Home
Hari Ini, Bawaslu Semarang Salat Jumat Bareng Prabowo | Infrastruktur Pendukung Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Dianggarkan di APBD 2020 | Daerah Pesisir Riau Mulai "Dikepung" Titik Api | TGB akan ke Dumai untuk Melantik dan Deklarasi TKD Jokowi - Maruf | Ideologi Feminisme Radikal Dalam RUU PKS Harus Dilawan Dan Ditolak | Tagar Uninstall Jokowi Buntuti Unsinstall Bukalapak
Minggu, 17 Februari 2019
/ Nasional / 08:30:07 / Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama /
Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama
Senin, 11 Februari 2019 - 08:30:07 WIB

JAKATA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo diminta tak mempolitisasi isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Pemilihan Presiden 2019. Empat tahun sudah Jokowi memimpin, namun RUU tersebut tak kunjung jadi undang-undang.

Hal inilah yang membuat Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat kecewa pada Jokowi.

Muhammad Arman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan dukungan diberikan pada Jokowi pada Pilpres 2014 lalu lantaran dalam janji politik Jokowi, dimasukkan soal perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

"Kalau periode lalu, terus terang Aman secara terbuka dukung Jokowi, alasan sederhana ada keberpihakan tertulis di Nawacita, karena itu masyarakat adat jatuhkan pilihan ke dia," kata Arman di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Ahad (10/2/2019)

Namun, seiring berselang waktu, dan masa pemerintahan Jokowi memasuki tahun ke-lima, hingga kini RUU masyarakat adat belum juga disahkan menjadi undang-undang.

Pihaknya pun kemudian mengingatkan Jokowi untuk tidak mengulang isu lama dengan menjual RUU ini demi mendulang dukungan di pilpres.

"Nah kita tidak mau kemudian ini jadi isu saja terulang, jadi tak dikerjakan, kalau mau uji keberpihakan negara dari dua hal. Pertama sejauh mana dia komitmen, kedua melihat produk dari yang dihasilkan undang-undang dan kita lihat sekarang justru tidak terbukti," kata dia.

Sejak 2016 lalu, Arman menyebut pihaknya secara berkala terus menanyakan posisi pasti terkait RUU masyarakat adat ini. Namun, pihak pemerintah seolah saling lempar bola tanpa memberi kepastian jelas.

"Kami ke KLHK, bilangnya sudah di Kemendagri, kami ke Kemendagri bilang sudah di KSP, kemudian ke Baleg, tapi semua nihil. Tidak ada satu pun yang bahas," kata Arman.

Tak hanya itu, pihaknya juga sempat meminta diskusi lanjutan terkait RUU ini dengan Kementeriam terkait, hanya saja tak pernah mendapat respon positif dari pihak-pihak tersebut.

"Pertama, jawabannya normatif, kedua, kami diabaikan," katanya.

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menilai masyarakat adat di Indonesia masih berada di dalam pusaran dan menjadi korban konflik sumber daya alam dan agraria. Tercatat pada 2018 telah terjadi sekurangnya 326 konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia.

Ratusan konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektare dengan korban 186.631 jiwa. Sedikitnya 176.637 jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat. Selain itu di tahun yang sama, KIARA mencatatkan pada 2018 setidaknya 5 orang dikriminalisasi dan satu orang meninggal dunia dari masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"RUU Masyarakat Adat seharusnya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja. Karena sebagai pembantu Presiden harusnya membantu Jokowi-JK dalam memenuhi Nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019," kata Direktur HuMa, Dahniar Andriani.

Koalisi menilai menunda pengesahaan RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koalisi menilai, dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan tanah air.

"RUU Masyarakat Adat ini mestinya dilihat pemerintah sebagai salah satu keberpihakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Masyarakat Adat," ujar Bona Beding dari KIARA, salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Hari Ini Diresmikan
Hasil Uji Beban Belum Keluar, Jembatan Siak IV Layak Fungsi? Ini Penjelasan PUPR Riau
Kamis, 14 Februari 2019 - 09:11

Prabowo: Insya Allah 17 April, Kita Lihat Kebangkitan Bangsa
Kamis, 14 Februari 2019 - 09:03

Kecewa Janji Jokowi, Pemuda Tani Indonesia Dukung Prabowo
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:50

Fitri RDJ Ajak Bertafakur Lewat Rilis Lagu Asmaul Husna
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:28

Buron Selama Sebulan, Pelaku Pembunuhan Wanita di Peranap Ditangkap
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:26

Dumai Bersiap-siap Sambut Cawapres Sandi Uno pada 3 Maret Nanti
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:15

Lahan Tidur Kampung Tengah Produksi Lima Ton Padi
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:09

253 Titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Untuk Siak Diresmikan
Kamis, 14 Februari 2019 - 08:05

Dimulai Era Gubernur Rusli Zainal
Berikut Kronologi Singkat Pembangunan Jembatan Siak IV Pekanbaru
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:53

Besok Gubri Resmikan Jembatan Siak IV, Septina Potong Pita Fly Over
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:43

Meningkat Drastis, 56 Hotspot Membayangi
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:38

Misteri Berdirinya Stonehenge Akhirnya Terkuak
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:42

Komentari Guru, Mendikbud Dirundung di Media Sosial
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:38

DPR: Tidak Ada Yang Namanya RUU LGBT
Rabu, 13 Februari 2019 - 16:23

PILPRES 2019
Pengamat: Ahok Mendekat, Jokowi Dalam Bahaya
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:52

Besok Diresmikan, Pengendara Bisa Langsung Melintasi Dua Flyover Baru
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:35

DPRD Riau Keberatan Gaji Pegawai P3K Bakal Dibiayai APBD
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:30

Dishub Pekanbaru akan Derek Mobil yang Parkir Sembarangan di Sekitaran Mal SKA
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:28

Harga TBS Kelapa Sawit Turun Lagi Rp4,46 per Kilogram
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:11

Sekdaprov Riau Perkirakan Gaji PPPK Capai Rp5 Miliar per Tahun
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:08

Embarkasi Haji Antara Riau, Meranti Minta Dispensasi Langsung ke Batam
Rabu, 13 Februari 2019 - 15:07

Skadron 12 dan 16 Lanud RsN Pekanbaru Gelar Latihan Terbang Malam
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:39

Harga TBS Sawit Riau Turun Tipis
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:33

Ridwan Saidi Nilai Psikologi Jokowi Layaknya Akan Kalah Pilpres
Rabu, 13 Februari 2019 - 09:29

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com