Home
KPK Periksa Kadis dan Mantan Kadis LHK Riau terkait Suap Alih Fungsi Hutan | Riset: Orang Indonesia Lebih Religius Dibandingkan Negara Lain | WHO Sebut Dampak Pandemi Virus Corona Bakal Sampai Puluhan Tahun | Polres Inhu Akhirnya Berhasil Ringkus Pembunuh Gajah Di Kelayang | 16 Warga Riau Terkonfirmasi Positif COVID-19 Jalani Isolasi Mandiri, Begini Syaratnya | BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Riau
Selasa, 04 08 2020
/ Nasional / 09:20:57 / Kartu Prakerja Jokowi Berpotensi Berantakan, Begini Bacaan Pengamat /
Kartu Prakerja Jokowi Berpotensi Berantakan, Begini Bacaan Pengamat
Selasa, 20 Agustus 2019 - 09:20:57 WIB

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 nanti dinilai terlalu cepat dan terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja sangat terlalu dini jika dilakukan pada 2020. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja.

"Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucap Tauhid Ahmad di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan kementerian lainnya, wabilkhusus kementerian pendidikan dan perindustrian agar masyarakat penerima program kartu prakerja dapat pembekalan pendidikan khusu dan pelatihan industrial agar dapat menjadi SDM terampil siap kerja kembali.

"Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu yang belum selesai," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan database penerima kartu prakerja supaya tidak menjadi permasalahan ketika kartu tersebut telah diluncurkan.

"Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus mulai bertahap menyelesaikan beberapa kekurangan sebelum resmi menerbitkan kartu prakerja. Tahapnya yakni melakukan ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat pemerintah.

"Terlalu dini menurut saya, bertahap boleh di 2020 tapi paling tidak pendataan ini harus dilakukan lebih dahulu. Verifikasi, ujicoba di sekian kota baru bisa meluas, tapi kalau belum ada ujicoba kartu prakerja, datanya belum dikonfirmasi, divalidasi, langsung meluas seluruh Indonesia ya menurut saya akan jadi berantakan nanti," pungkasnya. [RMOL]


   
 
Seorang Tetangga Cekcok Sampai Tega Guyur Nenek, Bikin Geram Netizen
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:10

Ahli Nutrisi: Daging Kambing Picu Darah Tinggi Hanya Mitos
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:00

Keluar Rumah tanpa Masker di Pekanbaru, Siap-siap Kena Denda Rp250 Ribu
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:55

Ada Warga Diduga Terpapar COVID-19, Salat Id di Tampan Pekanbaru Dibatalkan Mendadak
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:51

Gubri Syamsuar: HUT Provinsi Riau Ke-63 Digelar Sederhana
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:45

Resmi, Piala AFF 2020 Diundur Hingga 2021
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:40

Begini Cara Mahasiswa Arsitektur Unilak Tetap Kreatif di Masa Pandemi
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:32

Ini Keuntungan Terbesar Valentino Rossi Jika Gabung Petronas Yamaha
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:27

Idul Adha Ditengah Pandemi, Pemkab - Kemenag Keluarkan Tuntunan Pelaksanaan Untuk Masyarakat
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:14

Ketua Komisi II DPRD Siak Himbau Masyarakat Tetap Patuhi Anjuran Protokol Kesehatan
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:08

Harga TBS Sawit Riau Naik Lagi
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:57

19 Pasien COVID-19 di Siak Sembuh, 35 Masih Dirawat
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:51

Salah Satu Pejabat Positif Covid-19 ,DPRD Riau Minta Kantor Pusat Bank Riau Kepri Ditutup Hingga Ste
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:44

Kejari Pelalawan Terima UP Rp 500 Juta dari Terpidana Korupsi Lahan Perkantoran Bhakti Praja
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:42

BUMD Riau Alami Kerugian Miliaran Rupiah
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:35

LAMR Usulkan Nama Tol dan Ruasnya di Riau
Rabu, 29 Juli 2020 - 20:23

Sekelompok Pemukim Israel Berusaha Bakar Masjid di Ramallah
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:52

Pj Sekda Siak Jamaludin, Ikuti Sosialisasi Perpres No.64 Th.2020 Dan Regulasi Kebijakan Turunan
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:45

Hand Sanitizer Ternyata Cuma Beri Perlindungan 2 Menit dari Virus
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:33

Cari Info Bunga KPR Murah Kini Bisa Lewat Google
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:29

Pasien Positif Covid-19 di Siak Meninggal
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:09

Sholat Idul Adha, Suhu Badan Jemaah Mesjid An-Nur Wajib Diperiksa
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:04

Batin Adat Desa Talang Perigi: Tak Benar Kami Akan Unjuk Rasa Ke Kantor Bupati Inhu
Selasa, 28 Juli 2020 - 05:58

Pelajar Di Kelayang Ditemukan Tewas Gantung Diri Dirumahnya
Selasa, 28 Juli 2020 - 05:54

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com