SELATPANJANG- Hasil pendataan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah anak bawah lima tahun (Balita) di daerah ini yang mengalami gizi buruk yang berkepanjangan dan akhirnya menyebabkan Stunting, berhasil dicatat sebanyak 1170 orang.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, drg. Ruswita, dalam laporannya saat acara Pertemuan Pencegahan dan Penurunan Stunting Lintas Sektor, Kamis (5 /12/2019).
"Dari hasil pendataan, saat ini sebanyak 1.170 Balita di Meranti menderita stunting atau 12 persen dari total Balita se- Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski secara angka tergolong cukup besar, namun jumlahnya masih dibawah rata-rata Nasional yang mencapai 30,8 persen," ujar Ruswita.
Jumlah stunting terbesar di Kepulauan Meranti tersebar di 24 Desa dari 103 Desa dan Kelurahan, diantaranya Desa Pelantai, Desa Sungai Tohor Barat dan lainnya, namun untuk jumlah tertinggi berada di Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan jumlah balita penderita mencapai 30 persen.
"Angka stunting di Kepulauan Meranti mencapai 12 persen masih jauh di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 30,8 persen, artinya masih diposisi aman, meski begitu masalah ini perlu ditangani dengan serius agar dapat ditekan dan tidak terjadi penambahan," kata Ruswita lagi.
Kadiskes Kepulauan Meranti ini mengungkapkan, masalah Stunting sudah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat untuk dituntaskan. Tak tanggung-tanggung, untuk penanganan masalah ini langsung dipimpin oleh Wakil Presiden RI.
Letak Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di kawasan perbatasan negara atau strategis Nasional, membuat daerah ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya sebagai salah satu lokasi prioritas penuntasan masalah stunting di Indonesia.
Untuk mendukung program pengentasan stunting di daerah ini, Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana miliaran rupiah yang akan dikucurkan di tahun 2020 mendatang. Dana itu dititipkan di beberapa OPD terkait, salah satunya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Untuk di Dinas Kesehatan pada tahun 2020 nanti, kita diberikan dana sebesar 1,5 Miliar rupiah, belum lagi di OPD terkait lainnya," ungkap Kadiskes Kepulauan Meranti, drg. Ruswita.
Upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti untuk menuntaskan masalah stunting, jelasnya, yakni dengan pembentukan Tim yang akan berkoordinasi dengan OPD terkait, pihak Desa, Kecamatan dan Kader Posyandu, dalam melakukan pendataan dan penanganan cepat.
"Untuk Desa-Desa yang memiliki angka stunting diatas 20 persen akan kita lakukan intervensi, sehingga masalah stunting dapat segera dituntaskan," ujar Ruswita.
Sementara itu Sekda Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, SE, MM, yang membuka acara pertemuan lintas sektor itu, dalam sambutannya mengatakan, keinginan Pemerintah Pusat untuk menuntaskan masalah stunting sejalan dengan komitmen Pemkab Kepulauan Meranti.
"Pemkab telah membentuk Satgas mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan untuk mendata dan mengawasi stunting di wilayahnya masing-masing, untuk dilakukan penanganan cepat. Dengan keterlibatan semua pihak, kita targetkan tahun 2020 nanti Meranti bebas stunting," jelas Sekda.
Untuk lebih mengoptimalkan upaya itu, kata Yulian Norwis, dirinya telah pula mengeluarkan imbauan kepada para Ketua RT, RW, Perangkat Desa dan Kecamatan, untuk bersama-sama dengan Kader Posyandu melakukan pengawasan dan pendataan.
"Kita juga meminta kepada Kades untuk menggunakan sebagian Alokasi Dana Desa bagi penuntasan masalah stunting di wilayahnya. Jika penuntasan masalah ini dilakukan secara bersama-sama, saya yakin tahun 2020 mendatang Meranti akan terbebas dari masalah stunting," pungkas Sekda. [HRC]
Komentar Anda :