Home
Luruskan Soal Sertifikasi Majelis Taklim, Begini Kata Menag Fachrul Razi | Bukaan Pintu Waduk PLTA Koto Panjang Bakal Ditambah Jadi 120 cm | 37.265 Warga Pekanbaru Belum Rekam e-KTP | Ditemukan Jejak Harimau, BBKSDA Turunkan Tim | BPBD Riau Siapkan Alat Evakuasi Banjir di Titik-titik Rawan | Rancang Kalender Kegiatan 2020, PBSI Riau Gelar Mukerprov
Kamis, 12 Desember 2019
/ Nasional / 13:51:30 / Pemerintah Awasi Majelis Taklim Itu Berlebihan /
Pemerintah Awasi Majelis Taklim Itu Berlebihan
Senin, 02 Desember 2019 - 13:51:30 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ace Hasan TB Ace Hasan Syadzily menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tentang Majelis Taklim dalam pandangannya terlalu berlebihan dan bukan ranah negara. Mengingat, Majelis Taklim merupakan institusi informal dan non-formal yang tidak memerlukan pengaturan negara.

"Dalam pandangan saya terlalu berlebihan mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara. Majelis Taklim bukan institusi pendidikan formal," tegas Politikus Partai Golkar saat dihubungi Republika.co.id, melalui pesan singkat, Senin (2/12).

Menurut Ace, Majelis Taklim secara kelembagaan merupakan pranata sosial keagamaan yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.  Sehingga dengan demikian, kata Ace, tidak perlu ada pengaturan teknis dari Pemerintah. Ini merupakan ranah civil society Islam yang seharusnya diatur oleh masyarakat sendiri.

"Dalam PMA ini jelas disebutkan bahwa setiap Majelis Taklim harus mendaftarkan ke Kementerian Agama melalui KUA. Masa ibu-ibu berkumpul untuk mengaji harus daftar ke KUA?" tanya Ace dengan heran.

Selain itu, lanjut Ace, dalam PMA itu disebutkan setiap satu tahun sekali harus melaporkan kegiatannya ke Kementerian Agama. Ia mempertanyakan untuk apa Majelis Taklim harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama? Apa konsekuensinya kalau tidak mendaftar? Apakah Majelis Taklim akan dibubarkan Pemerintah?

"Ini lebih lucu lagi, untuk apa Majelis Taklim memberikan laporan ke Kementerian Agama?" keluhnya.

Selain itu, Ace menegaskan, tidak ada urgensinya jika Majelis Taklim mendaftarkan ke Kementerian Agama. Lebih dari itu, Majelis Taklim tidak memerlukan pengakuan (rekognisi) negara. Artinya tidak seperti, Pesantren yang memang memiliki peran pendidikan yang mengeluarkan ijazah dan kontribusi negara untuk peningkatan kualitasnya.

"Kemenag harus belajar kembali soal relasi antara negara dan civil society atau masyarakat dalam konteks membangun negara. Kami akan mengklarifikasi kepada Menteri Agama terkait dengan kebijakan ini dalam Rapat Kerja nanti," tutur legislator asal Banten tersebut. [Republika]

   
 
SBY: Infrastruktur Lebih Besar Dari Anggaran Sosial, Ini Tidak Adil
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:10

Babe Haikal: Kasus Gus Muwafiq Membesar Karena Santrinya Sibuk Cari Dalil Pembenaran
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:08

40 Rumah dan 80 KK Terdampak Banjir di Pelalawan
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:49

Pembangunan Pasar Induk Molor, PT Agung Rafa Bonai Minta Tambah Waktu Lagi
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:45

Gubri Tetapkan Januari 2020 Riau Siaga Darurat Karhutla
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:39

Duka Para Honorer, Sulit Jadi PNS Karena Hal Ini
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:31

Nadiem Makarim Rencanakan Hapus UN, Komisi X Jadwalkan Rapat Bersama
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:26

EMP Bentu Ltd Pasok Gas Riau 82 Juta Kaki Kubik Perhari
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:47

Barang Bukti Narkoba Mantan Polisi Dimusnahkan di Polres Inhu
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:42

Kevine' Pengusaha Milenial Ajak Generasimuda Siap Hadapi Perdagangan Global 2020
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:38

Pemkab Siak Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM,
Sekolah Bakal Digandeng Wariskan Nilai-nilai HAM Pada Generasi Masa Depan
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:23

Camat Rakitkulim Himbau Warganya Waspada Banjir
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:19

Ini 5 Negara Tujuan Ekspor Non migas Riau, Tiongkok Nomor Satu
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:14

Syukurlah, Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Kembali Naik
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:11

Tinggi Bukaan Pintu Pelimpah PLTA Koto Panjang Ditambah Jadi 100 Cm
Rabu, 11 Desember 2019 - 10:14

Kadis Kominfotik Bengkalis Tegaskan Kerjasama Publikasi Harus dengan Media Pers Bukan Medsos
Rabu, 11 Desember 2019 - 10:10

Jumlah Kopi yang Disarankan Diminum per Hari
Rabu, 11 Desember 2019 - 10:05

Perpindahan Materi Khilafah Dikritik
Rabu, 11 Desember 2019 - 10:01

Tiba Di Pengadilan Internasional, Aung San Suu Kyi Akan Disidang Terkait Genosida Muslim Rohingya
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:42

Curah Hujan Meningkat, Tiga Kabupaten di Riau Rawan Banjir
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:39

Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:37

Mahfud MD Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Saat Kerusuhan Papua
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:32

West Java International Coffee Festival 2019
Lahirkan Kerjasama Kawasan Edukasi dan Agrowisata Kopi dengan Investor Korea
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:23

Tim Revitalisasi Budaya Kabupaten Serdang Bedagai Kunker Ke Siak
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:15

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com