SIAK - Rapat Paripurna yang digelar DPRD Siak dengan agenda mendengarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Ketua DPRD Siak, Azmi menyampaikan bahwa “ nota keuangan tersebut nantinya akan dibahas di tingkat komisi. Demikian juga nantinya akan disampaikan pandangan fraksi-fraksi”.
"Saat ini kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan pemerintah daerah nanti selanjutnya baru akan dibahas oleh komisi komisi dan Fraksi di DPRD, akan menyampaikan pandangannya juga nanti" terang Azmi, Senin 14 Oktober 2019.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Siak H. Azmi, SE didampingi dua Wakilnya Fairus, SAg dan Androy Ade Rianda SH, MH,Cla.
Pada kesempatan tersebut Bupati Siak Drs.H.Alfedri,MSi dalam pemaparannya terkait RAPBD Tahun anggaran 2020 menyampaikan bahwa, dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Siak tahun 2020 telah mempedomani peraturan menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020.
Selain itu, penyusunan RAPBD Kabupaten Siak Tahun 2020 juga berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah kita sepakati bersama.
"Berdasarkan ketentuan peraturan menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020, didasari pada prinsip-prinsip yang sudah disesuaikan dengan keperluan daerah,"tambah Bupati.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyampaikan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 yang tertuang pada nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2020.
Sedangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada impact dan pencapaian hasil (outcome) dari input yang digunakan.
Sasaran belanja daerah dipergunakan untuk urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjangan urusan.
Kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggara penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dan dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi dimaksud.
Besarnya anggaran belanja daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar 2 Triliun 52 miliar 536 juta rupiah lebih, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1 triliun 126 miliar 721 juta lebih, dan belanja langsung sebesar 925 miliar 815 juta Rupiah, sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat surplus anggaran sebesar 50 miliar rupiah.
Dengan rincian, belanja tidak langsung direncanakan sebesar 1 triliun 126 miliar 721 juta rupiah. diantaranya belanja pegawai direncanakan sebesar 743 miliar 459 juta Rupiah lebih, dan belanja tidak terduga rencananya sebesar 1 miliar rupiah.
Sementara itu terang Bupati bahwa belanja langsung dijaga sebesar 90 miliar berapa juta rupiah lebih terdiri dari atas belanja pegawai direncanakan sebesar 27 miliar 205 juta Rupiah, sedangkan belanja barang dan jasa dari jaringan sebesar 687 miliar 159 juta rupiah, untuk belanja modal jangan sebesar 211 miliar 450 juta Rupiah.
Pembiayaan daerah, dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 100 Milyar Rupiah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Siak menyadari bahwa penyampaian pengantar ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun kami harapkan dapat disempurnakan pada saat pembahasan nantinya. dan kepada semua kepala OPD diminta agar menelaah kembali yang telah disusun untuk menghindari terjadinya revisi dalam RKA.
"Disamping itu juga proaktif dan responsive dalam pembahasan, serta mempersiapkan data-data pendukung usulan program dan kegiatan sehingga proses pembahasan nantinya di bank agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga RAPBD tahun Anggaran 2020 dapat segera disahkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, demi kelangsungan pembangunan untuk berbagai sektor, agar tersaji dengan baik, "harap Alfedri. (R/J)
Komentar Anda :
