Home
Pemerintah: Jaringan 5G di Ibu Kota Baru Rampung Sebelum 2024 | McGregor Menang, Bilzerian Kalah Rp13,6 Miliar dalam 40 Detik | Taliban-AS Teken Perjanjian Tarik Pasukan Akhir Januari | Disperindag Pekanbaru Pastikan Masyarakat Miskin Tetap Dapat Subsidi Gas 3 Kg | KPK Panggil Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan | Eks Kades Bukit Batu Bengkalis Terancam Dijemput Paksa
Selasa, 21 Januari 2020
/ Nasional / 08:14:20 / Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto /
Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto
Sabtu, 18 Mei 2019 - 08:14:20 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk oleh Wiranto perlu dihentikan. Hal itu, ia sampaikan setelah Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukannya.

“Tim Asisten Hukum ini perlu dihentikan jika memang sudah dinyatakan adanya potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tugas-tugas yang ada dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan undang-undang. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang dan tata kelola organisasi Negara yang sah," kata Mardani, Jumat (17/5).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini mengatakan dibentuknya tim ini sebenarnya sangat berlebihan dan menyebabkan keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat.

“Negara kan sebetulnya sudah punya lembaga resmi untuk penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang ada. Buat apa lagi ada tim ini? Tim ini juga berpotensi melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi," ujarnya.

Mardani berharap, Presiden Jokowi bisa memberikan koreksi langsung bila ada menteri yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya, apalagi kalau sampai melakukan maladministasi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan, jangan terus membiarkan menteri bekerja liar melampaui kewenangannya, apalagi sampai menyalahi tata aturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menurut Lely Pelitasari, Wakil Ketua Ombudsman RI ada empat hal yang menyebabkan tim ini dianggap maladministrasi. Partama melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.

Ketiga, terjadi konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory undang-undang, ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara. [Rmol]

   
 
Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Dumai Berhasil Ditangkap di Pekanbaru
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:26

Kisruh Natuna, Indonesia Dinilai Bisa Gunakan Klaim Sejarah
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:04

Gubri Sudah Sampaikan Soal Embarkasi Haji Penuh ke Menteri Agama
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:56

Serangan Rudal Iran Bikin Tentara AS Kena Tanda-tanda Gegar Otak
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:52

DPP PAN Terbitkan 3 Rekomendasi Balon Pilkada Bengkalis, Salah Satunya Bagus Santoso
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:41

Dosen PTN di Padang Cabuli Mahasiswi di Toilet Kampus
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:38

Karhutla di Desa Tasik Serai Bengkalis, Satgas Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Api
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:36

Taliban Tawarkan AS Gencatan Senjata 10 Hari
Sabtu, 18 Januari 2020 - 09:21

Saleh Daulay: Kenaikan Elpiji 3 Kg Menambah Beban Rakyat
Sabtu, 18 Januari 2020 - 09:09

30 Ribu e-KTP Belum Dicetak, Pekanbaru Hanya Dapat Jatah 10 Ribu Keping Blangko
Sabtu, 18 Januari 2020 - 09:06

Nadiem: Sinetron Indonesia Jangan Hanya Pikirkan Rating Dan Di Zona Itu-itu Saja
Sabtu, 18 Januari 2020 - 08:55

Ditangkap Polisi karena Bakar Lahan, Pelaku Berdalih untuk Usir Monyet
Sabtu, 18 Januari 2020 - 08:44

Waduh, 10 Hektare Hutan di SM Giam Siak Kecil Riau Terbakar
Sabtu, 18 Januari 2020 - 08:25

BBKSDA Riau Pasang 14 Plang Larangan di SM Kerumutan, Ini Tujuannya
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:36

DLH Dumai Temukan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT Eka Dura Indonesia
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:34

Garap Lahan Ilegal, DPRD Riau Desak PT BHI Bayar Kerugian Daerah
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:12

Karhutla di Kawasan Konservasi SM Giam Siak, Satgas Berjibaku Padamkan Api
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:58

Siapkan APBD Pro Rakyat, DPRD Riau dan Pemprov Sepakati Ini
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:53

Rudal Baru AS Bisa Jangkau Sasaran di Seluruh Dunia Kurang dari 1 Jam
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:43

Tahun Ini Pemko Pekanbaru Fokus ke DED Penanggulangan Banjir
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:35

Ada Kebakaran Lahan di Rumbai, Diduga Disengaja
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:32

Hari Ini Hujan akan Mengguyur Sejumlah Wilayah di Riau
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:27

Pemilik Saham akan Pilih 4 Pimpinan Bank Riau Kepri Siang Ini
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:24

#KPKMencretLawanPDIP Trending Topic, Netizen: Kok Makin Amburadul Begini?
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:11

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com