Home
Dinkes Riau Gelar Pelatihan Pembuatan Masker Penyaring Udara | Hujan Buatan Mulai Turun di Riau | Sejak Januari, 8.108,93 Hektar Lahan di Riau Terbakar | Akibat Kondisi Kabut Asap Tebal, Etape III Tour de Siak Dibatalkan | Selain ISPA, Asap Karhutla Bisa Bisa Bikin Infeksi Paru | Bingung Cari Onderdi Motor Antik? Ada Nih Solusinya
Minggu, 22 09 2019
/ Metropolitan / 09:26:57 / IKAPI Minta Pemprov Riau Revisi Perda 5/2018 dan Pergub 45/2018 /
Sebut MKA LAM Riau Monopoli Mulok BMR
IKAPI Minta Pemprov Riau Revisi Perda 5/2018 dan Pergub 45/2018
Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:26:57 WIB

PEKANBARU - Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Riau meminta Pemprov Riau mengambil sikap tegas terkait penerapan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau (BMR) yang dinilainya tidak mengacu kepada Undang Undang dan peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Ketua IKAPI Riau, Fadillah Om. Menurutnya hal ini harus segera disikapi demi kemajuan pendidikan dan budaya Melayu di Riau.

Ia menilai Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau memanfaatkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 sebagai pegangan dan tempat berlindung. Sehingga terjadi monopoli dalam penerapan mata pelajaran muatan lokal tersebut.

"IKAPI Riau sangat tidak setuju seluruh konsep dan draf yang disusun oleh MKA LAM Riau tersebut. Karena yang menyusun dan membuatnya bukan Tim LAM Riau, tetapi disusun oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh pengurus MKA LAM Riau," tegasnya.

"Saya juga termasuk dalam kepengurusan LAM Riau bidang penerapan dan pelestarian budaya. Dan masalah ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman dan orang yang mengerti mengenai pendidikan terutama tentang pelaksanaan pengajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau. Dan tidak ada satupun mereka membenarkan MKA LAM Riau yang menyusun Kurikulum Mulok, menetapkan bukunya, apalagi melaksanakan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau," tambahnya.

Ia menilai bahwa MKA LAM Riau sudah keliru. Sebab yang seharusnya mengkonsep dan mengusulkan segala yang berhubungan dengan Materi Muatan Lokal Budaya Melayu ke Dinas Pendidikan baik provinsi maupan kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau. Karena di situlah terdapat Bidang yang berkenaan dengan Budaya Melayu yaitu Bidang Pengkajian dan Pengembangan Budaya Melayu serta bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Melayu, bukan MKA LAM Riau.

Karena itu, ia meminta Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Riau dengan mengikutsertakan LAM Riau dan LAM Kabupaten/Kota se-Riau, untuk duduk bersama. Termasuk juga organisasi yang berhubungan dengan pendidikan, seperti Dewan Pendidikan provinsi dan Kabupaten, PGRI dan IKAPI.

"Sehingga pelaksanaan penyusunan kurikulum Muatan Lokal benar-benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Selain itu perlu juga dilakukan seminar tentang mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Relayu Riau sebagai wadah untuk menerima masukan. Tentunya dengan nara sumber yang berkompeten tentang muatan lokal Budaya Melayu Riau, bukan keilmuannya tentang budaya tapi yang paham dengan penerapan Mulok Budaya Melayu Riau. Dan IKAPI termasuk salah satu yang mempunyai kompetensi tentang penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan tentang perbukuan.

Selain itu, IKAPI juga meminta agar Pemprov Riau merevisi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 dengan menetapkan yang menyelenggarakan dan melaksanakan mata pelajaran Muatan LokaL Budaya Melayu Riau semata-mata Dinas Pendidikan.

Masih mengenai Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 tahun 2018, menurutnya perlu direvisi Bab IV tentang Kurikulum Mulok BMR pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) LAM Riau diganti dengan Organisasi kemasyarakaran yang berhubungan dengan Budaya Melayu Riau.

Kemudian Bab VI tentang Buku Mulok BMR pada pasal (4) pasal juga mesti direvisi. Karena bab dan pasal ini menjadi pegangan MKA LAM Riau mengambil alih penyusunan kurikulum dan menetapan satu penerbit sebagai pelaksanaan dan penerapan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, sehingga terjadi memonopoli.

