JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) bisa menolak memberikan informasi tertentu yang dikehendaki Kemenko Polhukam tanpa seizin Presiden. Hal itu bisa dibilang kerugian bagi Kemenko Polhukam sebagai lembaga.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. Dalam Pasal 4, BIN tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melainkan langsung dibawahi Jokowi.

"BIN bisa menolak memasok informasi," ujar Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (20/7).

Refly menduga ada tiga faktor mengapa Jokowi melepaskan BIN dari koordinasi Kemenko Polhukam dan berada langsung di bawahnya.

"Satu profesionalisme BIN, yang kedua aktor yang menjadi kepala BIN, yang ketiga relasi-relasi BIN dengan stakeholder," kata Refly.

Mengenai profesionalisme, Refly menduga Jokowi ingin informasi yang diperoleh BIN benar-benar hanya diketahui dan hanya untuk kepentingan negara. Bukan kelompok lain.

Oleh karena itu, Jokowi menempatkan BIN langsung berada di bawahnya. Menurut Refly, BIN memang harus bekerja demikian.

Akan tetapi, dia bertanya balik, apa informasi yang sebenarnya dikejar oleh BIN sehingga dianggap perlu langsung diberikan kepada presiden. Dia tidak ingin bicara lebih jauh mengenai hal itu.

"Yang dipasok BIN selama ini apa saja. Apakah yang dipasok itu betul-betul data intelijen untuk melindungi bangsa ini, atau ada pesanan-pesanan lain," katanya.

Faktor kedua, yakni soal figur Kepala BIN. Sosok Budi Gunawan menurutnya tak bisa dilepaskan dari pencopotan BIN dari koordinasi Kemenko Polhukam.

"Di Indonesia ini kelembagaannya cair, jadi yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi itu kadang-kadang sangat tergantung hubungan baik. Sangat tergantung bagaimana orang yang memimpinnya," kata Refly.

"Dalam konteks (BIN) ini kita tahu bahwa yang memimpin kan orang yang kuatlah, bahkan berpengaruh ketika dalam tanda kutip mendamaikan Prabowo dan Jokowi. Jadi memang orang yang powerfull. Tidak banyak ngomong tapi powerfull," tambahnya.

Faktor ketiga, relasi Kepala BIN. Diketahui, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan merupakan sosok yang cenderung dekat dengan PDIP. Dia pernah menjadi ajudan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Refly, hal tersebut sulit untuk diabaikan. Akan selalu berkaitan dengan pencopotan BIN dari Kemenko Polhukam lewat Perpres No. 73 tahun 2020.

"Namanya partai yang sedang berkuasa, jadi dalam konteks ini adalah ya mungkin dia bisa jauh lebih nyaman kalau bisa langsung di bawah presiden. Ketimbang di bawah menko polhukam," kata dia.

(CNN Indonesia)