JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit seluruh BUMN asuransi dan yayasan dana pensiun. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya.

Bamsoet mengatakan usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan total nilai kerugian ditaksir melebihi Rp10 triliun.

"Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Ahad (12/1).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menegaskan audit kinerja dan audit menyeluruh sangat penting. Sebab, usai merebaknya kasus kJiwasraya dan ASABRI, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir dugaan praktik kongkalikong pengelola dana masyarakat/negara, OJK dan penikmat dana tersebut itu juga terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya.

Padahal, pengelolaan asuransi dan dana pensiun tak boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat.

"Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan melainkan menikmati pilu," kata dia

"Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres," lanjut dia

Saat ini, setidaknya ada tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Tak hanya terhadap BUMN Asuransi, Bamsoet juga menilai perlunya dilakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit juga perlu dilakukan agar rakyat tak menjadi korban sebagaimana skadal Jiwasraya dan dugaan skandal di ASABRI.

"Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun. Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai di kemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya," tegas Bamsoet.

[Cnnindonesia.com]