Home
Harga Ayam Potong Murah Jelang Imlek Rp20.000 Per kg di Pekanbaru | Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Capai 90 Persen, Begini Target Selesainya | Janda Lima Anak Tinggal di Kandang Sapi, Bupati Rohil Akan Bangun RLH | Andi Arief: Pak Prabowo, Jangan Dengar Anggota DPR Yang Pasang Badan Pada Lembaga Sekuritas | Inovatif Kembangkan Unit Usaha Baru, Bupati Apresiasi Bumdesa Usaha Bersama Desa Sialang Rindang | Tokoh Spritual Minta Semua Eleman Masyarakat Jaga Kondusifitas Rohul Pada Pilkada 2020
Selasa, 21 Januari 2020
/ Peristiwa / 08:33:54 / Beda Pernyataan KPU dan PDIP Soal PAW yang Diusut KPK /
Beda Pernyataan KPU dan PDIP Soal PAW yang Diusut KPK
Senin, 13 Januari 2020 - 08:33:54 WIB

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan permohonan pada Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan PDIP mengajukan PAW agar Harun Masiku menggantikan Caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal pada 26 Februari 2019.

Dalam jumpa pers di kantor KPU, Jumat (10/1), Evi mengatakan PDIP sempat mengajukan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 selepas meninggalnya Nazarudin. Aturan ini berkaitan dengan perolehan suara calon yang meninggal dunia pada Juli 2019 (24/6). Mahkamah Agung (MA) lalu mengabulkan sebagian permohonan PDIP tersebut pada Juli (19/7).

Atas dasar putusan itu, PDIP meminta KPU melantik Harun Masiku sebagai anggota DPR dari fraksi tersebut menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. KPU membalas permohonan itu lewat surat pada Agusus (26/8). KPU menyebut hal itu tak bisa dipenuhi.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkap alasan pihaknya menolak keinginan PDIP tersebut karena berpegang dasar Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Aturan itu menyebut jika ada caleg meninggal, posisinya diganti dengan caleg dari partai dan daerah pemilihan yang sama dengan perolehan suara di urutan berikutnya.

Walhasil, kata Pramono, pihaknya menetapkan caleg Riezky Aprilia dari PDIP sebagai anggota DPR RI terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan I menggantikan Nazarudin. Riezky pun telah mengikuti pelantikan sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 lalu.

Selain itu, Ketua KPU Arief Budiman menyebut terdapat tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam surat permohonan PAW Harun Nasiku untuk menggantikan caleg terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harun Masiku) memang ditandatangani oleh ketua mum dan sekjen," kata Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/1).

Hal tersebut berbeda dengan kronologi keterangan PDIP yang diungkap sekretaris jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto. Ia membantah PDIP melakukan negosiasi untuk memuluskan Harun Masiku dalam kasus PAW anggota DPR dapil Sumsel I periode 2019-2024.

"Kami tidak pernah [melakukan] proses negosiasi karena hukum untuk PAW itu sifatnya rigid, sifatnya sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara," kata Hasto di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).

Senada, Ketua DPR Puan Maharani telah memastikan tak ada nama Harun Masiku dalam daftar PAW yang diajukan fraksi PDIP.

Puan mengatakan dalam daftar PAW partainya hanya ada nama kader PDIP yang diajukan untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly.

"Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," kata Puan di arena Rapat Kerja Nasional PDIP, JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1).

Juliari dan Yasonna terpilih sebagai anggota DPR namun harus melepas jabatan itu karena dipercaya Presiden Jokowi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Juliari menjadi menteri sosial, sementara Yasonna kembali menjabat Menteri Hukum dan HAM.

KPK telah menetapkan Harus Masiku sebagai tersangka pada Kamis (9/1) terkait kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain Harun, KPK menetapkan tiga orang lainnya. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saefu.

Dalam kronologi perkara, KPK menyatakan Wahyu meminta Rp900 juta untuk bisa meloloskan Harun sebagai anggota DPR fraksi PDIP menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Sebanyak Rp600 juta sudah diterima Wahyu dari Harun melalui Agustiani dan Saeful.

Sebagai penerima suap, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan SAE disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kini, Wahyu ditahan KPK. Dia juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisioner KPU kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (10/1) lalu. Sedangkan Harun hingga ini masih belum melakukan langkah kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Syahganda Nainggolan: Yang Ditakuti Kapitalis Indonesia Hanya Satu, Yaitu Habib Rizieq
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:11

Pemerintah: Jaringan 5G di Ibu Kota Baru Rampung Sebelum 2024
Senin, 20 Januari 2020 - 12:50

McGregor Menang, Bilzerian Kalah Rp13,6 Miliar dalam 40 Detik
Senin, 20 Januari 2020 - 12:40

Taliban-AS Teken Perjanjian Tarik Pasukan Akhir Januari
Senin, 20 Januari 2020 - 12:35

Disperindag Pekanbaru Pastikan Masyarakat Miskin Tetap Dapat Subsidi Gas 3 Kg
Senin, 20 Januari 2020 - 12:15

KPK Panggil Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan
Senin, 20 Januari 2020 - 12:12

Eks Kades Bukit Batu Bengkalis Terancam Dijemput Paksa
Senin, 20 Januari 2020 - 12:04

Disdukcapil Pekanbaru Imbau Orang Tua segera Urus KIA
Senin, 20 Januari 2020 - 12:00

Sekretariat DPRD Riau Diminta Tertibkan Akses Kunjungan Tamu ke Gedung Dewan
Senin, 20 Januari 2020 - 11:55

Subsidi Elpiji 3 Kg Akan Dicabut, Pengamat: Terus Negara Ngapain?
Senin, 20 Januari 2020 - 10:54

5 Titik Panas Terdeteksi di 3 Kabupaten
Senin, 20 Januari 2020 - 10:44

Investor Singapura akan Kelola Stadion Utama Riau
Senin, 20 Januari 2020 - 10:39

Waspada SIM Swap, Modus Bajak Nomor HP dan Bobol Rekening Bank
Senin, 20 Januari 2020 - 10:31

Sampah Masih Banyak Menumpuk di Pinggir Jalanan Pekanbaru
Senin, 20 Januari 2020 - 10:26

Minta Pelaku Dihukum Mati, Orang Tua Korban: Kemana Kepala Anak Saya Dibuang?
Senin, 20 Januari 2020 - 10:22

Alfedri, "Generasi Muda, Jadilah Anak Siak yang Selanjutnya Berprestasi
Senin, 20 Januari 2020 - 09:22

Bupati Alfedri Resmikan Institut EHMRI Di Kandis
Senin, 20 Januari 2020 - 09:17

Kisah Ayah Gendong Jasad Bayinya karena Ditolak Saat Dimakamkan
Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:32

Gubri: Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif di Riau Harus Bisa Tembus Internasional
Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:07

KPK Tetapkan 10 Tersangka Dugaan Korupsi 4 Proyek Bengkalis
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:51

Rasulullah tak Pernah Ajarkan Kebencian, Malah Sebaliknya
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:37

Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Dumai Berhasil Ditangkap di Pekanbaru
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:26

Kisruh Natuna, Indonesia Dinilai Bisa Gunakan Klaim Sejarah
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:04

Gubri Sudah Sampaikan Soal Embarkasi Haji Penuh ke Menteri Agama
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:56

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com