PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) membentuk badan usaha milik adat (BUMA) untuk mengambil peluang dalam pengelolaan migas di Blok Rokan di Provinsi Riau, setelah kontrak PT Chevron Pacific Indonesia tidak diperpanjang di lapangan minyak terbesar Indonesia itu.

"Ini dimaksudkan agar cita-cita perjuangan pengelolaan Blok Rokan untuk kepentingan masyarakat adat maupun pendidikan dapat lebih terjamin. Apalagi sebagian besar lahan Blok Rokan itu adalah wilayah adat," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar dalam pernyataan pers kepada ANTARA di Pekanbaru, Jumat (11/10).

Kontrak pengelolaan Blok Rokan antara pemerintah dan PT Chevron akan berakhir tahun 2022, setelah perusahaan migas Amerika Serikat itu mengelolanya hampir 100 tahun. Selanjutnya, pemerintah Indonesia sudah menetapkan PT Pertamina untuk mengelola ladang tersebut.

Sejak keputusan kontrak Chevron tidak diperpanjang lagi di Blok Rokan, lanjutnya, LAMR berupaya agar daerah dilibatkan secara langsung.

Dengan berbagai pertimbangan, LAMR sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan AD/ART LAMR, membentuk badan usaha yang disebut badan usaha milik adat (BUMA).

Ia menegaskan keterlibatan LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan di luar hak saham "participating interest/PI" 10 persen untuk Pemprov Riau.

"Ada 39 persen bagian pengelolaan bisa diserahkan Pertamina kepada pihak luar termasuk badan usaha milik LAMR. Jadi LAMR tak campur PI 10 persen yang menjadi domain Pemprov," kata Datuk Seri Syahril.

Menurut dia, keikutsertaan LAMR dalam mengelola Blok Rokan mengikuti prosedur sebagaimana mustinya, dan segala ketentuan tentu diikuti dengan sebaik-baiknya.

"InshaAllah, LAMR siap dari berbagai segi baik dana, teknologi, sumber daya manusia, dan sosial," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan segera mengumpulkan elemen-elemen masyarakat untuk menerangkan perkembangan perjuangan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan oleh daerah. Selain itu, akan dijelaskan langkah berikutnya selain meminta saran yang sebaiknya dilakukan LAMR.

"Kami berharap, pertemuan itu sudah dapat dilaksanakan pertengahan pekan depan," kata.

Ia mengatakan tak kurang dari 20 elemen masyarakat menjadi bagian amat penting bagi perjuangan pengelolaan Blok Rokan oleh daerah, khususnya lagi oleh badan usaha yang dibentuk LAMR. (ANTARA)