Home
Bupati Alfedri Paparkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura | Kukuhkan Pejuang Subuh Kecamatan Tualang, Alfedri: Semoga Meluas ke Seluruh Kecamatan | Tingkatkan Disiplin dan Profesional Prajurit TNI, Kodim 0314/Inhil Gelar Minggu Militer | Bupati Ekspose RTDP BWP Perkotaan | Kado Hari Jadi Ke 28 Desa Pasir Luhur Dari Bupati H Sukiman Janjikan Pembangunan Aspal | Prabowo Calon Terkuat di 2024, Gerindra Sebut Terlalu Dini
Selasa, 25 Februari 2020
/ Nasional / 11:19:05 / Sekjen MUI: RUU Omnibus Law Jangan Melanggar Ajaran Agama /
Sekjen MUI: RUU Omnibus Law Jangan Melanggar Ajaran Agama
Rabu, 22 Januari 2020 - 11:19:05 WIB

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan jangan sampai RUU tentang Omnibus Law yang bertujuan memudahkan investasi, bertentangan dengan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak boleh melanggar ajaran agama.

"Apa saja yang kita lakukan dan kebijakan apa saja yang kita buat, apakah itu dalam bidang politik dan atau ekonomi tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama," kata Buya Anwar di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan di dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 disebut juga bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Omnibus Law yang berupaya memudahkan investasi juga harus sejalan dengan konstitusi dan realitas masyarakat yang agamis.

Kebijakan yang ada, kata Ketua PP Muhammadiyah, juga harus mendukung tegaknya ajaran agama itu sendiri, terutama Islam yang merupakan agama mayoritas.

Anwar mencontohkan kebijakan investasi bisa saja mendorong prostitusi karena terdapat perputaran uang. Tetapi karena konstitusi negara harus sejalan dengan nilai agama maka investasi prostitusi tidak bisa dilegalkan.

Terkait kewajiban sertifikasi halal sesuai undang-undang yang akan dipangkas melalui RUU tentang Omnibus Law, dia mengatakan jika terjadi maka negara tidak lagi hadir bagi rakyat untuk menegakkan konstitusi terkait kebebasan beragama.

"Negara memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari rakyatnya. Jika pemerintah tidak lagi hadir untuk membela hak-hak rakyatnya maka akan menyeret dan akan menimbulkan ketegangan hubungan antara rakyat dalam hal ini umat Islam dengan pemerintah," katanya.

Buya Anwar mengatakan penghapusan sertifikat halal dalam kehidupan ekonomi dan bisnis untuk kemudahan investasi berpotensi memancing kekeruhan serta kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.

Alasannya, kata dia, itu mengabaikan dan tidak lagi menghormati kepentingan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Buya Anwar mengatakan sejumlah peraturan terkait sertifikasi halal saat ini sudah baik tinggal penerapannya.

"Semestinya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah apa yang sudah baik selama ini dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tingkat ketenangan dan kepuasan dari sebagian besar rakyat di negeri ini dapat dipenuhi dan terpenuhi," katanya. (antara)

   
 
Aktivis: Plt Bupati tak Miliki Hak Salahgunakan Aset untuk Kepentingan Pribadi
Minggu, 23 Februari 2020 - 16:07

RSUD Bengkalis Observasi Lima WNA Terdampar
Minggu, 23 Februari 2020 - 16:03

Formasi CPNS Pekanbaru yang Tidak Terisi akan Dibiarkan Kosong
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:48

UAS Ajak BAZ-LAZ Cari Solusi Bagi Suku Talang Mamak
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:41

Saran Sandi ke Bro Erick yang Mau Bereskan BUMN Sekarat
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:33

Ini Lima Makanan yang Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dari Virus Corona
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:01

Dua Pelaku Sabu Diciduk Polsek Peranap
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:54

Bupati Alfedri Tinjau Korban Kebakaran di Kampung Bunut, Tualang
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:39

Reses H Dani M Nursalam di Pulau Palas, Masyarakat Usulkan Pembangunan Tanggul
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:35

Bupati Intruksikan Jalan Desa Suka Damai Dikerjakan Segera
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:23

Optimis Menang Tingkat Nasional, Ketua TP-PKK Rohul Sudah Persiapkan Tim PKK dari Jauh Hari
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:13

DPRD Riau Siap Beri Masukan Masalah Evaluasi BUMD
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:00

Bupati Kampar Resmikan Pasar Pekan Tua di Kawasan Restorasi Kesultanan Kampa
Minggu, 23 Februari 2020 - 13:54

Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu
Minggu, 23 Februari 2020 - 13:48

17.651 Peserta Didik di Pekanbaru akan Ikuti UN
Minggu, 23 Februari 2020 - 13:44

Gubri Tebar 200 Ribu Bibit Ikan Nilam di Danau Kebun Nopi Kuansing
Minggu, 23 Februari 2020 - 13:36

Masnur Tegaskan Kandidat Ketua Golkar Riau Harus Kader dan Punya KTA
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:26

Maksud Terselubung AS Memasukkan RI sebagai Negara Maju
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:22

Korban Meninggal Virus Corona Capai 2.345 Jiwa
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:17

Erick Thohir Angkat Bicara Soal Tuntutan Ahok Mundur
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:10

Terabaikan, Kubangan di Jalan Pinang Ujung Pangkalan Kerinci Ini Tak Pernah Tersentuh Pembangunan
Sabtu, 22 Februari 2020 - 14:57

Tempat Paling Efektif Sebar Virus Corona COVID-19, Nomor 3 Bikin Kaget
Sabtu, 22 Februari 2020 - 14:51

Bappeda Pelalawan Taja Program Camat Penggerak Pembangunan, 5 Masuk Nominasi Terbaik
Sabtu, 22 Februari 2020 - 14:39

Sebanyak 852 Peserta Tes CPNS Pekanbaru Gugur di Hari Kelima
Sabtu, 22 Februari 2020 - 14:29

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com