"Jika MKA LAM Riau tetap memaksakan kehendaknya atau Pemerintah Provinsi tetap memakai dan menerima kurikulum yang disusun MKA LAM Riau, IKAPI Riau akan meneruskan permasalahan ini ke tingkat lebih tinggi lagi. Sesuai dengan Istilah Adat, berjenjang naik bertangga turun, yaitu membawa masalah Perda dan Pergub ini ke Menteri Dalam Dalam Negeri, Menkumham, dan Badan Puskur," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sudah menyatakan akan menanggapi serius pernyataan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Riau soal penerapan Mulok Budaya Melayu Riau.

Sekretaris Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Gusmarhadi kepada CAKAPLAH.com mengatakan, Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau itu diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan, diikuti petunjuk teknisnya melalui Pergub.

"Harap diingat bahwa LAM Riau itu satu kesatuan. Dalam hal keputusan dari suatu kebijakan, tidak ada yang namanya Keputusan MKA atau Keputusan DPH. Nah, secara kelembagaan, LAM Riau, baik MKA maupun DPH, tidak berbisnis buku Mulok dan buku-buku lain, sebagaimana tuduhan yang tersirat dalam pernyataan IKAPI. Jadi, pernyataan yang mengaitkan MKA LAM Riau dengan segala bentuk bisnis buku adalah tidak berdasar," tegasnya, Jumat (16/8/2029). (CAKAPLAH)

   
 
Dampak Kabut Asap Riau, Sejumlah Bandara Di Sumut Ditutup Sementara
Jumat, 20 September 2019 - 10:22

BMKG Deteksi 1.362 Hotspot di Sumatera, 151 di Riau
Jumat, 20 September 2019 - 10:16

Cuaca Hari Ini Cerah Berawan, Jarak Pandang Menurun
Jumat, 20 September 2019 - 10:15

Di Mana Nabi Adam Dimakamkan?
Jumat, 20 September 2019 - 08:57

Karhutla Riau Telan Kerugian Rp50 triliun
Jumat, 20 September 2019 - 08:32

Bunda Literasi Ajak Budayakan Membaca Untuk Masyarakat Siak Yang Cerdas
Jumat, 20 September 2019 - 08:22

Karlahut Tanjung Beludu Kelayang Capai 20 Hektar
Jumat, 20 September 2019 - 08:15

Dua Mobil Dinas yang Dikuasai Oknum Mantan Anggota DPRD Pekanbaru Berada di Luar Riau
Jumat, 20 September 2019 - 08:13

WWF Sebut Para Cukong Biayai Pembakaran Hutan
Jumat, 20 September 2019 - 08:09

IWO dan Laskar Macan Asia Inhu Bagikan Masker di Airmolek
Jumat, 20 September 2019 - 07:57

Soal Tokoh Partai, Cuma PKS Yang Bisa Saingi Golkar
Jumat, 20 September 2019 - 07:31

ICMI: Keliru Kalau Kemenag Hapus Materi Sejarah Perang Rasulullah
Jumat, 20 September 2019 - 07:19

Bayi Bermata Satu dan Tanpa Hidung Lahir di Kampong Tumang Kecamatan Siak
Jumat, 20 September 2019 - 00:06

Pembalap Malaysia Nur Amirull Fakhruddin Marzuki Ungguli Pembalap Lainnya di Etape I TdS 2019
Kamis, 19 September 2019 - 23:55

Udara Pekanbaru Sentuh Level Berbahaya, Bau Menyengat Menusuk Hidung
Kamis, 19 September 2019 - 14:44

Bayi Meninggal Diduga Karena Kabut Asap, Diskes Riau Lakukan Investigasi
Kamis, 19 September 2019 - 14:37

BMKG Rilis Peringatan Dini Karhutla
Kamis, 19 September 2019 - 14:12

Warga Diminta Waspada Lima Penyakit Dampak Kabut Asap
Kamis, 19 September 2019 - 14:02

Patroli ke Desa, Camat Rakitkulim Ingatkan Warga Tidak Membakar Lahan
Kamis, 19 September 2019 - 13:40

Waspada Ban Benjol, Bisa Jadi Sumber Petaka
Kamis, 19 September 2019 - 10:23

Ketiban Durian Runtuh, Pria Ini Temukan Bongkahan Emas Seberat 2 Kg
Kamis, 19 September 2019 - 10:17

Asap Karhutla Membuat Anak-Anak Semakin Menderita
Kamis, 19 September 2019 - 10:00

Pemerintah Upayakan Sawit Indonesia Gantikan Minyak Kedelai
Kamis, 19 September 2019 - 09:56

BNPB: Hujan Buatan Diintensifkan di Sumatra dan Kalimantan
Kamis, 19 September 2019 - 09:51

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com