Infrastruktur Pendukung Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Dianggarkan di APBD 2020
Jumat, 15-02-2019 - 15:36:39 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung jem jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto, mengatakan bahwa infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah lampu jalan dan peningkatan kualitas aspal jalan arah Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru.
"Jalan arah Rumbai Pesisir itu saat ini memang belum dilengkapi lampu jalan. Karena pada tahun 2018 lalu kita fokus untuk penganggaran fisik bangunan jembatan," kata Dadang kepada CAKAPLAH.com, Jumat (15/2/2019).
"Makanya baru akan kami usulkan pada APBD 2020 mendatang, karena dana untuk pemasangan lampu jalan tahun ini belum ada," sambungnya.
Selain lampu jalan, sebut Dadang, pihaknya juga akan menganggarkan dana untuk pemeliharaan jalan di sisi kecamatan Rumbai Pesisir.
Karena kondisi lahan di atas jalan tersebut adalah lahan gambut sehingga jalan di atasnya akan berpotensi mengalami deformasi atau perubahan permukaan muka jalan dari profil aslinya.
"Saya katakan bisa terjadi deformasi karena contohnya di Jalan Yos Sudarso juga sudah beberapa kali dilapis jadi bergelombang juga. Untuk itu, akan dianggarkan juga untuk pemeliharaan jalan disisi jembatan tersebut," ujarnya.
Selain deformasi, berdasarkan laporan dari masyarakat, jalan tersebut jika hujan juga terjadi banjir dibeberapa titik. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penurunan muka air tanah dengan membuat galian parit di sekitar titik yang rawan banjir.
"Kalau terkait banjir itu, nanti ketika terjadi hujan lebat, akan saya tugaskan anggota untuk mengecek dimana yang terjadi banjir. Setelah itu di sekitarnya baru akan dibuat parit," cakapnya.
Dadang menyampaikan jembatan tersebut diperkirakan baru akhir Februari ini dibuka untuk umum.
"Secepatnya kita buka. Karena Direktur Jembatan Kementerian PUPR menyatakan pihaknya akan segera membuat sertifikat layak fungsi. Kemungkinan besar akhir Februari bisa dibuka," ujarnya. [Cakaplah]
Komentar Anda :