Home
Unri Ingin Wujudkan Perencanaan yang Terintegrasi | Donald Trump Intensifkan Serangan Rasialis Demi Politik | Kader Muhammadiyah Siap Melawan Pembangkang Amien Rais Di PAN | 62 Dewan Hakim MTQ di Kukuhkan Bupati Alfedri | Alfedri Mohon Dukungan Hijrahkan Koperasi ke Sistem Syariah | Bupati Alfedri Berharap Kesadaran Berzakat dan Gerakan Subuh Berjamaah Meningkat
Jum'at, 19 Juli 2019
/ Mozaik / 09:31:15 / Khilafah, Khalifah, dan Kepemimpinan Nasional /
Khilafah, Khalifah, dan Kepemimpinan Nasional
Senin, 15 April 2019 - 09:31:15 WIB

MENDEKATI Pemilu 17 April 2019 isu khilafah kembali muncul di permukaan. Perdebatan pun terjadi antara masing-masing kubu partai yang bersaing. Tidak sampai di situ terjadi perdebatan di kalangan akademisi terkait istilah ini.

Khilafah sering kali dihubungkan dengan kekuasaan politik dalam Islam. Dalam hal ini para ulama klasik telah menggunakan istilah khilafah, imamah, dan belakangan menggunakan istilah daulah untuk negara.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan hakikat kekuasaan adalah kepentingan sosial bagi manusia. Ada beberapa tipe kekuasaan menurutnya. Pertama adalah al-milk at-thabi’i (kekuasaan yang alamiah), yaitu tanggung jawab yang komprehensif (kepada masyarakat) berdasarkan kepentingan dan syahwat (hal 150). Kategori kekuasaan ini tidak baik dalam suatu kepemimpinan dan akan berdampak negatif kepada masyarakatnya.

Kedua adalah siyasih (kekuasaan politis) yaitu tanggung jawab yang komprehensif (masyarakat) berdasarkan cara pandang akal dalam mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan di dunia (hal 151). Pada jenis kedua ini kekuasaan hanya mengandalkan rasionalitas pemimpin dalam mengelola negara dengan menafikkan peran agama, yang memungkinkan disebut sebagai pemerintahan sekuler.

Ketiga adalah khilafah yaitu tanggung jawab yang komprehensif (masyarakat) berdasarkan syariat untuk kemaslahatan akhirat dan dunia, yang pada akhirnya kembali ke kemaslahatan akhirat (hal. 152). Menurut Ibnu Khaldun, pada hakikatnya khilafah adalah tentang pemimpin yang mampu menegakkan syariat dalam menjaga agama dan kepentingan politik dunia di dalamnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kekuasaan yang kategori pertama dan kedua adalah mazmum (tercela).

Menurut penulis merujuk pada konsep khilafah yang diajukan oleh Ibnu Khaldun jelas bahwa penekanannya adalah bagaimana kekuasaan/pemerintahan dalam suatu negara itu dapat memberikan kemaslahatan yang tidak hanya di dunia, tetapi akhirat.

Sehingga konsep khilafah harusnya tidak perlu ditakutkan oleh sebagian orang atau kelompok. Karena inti dari khilfah adalah menghendaki adanya kemaslahatan bagi masyarakat di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya apa yang ditawarkan Prof Din Syamsuddin dengan khilafah kulturan visional (madaniyah) yaitu tata dunia baru untuk menggantikan sistem dunia (world system) yang sekuler dan membuat kerusakan dunia yang bersifat komulatif, sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Khaldun.

Karena itu konsep khilafah yang dipahami saat ini perlu dikembalikan kepada ide awalnya yaitu konsep khalifah. Khalifah dalam artian seorang pemimpin harus dapat diikuti karena kualitas dirinya.

Sedang khalifah dalam arti wakil atau penerus ia tidak boleh bertindak atas nama dirinya, tetapi apa yang dilakukan itu atas nama yang diwakilkannya. Dalam hal ini adalah warga negaranya. Jika khalifah itu sebagai wakil Tuhan, maka ia sebagai pemimpin atau imam harus bertindak atas nama aturan-aturan Tuhan.

