Home
Polisi Tangkap Penista Agama Islam di Bengkalis | Unggul di Debat, BPP Riau Optimis Prabowo-Sandi Menang 80 Persen di Bumi Lancang Kuning | Dukungan Majelis Syuro PBB ke Prabowo Sebatas Rekomendasi | Pendapatan Bea Cukai Menurun Akibat Boikot Produk Sawit Indonesia di Eropa | Sinyal Kenaikan Gaji ASN Tunggu Juknis | Pamitan di Lubuk Dalam, Syamsuar Resmikan 13 Proyek Infrastruktur
Minggu, 20 Januari 2019
/ Peristiwa / 08:28:17 / Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU /
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:28:17 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)

   
 
New Avanza Resmi Meluncur di Jakarta
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:42

Demokrat: Hasto Dijewer Jokowi Kalau Puji Pidato Prabowo
Rabu, 16 Januari 2019 - 08:29

Erick Thohir Ceritakan Momen Maruf Amin Latihan Debat
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:59

Rizal Ramli, Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:58

Di Pekanbaru, 1.277 Km Ruas Jalan Wewenang Pemko, 127 Km Tanggungjawab Pemprov
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:52

Bujang Dara Inhil Sebagai Icon Pemuda Inhil
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:48

Kabar Positif, Harga TBS Naik Tipis
Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46

PBB Tidak Mungkin Netral Dalam Pilpres, Tunggu Akhir Januari
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:42

Amin Rais Merinci 3 Bukti Pemerintahan Jokowi Sangat Otoriter
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:35

Duta Lingkungan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:23

Pemasangan Main Span Terakhir Jembatan Siak IV Pekanbaru
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:20

Gubernur Riau Sudah Usulkan Catur Jadi Bupati Kampar Definitif ke Kemendagri
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:18

Dua Kepala Daerah Komit Usung Program Tersinergi
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:16

Pekerjaan Jembatan Siak IV Hampir Rampung
Selasa, 15 Januari 2019 - 15:14

Ada "Jejak" Mendagri Di Skandal Meikarta, KPK Tak Mau Buru-buru
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:41

Reorientasi Pembangunan Prabowo Fokus Pada Lima Solusi
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:39

Pohon Zaitun di Masjid Al-Ibrahim
Selasa, 15 Januari 2019 - 08:32

Plh Gubri Tanggapi Pernyataan GP Ansor Dengan Bijak
Senin, 14 Januari 2019 - 16:26

PHW Kembangkan Wisata Kampung Bandar Senapelan
Senin, 14 Januari 2019 - 16:24

Hingga Pertengahan Januari, 108 Hektar Lahan Terbakar di Riau
Senin, 14 Januari 2019 - 15:41

Festival Kuliner Meriahkan CFD Inhil
Senin, 14 Januari 2019 - 15:38

PKS Dukung Satgas Novel: Mudah-Mudahan Bukan Kepentingan Politik
Senin, 14 Januari 2019 - 15:21

CPNS Pemprov Riau Terancam Gugur Jika Memalsukan Dokumen Pemberkasan
Senin, 14 Januari 2019 - 15:16

Datangi Posko Prabowo, Ikatan Dai Aceh Minta Jawaban Tes Baca Al-Quran
Senin, 14 Januari 2019 - 15:10

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com