Home
Mutasi Belum Tuntas, Para Kadis Pemprov Riau Malas-malasan Bertemu DPRD | Ketua Demokrat: Dari Sudut Manapun, Menkumham Pantas Diberhentikan | Pompong Pembawa TKI Tenggelam di Perairan Tanjung Medang, 10 Orang Hilang | Pelindo Dumai Pertanyakan Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT Eka Dura Indonesia | Tiga Ruas Jalan Desa Sialang Rindang Diaspal, Kades Putro Warsono: Terima Kasih Bupati Sukiman | Alfedri Buka Sosialisasi Program PTSL Kedua di Sabak Auh
Kamis, 23 Januari 2020
/ Peristiwa / 08:37:32 / Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik /
Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:37:32 WIB

 RIAUTRUST.COM - Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal International Forestry Review ini menunjukkan adanya tren peningkatan frekuensi titik api di sejumlah daerah pada setahun sebelum diselenggarakannya pilkada di Indonesia.

Penelitian ini melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO).

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jumlah penyelenggaraan pilkada di Sumatra dan Kalimantan selama 17 tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Sementara jumlah titik panas terbesar terjadi pada tahun 2004, 2006, 2009, 2014 dan 2015. Hal ini bertepatan dengan setahun sebelum penyelenggaraan pilkada, kecuali untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2006.

"Penggunaan api sebagai alat pembuka lahan sangat dipengaruhi oleh politik lokal dengan frekuensi yang jelas meningkat sekitar setahun sebelum pemilihan kepala daerah," demikian pernyataan dari penelitian tersebut.

Lebih lanjut penelitian itu menyebutkan bahwa sebelum pilkada, calon petahana cenderung mengeluarkan izin pengelolaan lahan yang diharapkan akan bisa meningkatkan peluang mereka untuk kembali terpilih dan melanjutkan ke periode pemerintahan kedua. Sementara itu, para calon penantang berkampanye dan menebar janji akan mengalokasikan lahan.

"Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk," tulis penelitian itu.

Hasil penelitian pada data sebaran titik api dari tahun 2001 hingga 2017 juga menunjukkan bahwa frekuensi titik panas (hotspots) terbesar terjadi di perkebunan kayu dan kelapa sawit dan konsesi penebangan (47 persen), diikuti oleh kawasan konservasi (31 persen) dan lahan masyarakat yaitu sebanyak 22 persen.

Penelitian itu pun menyimpulkan bahwa solusi untuk kebakaran lahan dan hutan seharusnya tidak hanya memprioritaskan pengelolaan teknis lahan dan hutan, tetapi juga harus didasarkan pada pendekatan ekonomi politik untuk membangun tata kelola yang lebih kuat.

"Korelasi positif dan pengawasan yang kendor"

Tahun ini Indonesia kembali disibukkan oleh kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KemenLHK) total kebakaran lahan dan hutan tahun ini yaitu seluas 857.755 hektare. Sementara itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020.

Herry Purnomo, peneliti dari CIFOR dan IPB yang juga terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan kepada DW Indonesia bahwa ada korelasi positif antara peningkatan frekuensi titik panas pada satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

"Kalau dekat-dekat pilkada pengawasan kendor karena orang ingin dapat simpati dari yang kelompok yang ditargetkan... Jelang pilkada tahun depan, bagi-bagi lahan adalah hal yang biasa dilakukan untuk membujuk orang. Jadi kalau di Jakarta ada politik uang, di daerah itu ada politik lahan," ujarnya.

Lebih lajut Herry mencontohkan bahwa ada pembiaran oleh sejumlah kandidat dengan memberikan akses lahan ilegal agar bisa dikelola. "Dikasih akses ke lahan-lahan pemerintah atau lahan yang tidak dikelola developer dan ketika aksesnya ilegal, pengelolaannya juga ilegal seperti dengan membakar. Pembiaran itu sangat kuat, itu yang kami amati di lapangan. Ada korelasi positif," ujar Herry kepada DW Indonesia.

Meski demikian, Herry menambahkan bahwa penelitian ini tidak menampik adanya pengaruh kebakaran dari variabel lain seperti suhu udara, kelembaban atmosfer, dan El Nino kuat seperti yang terjadi pada tahun 2015.

Rawan korupsi

Sementara Egi Primayogha, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengakui bahwa sektor kehutanan merupakan sektor yang rawan korupsi. Dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa, sektor kehutanan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar, ujar Egi

"Sebab itu juga ia menjadi bancakan banyak pihak. ICW mencatat potensi penerimaan negara yang hilang akibat deforestasi hutan mencapai Rp 499,507 triliun," ujar Egi kepada DW Indonesia.

