Home
Komnas Perempuan Khawatir Kehancuran Akibat Kerusuhan Mei 1998 Kembali Terjadi | Amankan Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah 28 Ribu Tabung Gas 3 Kg | Puasa Dapat Membantu Mengurangi Obesitas | Kubu Prabowo Klaim Dihambat Blokade Saat ke MK | Empat Korban Tewas Kerusuhan 22 Mei Sudah Diautopsi | Hadapi Sengketa Pemilu di MK, KPU Tunjuk Lima Firma Hukum
Minggu, 26 Mei 2019
/ Nasional / 12:39:41 / Cuti Presiden, HMI Desak Komisi II DPR Panggil Bawaslu Dan KPU /
Cuti Presiden, HMI Desak Komisi II DPR Panggil Bawaslu Dan KPU
Minggu, 10 Maret 2019 - 12:39:41 WIB

JAKARTA - Badan Kordinasi Nasional (BKN) Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) akan mendesak Komisi II DPR untuk segera memanggil dan membahas permasalahan cuti Presiden Jokowi bersama KPU dan Bawaslu.

Sekretaris Umum Direktur Bakornas LKBHMI, Laode Abdul Muharmis Erlan mengatakan, Komisi II seyogyanya rembug bersama lembaga penyelenggara Pemilu agar tidak memunculkan opini publik yang menganggap penyelenggara Pemilu tidak netral.

Erlan mengingatkan, merujuk pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota kota harus memenuhi ketentuan : a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatanya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menjalani Cuti Diluar tanggungan negara.

Dan lebih spesifik lagi diatur dalam PP 32/2018 Bab IV tentang tata cara pelaksanaan cuti dalam kampanye pemilihan umum pasal 30 ayat 1 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai sebagai calon presiden atau wakil presiden atau ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan ayat 2 dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 presiden dan wakil presiden harus menjalankan cuti.

Pada pasal 34  ayat 2 jadwal cuti kampanye Pemilu yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesekertariatan Negara kepada KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum melaksanakan kampanye. Dan pada ayat 3 yaitu  dalam keadaan tertentu presiden dan wakil presiden dapat membatalkan cuti kampanyenya.

Dan terakhir dalam pasal 42 dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan presiden dapat memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan kampanye Pemilu.

"Jadi sudah sangat jelas bahwa presiden dapat membatalkan cuti kampanyenya apabila terdapat keadaan yang mendesak dan keadaan yang mendesak yang dimaksud," terang Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Abdul Rahmatullah Rorano melalui siaran pers yang diterima redaksi.

Keadaan mendesak dimaksud yang membutuhkan penangan secara cepat demi keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan serta kepentingan bangsa dan negara antara lain bencana alam, wabah penyakit endemic, serangan terorisme dan kerusuhan massal.

"Lalu apakah dalam kunjungan ke Gorontalo dan ke Kendari ada keadaan negara yang mendesak tentu kan tidak ada. Jadi kami minta kepada komisi II untuk segera memanggil instansi penyelenggara Pemilu terkait agar tidak terjadi abuse of power," tegasnya.

Langkah ini menurut dia, perlu diambil untuk  dalam rangka menjaga komitmen penyelenggaran pemilu yang demokratis dan kredibel, serta demi menjaga netralitas penyelenggara Pemilu. [Rmol]

   
 
Jalan Lintas Sungai Pakning Rusak, Begini Penjelasan PUPR Bengkalis
Jumat, 24 Mei 2019 - 07:00

BPN Minta Polisi Bentuk Tim Pencari Fakta Tewasnya 8 Orang saat Ricuh
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:56

Harapan Jusuf Kalla kepada MK
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:50

Kondisi Politik Di Tanah Air Tegang Pasca Pilpres 2019, Ini Kata Sultan Sumbawa
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:43

Menkominfo Tunggu Petunjuk TNI-Polri Untuk Cabut Pembatasan Medsos
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:36

Komisi III DPR Minta Kapolri Tanggung Jawab Soal Dugaan Korban Tewas Terkena Peluru Tajam
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:33

Gubri Ingin Gemakan Wakaf Tunai di Riau
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:19

Kolam Renang Syariah Diganti Taman dan Payung Quran Center
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:18

DPRD Riau Sahkan Dua Ranperda Sekaligus
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:13

Kelola Lahan Gambut, Unri Berencana Bentuk Pusat Unggulan Iptek
Jumat, 24 Mei 2019 - 06:11

RS Budi Kemuliaan Terima 177 Korban Rusuh Aksi 22 Mei
Kamis, 23 Mei 2019 - 09:09

Cuti Lebaran, Semua Mobdin Wajib Dikandangkan
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:59

Antisipasi Titik Rawan Longsor Arus Mudik 2019
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:56

Pemprov Riau Siapkan Rp60 Miliar Untuk THR ASN
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:53

Remaja 14 Tahun Tewas di Kemanggisan, Alami Luka di Lengan dan Dada
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:26

Mobil Polisi Diduga Bawa Peluru Tajam, Polri Ungkap Asalnya
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:09

Sebelum Meninggal Ustaz Arifin Ilham Sempat Salat
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:07

Massa 22 Mei Di Petamburan Mundur Usai TNI Turun Tangan
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:03

Prabowo Imbau Pendukungnya Percayakan Masalah Pilpres Ke MK
Kamis, 23 Mei 2019 - 07:59

PB HMI Kecam Aksi Represif Kepolisian Dalam Menangani Aksi Protes 22 Mei
Kamis, 23 Mei 2019 - 07:55

Pesan Aa Gym: Mohon Hentikan Kekerasan dari Pihak Manapun
Rabu, 22 Mei 2019 - 17:18

Prabowo: Kekerasan Malam dan Subuh Tadi Tak Boleh Terjadi Lagi
Rabu, 22 Mei 2019 - 17:16

Kiai NU Se-Jatim: Kegaduhan Ini Akumulasi Proses Pemilu Diduga Tak Jurdil
Rabu, 22 Mei 2019 - 17:10

Ini Tuntutan Pendemo dalam Aksi Damai HMI-MPO di Mapolda Riau
Rabu, 22 Mei 2019 - 17:03

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com