Home
Harga Ayam Potong Murah Jelang Imlek Rp20.000 Per kg di Pekanbaru | Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai Capai 90 Persen, Begini Target Selesainya | Janda Lima Anak Tinggal di Kandang Sapi, Bupati Rohil Akan Bangun RLH | Andi Arief: Pak Prabowo, Jangan Dengar Anggota DPR Yang Pasang Badan Pada Lembaga Sekuritas | Inovatif Kembangkan Unit Usaha Baru, Bupati Apresiasi Bumdesa Usaha Bersama Desa Sialang Rindang | Tokoh Spritual Minta Semua Eleman Masyarakat Jaga Kondusifitas Rohul Pada Pilkada 2020
Selasa, 21 Januari 2020
/ Nasional / 09:04:09 / Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK /
Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK
Senin, 13 Januari 2020 - 09:04:09 WIB

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah membuktikan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mempersulit kinerja KPK dalam hal penegakan hukum.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hal itu terlihat dari lambatnya tim KPK dalam menggeledah Kantor DPP PDI-P karena membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2020) kemarin dikutip dari Kompas.

Menurut logika sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat dan cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

Hal itu belum ditambah persoalan waktu di mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

"Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata," kata Kurnia.

ICW pun mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK.

Di samping itu, ICW juga menyoroti dugaan tim KPK dihalang-halangi dalam penanganan perkara ini.

Menurut Kurnia, upaya menghalang-halangi proses hukum tersebut dapat dibawa ke ranah pidana menggunakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap. Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Adapun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDI-P Harun Masiku. (*)

   
 
Syahganda Nainggolan: Yang Ditakuti Kapitalis Indonesia Hanya Satu, Yaitu Habib Rizieq
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:11

Pemerintah: Jaringan 5G di Ibu Kota Baru Rampung Sebelum 2024
Senin, 20 Januari 2020 - 12:50

McGregor Menang, Bilzerian Kalah Rp13,6 Miliar dalam 40 Detik
Senin, 20 Januari 2020 - 12:40

Taliban-AS Teken Perjanjian Tarik Pasukan Akhir Januari
Senin, 20 Januari 2020 - 12:35

Disperindag Pekanbaru Pastikan Masyarakat Miskin Tetap Dapat Subsidi Gas 3 Kg
Senin, 20 Januari 2020 - 12:15

KPK Panggil Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan
Senin, 20 Januari 2020 - 12:12

Eks Kades Bukit Batu Bengkalis Terancam Dijemput Paksa
Senin, 20 Januari 2020 - 12:04

Disdukcapil Pekanbaru Imbau Orang Tua segera Urus KIA
Senin, 20 Januari 2020 - 12:00

Sekretariat DPRD Riau Diminta Tertibkan Akses Kunjungan Tamu ke Gedung Dewan
Senin, 20 Januari 2020 - 11:55

Subsidi Elpiji 3 Kg Akan Dicabut, Pengamat: Terus Negara Ngapain?
Senin, 20 Januari 2020 - 10:54

5 Titik Panas Terdeteksi di 3 Kabupaten
Senin, 20 Januari 2020 - 10:44

Investor Singapura akan Kelola Stadion Utama Riau
Senin, 20 Januari 2020 - 10:39

Waspada SIM Swap, Modus Bajak Nomor HP dan Bobol Rekening Bank
Senin, 20 Januari 2020 - 10:31

Sampah Masih Banyak Menumpuk di Pinggir Jalanan Pekanbaru
Senin, 20 Januari 2020 - 10:26

Minta Pelaku Dihukum Mati, Orang Tua Korban: Kemana Kepala Anak Saya Dibuang?
Senin, 20 Januari 2020 - 10:22

Alfedri, "Generasi Muda, Jadilah Anak Siak yang Selanjutnya Berprestasi
Senin, 20 Januari 2020 - 09:22

Bupati Alfedri Resmikan Institut EHMRI Di Kandis
Senin, 20 Januari 2020 - 09:17

Kisah Ayah Gendong Jasad Bayinya karena Ditolak Saat Dimakamkan
Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:32

Gubri: Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif di Riau Harus Bisa Tembus Internasional
Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:07

KPK Tetapkan 10 Tersangka Dugaan Korupsi 4 Proyek Bengkalis
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:51

Rasulullah tak Pernah Ajarkan Kebencian, Malah Sebaliknya
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:37

Pelaku Mutilasi Mayat Tanpa Kepala di Dumai Berhasil Ditangkap di Pekanbaru
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:26

Kisruh Natuna, Indonesia Dinilai Bisa Gunakan Klaim Sejarah
Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:04

Gubri Sudah Sampaikan Soal Embarkasi Haji Penuh ke Menteri Agama
Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:56

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com