Home
Disdik Riau: Sistem Zonasi PPDB Tidak Dibatasi Wilayah | Polisi Identifikasi Mayat Terapung di Sungai Siak | Anies: Penerbitan PRK Pulau Reklamasi Dikebut Sebelum Saya Kerja | Harga TBS Sawit di Riau Merangkak Naik | Pejabat PBB: Uang tak Selesaikan Masalah Israel-Palestina | PKB Berambisi Duduki Kursi Mendikbud dan Menristekdikti
Rabu, 26 Juni 2019
/ Riau Region / 08:07:39 / LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat /
LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat
Kamis, 11 Oktober 2018 - 08:07:39 WIB

PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berterima kasih kepada pemerintah karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018, tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan. Ini berdampak luar biasa terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat adat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, kepada wartawan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan langkah maju yang patut disyukuri bagi masyarakat adat,” kata Datuk Seri Syahril.

Ia menyebutkan, Perpres itu mengatur secara teknis tentang tanah objek reforma agraria (TORA). Pada salah satu bagiannya disebutkan bahwa ada tiga pihak yang disebut sebagai subjek reforma agraria yakni perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum.

“Tanah adat/ ulayat masuk dalam kategori kedua yakni kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama,” tutur Datuk Seri Syahril. Disebutkannya, tanah adat/ ulayat, pada hakikatnya adalah tanah kelompok masyarakat yang keberadaannya sudah turun-temurun, jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih 2 Juta Hektar

Di Riau, sebutan tanah adat/ ulayat ini memiliki makna tertentu. Tanah adat/ ulayat dibagi menjadi tiga yakni tanah ulayat, tanah kayat, dan tanah hayat. Tanah ulayat dimiliki kelompok masyarakat adat secara turun-temurun, sedangkan tanah kayat, adalah pembagian sultan atau raja kepada kelompok masyarakat tertentu. Lain lagi tanah hayat atau tanah tumbuh, misalnya akibat pendangkalan sungai atau delta.

“Luas tanah adat/ulayat di Riau dengan tiga kategorinya itu sekitar 2 juta hektar, malahan bisa lebih,” kata Datuk Seri Syahril. Sebagian dari tanah tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan.

Ia mencontohkan Dumai, yang tanah adatnya masuk dalam kategori tanah adat kayat. Sultan Siak membuat grant pemanfaatan tanah kepada Laksamana Raja Dilaut yang kini dipakai oleh berbagai pihak swasta maupun BUMN. “Pakailah. Tapi itu tanah adat yang tentu akan ada hitung-hitungannya untuk masyarakat adat,” kata Datuk Syahril. Demikian juga tanah-tanah yang sudah terlanjur menjadi perkebunan dan lokasi pertambangan minyak.

Dalam masyarakat Melayu Riau, kata Datuk Syahril, hitung-hitungan itu terwujud dalam apa yang disebut pancung alas. Masyarakat adat memperoleh bagian dari usaha yang dilakukan terhadap tanah adat/ ulayat, malah ada yang sampai 20 persen dari usaha.

Datuk Seri Syahril Abu Bakar mengatakan,posisi tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mengaku adanya tanah adat/ ulayat itu. Untuk memperoleh pengakuan ini telah diperjuangkan LAMR sejak tahun 2001. Hal serupa juga dilakukan oleh berbagai masyarakat adat, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Kuntu, Riau, H. Bustamir.

“Perjuangan Khalifah berhasil mengeluarkan tanah adat/ ulayat dari hutan negara. Ini tertuang dalam keputusan MK 35 Tahun 2012, sehingga LAMR memberi penghargaan khusus kepadanya berupa ingatan budi beberapa bulan lalu,” kata Datuk Seri Syahril. Ditambahkannya, berbagai perjuangan setelah itu dilakukan, tapi belum memperlihatkan hasil memadai karena payung hukumnya secara konkrit belum ada.

