(CAKAPLAH) - Politisi Demokrat Roy Suryo mengatakan, Presiden Jokowi tak serta merta harus mengikuti larangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang memberikan larangan kepada Jokowi untuk menginjakkan kaki di Kediri, Jawa Timur lantaran khawatir akan lengser setelahnya.

Sebagai pemimpin, menurut Roy Suryo, sudah menjadi kewajiban Jokowi untuk hadir dan menemui rakyat di berbagai daerah, termasuk Kediri. Hal tersebut juga berlaku untuk KH Maruf Amin selaku Wakil Presiden.

"Tweeps, semua tergantung niat dan tujuannya, seorang presiden adalah pemimpin semua rakyatnya, jadi harus juga ke Kediri," ujar Roy Suryo melalui akun Twitter pribadinya @KMRTRoySuryo2 seperti dikutip Suara.com, Senin (17/2/2020).

Roy Suryo kemudian menyinggung kedekatan antara Jokowi dengan Pramono. Ia mempertanyakan, apakah Jokowi lantas takut dengan hal-hal gaib yang berbau mitos kelengseran dirinya.

"Saya percaya Pak @jokowi dan @Kiyai_MarufAmin meski dekat dengan @pramonoanung tetapi tidak takut dengan gendruwo, tuyul, banaspati, wedon, apalagi setan lengser kan?" tulis Roy Suryo.

Untuk diketahui, Sekretaris Kabinet(Seskab) Pramono Anung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Alasannya, agar Presiden Jokowi tidak dilengserkan. Apa hubungannya?

Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa wilayah Kediri adalah wilayah wingit atau angker bagi Presiden RI. Presiden yang berani mengunjungi Kediri, dipercayai kedudukannya akan dilengserkan.

Ada dua Presiden RI setelah mengunjungi Kediri dilengserkan, yakni Presiden Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Pramono tak ingin Presiden Jokowi mengalami hal yang sama.

"Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden (Jokowi) tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan," kata Pramono dalam sambutan di acara peresmian rusun di Ponpes Lirboyo, Sabtu (15/2/2020).

"Karena saya juga masih ingat, ini mau percaya atau enggak, Gus Dur kundur (pulang) dari Lirboyo, tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (berujung pelengseran Gus Dur)," sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Pramono, wingit tersebut tidak berlaku untuk Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, ia tidak pernah melarang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin apabila hendak berkunjung ke Kota Tahu tersebut.

"Kalau Pak Wapres biasanya tidak apa-apa," sebutnya.

Suara.com