Home
Periode 2019-2023, Doktor Junaidi Terpilih jadi Rektor Unilak | Banyak Rusak, Pengamat: Gubri Harus Selamatkan Stadion Utama Riau | Tolak Nadiem Jadi Menteri, Driver Ojol Mau Demo Besar-besaran | BMKG: Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Pada Malam Hari | Sudah 23 Orang "Mengincar" 4 Jabatan BRK, Ini Nama-namanya | Ketika Pendiri Facebook Memuji Karya Ibnu Khaldun
Selasa, 22 Oktober 2019
/ Nasional / 08:27:15 / Bawaslu Protes Larangan Napi Kasus Zina Ikut Pilkada /
Bawaslu Protes Larangan Napi Kasus Zina Ikut Pilkada
Selasa, 08 Oktober 2019 - 08:27:15 WIB

JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menolak aturan yang melarang narapidana kasus zina mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020 selama ukurannya tidak jelas.

Aturan itu tercantum dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah.

"Kalau parameternya tidak jelas, jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi," kata Bagja saat ditemui di kantor Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Bagja menyayangkan tak ada definisi jelas soal zina di dalam aturan tersebut seperti di KUHP. Di KUHP, kata Bagja, zina diatur sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya.

Hal ini berpotensi untuk disalahpahami oleh jajaran penyelenggara Pemilu di daerah. Ia khawatir pasal di PKPU ini nantinya bisa dibuat pelaporan hanya dengan dasar pengakuan seseorang.

Selain itu, ada potensi ketidakadilan. Sebab di bagian lain PKPU tersebut diatur mantan narapidana boleh mencalonkan diri, kecuali napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

"Kalau ada yang tobat bagaimana? Misalnya ada yang enggak mau mabok lagi, enggak mau zina lagi, itu bagaimana? Wong mantan narapidana saja bisa nyalon. Saya bilang ke teman-teman KPU, tolong buat parameter yang jelas," ujar dia.

Sebelumnya, KPU melarang orang yang pernah melakukan perbuatan tercela mencalonkan diri di Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 poin j angka 1 hingga 5 perbuatan tercela dirincikan sebagai judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, zina, dan perbuatan kesusilaan lainnya.

Dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan SKCK dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.

[Cnnindonesia.com]

   
 
54 TKI Bermasalah Dipulangkan ke Dumai
Senin, 21 Oktober 2019 - 08:02

Ekonom Minta Jokowi Rombak Total Menteri Ekonomi
Senin, 21 Oktober 2019 - 07:57

Kuota CPNS 2019, Jatah Pemprov Riau Hanya 279 Formasi
Senin, 21 Oktober 2019 - 07:51

Jokowi Bakal Pangkas Dua Pangkat Eselon, Jimly: Janganlah Terlalu Ekstrem
Senin, 21 Oktober 2019 - 07:48

Sudah Terkumpul Rp6,7 M PAD dari Pemutihan Pajak
Senin, 21 Oktober 2019 - 07:44

Soal LAMR Mau Kelola Blok Rokan, Ini Kata Pemprov Riau
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:22

DPRD Riau Minta Seleksi 4 Pejabat BRK Transparan
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:10

Dua Lagu Penyanyi Asal Pekanbaru Jadi Soundtrack Film Ajari Aku Islam
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:59

Gagasan Baru Di Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Sulit Jika Masih Ada Luhut Panjaitan
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:56

Sehari Jelang Pelantikan, PB HMI Keluarkan 9 Maklumat Untuk Presiden Jokowi
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:55

Refrizal: Pengamanan Berlebihan, Bukannya Bapak Presiden Pilihan Mayoritas Rakyat?
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:54

Jokowi Harus Pilih Menteri Ekonomi Yang Bisa Jadi Teman Diskusi Seperti Rizal Ramli
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 15:52

Efektif Berantas Karhutla, Gubernur Riau Minati Inovasi Milik Polda
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 13:09

Harga TBS Kelapa Sawit Pekan Ini Naik Rp26,27 per Kg
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 13:04

Riau Akan Dibanjiri Kunjungan Yang Berpotensi Investasi
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 12:54

Islamnya Bos Raksasa Espedisi JNE dan Mimpi di Jabal Rahmah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 10:03

Pengamat: Kapasitas Rizal Ramli Untuk Jadi Menteri Ekonomi Tak Perlu Diragukan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:57

Ini Calon Rektor Universitas Lancang Kuning 2019-2023
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:11

Men-LHK RI Tanggapi Positif Manfaat Budidaya Kayu Gerunggang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:08

Bulog Riau Tambah Pasokan Beras Antisipasi Kenaikan Harga
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:41

DPRD Riau tak Setuju LAMR Kelola Blok Rokan, Ini Alasannya
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:39

Buruh Minta UMP 2020 Naik 20%, Pengusaha: Tidak Realistis!
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:30

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:27

Bedah RUU KUHP FJPI dan UIR, Hak Perempuan Terlindungi
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:22

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com