Home
Penyelesaian Konflik Dua Serikat Kerja Masih Nyangkut di Polres Dumai | 23.091 Hektare Kebun Sawit Siak Perlu "Peremajaan" | Anggota DPRD Riau minta Perusahaan segera Bantu Korban Banjir | Basarnas Pekanbaru Evakuasi 450 Santri Korban Banjir | 58 Nelayan Siak Belum Terdaftar Kartu Asuransi | Polres Inhil Tangkap Karyawan Swasta Pelaku Pencurian Motor
Rabu, 12 Desember 2018
/ Riau Region / 08:07:39 / LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat /
LAMR Berterima Kasih Kepada Pemerintah Karena Ulayat Bisa Disertifikat
Kamis, 11 Oktober 2018 - 08:07:39 WIB

PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berterima kasih kepada pemerintah karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018, tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan. Ini berdampak luar biasa terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat adat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, kepada wartawan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan langkah maju yang patut disyukuri bagi masyarakat adat,” kata Datuk Seri Syahril.

Ia menyebutkan, Perpres itu mengatur secara teknis tentang tanah objek reforma agraria (TORA). Pada salah satu bagiannya disebutkan bahwa ada tiga pihak yang disebut sebagai subjek reforma agraria yakni perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum.

“Tanah adat/ ulayat masuk dalam kategori kedua yakni kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama,” tutur Datuk Seri Syahril. Disebutkannya, tanah adat/ ulayat, pada hakikatnya adalah tanah kelompok masyarakat yang keberadaannya sudah turun-temurun, jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih 2 Juta Hektar

Di Riau, sebutan tanah adat/ ulayat ini memiliki makna tertentu. Tanah adat/ ulayat dibagi menjadi tiga yakni tanah ulayat, tanah kayat, dan tanah hayat. Tanah ulayat dimiliki kelompok masyarakat adat secara turun-temurun, sedangkan tanah kayat, adalah pembagian sultan atau raja kepada kelompok masyarakat tertentu. Lain lagi tanah hayat atau tanah tumbuh, misalnya akibat pendangkalan sungai atau delta.

“Luas tanah adat/ulayat di Riau dengan tiga kategorinya itu sekitar 2 juta hektar, malahan bisa lebih,” kata Datuk Seri Syahril. Sebagian dari tanah tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan.

Ia mencontohkan Dumai, yang tanah adatnya masuk dalam kategori tanah adat kayat. Sultan Siak membuat grant pemanfaatan tanah kepada Laksamana Raja Dilaut yang kini dipakai oleh berbagai pihak swasta maupun BUMN. “Pakailah. Tapi itu tanah adat yang tentu akan ada hitung-hitungannya untuk masyarakat adat,” kata Datuk Syahril. Demikian juga tanah-tanah yang sudah terlanjur menjadi perkebunan dan lokasi pertambangan minyak.

Dalam masyarakat Melayu Riau, kata Datuk Syahril, hitung-hitungan itu terwujud dalam apa yang disebut pancung alas. Masyarakat adat memperoleh bagian dari usaha yang dilakukan terhadap tanah adat/ ulayat, malah ada yang sampai 20 persen dari usaha.

Datuk Seri Syahril Abu Bakar mengatakan,posisi tanah adat/ ulayat bisa disertifikatkan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mengaku adanya tanah adat/ ulayat itu. Untuk memperoleh pengakuan ini telah diperjuangkan LAMR sejak tahun 2001. Hal serupa juga dilakukan oleh berbagai masyarakat adat, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Kuntu, Riau, H. Bustamir.

“Perjuangan Khalifah berhasil mengeluarkan tanah adat/ ulayat dari hutan negara. Ini tertuang dalam keputusan MK 35 Tahun 2012, sehingga LAMR memberi penghargaan khusus kepadanya berupa ingatan budi beberapa bulan lalu,” kata Datuk Seri Syahril. Ditambahkannya, berbagai perjuangan setelah itu dilakukan, tapi belum memperlihatkan hasil memadai karena payung hukumnya secara konkrit belum ada.