Ia juga tidak menampik bahwa Pilkada juga memiliki pengaruh terhadap percepatan kerusakan hutan di Indonesia yang juga berkaitan erat dengan laju korupsi. "Pada masa pilkada celah untuk melakukan praktik-praktik koruptif terbuka lebar. Pada masa ini pula lebih rawan terjadi politik transaksional antara politisi seperti kepala daerah dan pengusaha. Modus yang biasa terjadi adalah suap untuk penerbitan izin," ujarnya.

"Contoh aktor yang terjerat kasus korupsi kehutanan adalah mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang baru diberi grasi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Bupati Bogor Rachmat Yasin," kata Egi.

Selain pilkada, ia juga menyoroti faktor lain yang turut berperan dalam perusakan sumber daya alam hutan, yaitu kuatnya oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang hanya dikuasai sebagian kecil elit di dalam sebuah masyarakat. Sistem ini seringkali memanfaatkan sumber daya alam, termasuk hutan, untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Pada akhirnya deforestasi, pembakaran hutan, kerusakan hutan semakin parah. Pilkada adalah masa terbaik bagi mereka untuk unjuk taring dan merusak sumber daya alam kita."

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Wiranto seperti dikutip dari Kompas pada 13 September 2019 mengakui bahwa ada modus baru pembakaran hutan yang terkait dengan persaingan politik dalam rangka pilkada. (vlz)

   
 
BOS Afirmasi Untuk Digitalisasi Sekolah?
Oknum Guru SDN di Kelayang Bebas Miliki Barang Bantuan BOS Afirmasi Berupa Ipad
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:35

Melalui Pramuka, Babinsa Koramil 14/Kepenuhan Kodim 0313/Kpr Bina Generasi Muda
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:30

Islami Center Rohul Tetap Terkelola Baik, Pengurus Terima Stuban dari Pemkab Anambas
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:24

Bupati Sukiman Ajukan Tiga Ranperda Sekaligus ke DPRD Rohul
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:11

Riau Diprediksi Kemarau 7 Bulan, DPRD Pekanbaru Ingatkan BPBD Siaga Sejak Awal
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:48

Hujan Tak Bantu Padamkan Api Karhutla Australia
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:40

Berang BPJS Kesehatan Tetap Naik, DPR: Kami Tidak Mau Lagi Dibohongi!
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:28

Tol Bangkinang-Pekanbaru Sepanjang 38 Km Segera Dibangun
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:26

Pengamat: Deklarasi Asman Abnur Bisa Jadi Untuk Menggoyang Loyalis Zulhas
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:19

PKS: Sungguh Kemunduran Jika Sertifikasi Halal Dihapus Dalam UU Omnibus Law
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:13

Harga Ayam Potong Murah Jelang Imlek Rp20.000 Per kg di Pekanbaru
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:36

Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Capai 90 Persen, Begini Target Selesainya
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:29

Janda Lima Anak Tinggal di Kandang Sapi, Bupati Rohil Akan Bangun RLH
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:03

SKANDAL JIWASRAYA
Andi Arief: Pak Prabowo, Jangan Dengar Anggota DPR Yang Pasang Badan Pada Lembaga Sekuritas
Selasa, 21 Januari 2020 - 14:43

Inovatif Kembangkan Unit Usaha Baru, Bupati Apresiasi Bumdesa Usaha Bersama Desa Sialang Rindang
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:49

Tokoh Spritual Minta Semua Eleman Masyarakat Jaga Kondusifitas Rohul Pada Pilkada 2020
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:43

PLN Sebut Ada Pemadaman Listrik Bergilir di Pekanbaru, Berikut Lokasinya
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:30

Dinilai Tak Serius Tangani Karhutla, Kapolsek Teluk Meranti Pelalawan Dicopot
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:27

Hujan Disertai Petir akan Mengguyur Riau
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:21

Chevron Sebut Illegal Tapping Penyebab Lifting di Blok Rokan Turun
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:15

Desak Pansus OJK, Pengamat: Semua Kejahatan Ekonomi Bisa Dimulai dan 'Damai di OJK
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:30

Manfaat Madu, Obat Sakit Perut Nabi Muhammad SAW yang Terbukti Secara Ilmiah
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:14

Manfaat Madu, Obat Sakit Perut Nabi Muhammad SAW yang Terbukti Secara Ilmiah
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:11

Pemetaan Guru, PGRI Riau Siap Bersinergi dengan Pemprov Riau
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:30

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com