Home
Komplotan Pencuri Sapi Kembali Bereaksi di Rakitkulim | Warga Sei Lala Ditemukan Tewas Gantung Diri | Pembangunan Fly Over Simpang SKA Dipastikan Tak Selesai Akhir Tahun Ini | Ruqyah Massal di Pekanbaru, dari yang Muntah Hingga Keluarkan Jurus Silat | Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah di Kisaran Rp 14.900 | Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi
Rabu, 14 November 2018
/ Peristiwa / 08:28:17 / Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU /
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:28:17 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)

   
 
Merpati Direncanakan Kembali Terbang Mulai 2019
Senin, 12 November 2018 - 08:22

Fadli Zon: Genderuwo di Istana, Berewokan Mukanya
Senin, 12 November 2018 - 08:20

Legislator: Pemberian Gelar Adat Jangan Sampai Ada Unsur Politik
Senin, 12 November 2018 - 08:15

Legislator Tak Ingin Disalahkan Proyek Fly Over Tak Siap
Senin, 12 November 2018 - 08:11

Hujan Disertai Angin Kencang Berpotensi Turun di Riau
Senin, 12 November 2018 - 08:08

Garbi Lahir Dari Kegelisahan Anak Bangsa
Senin, 12 November 2018 - 08:06

LGBT di Bogor Gunakan Ruang Publik untuk Perilaku Tercela
Jumat, 09 November 2018 - 16:41

Nissa Sabyan Disebut akan Hadiri Reuni 212
Jumat, 09 November 2018 - 16:38

Tudingan Rizieq Shihab Hanya Untuk Kepentingan Politik
Jumat, 09 November 2018 - 16:34

Kantor Kas BRK Kuala Kampar-Pelalawan Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Jumat, 09 November 2018 - 16:30

Asisten II Setda Inhil Tinjau Persiapan Pelatihan Menghadapi MTQ
Jumat, 09 November 2018 - 16:24

Tinjau Lokasi Banjir, Kapolres Inhu Berikan Bantuan Sembako
Jumat, 09 November 2018 - 16:19

Menyonsong Pemilu 2019, Pemilunya Generasi Bangsa di Era Milenial
Jumat, 09 November 2018 - 16:16

Jokowi Terapkan DP 0, Tim Prabowo-Sandi: Dulu Dicemooh, Kini Diaplikasikan
Jumat, 09 November 2018 - 16:11

PT KITB Kerjasama dengan BGMC, Infrastruktur KITB Mulai Dibangun
Jumat, 09 November 2018 - 16:08

4 SDN di Rakitkulim Diliburkan, Banjir Genangi Ruangan Kelas
Jumat, 09 November 2018 - 16:01

Soal Esemka, Inisiator: Bikin Mobil Tak Seperti Bikin Kacang Goreng
Jumat, 09 November 2018 - 08:10

Dugaan Rekayasa, Rizieq Shihab Lapor Balik ke Polisi Saudi
Jumat, 09 November 2018 - 08:04

Yayasan Masjid di Belanda Desak Twitter Blokir Akun Wilders
Jumat, 09 November 2018 - 08:02

Pengamat Politik: Kasus HRS Menguntungkan Jokowi-Maaruf
Jumat, 09 November 2018 - 07:54

Fotonya Jadi Ikon Perlawanan Palestina, Abu Amr Ditembak Israel
Jumat, 09 November 2018 - 07:49

Dinilai Abaikan Standar Keselamatan, DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Lion Air
Jumat, 09 November 2018 - 07:46

Benarkah Kopi Dapat Mengurangi Risiko Penyakit Otak?
Jumat, 09 November 2018 - 07:41

Garuda Indonesia Berhasil Meraup Rp4,1 Miliar Dari GATF-II Di Pekanbaru
Jumat, 09 November 2018 - 07:39

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com