Home
Haul Akbar, Wardan Terharu Mendengar Dua Santri Penghafal Al Quran di Desa Tanjung Baru | Eksotis, Air Terjun Batu Tilam di Kampar yang Menantang Traveler | Melahirkan Sendiri, Bayi Pemulung Meninggal di Gubuk Samping Gedung LAM Riau | Mahfud MD Akui Indonesia Belum Adil dan Makmur | BMKG Prediksi Hujan Guyur Riau Sejak Siang Ini hingga Dini Hari Besok | Seandainya Jokowi Tumbang, Itu Bukan Karena Berkunjung Ke Kediri
Selasa, 18 Februari 2020
/ DPRD Bengkalis / 14:00:59 / DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Ranperda Tentang LKPJ Pelaksanaan APBD 2018 /
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS
DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Ranperda Tentang LKPJ Pelaksanaan APBD 2018
Kamis, 20 Juni 2019 - 14:00:59 WIB

BENGKALIS -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis menggelar paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2018.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis Abdul Kadir bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Zulhelmi dan dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Ranperda tentang laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dan Ranperda tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa oleh Bupati Bengkalis, itu dilaksanakan pada Senin (18/06/19).

Dalam sidang tersebut, Bupati Bengkalis mengatakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ini.

Juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis  tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan  Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

"Prioritas pembangunan tahun anggaran 2018 diarahkan kepada pembangunan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan lingkungan dan keindahan perkotaan, pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan ketahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan kemandirian desa berbasis potensi sumber daya alam terbarukan dan peningkatan iklim investasi," Ungkap Bupati Bengkalis.


Gambar mungkin berisi: 2 orang, termasuk Sugeng Widodo, orang tersenyum, orang duduk dan dalam ruangan

Pembangunan infrastruktur jalan kondisi baik di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 583,21 km. Disektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun penambahan 26 sekolah pada tingkat SD/MI/Sederajat dari tahun 2017, sedangkan tingkat SMP/MTS/Sederajat telah bertambah 5 sekolah.

Angka kelulusan pada tingkat SD/MI/Sederajat se-Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 98,90% dengan jumlah kelulusan sebanyak 11.951 siswa dari jumlah siswa keseluruhan sebanyak 12.084 siswa. Sementara untuk tingkat SMP/MTS/Sederajat tingkat kelulusan telah mencapai 100%.

Pelayanan dasar kesehatan khususnya capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dan anak mencapai target 100%. Pelayanan kesehatan lanjut usia juga mencapai target 100%, Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terus dijalankan Alokasi Dana Desa (ADD) per desa per tahun. Untuk tahun 2018 terserap 79,77% dari keseluruhan ADD yang dianggarkan.

Terakhir, urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bengkalis konsisten memperhatikan penanganan kasus lingkungan, dari 14 kasus lingkungan dapat terselesaikan. Untuk tahun 2018 kita juga memperoleh Adipura sebagai bukti nyata keberhasilan pelaksanaan urusan ini.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan dalam ruangan

"Kasus lingkungan termasuk extra ordinary crime. Dampak besar. Merugikan negara. Belum lagi ancaman keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup," katanya.

Dikatakannya, Prinsip-prinsip dan penegakan hukum lingkungan, dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang meliputi:

Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)
Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
Beberapa prinsip subtansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

"Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan." Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan dalam ruangan

Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability.

Kemudian, Mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, realisasi PAD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.319.252.150.430,11 atau 71,82%, realisasinya pada tahun 2018 sebesar Rp.3.040.447.453.438,88 atau mencapai 99,49% dari target yang dianggarkan. Kinerja pada tahun anggaran 2018 sebesar 97,13% realisasi fisiknya dan realisasi keuangan sebelum audit BPK sebesar 89,81%.

"Pada kesempatan ini, laporan keuangan tahun anggaran 2018, Kabupaten Bengkalis meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia. Pencapaian opini WTP yang ke-6 ini merupakan hasil dari kerja keras kita semua untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kita tentu berharap, semoga apa yang diperoleh ini, dapat dipertahankan," ucapnya lagi.

Strict liability; Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

"Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.(Mar/Advertorial/Bks)
   
 
Info dari Mbak Titi PHK2I: 51 Ribu PPPK Siapkan Demo Besar-besaran
Sabtu, 15 Februari 2020 - 16:57

Fitur Suzuki XL7 Ini Enggak Ada di Kompetitor
Sabtu, 15 Februari 2020 - 16:46

Anak Bupati Rohil Jadi Tersangka Dugaan Penganiayaan Warga Rumbai, Dua Rekan DPO
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:58

Tinggal Tunggu Waktu, 10 Asteroid Berikut Diprediksi Akan Hantam Bumi Tahun Ini
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:54

HWK Sumbar Akan Tampil pada Event Mahakarya Randai We’e Sipono di Jakarta
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:52

Ingat! Begini Cara Membedakan Pilek Biasa, Influenza dan Virus Corona, Ini Ciri-cirinya
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:45

HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:39

6 Warga Riau Dipulangkan Hari Ini Pasca Karantina, DPRD Minta Masyarakat Tak Panik
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:25

Ibu Kota Baru Disebut Merusak Alam, Jokowi: Hutannya Juga Sudah Rusak
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:16

Pasca Karantina di Natuna, 6 Mahasiswa Riau Dipulangkan Melalui Badan Penghubung
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:11

Jalan Tuanku Tambusai Rohul Kembali Direndam Luapan Sungai Batang Lubuh
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:07

Jumlah Korban Meninggal Virus Corona Lebih dari 1.500 Orang
Sabtu, 15 Februari 2020 - 15:02

Peneliti UNRI Evaluasi Pengelolaan Drainase Perkotaan Pekanbaru
Sabtu, 15 Februari 2020 - 14:53

Tiga Proyek Wisata di Siak Ini Tak Kunjung Diresmikan, Ada Apa?
Sabtu, 15 Februari 2020 - 14:49

Gandeng Fuad Ahmad, Asri Auzar Nyatakan Keseriusan Maju Pilkada Rohil
Sabtu, 15 Februari 2020 - 14:44

Gangguan Pencernaan, Puan Pandan Wangi Mati di Pusat Latihan Gajah Minas
Sabtu, 15 Februari 2020 - 14:38

Peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih Menuju Kadur
Sabtu, 15 Februari 2020 - 14:14

Buntut Penggerebekan PSK di Padang, Andre Rosiade Diadukan ke Ombudsman
Jumat, 14 Februari 2020 - 14:38

Fatwa Haram Soal Valentine dan Kasih Sayang dalam Islam
Jumat, 14 Februari 2020 - 14:17

Honda Jazz Baru Resmi Meluncur, Lebih Irit dari LCGC
Jumat, 14 Februari 2020 - 14:05

Efektif Turunkan Berat Badan, Ini Cara Tepat Konsumsi Buah
Jumat, 14 Februari 2020 - 14:00

Beragam Sejarah di Balik Perayaan Valentine Ternyata Menyedihkan
Jumat, 14 Februari 2020 - 13:52

Tim Jumat Barokah Polsek Kelayang Beri Bantuan ke Warga Kurang Mampu
Jumat, 14 Februari 2020 - 13:37

Soroti Kecelakaan Kerja Proyek Tol Pekanbaru-Dumai, Menaker: Perusahaan Wajib Terapkan K3
Jumat, 14 Februari 2020 - 13:30

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com