Home
Tak Ingin Siak Menjadi Penyumbang Positif Covid-19, Warga Disarankan Jangan Buat Hajatan | Bupati Siak Ingatkan Warga Jangan Keliru Pahami New Normal | Pemkab Siak Maksimalkan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Tempat Umum dan Wisata | Beresiko Tinggi, Pemkab Siak Berikan Jaminan Sosial Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 | Bupati Siak dan Istri Tanam Semangka dan Sayur, Dukung Ketahanan Pangan Masa Covid-19 | Positif Covid-19 di Riau Naik, Pemkab Siak Urungkan Rencana Belajar Secara Tatap Muka
Senin, 06 Juli 2020
/ Nasional / 09:52:08 / Wajib Sertifikasi Halal Dimulai: Termasuk Pedagang Kaki Lima /
Wajib Sertifikasi Halal Dimulai: Termasuk Pedagang Kaki Lima
Kamis, 17 Oktober 2019 - 09:52:08 WIB

JAKARTA - Tahapan wajib melakukan sertifikasi halal yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal resmi dimulai Kamis (17/10) hari ini. Sebanyak 11 kementerian/lembaga (K/L) bahkan telah menandatangani nota kesepakatan tentang penyelenggaraan sertifikasi halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/10).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan terlebih dahulu untuk produk makanan dan minuman. Pelaku usaha di sektor itu diberi waktu hingga 2024 untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.

Lukman menambahkan, proses sertifikasi halal terbagi ke dalam beberapa tahapan selama rentang waktu 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024. Pertama, kata Lukman, pelaku usaha di sektor makanan-minuman mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan.

Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan. "Selanjutnya, pelaku usaha memilih lembaga pemeriksa halal (LHP) untuk memeriksa produk-produk mereka," kata Lukman seusai menghadiri penandatanganan MoU oleh pimpinan 11 K/L, kemarin.

Ke-11 K/L tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Lukman melanjutkan, setelah LPH melakukan pemeriksaan, hasilnya diserahkan kepada MUI sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk. "Terakhir, setelah ada fatwa MUI, BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal. Itulah proses dari persoalan ini," ujar Lukman.

Sertifikat halal juga wajib dimiliki produk selain makanan dan minuman. Namun, prosesnya baru akan dimulai pada 2021 dengan tenggat waktu yang berbeda, mulai dari 7 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun. "Perbedaan rentang waktu ini bergantung pada kompleksitas produk masing-masing," ungkapnya.

Lukman memastikan tidak akan ada penegakan hukum selama penahapan kewajiban sertifikasi halal. BPJPH, kata dia, justru akan melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pembinaan dan sosialisasi diperlukan karena para pelaku usaha di Indonesia sangat banyak dan beragam. Lukman menegaskan, pemerintah bakal menggunakan cara persuasif kepada pelaku usaha untuk mendorong mereka menyertifikasi produknya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sertifikasi halal sangat penting. Menurut JK, sertifikasi halal tidak hanya untuk kepentingan suatu pemeluk agama tertentu, tetapi juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

"Bermanfaat bagi semua pihak apakah itu umat Islam atau non-Islam. Akan bermanfaat karena semuanya (produk) halal dan baik. Kalau halalnya tidak perlu, tayyiban-nya yang perlu karena baik," ujar JK. Ia pun berharap kementerian dan lembaga yang telah menandatangani nota kesepahaman dapat melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sekretaris BPJPH Lutfi Hamid mengatakan, produk makanan dan minuman baru akan diwajibkan bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Wajib sertifikasi halal ini meliputi produk makanan dan minuman yang dijual di kaki lima.

Ia mengatakan, BPJPH akan menggencarkan sosialisasi dan pembinaan wajib halal bagi pelaku usaha. Tujuannya agar pelaku usaha punya kesadaran untuk melakukan sertifikasi kehalalan produk.

Senada dengan yang disampaikan Lukman, Lutfi menegaskan, tidak akan ada sanksi bagi produk yang belum bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. "Sanksi baru akan dilaksanakan nanti setelah berakhirnya masa penahapan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Rahmat Hidayat menuturkan, perusahaan makanan dan minuman skala besar siap menjalani proses sertifikasi halal. Sebab, mereka sudah mengikuti proses tersebut sejak proses sertifikasi halal masih menjadi kewenangan LPPOM MUI. "Selama 30 tahun terakhir, sertifikasi halal itu sudah dilakukan, namun hanya oleh perusahaan besar dan menengah," ungkapnya.

Untuk kelas usaha kecil dan mikro, Rahmat mengakui, mereka belum memiliki kesiapan karena hampir semuanya belum memiliki sertifikat halal. Pedagang kaki lima, kata dia, sebetulnya bisa saja melakukan sertifikasi halal. "Masalahnya, apakah mereka akan lolos atau tidak? Nah, itu yang belum tahu," katanya.

