Home
Kata UAS Soal Hukum Salat Jamaah Berjarak di Tengah Wabah COVID-19 | Wow, Ternyata Minum Kopi Ampuh Cegah Stroke pada Perempuan | AS Gugat Perusahaan China yang Menjual Masker N95 Palsu | Tingkat Kesembuhan Riau, Nomor Dua di Indonesia | Otak-otak Ikan Patin Oleh-oleh dari Pekanbaru yang Menggoda Selera | Keberangkatan 858 CJH Pekanbaru Ditunda, Wawako Ayat: Jangan Bersedih
Sabtu, 06 Juni 2020
/ Riau Region / 05:45:34 / Gubernur Riau Surati Mendagri Terkait Status Plt Bupati Bengkalis /
Gubernur Riau Surati Mendagri Terkait Status Plt Bupati Bengkalis
Minggu, 29 Maret 2020 - 05:45:34 WIB

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar mengatakan telah mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta petunjuk dan arahan terkait pengangkatan Sekretaris Daerah Bengkalis BustamiHY sebagai pelaksana tugas Bupati di wilayah itu.

"Saya sudah ajukan surat ke Pak Menteri, kita masih menunggu jawabannya," kata Syamsuar kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu.

Syamsuar sendiri kini tengah mempertimbangkan untuk mengangkat BustamiHY menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis setelah Plt saat ini, Muhammad ditetapkan sebagai buronan kasus korupsi oleh Polda Riau.

BustamiHY saat ini sejatinya telah menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkalis sejak kasus yang menjerat Muhammad bergulir di Korps Bhayangkara. Bustami tercatat telah sebulan menjadi Plh Bupati Bengkalis.

Akan tetapi, sejumlah pihak mendesak Gubernur Riau Syamsuar mengambil sikap karena status Bustami sebagai Plh memiliki kewenangan terbatas untuk menjalankan roda pemerintahan di kabupaten berjuluk negeri Junjungan tersebut.

Terlebih, saat ini Bengkalis menjadi wilayah yang paling banyak tercatat ODP COVID-19 mencapai 1.000 lebih sehingga perlu penanganan yang cepat dan tepat.

"Sekarang masih Plh, kita masih menunggu petunjuk dari Pak Menteri (Mendagri)," ujarnya.

Gubri mengungkapkan, jika nantinya sudah ada persetujuan dari Mendagri terkait penunjukan Sekda Bengkalis menjadi Plt Bupati Bengkalis maka pihaknya langsung akan memproses pengangkatannya.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad menjadi tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi kala Muhammad menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, Muhammad justru melarikan diri dan tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Politisi PDI-P itu pun kini menyandang status buronan.

Kala menyandang status buronan itu, Muhammad juga melakukan perlawanan dengan menggugat Polda Riau ke meja hijau dengan praperadilan, meski berdasarkan catatan Antara gugatan itu akhirnya dimentahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang divonis bersalah. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan.

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau itu diantaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dia juga menandatangani dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,6 miliar. (ANTARA)

   
 
Donald Trump Akhiri Hubungan AS dengan WHO
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:53

Uni Eropa Desak Israel Hentikan Penghancuran Rumah Palestina
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:51

Valentino Rossi Akui Berat Ucapkan Salam Perpisahan kepada MotoGP
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:45

Penumpang Lewat Bandara SSK II Wajib Kantongi Surat Keterangan Negatif Covid-19
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:35

Hingga Kini, Laboratorium Biomolekuler Sudah Periksa 3.400 Sampel
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:30

Walhi Riau dan Jikalahari Desak Gubernur Riau Tolak Mamud Murod Sebagai Kadis LHK Riau
Jumat, 29 Mei 2020 - 13:42

Kenali Ciri-ciri Teori Konspirasi Virus Corona COVID-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:57

PKS: Bawa Bahar Smith ke Nusakambangan Arogansi Kekuasaan
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:35

Arab Saudi Kecam Israel akan Caplok Bagian Negara Palestina
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:12

Bangun Kilang Dumai, Pertamina Gandeng Perusahaan Korea
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:08

Wajik Alias Kalamai, Kuliner Melayu Khas Lebaran di Pelalawan yang Tak Lekang oleh Waktu
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:02

Dengan Pakai Masker 70 Persen Kemungkinan Terkena covid 19 Berkurang
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:55

Rohil dan Kuantan Singingi Daerah Bebas Dari Penularan Positif Covid-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:51

Sejumlah Jalan Pemprov di Rohul Banyak Rusak, Ini Tanggapan PUPR Riau
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:52

Trump Salahkan China atas Pembunuhan Massal Virus Corona
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41

Terima Bantuan dari Pemrov Riau, Pemkab Siak akan Salurkan BLT kepada 16,800 KK
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:33

PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39

Protes Keras, Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan AS dan Israel
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:24

Sudah Seminggu, Pekanbaru Nihil Kasus Baru Positif Covid-19
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:19

Kampar Hanya Kebagian Rp6,2 Miliar Atasi COVID-19, DPRD Riau Sebut Pemprov tak Adil
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:01

Enam Daerah PSBB di Riau Dapat Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Miliar, Begini Penjelasannya
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:45

3.150 Karyawan di Riau Kena PHK dan Dirumahkan, Dapat Sembako dari Pemda
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:39

Pemburu Semakin Leluasa Manfaatkan Wabah COVID-19, Begini Penjelasan Forum HarimauKita
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:30

Habieb Bahar Bin Smith Akan Jalani Sisa Hukuman Hingga November 2021
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com