JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) akan dibubarkan tepat pada Sabtu (19/10). Meski demikian, Kepala KSP Moeldoko menyatakan bahwa pada periode kepemimpinan Jokowi, KSP akan mendapatkan tambahan tugas.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Politik dan Desiminasi informasi KSP, Beathor Suryadi mengaku heran dengan keputusan Moeldoko. Pasalnya, KSP dibubarkan sehari sebelum presiden dan wapres teprilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilakukan .

"Kenapa Pak Moeldoko terburu-buru membubarkan KSP, jika patuh pada Perpres ikuti aja jatuh temponya pada 20 oktober bersamaan dengan berakhirnya periode pertama Presiden Jokowi," kata Beathor dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10).

Menurut Beathor, prosesi pelantikan Jokowi membutuhkan personel KSP. Tujuannya, memantau dan mengkoordinasikan jika terjadi kemelut atau aksi demo yang luar biasa terhadap kelancaran pelantikan.

"Masuk info akan ada ribuan massa BEM hadir pada hari pelantikan itu juga ada ribuan massa relawan yang akan menyambut pelantikan JokoWi pada periode kedua," tandasnya.

Beathor menyimpulkan, keputusan Moeldoko membubarkan KSP tidak sesuai Perpres adalah aneh. Seharusnya KSP dibubarkan paska prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan mulus dan sukses.

"Menjadi Aneh ketika Kepala KSP membubarkan diri pada saat saat dibutuhkan. Pak Moeldoko harusnya membubarkan KSP pada hari Senin 21 Oktober. Berarti Pak Moel sebagai Kepala KSP tidak berperan di saat-saat genting," pungkasnya. [Rmol]