Home
Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi | BBKSDA Riau Evakuasi Dua Ekor Beruang Madu dari TWA Dumai | Ibu Pencuri Sawit di Rokan Hulu Diputus Masa Percobaan | Penerapan New Normal, Kadiskes Bengkalis Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Masker | Terima Rapor, Orangtua Wajib Datang Dengarkan Paparan New Normal | Lantik 104 Kepala Sekolah, Ini Pesan-pesan Bupati Kampar
Jum'at, 05 Juni 2020
/ Nasional / 11:46:03 / Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Pengamat: Rakyat Dipertontonkan Dagelan Politik /
Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Pengamat: Rakyat Dipertontonkan Dagelan Politik
Senin, 07 Oktober 2019 - 11:46:03 WIB

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat merevolusi aparat penegak hukum agar berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk para buzzer Jokowi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, saat ini buzzer istana maupun buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial.

Apalagi, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando.

Hal tersebut kata Samuel tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Samuel, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara ilegal.

"Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!," ucap Samuel F Silaen, Senin (7/10).

Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.

Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.

"Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II," tegasnya.

Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.

"Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia," katanya.

"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tandasnya. [Rmol]

   
 
Trump Salahkan China atas Pembunuhan Massal Virus Corona
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41

Terima Bantuan dari Pemrov Riau, Pemkab Siak akan Salurkan BLT kepada 16,800 KK
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:33

PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39

Protes Keras, Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan AS dan Israel
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:24

Sudah Seminggu, Pekanbaru Nihil Kasus Baru Positif Covid-19
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:19

Kampar Hanya Kebagian Rp6,2 Miliar Atasi COVID-19, DPRD Riau Sebut Pemprov tak Adil
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:01

Enam Daerah PSBB di Riau Dapat Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Miliar, Begini Penjelasannya
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:45

3.150 Karyawan di Riau Kena PHK dan Dirumahkan, Dapat Sembako dari Pemda
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:39

Pemburu Semakin Leluasa Manfaatkan Wabah COVID-19, Begini Penjelasan Forum HarimauKita
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:30

Habieb Bahar Bin Smith Akan Jalani Sisa Hukuman Hingga November 2021
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59

Telepon Raja Salman, Jokowi Tunggu Nasib Haji Hingga 1 Juni
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:50

Laporkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan, Penjabat Sekda Vicon dengan Gubri
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:37

PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29

AS Pilih Ilmuwan Muslim Untuk Pimpin Program Penemuan Vaksin Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:18

Diskon Tagihan Listrik Diperpanjang Jadi 6 Bulan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:11

Kenapa Mal Boleh Buka Sementara Warga Diminta Salat di Rumah? Ini Penjelasan Pemko Pekanbaru
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:07

Tiga Bus Mengangkut Pemudik dari Pekanbaru ke Lampung "Terjaring" Petugas Pos PSBB Pelalawan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:01

H-5 Idul Fitri, Jalan di Kota Pekanbaru Mulai Padat Lagi
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:57

Sejumlah Kegiatan Dilelang, Tak Semua APBD Riau Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:53

110 Penulis Satupena Ikut Menulis Buku "Kemanusiaan pada Masa Corona"
Senin, 18 Mei 2020 - 17:27

Bersama Bupati Kampar, Gubernur Riau Serahkan Bantuan APD kepada RSUD Bangkinang
Senin, 18 Mei 2020 - 17:18

Bupati Siak Ingatkan Camat dan Penghulu Lakukan Sosialisasi Secara Intensif
Senin, 18 Mei 2020 - 17:06

Gubri Imbau Umat Muslim di Riau Patuhi Fatwa MUI, Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah
Senin, 18 Mei 2020 - 17:02

349 Karyawan di PHK dan 6.000 Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19
Senin, 18 Mei 2020 - 16:54

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com