Home
Ketika Pendiri Facebook Memuji Karya Ibnu Khaldun | Gerindra Merapat, Relawan Jokowi Gelisah | Cerita Mike Tyson saat Berusia 12 Tahun Bikin KO Orang Dewasa | Pengamat: Tiga Faktor Ini Penyebab Seleksi 4 Jabatan BRK Kurang Diminati | Dibangun Rp1,3 Triliun, DPRD Riau Kritik Ketidakmampuan Daerah Kelola Stadion Utama | Terbaik, Siak Raih Penghargaan Bidang Irigasi dari Kemen PUPR
Selasa, 22 Oktober 2019
/ Nasional / 11:46:03 / Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Pengamat: Rakyat Dipertontonkan Dagelan Politik /
Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Pengamat: Rakyat Dipertontonkan Dagelan Politik
Senin, 07 Oktober 2019 - 11:46:03 WIB

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat merevolusi aparat penegak hukum agar berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk para buzzer Jokowi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, saat ini buzzer istana maupun buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial.

Apalagi, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando.

Hal tersebut kata Samuel tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Samuel, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara ilegal.

"Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!," ucap Samuel F Silaen, Senin (7/10).

Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.

Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.

"Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II," tegasnya.

Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.

"Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia," katanya.

"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tandasnya. [Rmol]

   
 
Soal LAMR Mau Kelola Blok Rokan, Ini Kata Pemprov Riau
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:22

DPRD Riau Minta Seleksi 4 Pejabat BRK Transparan
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:10

Dua Lagu Penyanyi Asal Pekanbaru Jadi Soundtrack Film Ajari Aku Islam
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:59

Gagasan Baru Di Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Sulit Jika Masih Ada Luhut Panjaitan
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:56

Sehari Jelang Pelantikan, PB HMI Keluarkan 9 Maklumat Untuk Presiden Jokowi
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:55

Refrizal: Pengamanan Berlebihan, Bukannya Bapak Presiden Pilihan Mayoritas Rakyat?
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:54

Jokowi Harus Pilih Menteri Ekonomi Yang Bisa Jadi Teman Diskusi Seperti Rizal Ramli
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:52

Efektif Berantas Karhutla, Gubernur Riau Minati Inovasi Milik Polda
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 13:09

Harga TBS Kelapa Sawit Pekan Ini Naik Rp26,27 per Kg
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 13:04

Riau Akan Dibanjiri Kunjungan Yang Berpotensi Investasi
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 12:54

Islamnya Bos Raksasa Espedisi JNE dan Mimpi di Jabal Rahmah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 10:03

Pengamat: Kapasitas Rizal Ramli Untuk Jadi Menteri Ekonomi Tak Perlu Diragukan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:57

Ini Calon Rektor Universitas Lancang Kuning 2019-2023
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:11

Men-LHK RI Tanggapi Positif Manfaat Budidaya Kayu Gerunggang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:08

Bulog Riau Tambah Pasokan Beras Antisipasi Kenaikan Harga
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:41

DPRD Riau tak Setuju LAMR Kelola Blok Rokan, Ini Alasannya
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:39

Buruh Minta UMP 2020 Naik 20%, Pengusaha: Tidak Realistis!
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:30

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:27

Bedah RUU KUHP FJPI dan UIR, Hak Perempuan Terlindungi
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:22

PWI Riau Serahkan Dana Sumbangan ke Anggota PWI Pelalawan Korban Kebakaran
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:04

Acara Dibatalkan, UAS: Kalau Saya Marah Sekali, Umat Marah Tiga Kali
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:23

BEM SI Kembali Aksi, Jalan Menuju Istana Merdeka Ditutup
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:04

LAMR Berharap UAS Tetap Mengajar Sebagai Dosen Luar Biasa
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:56

Jaksa Agung Resmikan Gedung Kejati Riau
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:52

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com