Seiringan dengan program TORA oleh pemerintah, LAMR makin gencar memperjuangan nasib tanah adat/ ulayat tersebut. Baru saja kepengurusan LAMR 2017-2022 terbentuk, malah belum sempat dikukuhkan, pengurus LAMR di bawah pimpinan Datuk Seri Al azhar dan Datuk Seri Syahril Abu Bakar, menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu hal yang dibicarakan adalah bagaimana tanah adat/ulayat dapat diikutsertakan dalam program TORA, ditanggapi Wapres dengan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Beberapa bulan lalu, rombongan LAMR kembali ke Jakarta, tepatnya ke Sekretaris Kabinet. “Waktu itu sudah diberi tahu oleh deputi bahwa subjek TORA masih menunggu tanda tangan Presiden,” kata Datuk Syahril.

Datuk Syahril mengatakan, dengan adanya Perpres ini, tentu tidak otomatis tanah adat/ulayat di Riau memiliki sertifikat. Tentu masih ada hal yang harus diperjuangkan. “Dalam waktu dekat, kita akan berkoordinasi dengan LAMR kota maupun kabupaten se-Riau mengenai masalah ini,” kata Datuk Syahril.(mtr)

   
 
Realisasi Pembangunan Pekanbaru 75 Persen Terkendala Anggaran
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:53

Banjir Kampar Riau Lumpuhkan Aktivitas Sekolah
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:50

Waspada! PLTA Masih Buka 5 Pintu Pelimpahan Setinggi 150 Cm
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:44

Pekanbaru Dikepung Banjir, Basarnas dan BPBD Kerahkan Perahu Karet
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:43

LAM Beri Jokowi Gelar Adat Karena Riau Bebas Asap dan Rebut Blok Rokan, Ini Kata Gerindra
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:41

Ummat Muslim Dumai Diajak Jihad Politik di Tahun 2019
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:37

Wabup Inhil Tinjau Kondisi Jalan Sungai Beringin Tembilahan
Selasa, 11 Desember 2018 - 13:35

Ada Kiai Maaruf, Kenapa Umat Islam Masih Dukung Prabowo Subianto?
Senin, 10 Desember 2018 - 10:43

Diduga Melakukan Penghinaan, Mahasiswa Polisikan Rektor
Senin, 10 Desember 2018 - 10:39

Buaya Terperangkap di Salurkan Irigasi Kuansing Saat Banjir
Senin, 10 Desember 2018 - 10:24

OJK Belum Terima Nama Calon Dirut Bank Riau Kepri
Senin, 10 Desember 2018 - 10:23

Kejati Riau SP3 Dugaan Tindak Pidana Korupsi RTH
Senin, 10 Desember 2018 - 10:21

Hujan akan Guyur Seluruh Riau dari Siang hingga Dini Hari
Senin, 10 Desember 2018 - 10:17

Banjir Rendam Empat Desa di Kecamatan Inuman
Senin, 10 Desember 2018 - 10:12

Wabup Inhil Syamsuddin Uti Beranji Menjalankan Amanah dan Kepercayaan
Senin, 10 Desember 2018 - 09:59

Sebanyak 279 Mahasiswa Unisi Diwisuda pada Convocation Ceremony ke-11
Senin, 10 Desember 2018 - 09:51

CSR PT MAS Kelayang Bagikan Ratusan Paket Sembako
Senin, 10 Desember 2018 - 09:46

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
HUT Ke-19 Rokan Hilir, Plt Gubri Kisahkan Liku-liku Sejarah Terbentuknya Kabupaten Rohil
Minggu, 09 Desember 2018 - 05:08

Kecewa Jokowi Diberi Gelar Adat, Syarwan Hamid akan Kembalikan Gelarnya ke LAMR
Sabtu, 08 Desember 2018 - 21:51

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Sejuta Pesona Alam Rokan Hilir, Surganya Para Turis Lokal dan Mancanegara
Minggu, 09 Desember 2018 - 05:01

Spanduk #JKWBersamaPKI Justru Munculkan Kontra Simpati
Sabtu, 08 Desember 2018 - 21:36

Serupa Tapi Tak Sama, Daulat 812 Di Kuala Lumpur Dan Aksi 212 Di Jakarta
Sabtu, 08 Desember 2018 - 21:31

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Air Bersih Untuk Masyarakat, Pemkab Rohil Gelontorkan Rp34 M Bangun Jaringan SPAM Durolis
Minggu, 09 Desember 2018 - 05:01

Harkodia 2018: Bank Riau Kepri Satu-satunya BPD Pada Pameran IBIC 2018
Sabtu, 08 Desember 2018 - 14:08

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com