Home
Kemasan Makanan Cepat Saji Ditemukan Picu Berbagai Penyakit | Kawanan Gajah Liar Rusak Puluhan Hektare Kebun Sawit Warga Gondai, Pelalawan | Kasus Covid-19 Melejit, DPRD Riau akan Buat Perda Agar Roda Ekonomi Tetap Jalan | Polisi Temukan Unsur Pidana, Anji dan Hadi Pranoto Terancam Dipenjara | Ini Kriteria Pekerja Bergaji Rp5 Juta yang Terima BLT Corona | DPRD Pekanbaru Minta Sekolah Ambil Kebijakan Bantu Biaya Internet Siswa Tak Mampu
Sabtu, 08 08 2020
/ Peristiwa / 08:37:32 / Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik /
Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:37:32 WIB

 RIAUTRUST.COM - Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal International Forestry Review ini menunjukkan adanya tren peningkatan frekuensi titik api di sejumlah daerah pada setahun sebelum diselenggarakannya pilkada di Indonesia.

Penelitian ini melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO).

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jumlah penyelenggaraan pilkada di Sumatra dan Kalimantan selama 17 tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Sementara jumlah titik panas terbesar terjadi pada tahun 2004, 2006, 2009, 2014 dan 2015. Hal ini bertepatan dengan setahun sebelum penyelenggaraan pilkada, kecuali untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2006.

"Penggunaan api sebagai alat pembuka lahan sangat dipengaruhi oleh politik lokal dengan frekuensi yang jelas meningkat sekitar setahun sebelum pemilihan kepala daerah," demikian pernyataan dari penelitian tersebut.

Lebih lanjut penelitian itu menyebutkan bahwa sebelum pilkada, calon petahana cenderung mengeluarkan izin pengelolaan lahan yang diharapkan akan bisa meningkatkan peluang mereka untuk kembali terpilih dan melanjutkan ke periode pemerintahan kedua. Sementara itu, para calon penantang berkampanye dan menebar janji akan mengalokasikan lahan.

"Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk," tulis penelitian itu.

Hasil penelitian pada data sebaran titik api dari tahun 2001 hingga 2017 juga menunjukkan bahwa frekuensi titik panas (hotspots) terbesar terjadi di perkebunan kayu dan kelapa sawit dan konsesi penebangan (47 persen), diikuti oleh kawasan konservasi (31 persen) dan lahan masyarakat yaitu sebanyak 22 persen.

Penelitian itu pun menyimpulkan bahwa solusi untuk kebakaran lahan dan hutan seharusnya tidak hanya memprioritaskan pengelolaan teknis lahan dan hutan, tetapi juga harus didasarkan pada pendekatan ekonomi politik untuk membangun tata kelola yang lebih kuat.

"Korelasi positif dan pengawasan yang kendor"

Tahun ini Indonesia kembali disibukkan oleh kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KemenLHK) total kebakaran lahan dan hutan tahun ini yaitu seluas 857.755 hektare. Sementara itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020.

Herry Purnomo, peneliti dari CIFOR dan IPB yang juga terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan kepada DW Indonesia bahwa ada korelasi positif antara peningkatan frekuensi titik panas pada satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

"Kalau dekat-dekat pilkada pengawasan kendor karena orang ingin dapat simpati dari yang kelompok yang ditargetkan... Jelang pilkada tahun depan, bagi-bagi lahan adalah hal yang biasa dilakukan untuk membujuk orang. Jadi kalau di Jakarta ada politik uang, di daerah itu ada politik lahan," ujarnya.

Lebih lajut Herry mencontohkan bahwa ada pembiaran oleh sejumlah kandidat dengan memberikan akses lahan ilegal agar bisa dikelola. "Dikasih akses ke lahan-lahan pemerintah atau lahan yang tidak dikelola developer dan ketika aksesnya ilegal, pengelolaannya juga ilegal seperti dengan membakar. Pembiaran itu sangat kuat, itu yang kami amati di lapangan. Ada korelasi positif," ujar Herry kepada DW Indonesia.

Meski demikian, Herry menambahkan bahwa penelitian ini tidak menampik adanya pengaruh kebakaran dari variabel lain seperti suhu udara, kelembaban atmosfer, dan El Nino kuat seperti yang terjadi pada tahun 2015.

Rawan korupsi

Sementara Egi Primayogha, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengakui bahwa sektor kehutanan merupakan sektor yang rawan korupsi. Dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa, sektor kehutanan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar, ujar Egi

"Sebab itu juga ia menjadi bancakan banyak pihak. ICW mencatat potensi penerimaan negara yang hilang akibat deforestasi hutan mencapai Rp 499,507 triliun," ujar Egi kepada DW Indonesia.

