PEKANBARU - Setelah sekian lama salah satu anjungan yang tersisa lokasi Purna MTQ Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai) jalan Sudirman Pekanbaru, ialah Anjungan Kampar. Bangunan khas Kampar yang dinamakan Rumah Lontik itu kini tegak tanpa status yang jelas.

Rumah Lontiok Kampar ini pernah direhab atau dipugar pada masa Bupati H Burhanudin namun disaat bangunan ini siap dipugar bupati Kampar dijabat H Jefri Noer. Hingga hari ini belum terjadi serah terima dari pihak kontraktor kepada Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kawasan Purna MTQ Bandar Serai awalnya dibangun sejumlah bangunan yang merupakan ciri khas kabupaten yang ada di Riau. Sayangnya, miniatur Riau itu saat ini hanya bersisa 5 anjungan saja yakni Rohil, Pelalawan, Inhu, Inhil dan Kampar.

Sementara 4 bangunan anjungan lainnya terurus dengan baik yang dijaga oleh pegawai masing-masing kabupaten terkait. Sementara anjungan Kampar terkesan dibiarkan dan terbengkalai.

Budayawan Kampar, Amirullah Syahruddin mengatakan, perlunya kejelasan status anjungan Kampar tersebut. "Lahan atau tanahnya milik propinsi, sedangkan bangunannya milik dan wewenang kabupaten," ungkap Ketua Matankari Riau itu.

Dijelaskan Amir, ia berharap Anjungan Kampar menjadi ujung tombak promosi kebudayaan dan adat di level Provinsi Riau.

"Sayangnya, Rumah Lontiok ini tidak bertuan hingga hari ini. Pemda Kampar harus segera meninjau dan menyelesaikan persoalan Anjungan Kampar. Ini adalah rumah pemuda, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kampar. Sehingga fungsinya bisa lebih luas sebagai ruang promosi budaya dan adat Kampar di provinsi bahkan Indonesia. Ini satu simpul kebudayaan yang mesti tepat sasaran penggunaannya," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Zulia Darma dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa Pemkab Kampar terkendala status lahan untuk melakukan perbaikan terhadap Anjungan Kampar tersebut.

Zulia menjelaskan, lahan tempat berdirinya Anjungan Kampar merupakan aset Pemerintah Provinsi Riau. "Kalau dibebaskan aset tanah tak mungkin. Kendalanya di situ," jelas Zulia.

Ia mengakui telah mengecek kondisi Anjungan Kampar dan berencana akan kembali berkoordinasi dengan Pemprov Riau sambil terus melacak aturan dalam perbaikan bangunan yang berada di lahan Pemprov.

Namun Disparbud Kampar telah mempersiapkan alternatif lain yaitu menggandeng pihak ketiga seperti perusahaan dengan memanfaatkan dana CSR. (CAKAPLAH)