Konsep negara Pancasila yang disepakati oleh para founding father NKRI sudah tepat karena dirumuskan untuk memberikan kemaslahatan agama dan dunia bagi warga negararanya. Sila pertama Pancasila merupakan inti dari penjagaan agama bagi tiap-tiap individu yang harus dijamin oleh pemerintah.

Bagi Muslim sila pertama ini merupakan manifestasi dari konsep tauhid yang harus diyakini dalam lisan dan perbuatannya. Sedangkan sila lainnya berkaitan dengan aspek urusan hubungan manusia di dunia yang itu pun harus dijaga agar dapat memberikan kemaslahatannya hidup di dunia.

Sebagai khalifah dalam konteks saat ini, pemimpin Indonesia ke depannya harus mampu untuk mengintegrasikan peran agama dengan urusan dunia bagi warga negaranya dengan memberikan kemaslahatan. Agama  bukanlah penghalang pembangunan negara sebagaimana yang dikonsepsikan oleh sebagian pemikir/tokoh Barat.

Agama adalah inti dari pembagunan negara. Lalu, agama bukanlah jargon yang hanya muncul dalam pesta demokrasi lima tahunan. Dia adalah way of life yang harus diterapkan dalam bernegara. Wallahu’alam bil sawwab. [Republika]



TENTANG PENULIS

NURIZAL ISMAIL. Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Islami STEI Tazkia & Peneliti ISEFID

   
 
Dua Unit Rumah Warga di Kota Medan Terbakar
Rabu, 17 Juli 2019 - 14:07

Wagubri Apresiasi Pembangunan Bidang Keagamaan Negeri Istana
Rabu, 17 Juli 2019 - 14:04

Sempena Pembukaan MTQ Kabupaten, Bupati Alfedri Sampaikan Kemajuan Perolehan Zakat
Rabu, 17 Juli 2019 - 14:00

Temui Dirut LPDP, Gubri Harap Beasiswa untuk Masyarakat Riau
Rabu, 17 Juli 2019 - 13:57

Kepala Bappeda Inhu Kumpulkan Lurah se-Inhu di Kelayang, Ada Apa?
Rabu, 17 Juli 2019 - 13:55

Jarak Terlalu Jauh, Dishub akan Tinjau Ulang U-Turn Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang
Rabu, 17 Juli 2019 - 09:04

Luhut Nilai Abrasi Riau tak Pengaruhi Perbatasan Wilayah Kedaulatan dengan Malaysia
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:59

Tiga Daerah di Riau Didesak Lengkapi Syarat Pencairan DAK Fisik Agar Tidak Hangus
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:57

60 Perusahaan Tawarkan Lowongan Kerja di Job Expo Pekanbaru, Begini Penjelasannya
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:55

Bocoran Amien, Prabowo Segera Rapat Bersama Dewan Pembina Bahas Rekonsiliasi
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:45

Beredar Susunan Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-Maaruf Amin, Hoax!
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:41

Disdik Riau akan Layangkan Surat Teguran Ketiga Untuk SMK 1 Robotic Riau
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:36

Pengelolaan Wilayah Pesisir Jadi Sorotan
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:33

Berlangsung Semarak, Bupati Alfedri Lepas Pawai Taaruf MTQ di Sungai Apit
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:27

Masa MPLS, 111 Siswa Baru SMPN 2 Kelayang Ikuti Sosialisasi dari Polri
Rabu, 17 Juli 2019 - 08:21

MA Putuskan tak Terima Permohonan PAP Prabowo-Sandi
Selasa, 16 Juli 2019 - 13:12

Pengamat: Posisi Gerindra Bergantung Pada Jokowi Bukan Lagi Prabowo
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:47

Harga Cabai dan Ayam Ras Gila-gilaan, Pengelola Rumah Makan Menjerit
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:19

Peminat Sekolah Madrasah di Rohul Membludak
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:09

Firdaus Ganti Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:07

DAK Fisik Riau Senilai Rp1,8 Triliun Terancam Tidak Bisa Dicairkan
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:04

Lieus: Tak Ada Gunanya Rekonsiliasi Tanpa Kepulangan Habib Rizieq
Selasa, 16 Juli 2019 - 10:44

Tahapan Pendaftaran Calon Ketua KONI Dumai Dimulai
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:36

Pada Apel Pagi, Bupati Siak Alfedri Serahkan Tiga Penghargaan
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:32

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com