PEKANBARU - Pemerintah Provinsi menyoroti informasi tentang penurunan lifting minyak dan gas (migas) tahun 2019. Poin ini menjadi perhatian karena penurunan lifting dikhawatirkan dapat mempengaruhi pada porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Riau.    

Untuk itu perlu sinergitas dan koordinasi dalam menjawab persoalan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal itu memang menjadi perhatian dan telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait. 

Ia juga mengharapkam SKK Migas bisa kawal produksi minyak siap jual (lifting) di Blok Rokan. Hal ini lantaran SKK Migas sudah mengeluarkan angka target lifting 2019 turun sekitar 9,2 persen dari tahun kemarin dapat berimbas ke daerah.  

“Makanya perlu menjadi perhatian. Karena penurunan lifting ini diyakini Dana Bagi Hasil sektor Migas untuk Riau diyakini juga akan menurun. Untuk itu, instansi terkait perlu mengawal ketat hal tersebut,” paparnya di Kantor Gubernur Riau, Selasa (22/1).

Saat ini belum ada pembahasan internal secara serius untuk membahas soal Penurunan target lifting Migas di Blok Rokan. Namun sudah bisa diprediksi, bahwa penurunan target lifting akan sangat berdampak terhadap jatah DBH Riau di masa mendatang.  

Beberapa faktor juga dapat mempengaruhi itu, misalnya keberadaa sumur-sumur minyak yang sudah tua dan faktor teknis lainnya. Kendati demikian, diharapkan ada solusi untuk persoalan tersebut dan porsi DBH untuk daerah tetap maksimal. (MCR)