Sebab, ungkap Rahmat, sebelum mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus memenuhi kaidah tayyib terlebih dulu, yang berarti produk sudah higienis dan menggunakan bahan-bahan yang aman hingga aman dikonsumsi. Bila tidak memenuhi kaidah tersebut, produk itu tidak mungkin mendapatkan sertifikat halal.

Menurut Rahmat, butuh sekitar 124 ribu auditor agar sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman berjalan mulus. Angka itu didapatkan dengan mengacu pada 1.300 hari kerja selama lima tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai 2024, proses sertifikasi halal yang memakan waktu setidaknya 62 hari, dan 1,6 juta pelaku usaha makanan dan minuman yang belum melakukan sertifikasi halal. n fauziah mursid/umar mukhtar, ed: satria kartika yudha

Tahapan Wajib Bersertifikat Halal

1. 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024: Produk makanan dan minuman.
2. Mulai 17 Oktober 2021: Produk lainnya, seperti obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan seperti pakaian yang menggunakan bahan berunsur hewani dalam proses.

[Republika]

Oleh karena itu, produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meski tak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka. "Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam PMA penyelengggaraan jaminan produk halal telah terlewati," ujar Lukman.

   
 
New Normal, Pemkab Siak Persiapkan Penerapan Physical Distancing di Lingkungan Sekolah
Sabtu, 20 Juni 2020 - 13:53

Bersempena Hari Bhayangkara ke-74 1 Juli 2020, Kapolres Siak Gelar Silaturahmi Bersama Insan Pers
Sabtu, 20 Juni 2020 - 13:41

Semua Objek Wisata di Siak Dibuka Kembali, Fauzi: Pengunjung Harus Terapkan Protokol Kesehatan
Jumat, 19 Juni 2020 - 20:12

Sekolah di Zona Hijau Riau Harus Penuhi Syarat Sebelum Buka
Kamis, 18 Juni 2020 - 20:09

DPRD Riau Ujicoba Tol, Jarak Tempuh Pekanbaru-Dumai Hanya 1 Jam 40 Menit
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:58

Pemkab Kampar Siap Rapid Test 18.000 Jiwa Warganya
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:48

Istana Siak Bakal Dibuka, Waktu dan Jumlah Pengunjung Masuk Dibatasi Serta Ikuti Protokol Kesehatan
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:40

3 Pasangan Bakal Cakada Kuansing Mencuat, Mulai Petahana, Wabup, Hingga Ketua DPRD
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:37

Penambahan Empat Kasus Positif Covid-19 di Pekanbaru, Tiga Merupakan Karyawan BUMN
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:30

Masyarakat Siak Wajib Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Kapolres Siak: Kita Harus Tetap Waspada
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:24

Launching Siak Menuju New Normal, Bupati Alfedri Himbau Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan
Rabu, 17 Juni 2020 - 17:31

Inikah Figur-figur yang Dipersiapkan PKS untuk Pilwako Pekanbaru?
Rabu, 17 Juni 2020 - 17:25

Irfani Nasheed, Grup Asal Riau Rilis Lagu Religi Romantis
Rabu, 17 Juni 2020 - 17:19

AMSI Perkuat Ekosistem Jurnalisme Digital yang Berkualitas
Rabu, 17 Juni 2020 - 17:13

Dinsos Siak Belum Sampaikan Jadwal Bantuan Sosial Tahap Kedua untuk Warga Terdampak Covid-19
Rabu, 17 Juni 2020 - 16:02

Jubir Covid-19 Riau Minta Posko di Perbatasan Provinsi Diperketat
Rabu, 17 Juni 2020 - 15:50

Ini Syarat PPDB Jalur Zonasi, Afirmasi, Hafiz Quran, Prestasi dan Perpindahan
Rabu, 17 Juni 2020 - 15:46

Masuk Bandara SSK II Penumpang Internasional Wajib Tunjukkan RT-PCR
Rabu, 17 Juni 2020 - 15:40

Konfirmasi Isu Jadi THL Harus Bayar Puluhan Juta, DPRD Panggil Dishub Pekanbaru
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:48

Harga TBS Kelapa Sawit Riau Terus Alami Kenaikan, Kini Capai Rp1.543,14 Perkilogram
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:44

Bung Azmi SE Yang juga Ketua DPRD Siak Nahkodai Perbakin Kab Siak
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:29

New Normal, Masuk Kecamatan Siak Wajib Masker dan Helm
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:27

Tujuh Warga Tasikmalaya Ditangkap karena Pembalakan Liar di Riau
Selasa, 16 Juni 2020 - 10:22

Dibuka Kembali, Pengunjung Agrowisata Sigaran Bungaraya Harus Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Selasa, 16 Juni 2020 - 10:15

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com