PEKANBARU - Dua tersangka dugaan korupsi kredit pemberian modal kerja di Bank Riau Kepri (BRK) Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada PT Dona Warisman Bersaudara (DWB) dijebloskan ke tahanan.

Penahanan kedua tersangka Faizal Syamri yang merupakan mantan Pimpinan Cabang BRK Pangkalan Kerinci, dan mantan Direktur PT DWB, Zurman tersebut dilakukan setelah penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau melimpahkan berkas dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kota Pekanbaru, Rabu.

"Penyidik Pidsus menyerahkan tahap II, tersangka FS dan Z dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan.

Ia mengatakan keduanya ditahan di Rutan Klas II B Pekanbaru, Jalan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya.

Proses tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas dari jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti.

Untuk selanjutnya, ia mengatakan JPU menyiapkan dakwaan untuk keduanya. JPU nantinya berasal dari jaksa Kejati Riau dan Kejari Pelalawan, sesuai locus delicti atautempat terjadinya tindak pidana.

"Kami memprioritaskan pelimpahan perkara jenis secepat mungkin ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru," tuturnya.

Penyimpangan pemberian kredit yang berakhir macet oleh BRK Cabang Pangkalan Kerinci kepada PT DWB pada 2017 lalu. Hasil audit BPKP Riau, tindakan itu merugikan negara Rp1,2 miliar.

Dari kerugian itu, tersangka sudah mengembalikan sebesar Rp38 juta. "Pengembalian langsung melalui Bank Riau Kepri," ujar Muspidauan.

Dalam proses penyidikannya, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka Zurman yang tak lain adalah pihak yang menerima kucuran kredit dari BRK Pangkalan Kerinci.

Aset itu berupa sebidang tanah seluas 450 meter persegi dan bangunan rumah di atasnya, di Jalan Pepaya Gang Brimob Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan

Aset yang disita pada 13 September 2019 kemarin itu dilakukan berdasarkan izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan Nomor : 249/Pen.Pid/2019/PN.Plw tertanggal 9 September 2019. (ANTARA)