Home
Soal LAMR Mau Kelola Blok Rokan, Ini Kata Pemprov Riau | DPRD Riau Minta Seleksi 4 Pejabat BRK Transparan | Dua Lagu Penyanyi Asal Pekanbaru Jadi Soundtrack Film Ajari Aku Islam | Gagasan Baru Di Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Sulit Jika Masih Ada Luhut Panjaitan | Sehari Jelang Pelantikan, PB HMI Keluarkan 9 Maklumat Untuk Presiden Jokowi | Refrizal: Pengamanan Berlebihan, Bukannya Bapak Presiden Pilihan Mayoritas Rakyat?
Minggu, 20 Oktober 2019
/ Nasional / 17:00:48 / Demo Sidang MK, Hehamahua: Anak Perusahaan BUMN adalah BUMN /
Demo Sidang MK, Hehamahua: Anak Perusahaan BUMN adalah BUMN
Selasa, 18 Juni 2019 - 17:00:48 WIB

JAKARTA - Mantan penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua angkat suara soal defenisi perusahaan anak BUMN sebagai usaha milik negara. Menurut dia, anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yang menjadi unit usaha milik negara.

"Anak BUMN itu diperiksa dan diaudit  BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) karena ada uang negara di dalamnya," kata Hehamahua, saat berorasi dalam aksi damai mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), di kawasan Merdeka Barat, Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/6).

Perdebatan tentang anak BUMN apakah BUMN mencuat belakangan. Itu setelah Tim Hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan jabatan cawapres Kiai Ma'ruf Amin di jajaran Dewab Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah. Jabatan tersebut menurut Tim Hukum Prabowo-Sandi menyalahi aturan dalam syarat capres dan cawapres dalam pilpres 2019.

Kiai Maruf Amin pada pilpres 2019, mendampingi capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi paslon penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hasil Pilpres 2019 menetapkan Jokowi-Maruf menang 55,5 persen atas Prabowo-Sandiaga. Namun hasil tersebut digugat ke MK. BPN menganggap kemenangan Jokowi-Maruf lantaran kecurangan.

Selain itu, Tim Hukum Prabowo-Sandi juga mempermasalahkan pencawapresan Maruf Amin lantaran perannya di bank anak BUMN. BPN menganggap pencawapresan tersebut cacat hukum dan administratif. Sebab syarat pencalonan mengharuskan kandidat melepas jabatannya di lembaga atau unit usaha milik pemerintah. Karena itu, BPN meminta MK mendiskualifikasi paslon 01.

Hehamahua menilai, alasan BPN meminta MK mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin karena cacat hukum saat pencalonan dapat dibenarkan. "Wajar kalau itu didiskualifikasi," sambung dia. Hehamahua menambahkan, agar MK mampu objektif dan adil dalam memutuskan sidang perkara pilpres 2019. [Republika]

   
 
Acara Dibatalkan, UAS: Kalau Saya Marah Sekali, Umat Marah Tiga Kali
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:23

BEM SI Kembali Aksi, Jalan Menuju Istana Merdeka Ditutup
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:04

LAMR Berharap UAS Tetap Mengajar Sebagai Dosen Luar Biasa
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:56

Jaksa Agung Resmikan Gedung Kejati Riau
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:52

DAK Rp 54 Miliar Hangus, Syamsuar Ancam Copot Kepala OPD Lamban
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:41

Polisi Inhil Tangkap Perampok Kapal Pembawa Sawit di Sungai Gaung
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:25

Polsek Kelayang Tangkap Pelaku Narkotika
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:21

Pembahasan RAPBD Siak Tahun 2020 Diharapkan Selesai Tepat Waktu
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:40

Segera Meluncur, Beginikah Wujud Toyota Yaris Baru?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:34

Pakai Bra Berkawat Bisa Picu Kanker, Benar Gak Sih?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:29

Hamil Sebelum Nikah, Puluhan ABG Ajukan Ini
Kamis, 17 Oktober 2019 - 11:20

Wajib Sertifikasi Halal Dimulai: Termasuk Pedagang Kaki Lima
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:52

Sah, Prabowo Resmi Nyatakan Gerindra Siap Masuk Kabinet
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:48

Ular Dapat Telan Makanan Lebih Besar dari Tubuhnya
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:43

Sehari Sebelum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Kok Moeldoko Malah Bubarkan KSP?
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:08

Polisi: Kerusuhan di Penajam Dipicu Pengeroyokan Warga Hingga Tewas
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:07

Usai Operasi Plastik, Perempuan di China Tak Bisa Tutup Mata
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:03

Khabib Nurmagomedov Mempertimbangkan Segera Pensiun, Alasannya Simpel
Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:00

Gubernur Riau Khawatirkan Asap Karhutla Kiriman Tetangga, Begini Penjelasannya
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:54

Pengunduran UAS Merupakan "Hak Vetonya"
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:50

80 Persen Listrik di Pekanbaru Kembali Pulih Pasca Padamnya 15 Travo
Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:47

Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia Bisa Dipenjara
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:45

Sore dan Malam Nanti Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:42

Jokowi Pastikan Banyak Muka Baru Dalam Kabinet Kerja II
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:37

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com