Home
Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi | BBKSDA Riau Evakuasi Dua Ekor Beruang Madu dari TWA Dumai | Ibu Pencuri Sawit di Rokan Hulu Diputus Masa Percobaan | Penerapan New Normal, Kadiskes Bengkalis Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Masker | Terima Rapor, Orangtua Wajib Datang Dengarkan Paparan New Normal | Lantik 104 Kepala Sekolah, Ini Pesan-pesan Bupati Kampar
Jum'at, 05 Juni 2020
/ Nasional / 08:27:15 / Bawaslu Protes Larangan Napi Kasus Zina Ikut Pilkada /
Bawaslu Protes Larangan Napi Kasus Zina Ikut Pilkada
Selasa, 08 Oktober 2019 - 08:27:15 WIB

JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menolak aturan yang melarang narapidana kasus zina mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020 selama ukurannya tidak jelas.

Aturan itu tercantum dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah.

"Kalau parameternya tidak jelas, jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi," kata Bagja saat ditemui di kantor Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Bagja menyayangkan tak ada definisi jelas soal zina di dalam aturan tersebut seperti di KUHP. Di KUHP, kata Bagja, zina diatur sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya.

Hal ini berpotensi untuk disalahpahami oleh jajaran penyelenggara Pemilu di daerah. Ia khawatir pasal di PKPU ini nantinya bisa dibuat pelaporan hanya dengan dasar pengakuan seseorang.

Selain itu, ada potensi ketidakadilan. Sebab di bagian lain PKPU tersebut diatur mantan narapidana boleh mencalonkan diri, kecuali napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

"Kalau ada yang tobat bagaimana? Misalnya ada yang enggak mau mabok lagi, enggak mau zina lagi, itu bagaimana? Wong mantan narapidana saja bisa nyalon. Saya bilang ke teman-teman KPU, tolong buat parameter yang jelas," ujar dia.

Sebelumnya, KPU melarang orang yang pernah melakukan perbuatan tercela mencalonkan diri di Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 poin j angka 1 hingga 5 perbuatan tercela dirincikan sebagai judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, zina, dan perbuatan kesusilaan lainnya.

Dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan SKCK dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Trump Salahkan China atas Pembunuhan Massal Virus Corona
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41

Terima Bantuan dari Pemrov Riau, Pemkab Siak akan Salurkan BLT kepada 16,800 KK
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:33

PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39

Protes Keras, Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan AS dan Israel
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:24

Sudah Seminggu, Pekanbaru Nihil Kasus Baru Positif Covid-19
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:19

Kampar Hanya Kebagian Rp6,2 Miliar Atasi COVID-19, DPRD Riau Sebut Pemprov tak Adil
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:01

Enam Daerah PSBB di Riau Dapat Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Miliar, Begini Penjelasannya
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:45

3.150 Karyawan di Riau Kena PHK dan Dirumahkan, Dapat Sembako dari Pemda
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:39

Pemburu Semakin Leluasa Manfaatkan Wabah COVID-19, Begini Penjelasan Forum HarimauKita
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:30

Habieb Bahar Bin Smith Akan Jalani Sisa Hukuman Hingga November 2021
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59

Telepon Raja Salman, Jokowi Tunggu Nasib Haji Hingga 1 Juni
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:50

Laporkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan, Penjabat Sekda Vicon dengan Gubri
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:37

PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29

AS Pilih Ilmuwan Muslim Untuk Pimpin Program Penemuan Vaksin Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:18

Diskon Tagihan Listrik Diperpanjang Jadi 6 Bulan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:11

Kenapa Mal Boleh Buka Sementara Warga Diminta Salat di Rumah? Ini Penjelasan Pemko Pekanbaru
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:07

Tiga Bus Mengangkut Pemudik dari Pekanbaru ke Lampung "Terjaring" Petugas Pos PSBB Pelalawan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:01

H-5 Idul Fitri, Jalan di Kota Pekanbaru Mulai Padat Lagi
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:57

Sejumlah Kegiatan Dilelang, Tak Semua APBD Riau Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:53

110 Penulis Satupena Ikut Menulis Buku "Kemanusiaan pada Masa Corona"
Senin, 18 Mei 2020 - 17:27

Bersama Bupati Kampar, Gubernur Riau Serahkan Bantuan APD kepada RSUD Bangkinang
Senin, 18 Mei 2020 - 17:18

Bupati Siak Ingatkan Camat dan Penghulu Lakukan Sosialisasi Secara Intensif
Senin, 18 Mei 2020 - 17:06

Gubri Imbau Umat Muslim di Riau Patuhi Fatwa MUI, Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah
Senin, 18 Mei 2020 - 17:02

349 Karyawan di PHK dan 6.000 Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19
Senin, 18 Mei 2020 - 16:54

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com