JAKARTA - Gelombang penolakan ribuan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir harus direspons serius oleh pemerintah dan DPR. Suara penolakan mereka bisa dikatakan representasi dari berbagai kalangan masyarakt yang mulai resah karena akhir-akhir ini pemerintah abai terhadap masukan masyarakat.

Direktur HICON Law & Policy Strategic, Hifdzil Alim menyebutkan, jangan sampai pemerintah Jokowi bersama DPR melanjutkan blunder pembuatan undang-undang. Jika diteruskan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap Jokowi dan institusi DPR akan menghilang.
 
"Pemerintah dan DPR harus buka telinga menerima masukan dari masyarakat. jangan sampai blunder pembentukan undang-undang ini berlanjut. Ini akan melahirkan distrust masyarakat ke pemerintah dan DPR," kata Hifdzil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/9).

Lebih lanjut Hifdzil memprediksi, bisa saja gelombang penolakan mahasiswa terus meluas. Sejauh ini, Pemerintah dan DPR terkesan kurang serius memnerima segala kritik dari masyarakat.

Ia mencontohkan cepatnya pengesahan revisi UU KPK, RUU KUHP dan penyelesaian undang-undang lainnya sangat nampak mengabaikan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

"Gerakan mahasiswa seperti 1998 bisa saja terjadi. jika mahasiswa sudah marah, terlambat sudah," tandasnya.

Hifdzil menyebutkan pemerintahan Jokowi dan DPR masih memiliki waktu untuk segera menghentikan pembahasan Undang undang tanpa mendengar masukan publik.

"Pemerintah dan DPR masih punya cukup waktu untuk menghentikan akrobat legislasi ini," pungkasnya. [RMOL]