

Bupati Wardan Ajak Seluruh Masyarakat Bersinergi dengan Kades
Rabu, 11 Juli 2018 - 08:57

Kecewa Jalan Rusak, Warga Tanam Pohon Ditengah Jalan Antara
Rabu, 11 Juli 2018 - 08:45

Cari Yamaha NMAX Bekas Jangan Sampai Tertipu, Ini Kisaran Harganya
Selasa, 10 Juli 2018 - 17:01

GNPF Ulama Jalankan Pesan Habib Rizieq
Selasa, 10 Juli 2018 - 16:40

TGB Dukung Jokowi, GNPF: Dia tak Bersama Kami Lagi
Selasa, 10 Juli 2018 - 15:46

PKS: Bukan Salah Anies Kalau Diminta Tinggalkan Jakarta
Selasa, 10 Juli 2018 - 15:28

Demokrat Izinkan Jokowi Comot TGB
Selasa, 10 Juli 2018 - 15:18

Jaga Harga Beras Sesuai HET, Bulog Riau-Kepri Lanjutkan Operasi Pasar
Selasa, 10 Juli 2018 - 15:03

Harga TBS Sawit Riau Naik jadi Rp1.686,80 dari Segini Sebelumnya
Selasa, 10 Juli 2018 - 14:45

Jadwal Keberangkatan CJH Indragiri Hilir, 20 Juli
Selasa, 10 Juli 2018 - 14:35

Ustadz Somad dan Syamsuar Panen Kurma Bersama IDPA Riau
Selasa, 10 Juli 2018 - 14:33

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com