Home
Diduga Hina Jokowi soal Corona, Buruh di Kepri Ditangkap | Bantuan Puluhan Unit Westafel Portable Dengan Kapasitas 500 Liter Diterima Polres Inhu | Pemko Pekanbaru Diminta Siapkan Anggaran untuk Tiga Bulan Jika Terapkan PSBB | Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp150 Juta Perdesa, Ini Kegunaannya | Untuk Sementara Inhu Aman Dari Covid-19, Stok Sembako Aman Untuk 3 Bulan Kedepan | Diterima Bupati Alfedri Secara Simbolis, BRI Siak Salurkan Bantuan Wastafel Portable Untuk Masyaraka
Rabu, 08 April 2020
/ Nasional / 09:04:09 / Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK /
Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK
Senin, 13 Januari 2020 - 09:04:09 WIB

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah membuktikan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mempersulit kinerja KPK dalam hal penegakan hukum.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hal itu terlihat dari lambatnya tim KPK dalam menggeledah Kantor DPP PDI-P karena membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2020) kemarin dikutip dari Kompas.

Menurut logika sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat dan cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

Hal itu belum ditambah persoalan waktu di mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

"Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata," kata Kurnia.

ICW pun mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK.

Di samping itu, ICW juga menyoroti dugaan tim KPK dihalang-halangi dalam penanganan perkara ini.

Menurut Kurnia, upaya menghalang-halangi proses hukum tersebut dapat dibawa ke ranah pidana menggunakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap. Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Adapun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDI-P Harun Masiku. (*)

   
 
Tanggap Covid-19, Diskominfo, Babinsa Dan Lurah Lipat Kain Sambangi Pasar Lipat Kain
Selasa, 07 April 2020 - 20:29

Pantau Pergerakan ODP, Pemkab Siak Bersiap Manfaatkan Teknologi Aplikasi Berbasis GPS
Selasa, 07 April 2020 - 20:25

Hasil Rapid Test Pasien Terindikasi Covid-19 di Inhil Reaktif
Selasa, 07 April 2020 - 07:25

Pemda Kampar Naikkan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Covid-19
Selasa, 07 April 2020 - 07:21

PDP Bertambah, Bupati Wardan Minta Masyarakat Tenang
Selasa, 07 April 2020 - 07:16

Bupati Tinjau Rencana Lokasi Isolasi di Taman Rekreasi Stanum
Selasa, 07 April 2020 - 07:13

Pimpinan dan Anggota DPRD Inhil Bantu Rp 50 Juta Untuk Penanganan Covid 19
Selasa, 07 April 2020 - 07:05

1.521 Napi di Riau Sudah Dibebaskan
Selasa, 07 April 2020 - 06:41

Kejati Riau Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19
Selasa, 07 April 2020 - 06:38

Laboratorium Molekuler Covid-19 Riau Akan Beroperasi Bulan Ini
Selasa, 07 April 2020 - 06:29

Cegah Penularan Corona, Gubri Imbau Masyarakat Gunakan Masker
Selasa, 07 April 2020 - 06:25

87 PDP di Riau Dinyatakan Sehat dan Dipulangkan
Selasa, 07 April 2020 - 06:22

Okupansi Hotel di Pekanbaru Terus Anjlok, Sudah Enam Hotel Tutup
Senin, 06 April 2020 - 07:29

Wapres Ekuador Minta Maaf Banyak Jenazah Terlantar di Jalanan
Senin, 06 April 2020 - 07:25

Cara Mengajarkan Tanggung Jawab pada Anak
Senin, 06 April 2020 - 07:17

AS Memasuki Pekan Mengerikan, Mayat-mayat Korban Corona Ditumpuk dalam Kantong Oranye
Senin, 06 April 2020 - 06:58

Waspada Covid-19, Layanan Pernikahan di Pekanbaru Tutup Sementara
Senin, 06 April 2020 - 06:43

Pasein Terifeksi Covid-19 di Rohul Membaik, Bupati Sampaikan Apresiasi Kepada Tim Medis
Senin, 06 April 2020 - 06:29

Gunakan Mobil Pengeras Suara Diskominfo Sosialisasi Bahaya Corona ke Desa-desa
Senin, 06 April 2020 - 06:15

Di Tengah Bahaya Covid-19, Warga Rohul Dilanda Banjir
Senin, 06 April 2020 - 06:04

Pasien Positif Covid-19 di Riau Bertambah 1 Orang, Total Jadi 11 Kasus
Senin, 06 April 2020 - 05:59

Diduga Terjangkit Corona, Warga Sumbar Meninggal Usai Perjalanan dari Tembilahan
Senin, 06 April 2020 - 05:47

17 Dokter di Indonesia Gugur Selama Pandemi Covid-19, Ini Daftarnya
Minggu, 05 April 2020 - 07:21

Sunaryo Sebut TKI yang Dipulangkan Melalui Riau Harus Dikarantina 2 Minggu
Minggu, 05 April 2020 - 07:17

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com