Home
Jokowi Dianggap Tak Mampu, Amerika Bantu Usut Kasus Novel | Ditanya Wartawan Soal Pilpres, Gubri Syamsuar: Awak Sarjana? Sekolahlah Kalian Sikit | KPU Riau Yakin PSU dan PSL Tetap Semaraknya seperti 17 April Lalu | Kediaman Walikota Dumai Digeledah KPK | Pendukung Senator Anti-Muslim Australia Pukuli Wartawan | Forum Umat Islam Gelar Aksi Dan Salat Gaib Di KPU
Jum'at, 26 April 2019
/ Peristiwa / 08:28:17 / Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU /
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU
Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:28:17 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)
Mendagri Bantah Selundupkan 31 Juta Data Pemilih Baru ke KPU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga terkait 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai 'Data Selundupan'. Hal ini juga menjawab pertanyaan kebingungan KPU RI.

Tjahjo menegaskan Kemendagri tidak ada menyerahkan data penduduk tambahan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU," kata Tjahjo melalui pesan elektronik, Kamis, 18 Oktober 2018.

Tjahjo menambahkan, DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan sebagai DPT, berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu.

"Pada 7 September 2018 dianalisis bersama-sama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini oleh Kemendagri diserahkan ke KPU sebagai dukungan  Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi, namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU," paparnya.

Analisis ini dilakukan karena Kemedagri dalam hal ini Dirjendukcapil, mempunyai data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki. Maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu.

"Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam data, tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi. Sisa yang 4 jutaan merupakan data penduduk yang belum merekam dan belum masuk dalam DPT," tuturnya.

Atas dasar itu Kemendagri memastikan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Sinkronisasi semata-mata hanya dilakukan untuk membantu KPU.

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri mendukung KPU dengan menunjukkan bahwa ini sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," tegasnya.

Selain itu Tjahjo membantah tuduhan data 31 juta DP4 tak boleh di akses, seperti yang dituduhkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, sesuai Pasal 79 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Kemendagri tidak boleh memberikan data by name by address seperti yang dipermasalahkan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena dalam pasal 79 Undang-Undang Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi," katanya.

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. Ia mempertanyakan apakah data 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan. (viva)

   
 
Romi Dirawat di Rumah Sakit Karena Ancam Buka Mulut Soal Dana Kampanye 01?
Kamis, 25 April 2019 - 12:57

Rizal Ramli Ceramahi Mahfud MD, Pemilu Ibarat Pesawat Terbang..
Kamis, 25 April 2019 - 12:53

Pengelola: Aneh Sekali, Prosedural Bawaslu Minta Blokir Situs Jurdil2019.Org
Kamis, 25 April 2019 - 08:40

Din Serukan Pesan Kejujuran dan Keadilan dalam Pemilu
Kamis, 25 April 2019 - 08:30

Prabowo Minta Pendukungnya tak Lengah Kawal Suara
Kamis, 25 April 2019 - 08:27

Pemkab Siak Gelar Rakor Kewaspadaan Dini Pantau Isu Pokok Usai Pemilu dan Jelang Ramadhan
Kamis, 25 April 2019 - 08:16

Mulai 2019, Calon Jamaah Haji Kabupaten Siak Akan Berangkat Dari Pekanbaru
Kamis, 25 April 2019 - 08:09

Wako Dumai Hadiri Rakerwil I APEKSI di Tanjungpinang
Kamis, 25 April 2019 - 08:05

Gandeng Rumah Sakit, Kantor Imigrasi Layani Emergency Service Pasport
Kamis, 25 April 2019 - 08:02

Masyarakat Ingatkan Hasil Pileg di Siak Jangan Ada Pengelembungan Suara
Kamis, 25 April 2019 - 07:58

Triwulan l 2019, Jumlah Pencari Kerja di Kota Pekanbaru Capai 1.366 Orang
Kamis, 25 April 2019 - 07:54

Pembangunan Pasar Induk Pekanbaru Kembali Dilanjutkan
Kamis, 25 April 2019 - 07:49

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Menko Kemaritiman Tinjau Kawasan Techno Park di Pelalawan
Rabu, 24 April 2019 - 17:31

Siswa Prestasi dan Hafiz Quran Di Siak Dapat Bantuan Dari Pemda Siak
Rabu, 24 April 2019 - 17:10

Bupati Siak Lantik 36 Anggota Bapekam
Rabu, 24 April 2019 - 17:05

Ini Syarat Agar Riau Bisa Jadi Embarkasi Haji Penuh
Rabu, 24 April 2019 - 17:00

Polisi Tahan Caleg PDIP Pembakar Surat Suara Pemilu 2019
Rabu, 24 April 2019 - 16:57

Sandiaga Respons Aksi Boikot Nasi Padang: Kita Jangan Juniper
Rabu, 24 April 2019 - 16:52

Sepekan Kedepan Harga TBS Sawit Riau Turun
Rabu, 24 April 2019 - 16:48

Kotak Dan Surat Suara Dibakar Di Puncak Jaya, Begini Penjelasan Kapolres
Rabu, 24 April 2019 - 14:57

Update Terbaru, 6 Penyelenggara Pemilu Meninggal di Riau
Rabu, 24 April 2019 - 14:50

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Defisit Rp161,53 Miliar. Kok Bisa?
Rabu, 24 April 2019 - 14:47

Stok Beras Bulog Aman hingga Enam Bulan Kedepan
Rabu, 24 April 2019 - 14:43

Legislator Riau Kritisi Lambannya Informasi C1 dari KPU
Rabu, 24 April 2019 - 14:39

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com