PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut baik penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 156 formasi untuk pengisian tenaga pendidikan, meski anggaran penyelenggaraan tes dan gaji P3K akan dibebankan ke daerah.

Bahkan, Pemprov Riau tak keberatan kalau gaji P3K nantinya dibebankan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.

"(Gaji P3K) bisa dikonsolidasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga tak masalah. Makanya kita akan mengusulkan ke pusat karena secara nasional belum ada ketetapan. Karena kemarin rapat di Batam belum jelas karena banyak daerah-daerah yang menolak," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.com, Selasa (12/2/2019).

Karena itu, sebut Ahmad Hijazi, pihaknya menganggap positif saja adanya sejumlah daerah yang merasa keberatan. Karena saat ini Pemprov Riau memang sangat membutuh tenaga pendidikan.

"Daripada kita membayar guru honor, mendingan kita bayar secara resmi melalui P3K yang bersumber dari DAU. Kan lebih bagus, sehingga peranan komite bisa berkurang, makanya kita ambil positifnya saja, sebab segala sesuatu pasti ada manfaatnya bagi daerah," cakapnya.

Karena menurut Ahmad Hijazi, setiap tahunnya ada 400-an guru Pemprov Riau yang pensiun. Jika satu tahun 400 guru pensiun, bisa dibayangkan dalam waktu kurun 10 tahun tidak ada penerimaan sekitar 4.000 orang.

"Sedangkan penerimaan CPNS kemarin sesuai formasi saja baru 200-an lebih, jadi kita sangat kekurangan guru ASN. Kalau ada P3K mudah-mudahan bisa menutup kekurangan guru yang pensiun Karena kekurangan tenaga guru ini sangat rawan," ujarnya.

"Jadi tak ada salahnya kita rekrut P3K. Makanya kita sudah tanggapi surat dari pusat, bahwa kita bersedia rekrut P3K. Tapi informasi kapan perekrutan mulai belum kita terima dari pusat," sambungnya.

Lebih lanjut Ahmad Hijazi menyatakan, untuk rekrutmen P3K ini pihaknya akan memprioritaskan terhadap tenaga honorer guru yang sudah ada. Namun semuanya harus menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Termasuk soal tunjangan P3K apakah ada atau tidak.

Disinggung gambaran anggaran gaji P3K, Ahmad Hijazi belum mengetahui secara rinci karena masih dalam proses. Namun dari perhitungannya secara normatif kalau satu pendapatan Rp3 juta kalau dikalikan 156 orang sekitar Rp150 juta per bulan.

"Kalau satu tahun sekitar Rp5 miliar. Memang jumlah ini besar, tapi tak masalah kalau sekolahnya lancar dan maju, karena kekurangan gaji guru bisa tertutupi yang sekarang menjadi beban komite. Karena selama ini komite membayar gaji guru honor. Belum lagi dana BOS harus dialihkan ke situ sebagian," pungkasnya. [cakaplah]