Ia juga tidak menampik bahwa Pilkada juga memiliki pengaruh terhadap percepatan kerusakan hutan di Indonesia yang juga berkaitan erat dengan laju korupsi. "Pada masa pilkada celah untuk melakukan praktik-praktik koruptif terbuka lebar. Pada masa ini pula lebih rawan terjadi politik transaksional antara politisi seperti kepala daerah dan pengusaha. Modus yang biasa terjadi adalah suap untuk penerbitan izin," ujarnya.

"Contoh aktor yang terjerat kasus korupsi kehutanan adalah mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang baru diberi grasi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Bupati Bogor Rachmat Yasin," kata Egi.

Selain pilkada, ia juga menyoroti faktor lain yang turut berperan dalam perusakan sumber daya alam hutan, yaitu kuatnya oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang hanya dikuasai sebagian kecil elit di dalam sebuah masyarakat. Sistem ini seringkali memanfaatkan sumber daya alam, termasuk hutan, untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Pada akhirnya deforestasi, pembakaran hutan, kerusakan hutan semakin parah. Pilkada adalah masa terbaik bagi mereka untuk unjuk taring dan merusak sumber daya alam kita."

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Wiranto seperti dikutip dari Kompas pada 13 September 2019 mengakui bahwa ada modus baru pembakaran hutan yang terkait dengan persaingan politik dalam rangka pilkada. (vlz)


   
 
Budi Yuwono: 9 orang Terkonfirmasi Positif Covid 19, dua Orang Sembuh
Rabu, 05 Agustus 2020 - 06:55

KPK Periksa Kadis dan Mantan Kadis LHK Riau terkait Suap Alih Fungsi Hutan
Senin, 03 Agustus 2020 - 14:28

Riset: Orang Indonesia Lebih Religius Dibandingkan Negara Lain
Senin, 03 Agustus 2020 - 14:20

WHO Sebut Dampak Pandemi Virus Corona Bakal Sampai Puluhan Tahun
Senin, 03 Agustus 2020 - 14:14

Polres Inhu Akhirnya Berhasil Ringkus Pembunuh Gajah Di Kelayang
Senin, 03 Agustus 2020 - 14:06

16 Warga Riau Terkonfirmasi Positif COVID-19 Jalani Isolasi Mandiri, Begini Syaratnya
Senin, 03 Agustus 2020 - 14:02

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Riau
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:55

Refly Harun Sebut Kasus Harun Masiku Lebih Bahaya Dibanding Djoko Tjandra
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:50

Gubri Tanam 2.020 Batang Bibit Mangrove dan Bakau di Dumai
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:46

Gelar Swab Massal, Kantor Pusat Bank Riau Kepri Tutup Sementara
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:45

Didesak Evaluasi Kadiskes M Noer, Begini Respon Walikota Pekanbaru
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:36

Pengurus Golkar Siak dan Rohil Masih Dualisme, Musda Tunggu Putusan Mahkamah Partai
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 16:16

Hewan qurban Kabupaten siak berjumlah 1924 ekor
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 16:13

Shalat Idul Adha Di Tengah Pandemi,
Bupati Alfedri: Mari Bersama Kita Mengambil Ikmah Dari Kisah Pengorbanan Nabi Ibrahim
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 16:07

Suhu Malam Lebih Dingin Saat Kemarau, Ini Penjelasan BMKG
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:51

62.934 Warga Riau Telah Dirapid Test
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:40

Sempat Ditertibkan, Ruli di Air Hitam Kembali Menjamur
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:29

Video Pornonya Viral, Menteri Pendidikan Zambia Dipecat
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:25

Jelang HUT Riau, Gubri Instruksikan ASN dan THL Kenakan Pakaian Melayu
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:23

Maju Pilkada Meranti, M Adil Klaim akan Diusung Lebih dari 3 Parpol
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:20

Pemprov Riau Alokasi Anggaran Rp25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:17

Seorang Tetangga Cekcok Sampai Tega Guyur Nenek, Bikin Geram Netizen
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:10

Ahli Nutrisi: Daging Kambing Picu Darah Tinggi Hanya Mitos
Jumat, 31 Juli 2020 - 12:00

Keluar Rumah tanpa Masker di Pekanbaru, Siap-siap Kena Denda Rp250 Ribu
Jumat, 31 Juli 2020 - 11:55

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com