Home
Masyarakat Indonesia Mulai Mencari Kopi Luar Negeri | Roro Dumai-Melaka Gali Potensi Lokal | Ini Harapan Gubri Atas Pembangunan Universitas Anak Yatim ASEAN | SK Pengangkatan PPPK Belum Turun | Ibu Kota Pindah, Nasib Istana di Jakarta Seperti Apa? | Anggaran Pilkada 2020 Harus Disahkan Paling Lambat Desember
Minggu, 25 08 2019
/ Nasional / 08:30:07 / Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama /
Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama
Senin, 11 Februari 2019 - 08:30:07 WIB

JAKATA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo diminta tak mempolitisasi isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Pemilihan Presiden 2019. Empat tahun sudah Jokowi memimpin, namun RUU tersebut tak kunjung jadi undang-undang.

Hal inilah yang membuat Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat kecewa pada Jokowi.

Muhammad Arman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan dukungan diberikan pada Jokowi pada Pilpres 2014 lalu lantaran dalam janji politik Jokowi, dimasukkan soal perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

"Kalau periode lalu, terus terang Aman secara terbuka dukung Jokowi, alasan sederhana ada keberpihakan tertulis di Nawacita, karena itu masyarakat adat jatuhkan pilihan ke dia," kata Arman di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Ahad (10/2/2019)

Namun, seiring berselang waktu, dan masa pemerintahan Jokowi memasuki tahun ke-lima, hingga kini RUU masyarakat adat belum juga disahkan menjadi undang-undang.

Pihaknya pun kemudian mengingatkan Jokowi untuk tidak mengulang isu lama dengan menjual RUU ini demi mendulang dukungan di pilpres.

"Nah kita tidak mau kemudian ini jadi isu saja terulang, jadi tak dikerjakan, kalau mau uji keberpihakan negara dari dua hal. Pertama sejauh mana dia komitmen, kedua melihat produk dari yang dihasilkan undang-undang dan kita lihat sekarang justru tidak terbukti," kata dia.

Sejak 2016 lalu, Arman menyebut pihaknya secara berkala terus menanyakan posisi pasti terkait RUU masyarakat adat ini. Namun, pihak pemerintah seolah saling lempar bola tanpa memberi kepastian jelas.

"Kami ke KLHK, bilangnya sudah di Kemendagri, kami ke Kemendagri bilang sudah di KSP, kemudian ke Baleg, tapi semua nihil. Tidak ada satu pun yang bahas," kata Arman.

Tak hanya itu, pihaknya juga sempat meminta diskusi lanjutan terkait RUU ini dengan Kementeriam terkait, hanya saja tak pernah mendapat respon positif dari pihak-pihak tersebut.

"Pertama, jawabannya normatif, kedua, kami diabaikan," katanya.

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menilai masyarakat adat di Indonesia masih berada di dalam pusaran dan menjadi korban konflik sumber daya alam dan agraria. Tercatat pada 2018 telah terjadi sekurangnya 326 konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia.

Ratusan konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektare dengan korban 186.631 jiwa. Sedikitnya 176.637 jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat. Selain itu di tahun yang sama, KIARA mencatatkan pada 2018 setidaknya 5 orang dikriminalisasi dan satu orang meninggal dunia dari masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"RUU Masyarakat Adat seharusnya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja. Karena sebagai pembantu Presiden harusnya membantu Jokowi-JK dalam memenuhi Nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019," kata Direktur HuMa, Dahniar Andriani.

Koalisi menilai menunda pengesahaan RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koalisi menilai, dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan tanah air.

"RUU Masyarakat Adat ini mestinya dilihat pemerintah sebagai salah satu keberpihakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Masyarakat Adat," ujar Bona Beding dari KIARA, salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Demi Hak Asasi, Warga Kalbar Desak Pemerintah Pulangkan Habib Rizieq Ke Tanah Air
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:25

Asyik, Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Harganya di Atas Rp8 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:21

Temuan BPK Soal Sawit, Luhut: Ini Dosa 25 Tahun Lalu
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:15

UAS Sampaikan 4 Pesan Penting di Depan Ribuan Jamaah Cirebon
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:12

Pemprov Riau akan Suntik Modal ke BRK Rp300 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:08

Konflik Di Papua Jadi Upaya Pihak Tertentu Menekan Jokowi?
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:05

Pengamat Militer: "Serangan Balik" Menhan Jadi Salah Satu Pemicu Kerusuhan Papua
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:04

Sekolah Dilarang Pungut Uang atau Sumbangan Pendidikan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:58

Sat Narkoba Polres Inhu Musnahkan BB Narkotika
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:53

Pemkab Siak Gagas Forum Ekraf "Kito Siak"
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:36

Ada Jejak Harimau di Lahan Bekas Terbakar, Warga Pelalawan Waswas
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:28

Sebut MKA LAM Riau Monopoli Mulok BMR
IKAPI Minta Pemprov Riau Revisi Perda 5/2018 dan Pergub 45/2018
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:26

Ini Catatan Insinyur soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:23

Akibat Karhutla, Pekanbaru dan Pelalawan Masih Berasap
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:21

Pengawas Orang Asing Dumai Temukan Pengajar Mesir Tanpa Dokumen Tinggal
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:19

RSUD Tengku Rafian Siak Manfaatkan Waktu Tunggu Pasien Lakukan Penyuluhan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:01

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak Taja Program Berbasis Inklusi Sosial
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:50

Fakultas MIPA Kesehatan Umri Gelar Seminar Nasional
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:42

Said Didu: Saat Pemimpin Dikelilingi Pemaki, Kehidupan Bangsa Bakal Tegang
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:25

Rocky Gerung: Masalah Mendasar Adil Dan Beradab, Bukan Slogan-Slogan Nasionalistik
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:14

Pekan Ini Harga TBS Kelapa Sawit Naik
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:57

Mobil Mungil Ayla Bakal Dibuat Versi Gantengnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:39

Kebakaran Hanguskan 456 Kios dan Ruko di Pasar Tembilahan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:25

Please, Jangan Bermain-main Dengan Isu Ustad Abdul Somad
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:07

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com