Home
584 Titik Panas Kepung Sumatra | Masyarakat Indonesia Mulai Mencari Kopi Luar Negeri | Roro Dumai-Melaka Gali Potensi Lokal | Ini Harapan Gubri Atas Pembangunan Universitas Anak Yatim ASEAN | SK Pengangkatan PPPK Belum Turun | Ibu Kota Pindah, Nasib Istana di Jakarta Seperti Apa?
Minggu, 25 08 2019
/ Nasional / 06:54:19 / Refly Harun Sebut Maruf Amin Bisa Didiskualifikasi /
Refly Harun Sebut Maruf Amin Bisa Didiskualifikasi
Rabu, 12 Juni 2019 - 06:54:19 WIB

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pendapatnya terkait Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Maruf Amin yang disebut oleh kuasa hukum Calon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto melanggar undang-undang.

Ketua Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Bambang melanjutkan, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Selain itu, lanjut Bambang, Ma'ruf Amin juga belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," ucap Bambang.

Berkaitan hal itu, Refly Harun berpendapat jika hal itu benar, Maruf Amin bisa didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilu ulang.

Namun, tentunya tim kuasa hukum Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dugaan pelanggaran itu benar adanya.

Hal itu disampaikan Refly dalam cuitan di akun twitternya, Selasa (11/6/2019).

"Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Maaruf Amin masih menjabat komisaris di bank mandiri syariah dan BNI syariah. Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tp tentu hrs dibuktikan," cuitnya.

Tanggapan TKN

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menjelaskan, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul mengatakan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sebab, kata dia, pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas.

Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6/2019).

Bukan pula direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas. "Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon #02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," pungkasnya.

Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Irma Suryani Chaniago menganggap kuasa hukum Prabowo tak paham dengan fungsi dan wewenang MK.

"Penasehat Hukum mereka ngerti fungsi dan wewenang MK tidak ya? Karena menurut saya materi tersebut tidak relevan untuk diajukan sebagai bukti di MK," kata saat dihubungi, Senin (10/6/2019).

Politisi Nasdem ini menyebut, MK secara jelas hanya mengadili persengketaan hasil pemilu, bukan status capres-cawapres yang menjadi kontestan di Pilpres.

Lebih lanjut, Irma mengatakan, subjek gugatan ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan capres-cawapres. "Jadi mempersoalkan posisi Kiai Maruf di Bank Syariah BUMN tidak relevan," jelas Irma.

[tribunnews.com]

   
 
Bela Ustaz Abdul Somad, Siapa Sih Ustaz Yahya Waloni?
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 08:25

Demi Hak Asasi, Warga Kalbar Desak Pemerintah Pulangkan Habib Rizieq Ke Tanah Air
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:25

Asyik, Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Harganya di Atas Rp8 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:21

Temuan BPK Soal Sawit, Luhut: Ini Dosa 25 Tahun Lalu
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:15

UAS Sampaikan 4 Pesan Penting di Depan Ribuan Jamaah Cirebon
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:12

Pemprov Riau akan Suntik Modal ke BRK Rp300 Miliar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:08

Konflik Di Papua Jadi Upaya Pihak Tertentu Menekan Jokowi?
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:05

Pengamat Militer: "Serangan Balik" Menhan Jadi Salah Satu Pemicu Kerusuhan Papua
Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:04

Sekolah Dilarang Pungut Uang atau Sumbangan Pendidikan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:58

Sat Narkoba Polres Inhu Musnahkan BB Narkotika
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:53

Pemkab Siak Gagas Forum Ekraf "Kito Siak"
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:36

Ada Jejak Harimau di Lahan Bekas Terbakar, Warga Pelalawan Waswas
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:28

Sebut MKA LAM Riau Monopoli Mulok BMR
IKAPI Minta Pemprov Riau Revisi Perda 5/2018 dan Pergub 45/2018
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:26

Ini Catatan Insinyur soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:23

Akibat Karhutla, Pekanbaru dan Pelalawan Masih Berasap
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:21

Pengawas Orang Asing Dumai Temukan Pengajar Mesir Tanpa Dokumen Tinggal
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:19

RSUD Tengku Rafian Siak Manfaatkan Waktu Tunggu Pasien Lakukan Penyuluhan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:01

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak Taja Program Berbasis Inklusi Sosial
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:50

Fakultas MIPA Kesehatan Umri Gelar Seminar Nasional
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:42

Said Didu: Saat Pemimpin Dikelilingi Pemaki, Kehidupan Bangsa Bakal Tegang
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:25

Rocky Gerung: Masalah Mendasar Adil Dan Beradab, Bukan Slogan-Slogan Nasionalistik
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:14

Pekan Ini Harga TBS Kelapa Sawit Naik
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:57

Mobil Mungil Ayla Bakal Dibuat Versi Gantengnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:39

Kebakaran Hanguskan 456 Kios dan Ruko di Pasar Tembilahan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:25

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com