Home
Kata UAS Soal Hukum Salat Jamaah Berjarak di Tengah Wabah COVID-19 | Wow, Ternyata Minum Kopi Ampuh Cegah Stroke pada Perempuan | AS Gugat Perusahaan China yang Menjual Masker N95 Palsu | Tingkat Kesembuhan Riau, Nomor Dua di Indonesia | Otak-otak Ikan Patin Oleh-oleh dari Pekanbaru yang Menggoda Selera | Keberangkatan 858 CJH Pekanbaru Ditunda, Wawako Ayat: Jangan Bersedih
Minggu, 07 Juni 2020
/ Nasional / 15:39:00 / PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses /
PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39:00 WIB

JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mencurigai motif di balik kekukuhan Pemerintah Joko Widodo dan Baleg DPR RI yang akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja saat parlemen menjalani masa reses.

Mardani mempertanyakan alasan pemerintah mendorong pembahasan RUU ini digelar saat reses. Menurutnya, RUU sepenting ini tidak boleh dibahas secara terburu-buru.

"Ada apa dengan kengototan Pemerintah membahas Omnibus Law?" ucap Mardani.

Mardani mengatakan langkah ini berpotensi membatasi peran publik, baik dalam memberi masukan ataupun mengawasi pembahasan. Terlebih lagi saat ini masyarakat sedang disibukkan dengan krisis akibat pandemi virus corona.

"Publik mesti terlibat dan dilibatkan. Berbahaya sekali RUU yang mengubah hajat hidup masyarakat dibahas tanpa keterlibatan publik," kata Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5/2020).

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini mengungkapkan alasan PKS mau tidak mau ikut dalam pembahasan tersebut. Mardani menerangkan, PKS ingin mengawal agar RUU ini tidak dirumuskan secara sewenang-wenang.

"PKS awalnya tidak ikut Panja, tapi banyak muatan yang bisa tidak terkontrol. Akhirnya diputuskan mengawal dari dalam dan hasilnya bisa dikomunikasikan dengan kekuatan sipil lainnya," ujarnya.

Baleg DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski parlemen memasuki masa reses. Hari ini, mereka mulai membahas judul dan konsideran RUU yang diajukan pemerintah.

RUU Cipta Kerja adalah usulan Presiden Joko Widodo dalam rangka menarik investasi asing. Namun, RUU ini menuai berbagai kritik dari publik karena dinilai mengancam hak pekerja dan berpotensi menabrak peraturan undang-undang lainnya.


Cnnindonesia.com

   
 
Donald Trump Akhiri Hubungan AS dengan WHO
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:53

Uni Eropa Desak Israel Hentikan Penghancuran Rumah Palestina
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:51

Valentino Rossi Akui Berat Ucapkan Salam Perpisahan kepada MotoGP
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:45

Penumpang Lewat Bandara SSK II Wajib Kantongi Surat Keterangan Negatif Covid-19
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:35

Hingga Kini, Laboratorium Biomolekuler Sudah Periksa 3.400 Sampel
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:30

Walhi Riau dan Jikalahari Desak Gubernur Riau Tolak Mamud Murod Sebagai Kadis LHK Riau
Jumat, 29 Mei 2020 - 13:42

Kenali Ciri-ciri Teori Konspirasi Virus Corona COVID-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:57

PKS: Bawa Bahar Smith ke Nusakambangan Arogansi Kekuasaan
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:35

Arab Saudi Kecam Israel akan Caplok Bagian Negara Palestina
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:12

Bangun Kilang Dumai, Pertamina Gandeng Perusahaan Korea
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:08

Wajik Alias Kalamai, Kuliner Melayu Khas Lebaran di Pelalawan yang Tak Lekang oleh Waktu
Jumat, 22 Mei 2020 - 14:02

Dengan Pakai Masker 70 Persen Kemungkinan Terkena covid 19 Berkurang
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:55

Rohil dan Kuantan Singingi Daerah Bebas Dari Penularan Positif Covid-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 13:51

Sejumlah Jalan Pemprov di Rohul Banyak Rusak, Ini Tanggapan PUPR Riau
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:52

Trump Salahkan China atas Pembunuhan Massal Virus Corona
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41

Terima Bantuan dari Pemrov Riau, Pemkab Siak akan Salurkan BLT kepada 16,800 KK
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:33

PKS Curiga Motif Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja saat Reses
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:39

Protes Keras, Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan AS dan Israel
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:24

Sudah Seminggu, Pekanbaru Nihil Kasus Baru Positif Covid-19
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:19

Kampar Hanya Kebagian Rp6,2 Miliar Atasi COVID-19, DPRD Riau Sebut Pemprov tak Adil
Kamis, 21 Mei 2020 - 15:01

Enam Daerah PSBB di Riau Dapat Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Miliar, Begini Penjelasannya
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:45

3.150 Karyawan di Riau Kena PHK dan Dirumahkan, Dapat Sembako dari Pemda
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:39

Pemburu Semakin Leluasa Manfaatkan Wabah COVID-19, Begini Penjelasan Forum HarimauKita
Kamis, 21 Mei 2020 - 14:30

Habieb Bahar Bin Smith Akan Jalani Sisa Hukuman Hingga November 2021
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com