Home
Gubri Serahan Bantuan Keuangan Untuk Desa Se-Riau | Polres Inhu Tangkap Ribuan Bungkus Rokok Illegal | Sekda Siak TS Hamzah Lepas Peserta Serindit Boat Race di Hari Pertama | Datangi Gerindra Dan Demokrat, Mursini Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Bupati | Sebanyak 45 Tim Ikut Berlaga di Iven Serindit Boat Race 2019 | Kadistan Inhu Panen Raya Padi di Desa Kelayang
Minggu, 17 November 2019
/ Nasional / 09:20:57 / Kartu Prakerja Jokowi Berpotensi Berantakan, Begini Bacaan Pengamat /
Kartu Prakerja Jokowi Berpotensi Berantakan, Begini Bacaan Pengamat
Selasa, 20 Agustus 2019 - 09:20:57 WIB

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 nanti dinilai terlalu cepat dan terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja sangat terlalu dini jika dilakukan pada 2020. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja.

"Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucap Tauhid Ahmad di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan kementerian lainnya, wabilkhusus kementerian pendidikan dan perindustrian agar masyarakat penerima program kartu prakerja dapat pembekalan pendidikan khusu dan pelatihan industrial agar dapat menjadi SDM terampil siap kerja kembali.

"Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu yang belum selesai," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan database penerima kartu prakerja supaya tidak menjadi permasalahan ketika kartu tersebut telah diluncurkan.

"Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus mulai bertahap menyelesaikan beberapa kekurangan sebelum resmi menerbitkan kartu prakerja. Tahapnya yakni melakukan ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat pemerintah.

"Terlalu dini menurut saya, bertahap boleh di 2020 tapi paling tidak pendataan ini harus dilakukan lebih dahulu. Verifikasi, ujicoba di sekian kota baru bisa meluas, tapi kalau belum ada ujicoba kartu prakerja, datanya belum dikonfirmasi, divalidasi, langsung meluas seluruh Indonesia ya menurut saya akan jadi berantakan nanti," pungkasnya. [RMOL]

   
 
Marwan Batubara: Ahok Lebih Pantas Ditahan Ketimbang Diberi Jabatan
Kamis, 14 November 2019 - 14:17

Baznas Inhu Distribusikan Zakat Ekonomi Produktif di Rakitkulim
Kamis, 14 November 2019 - 14:16

PA 212 Ancam Gelar Aksi Tolak Ahok, Hensat: Pemerintah Memang Harus Hati-Hati
Kamis, 14 November 2019 - 14:15

Sekda Hamzah Ajak Masyarakat Siak Jadikan Maulid Nabi Momentum Peningkatan Imtaq
Kamis, 14 November 2019 - 14:13

Pasca Mom Medan, Polres Inhu Tingkatkan Pengamanan
Kamis, 14 November 2019 - 14:11

Sekda Hamzah Ajak Masyarakat Siak Jadikan Maulid Nabi Momentum Peningkatan Imtaq
Kamis, 14 November 2019 - 14:10

Polres Inhu Kembali Bekuk Pelaku Narkoba
Kamis, 14 November 2019 - 14:08

Ahokers Kembali Arogan Jika Ahok Jadi Bos BUMN
Kamis, 14 November 2019 - 08:47

Protes Ahok Masuk BUMN, PA 212: Akan Ada Gelombang Penolakan Besar
Kamis, 14 November 2019 - 08:40

Kecamatan Rakitkulim Gelar Sosialisasi Karhutla
Kamis, 14 November 2019 - 08:32

Tokoh Muda Kuansing di Pekanbaru Apresiasi Berdirinya BMKSB
Kamis, 14 November 2019 - 08:27

Warga Dumai Protes Pemberlakuan Satu Arah di Jalan Pangeran Hidayat
Kamis, 14 November 2019 - 08:19

Alfedri Undang Pengusaha Berinvestasi di KITB
Kamis, 14 November 2019 - 08:02

Sekda Siak Hadiri Pengukuhan FKPMR Riau.
Kamis, 14 November 2019 - 07:57

Jalin Silaturrahmi, Klub Mobil BaverRiau Turing ke Lembah Harau
Kamis, 14 November 2019 - 07:55

Bangkitkan Semangat Berinovasi Untuk Menjadi Pahlawan Masa Kini
Kamis, 14 November 2019 - 07:52

Hampir 4 Bulan, Pelaku Curanmor Baru Tertangkap Polisi
Kamis, 14 November 2019 - 07:49

Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kuansing Buka Pendaftaran Panwascam
Rabu, 13 November 2019 - 19:58

Spesialis Pembobol Rumah Dibekuk Polisi
Rabu, 13 November 2019 - 14:12

Rumah Tempat Transaksi Narkoba Digrebek Polisi, Dua Tersangka Diringkus
Rabu, 13 November 2019 - 14:10

Hamili Anak Sendiri, Ayah Bejat ini Ditangkap
Rabu, 13 November 2019 - 14:08

Maruf Amin Sebut Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 230 Triliun
Rabu, 13 November 2019 - 14:06

SK Sekdaprov Riau Definitif Belum Keluar, BKD Ajukan Ahmad Syah Sebagai Plh
Rabu, 13 November 2019 - 13:11

Hari Ini Hujan akan Guyur Sebagian Riau
Rabu, 13 November 2019 - 13:09

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com