Home
Proyek Pengerjaan Jaringan Irigasi D.I. Kelayang, Inhu Diduga Dikerjakan Asal Jadi | Angka Positif Covid-19 di Pekanbaru Sudah Landai, Pemko Kembali Rancang Pergeseran Anggaran | Tagihan Listrik Masyarakat Membengkak, PLN Riau Sebut Tak Ada Kenaikan Tarif | Serikat Guru Tuntut Kemendikbud Perpanjang Belajar Dari Rumah Hingga Desember 2020 | Bupati Alfedri Salurkan 500 Paket Bantuan Pangan Olahan Ikan Dari KKP. | Forum RT-RW se-Kecamatan Pangkalan Kerinci Gelar Pertemuan dengan Dinas Sosial
Sabtu, 06 Juni 2020
/ Nasional / 13:51:30 / Pemerintah Awasi Majelis Taklim Itu Berlebihan /
Pemerintah Awasi Majelis Taklim Itu Berlebihan
Senin, 02 Desember 2019 - 13:51:30 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ace Hasan TB Ace Hasan Syadzily menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tentang Majelis Taklim dalam pandangannya terlalu berlebihan dan bukan ranah negara. Mengingat, Majelis Taklim merupakan institusi informal dan non-formal yang tidak memerlukan pengaturan negara.

"Dalam pandangan saya terlalu berlebihan mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara. Majelis Taklim bukan institusi pendidikan formal," tegas Politikus Partai Golkar saat dihubungi Republika.co.id, melalui pesan singkat, Senin (2/12).

Menurut Ace, Majelis Taklim secara kelembagaan merupakan pranata sosial keagamaan yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.  Sehingga dengan demikian, kata Ace, tidak perlu ada pengaturan teknis dari Pemerintah. Ini merupakan ranah civil society Islam yang seharusnya diatur oleh masyarakat sendiri.

"Dalam PMA ini jelas disebutkan bahwa setiap Majelis Taklim harus mendaftarkan ke Kementerian Agama melalui KUA. Masa ibu-ibu berkumpul untuk mengaji harus daftar ke KUA?" tanya Ace dengan heran.

Selain itu, lanjut Ace, dalam PMA itu disebutkan setiap satu tahun sekali harus melaporkan kegiatannya ke Kementerian Agama. Ia mempertanyakan untuk apa Majelis Taklim harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama? Apa konsekuensinya kalau tidak mendaftar? Apakah Majelis Taklim akan dibubarkan Pemerintah?

"Ini lebih lucu lagi, untuk apa Majelis Taklim memberikan laporan ke Kementerian Agama?" keluhnya.

Selain itu, Ace menegaskan, tidak ada urgensinya jika Majelis Taklim mendaftarkan ke Kementerian Agama. Lebih dari itu, Majelis Taklim tidak memerlukan pengakuan (rekognisi) negara. Artinya tidak seperti, Pesantren yang memang memiliki peran pendidikan yang mengeluarkan ijazah dan kontribusi negara untuk peningkatan kualitasnya.

"Kemenag harus belajar kembali soal relasi antara negara dan civil society atau masyarakat dalam konteks membangun negara. Kami akan mengklarifikasi kepada Menteri Agama terkait dengan kebijakan ini dalam Rapat Kerja nanti," tutur legislator asal Banten tersebut. [Republika]

   
 
Arab Saudi Kecam Israel akan Caplok Bagian Negara Palestina
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:12

Bangun Kilang Dumai, Pertamina Gandeng Perusahaan Korea
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:08

Wajik Alias Kalamai, Kuliner Melayu Khas Lebaran di Pelalawan yang Tak Lekang oleh Waktu
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:02

Dengan Pakai Masker 70 Persen Kemungkinan Terkena covid 19 Berkurang
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:55

Rohil dan Kuantan Singingi Daerah Bebas Dari Penularan Positif Covid-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:51

Sejumlah Jalan Pemprov di Rohul Banyak Rusak, Ini Tanggapan PUPR Riau
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:52

Trump Salahkan China atas Pembunuhan Massal Virus Corona
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41

Terima Bantuan dari Pemrov Riau, Pemkab Siak akan Salurkan BLT kepada 16,800 KK
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:33

PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39

Protes Keras, Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan AS dan Israel
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:24

Sudah Seminggu, Pekanbaru Nihil Kasus Baru Positif Covid-19
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:19

Kampar Hanya Kebagian Rp6,2 Miliar Atasi COVID-19, DPRD Riau Sebut Pemprov tak Adil
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:01

Enam Daerah PSBB di Riau Dapat Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Miliar, Begini Penjelasannya
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:45

3.150 Karyawan di Riau Kena PHK dan Dirumahkan, Dapat Sembako dari Pemda
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:39

Pemburu Semakin Leluasa Manfaatkan Wabah COVID-19, Begini Penjelasan Forum HarimauKita
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:30

Habieb Bahar Bin Smith Akan Jalani Sisa Hukuman Hingga November 2021
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59

Telepon Raja Salman, Jokowi Tunggu Nasib Haji Hingga 1 Juni
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:50

Laporkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan, Penjabat Sekda Vicon dengan Gubri
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:37

PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29

AS Pilih Ilmuwan Muslim Untuk Pimpin Program Penemuan Vaksin Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:18

Diskon Tagihan Listrik Diperpanjang Jadi 6 Bulan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:11

Kenapa Mal Boleh Buka Sementara Warga Diminta Salat di Rumah? Ini Penjelasan Pemko Pekanbaru
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:07

Tiga Bus Mengangkut Pemudik dari Pekanbaru ke Lampung "Terjaring" Petugas Pos PSBB Pelalawan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:01

H-5 Idul Fitri, Jalan di Kota Pekanbaru Mulai Padat Lagi
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:57

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com