Seiringan dengan program TORA oleh pemerintah, LAMR makin gencar memperjuangan nasib tanah adat/ ulayat tersebut. Baru saja kepengurusan LAMR 2017-2022 terbentuk, malah belum sempat dikukuhkan, pengurus LAMR di bawah pimpinan Datuk Seri Al azhar dan Datuk Seri Syahril Abu Bakar, menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu hal yang dibicarakan adalah bagaimana tanah adat/ulayat dapat diikutsertakan dalam program TORA, ditanggapi Wapres dengan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Beberapa bulan lalu, rombongan LAMR kembali ke Jakarta, tepatnya ke Sekretaris Kabinet. “Waktu itu sudah diberi tahu oleh deputi bahwa subjek TORA masih menunggu tanda tangan Presiden,” kata Datuk Syahril.

Datuk Syahril mengatakan, dengan adanya Perpres ini, tentu tidak otomatis tanah adat/ulayat di Riau memiliki sertifikat. Tentu masih ada hal yang harus diperjuangkan. “Dalam waktu dekat, kita akan berkoordinasi dengan LAMR kota maupun kabupaten se-Riau mengenai masalah ini,” kata Datuk Syahril.(mtr)

   
 
Wow, Rp 5 Juta Disediakan Untuk Brantas Narkoba
Senin, 24 Juni 2019 - 20:25

Gajah Latih BKSD Bakal Dibawa Kembali ke TNTN
Senin, 24 Juni 2019 - 20:17

Atlit Perpani Siak Raih 3 Medali dari Panglima TNI Open 2019
Senin, 24 Juni 2019 - 08:01

Pemkab Promosikan Seni Tradisi Siak di Bali, Silat Sunting 12 Pukau Pengunjung Pawai FPN
Senin, 24 Juni 2019 - 08:00

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?
Senin, 24 Juni 2019 - 07:41

Karni Ilyas: ILC Segera Tayang, Peselancar Akan Kembali Bermain Gelombang
Senin, 24 Juni 2019 - 07:34

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gubri Saksikan Acara Balimau Potang Mogang di Langgam, Pelalawan
Senin, 24 Juni 2019 - 07:26

175 SD di Pekanbaru Siap Menampung 14.845 Peserta Didik Baru
Senin, 24 Juni 2019 - 07:18

Pemkab Indragiri Hulu Tinjau Limbah Pabrik Sawit
Senin, 24 Juni 2019 - 07:02

Disdik Pekanbaru Tampung 200 Anak Imigran Bersekolah di SD Negeri
Senin, 24 Juni 2019 - 06:57

Puluhan Sopir Protes Perusahaan Tol Pekanbaru-Dumai tak Bayar Uang Makan Sejak 2018
Senin, 24 Juni 2019 - 06:51

Ini Deddy Corbuzier Alasan Masuk Islam
Senin, 24 Juni 2019 - 06:48

Cerita Harut dan Marut
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:49

Pemprov Riau Tak Persoalkan Kabupaten/Kota Sewa Hotel untuk JCH
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:35

Mantan Istri Deddy Corbuzier Bebaskan Anak Soal Agama
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:21

Tim Prabowo Sebut Kubu Jokowi Blunder Hadirkan Saksi Fakta
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:08

Pekanbaru Kekurangan PNS Tenaga Teknis, Guru dan Perpajakan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:54

Nama Kandidat Bupati Rohul Mulai Muncul, dari Sukiman hingga Joni Irwan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:51

Ratusan JCH Tabungan iB Dhuha Bank Riau Kepri Ikuti Bimbingan Haji
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:43

Erdogan: Eks Presiden Mesir Bukan Meninggal, Dia Dibunuh
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:40

KPPPA Dukung Pemblokiran Iklan Rokok di Internet
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:14

Turki Pamerkan Peta Era Ottoman dalam Penaklukkan Eropa
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:12

Hamdan Zoelva Imbau Rencana Unjuk Rasa di MK Diurungkan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:10

Jelang Putusan, MK Diingatkan Lagi Bukan Mahkamah Kalkulator
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:57

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com