Home
KPU Riau Yakin PSU dan PSL Tetap Semaraknya seperti 17 April Lalu | Kediaman Walikota Dumai Digeledah KPK | Pendukung Senator Anti-Muslim Australia Pukuli Wartawan | Forum Umat Islam Gelar Aksi Dan Salat Gaib Di KPU | Tangani Kahutla, Tambahan Heli Diturunkan ke Riau | Sambut Ramadhan, ACT Riau Hadirkan Marhaban Yaa Dermawan
Jum'at, 26 April 2019
/ Nasional / 08:30:07 / Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama /
Ditagih RUU Masyarakat Adat, Jokowi Diminta Tak Jual Isu Lama
Senin, 11 Februari 2019 - 08:30:07 WIB

JAKATA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo diminta tak mempolitisasi isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Pemilihan Presiden 2019. Empat tahun sudah Jokowi memimpin, namun RUU tersebut tak kunjung jadi undang-undang.

Hal inilah yang membuat Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat kecewa pada Jokowi.

Muhammad Arman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan dukungan diberikan pada Jokowi pada Pilpres 2014 lalu lantaran dalam janji politik Jokowi, dimasukkan soal perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

"Kalau periode lalu, terus terang Aman secara terbuka dukung Jokowi, alasan sederhana ada keberpihakan tertulis di Nawacita, karena itu masyarakat adat jatuhkan pilihan ke dia," kata Arman di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Ahad (10/2/2019)

Namun, seiring berselang waktu, dan masa pemerintahan Jokowi memasuki tahun ke-lima, hingga kini RUU masyarakat adat belum juga disahkan menjadi undang-undang.

Pihaknya pun kemudian mengingatkan Jokowi untuk tidak mengulang isu lama dengan menjual RUU ini demi mendulang dukungan di pilpres.

"Nah kita tidak mau kemudian ini jadi isu saja terulang, jadi tak dikerjakan, kalau mau uji keberpihakan negara dari dua hal. Pertama sejauh mana dia komitmen, kedua melihat produk dari yang dihasilkan undang-undang dan kita lihat sekarang justru tidak terbukti," kata dia.

Sejak 2016 lalu, Arman menyebut pihaknya secara berkala terus menanyakan posisi pasti terkait RUU masyarakat adat ini. Namun, pihak pemerintah seolah saling lempar bola tanpa memberi kepastian jelas.

"Kami ke KLHK, bilangnya sudah di Kemendagri, kami ke Kemendagri bilang sudah di KSP, kemudian ke Baleg, tapi semua nihil. Tidak ada satu pun yang bahas," kata Arman.

Tak hanya itu, pihaknya juga sempat meminta diskusi lanjutan terkait RUU ini dengan Kementeriam terkait, hanya saja tak pernah mendapat respon positif dari pihak-pihak tersebut.

"Pertama, jawabannya normatif, kedua, kami diabaikan," katanya.

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menilai masyarakat adat di Indonesia masih berada di dalam pusaran dan menjadi korban konflik sumber daya alam dan agraria. Tercatat pada 2018 telah terjadi sekurangnya 326 konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia.

Ratusan konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektare dengan korban 186.631 jiwa. Sedikitnya 176.637 jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat. Selain itu di tahun yang sama, KIARA mencatatkan pada 2018 setidaknya 5 orang dikriminalisasi dan satu orang meninggal dunia dari masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"RUU Masyarakat Adat seharusnya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja. Karena sebagai pembantu Presiden harusnya membantu Jokowi-JK dalam memenuhi Nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019," kata Direktur HuMa, Dahniar Andriani.

Koalisi menilai menunda pengesahaan RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koalisi menilai, dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan tanah air.

"RUU Masyarakat Adat ini mestinya dilihat pemerintah sebagai salah satu keberpihakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Masyarakat Adat," ujar Bona Beding dari KIARA, salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Pengelola: Aneh Sekali, Prosedural Bawaslu Minta Blokir Situs Jurdil2019.Org
Kamis, 25 April 2019 - 08:40

Din Serukan Pesan Kejujuran dan Keadilan dalam Pemilu
Kamis, 25 April 2019 - 08:30

Prabowo Minta Pendukungnya tak Lengah Kawal Suara
Kamis, 25 April 2019 - 08:27

Pemkab Siak Gelar Rakor Kewaspadaan Dini Pantau Isu Pokok Usai Pemilu dan Jelang Ramadhan
Kamis, 25 April 2019 - 08:16

Mulai 2019, Calon Jamaah Haji Kabupaten Siak Akan Berangkat Dari Pekanbaru
Kamis, 25 April 2019 - 08:09

Wako Dumai Hadiri Rakerwil I APEKSI di Tanjungpinang
Kamis, 25 April 2019 - 08:05

Gandeng Rumah Sakit, Kantor Imigrasi Layani Emergency Service Pasport
Kamis, 25 April 2019 - 08:02

Masyarakat Ingatkan Hasil Pileg di Siak Jangan Ada Pengelembungan Suara
Kamis, 25 April 2019 - 07:58

Triwulan l 2019, Jumlah Pencari Kerja di Kota Pekanbaru Capai 1.366 Orang
Kamis, 25 April 2019 - 07:54

Pembangunan Pasar Induk Pekanbaru Kembali Dilanjutkan
Kamis, 25 April 2019 - 07:49

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Menko Kemaritiman Tinjau Kawasan Techno Park di Pelalawan
Rabu, 24 April 2019 - 17:31

Siswa Prestasi dan Hafiz Quran Di Siak Dapat Bantuan Dari Pemda Siak
Rabu, 24 April 2019 - 17:10

Bupati Siak Lantik 36 Anggota Bapekam
Rabu, 24 April 2019 - 17:05

Ini Syarat Agar Riau Bisa Jadi Embarkasi Haji Penuh
Rabu, 24 April 2019 - 17:00

Polisi Tahan Caleg PDIP Pembakar Surat Suara Pemilu 2019
Rabu, 24 April 2019 - 16:57

Sandiaga Respons Aksi Boikot Nasi Padang: Kita Jangan Juniper
Rabu, 24 April 2019 - 16:52

Sepekan Kedepan Harga TBS Sawit Riau Turun
Rabu, 24 April 2019 - 16:48

Kotak Dan Surat Suara Dibakar Di Puncak Jaya, Begini Penjelasan Kapolres
Rabu, 24 April 2019 - 14:57

Update Terbaru, 6 Penyelenggara Pemilu Meninggal di Riau
Rabu, 24 April 2019 - 14:50

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Defisit Rp161,53 Miliar. Kok Bisa?
Rabu, 24 April 2019 - 14:47

Stok Beras Bulog Aman hingga Enam Bulan Kedepan
Rabu, 24 April 2019 - 14:43

Legislator Riau Kritisi Lambannya Informasi C1 dari KPU
Rabu, 24 April 2019 - 14:39

Pasca Penetapan BRK Syariah, Tim Transisi Konvensional ke Syariah Dibentuk
Rabu, 24 April 2019 - 14:32

Gubri Tinjau Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan
Rabu, 24 April 2019 - 14:30

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com