Home
Tubuh Khashoggi Dipotong-potong Cuma 15 Menit | Wow, Avanza Bisa Dicicil Rp100 Ribuan | Cara Mudah Menurunkan Gula Darah Tinggi dengan Kayu Manis | Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani | Sandi Tak Mau Ikut Campur Masalah Internal PAN Yang Mau Dukung Jokowi | Kubu Prabowo-Sandi Usul Debat Capres-Cawapres di Kampus
Senin, 22 Oktober 2018
/ Riau Region / 08:07:39 / LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat /
LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat
Kamis, 11 Oktober 2018 - 08:07:39 WIB

PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berterima kasih kepada pemerintah karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018, tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan. Ini berdampak luar biasa terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat adat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, kepada wartawan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan langkah maju yang patut disyukuri bagi masyarakat adat,” kata Datuk Seri Syahril.

Ia menyebutkan, Perpres itu mengatur secara teknis tentang tanah objek reforma agraria (TORA). Pada salah satu bagiannya disebutkan bahwa ada tiga pihak yang disebut sebagai subjek reforma agraria yakni perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum.

“Tanah adat/ ulayat masuk dalam kategori kedua yakni kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama,” tutur Datuk Seri Syahril. Disebutkannya, tanah adat/ ulayat, pada hakikatnya adalah tanah kelompok masyarakat yang keberadaannya sudah turun-temurun, jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih 2 Juta Hektar

Di Riau, sebutan tanah adat/ ulayat ini memiliki makna tertentu. Tanah adat/ ulayat dibagi menjadi tiga yakni tanah ulayat, tanah kayat, dan tanah hayat. Tanah ulayat dimiliki kelompok masyarakat adat secara turun-temurun, sedangkan tanah kayat, adalah pembagian sultan atau raja kepada kelompok masyarakat tertentu. Lain lagi tanah hayat atau tanah tumbuh, misalnya akibat pendangkalan sungai atau delta.

“Luas tanah adat/ulayat di Riau dengan tiga kategorinya itu sekitar 2 juta hektar, malahan bisa lebih,” kata Datuk Seri Syahril. Sebagian dari tanah tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan.

Ia mencontohkan Dumai, yang tanah adatnya masuk dalam kategori tanah adat kayat. Sultan Siak membuat grant pemanfaatan tanah kepada Laksamana Raja Dilaut yang kini dipakai oleh berbagai pihak swasta maupun BUMN. “Pakailah. Tapi itu tanah adat yang tentu akan ada hitung-hitungannya untuk masyarakat adat,” kata Datuk Syahril. Demikian juga tanah-tanah yang sudah terlanjur menjadi perkebunan dan lokasi pertambangan minyak.

Dalam masyarakat Melayu Riau, kata Datuk Syahril, hitung-hitungan itu terwujud dalam apa yang disebut pancung alas. Masyarakat adat memperoleh bagian dari usaha yang dilakukan terhadap tanah adat/ ulayat, malah ada yang sampai 20 persen dari usaha.

Datuk Seri Syahril Abu Bakar mengatakan,posisi tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mengaku adanya tanah adat/ ulayat itu. Untuk memperoleh pengakuan ini telah diperjuangkan LAMR sejak tahun 2001. Hal serupa juga dilakukan oleh berbagai masyarakat adat, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Kuntu, Riau, H. Bustamir.

“Perjuangan Khalifah berhasil mengeluarkan tanah adat/ ulayat dari hutan negara. Ini tertuang dalam keputusan MK 35 Tahun 2012, sehingga LAMR memberi penghargaan khusus kepadanya berupa ingatan budi beberapa bulan lalu,” kata Datuk Seri Syahril. Ditambahkannya, berbagai perjuangan setelah itu dilakukan, tapi belum memperlihatkan hasil memadai karena payung hukumnya secara konkrit belum ada.

Seiringan dengan program TORA oleh pemerintah, LAMR makin gencar memperjuangan nasib tanah adat/ ulayat tersebut. Baru saja kepengurusan LAMR 2017-2022 terbentuk, malah belum sempat dikukuhkan, pengurus LAMR di bawah pimpinan Datuk Seri Al azhar dan Datuk Seri Syahril Abu Bakar, menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu hal yang dibicarakan adalah bagaimana tanah adat/ulayat dapat diikutsertakan dalam program TORA, ditanggapi Wapres dengan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Beberapa bulan lalu, rombongan LAMR kembali ke Jakarta, tepatnya ke Sekretaris Kabinet. “Waktu itu sudah diberi tahu oleh deputi bahwa subjek TORA masih menunggu tanda tangan Presiden,” kata Datuk Syahril.

Datuk Syahril mengatakan, dengan adanya Perpres ini, tentu tidak otomatis tanah adat/ulayat di Riau memiliki sertifikat. Tentu masih ada hal yang harus diperjuangkan. “Dalam waktu dekat, kita akan berkoordinasi dengan LAMR kota maupun kabupaten se-Riau mengenai masalah ini,” kata Datuk Syahril.(mtr)

   
 
Syekh Sudais: Lemahkan Saudi Berarti Sakiti Miliaran Muslim
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:50

Jakarta Melayu Festival Jadi Ajang Kembangkan Budaya Melayu
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:47

Arab Saudi Pastikan Khashoggi Meninggal Setelah Perkelahian
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:43

Riau Terus Perangi Penambangan Emas Ilegal
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:37

FH UIR Jalin Kerjasama dengan FH UII Yogyakarta
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:34

Partai Golkar Dumai Berbagi Rezeki di Panti Asuhan
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:30

Cegah Bahaya LGBT, Wabup Siak Instruksikan Disdikbud Gelar Sosialisasi
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:25

45 Tim dan 3 Negara Berlaga di Dragond Boad Internasional Tanjung Pinang
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:23

Bupati Meranti Pimpin Rapat Pembahasan APBD Tahun 2019
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:19

Peserta Tes CPNS Siak Dibaijiri Peminat Menjjadi Cik Gu
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 08:17

Berburu Rush Baru di Pasar Mobil Bekas, Ini Kisaran Harganya
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:31

Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:28

Desain Avanza Terbaru Viral, Komunitas Angkat Suara
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:23

Stroke Bisa Dicegah dengan Pola Hidup Sehat
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:14

Demokrat: Pemerintah Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:10

Terduga Pembunuh Khashoggi Dilaporkan Tewas di Saudi
Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:56

Gempa Berkekuatan 5.0 Magnitude Guncang Sumut Pagi Ini
Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:52

Belum Miliki Amdal, Perusahaan Sawit Di Riau Terancam Denda Rp1 Miliar
Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:47

Diduga Lakukan Tidak Pidana Korupsi, Polda Riau Kembali Periksa Wakil Bupati Bengkalis
Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:45

Dewan Pendidikan dan LAM Riau Bahas Silabus dan RPP Mulok Budaya Melayu
Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:42

Xpander Bekas Sudah Tersedia, Ini Harganya
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:53

Pertemuan Parlemen Dunia Tolak Pembahasan Legalisasi LGBT
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:45

Kelompok Nelayan Inhil Terima Bantuan Pompong dan Alat Tangkap Ikan
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:33

Polres Inhil Amankan 2 Lelaki Pengedar Sabu
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:28

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com