PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau terpilih Asri Auzar dengan lantang menyebutkan, APBD tahun 2020 sudah dilakukan pembahasan sebagian sebelumnya oleh anggota Dewan yang lama periode 2014-2019.  Pembahasan sudah masuk pendapatan dan lainnya.

"Banggar dan TAPD anggota dewan sebelumnya sudah lakukan pembahasan APBD 2020. Pendapatan pada pembahasan waktu itu kakau tidak salah saya sebesar sekitar Rp 9,4 triliun diluar DAK sebesar sekitar Rp 2 miliar.  Kakau masuk DAK, APBD 2020 bisa mencapai sekitar Rp 11 triliun," sebutnya, Jumat (04/10) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sementara itu saat disinggung pembahasan saat ini belum lagi dilanjutkan oleh anggota dewan 2019-2024 sementara waktu pengesahan sesuai aturan tidak lebih dari dua bulan lagi hingga akhir November 2019, politisi Demokrat ini kembali menjelaskan, masih ada waktu untuk pembahasan.

"In Syaa Allah, Senin (07/10) ini Pinpinan Dewan defenitif dilantik. Kemudian akan kangsung bentuk AKD dan langsung bekerja. Waktu yang tersisa sekitar,1,5 bukan akan selesai pembahasan dan disahkan. Kita optimis pembahasan akan tepat waktunya," katanya lagi dengan berkeyakinan.

Sebagaimana yang dimaklumi, mengenai sanksi keterlambatan pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD, dimana Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Riau tidak gajian selama enam bulan. Begitu juga terhadap 65 orang Anggota DPRD Riau 2019-2024. (MCR)