INHU - Dua orang Batin Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengatakan tidak ada menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa (unras) ke Kantor Bupati Inhu.

Pernyataan ini disampaikan para batin dihadapan Kepala Desa (Kades) Talang Perigi, Rudi Hartono, S.Sos pekan lalu terkait pemberitaan di salah satu dimedia online yang menyatakan akan ada aksi unras ke kantor bupati membawa nama tokoh adat didesa tersebut.

Para batin selaku pemegang tampuk adat Suku Talang Mamak khususnya yang berada di Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim merasa difitnah dan dirugikan dengan pemberitaan tersebut.

Hal ini diutarakan dua batin adat di desa tersebut yakni, Batin Rapan dan Batin Punggah.

Menurut keterangan Batin Rapan, dirinya sama sekali tak ada mengatakan akan ikut melakukan demo ke kantor bupati Inhu nak mengadukan kades Talang Perigi. Karna kata beliau apa kesahan kades sebanarnya beliau juga tak tau dan dirasa tak ada. Demikian juga Batin Punggah, yang biasa disapa Pak Jenila, mengatakan kami sama sekali tak ada berkata demikian, apalagi seperti tersiar akan ada aksi unras atas perintah kami selaku batin adat, jelas Batin Punggah kepada Kades Talang Perigi Rudi Hartono, S.Sos saat bersilaturrahmi ke kediamannya.

"Kami batin disini (Desa Talang Perigi, red) tak pernah berniat untuk menyuruh Kades mundur dari jabatannya, apatah lagi untuk melakukan unras. Zaman dulu, pemimpin sama pemimpin pahit untuk beradu-adu. Artinya, antara pemimpin adat dengan pemimpin di pemerintahan tak pernah bersiteru. Zaman sekarang kami pemangku adat yang diadu-adu ", ujar Batin Punggah.

"Pak batin tak ada nyuruh kau (kades) mundur dari jabatan de nak", ujar Batin Punggah dengan dialek Talang nya dihadapan Kades Talang Perigi Rudi Hartono, S.Sos, pekan lalu.

Melalui pemberitaan di media ini, dengan tegas dua batin di Desa Talang Perigi ini menyatakan pihak lain tak lagi membawa-bawa nama batin adat untuk hal-hal yang tidak sebenarnya dan tak diketahui sebelumnya. Bahkan mereka menyatakan agar pemangku adat tak lagi dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dengan adanya sanggahan ini, para batin mengharapkan pihak pemerintah desa dan pihak terkait lainnya untuk dapat menyikapi permasalahan ini dengan matang tanpa menimbulkan kericuhan tersendiri, apalagi disebut akan ada unras ke kantor Bupati Inhu yang melibatkan batin adat, ini dapat merusak nama baik para batin itu sendiri, ujar mereka.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Talang Perigi, Rudi Hartono, S.Sos angkat bicara terkait sejumlah tudingan oknum terhadap dirinya. Ia mengatakan seluruh kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan yang berhubungan dengan Dana Desa (DD) sudah melalui kesepakatan musrenbangdes dan telah dilakukan dengan sangat transparan penggunaannya. Ini bisa dilihat dari papan informasi yang dibuat pemerintah desa. Demikian juga dengan pengerjaan fisik dilapangan. Ada pendampingan, ada pihak kecamatan yang memonitor realisasi kegiatan, pihak Dinas PMD serta Inspektorat. Jadi, seluruh kegiatan fisik yang dilaksanakan mengacu pada aturan dan ketentuan yang sudah ditentukan, katanya.

Pernyataan ini disampaikan Rudi Hartono menepis tudingan oknum yang mengatasnamakan warga hingga hingga pemangku adat (batin adat).

"Kelompok yang mengatakan penggunaan DD di Desa Talang Perigi tidak transparan, tidak benar", ujarnya.

Menurut Rudi Hartono lagi, setiap kegiatan fisik melalui DD ada prosedurnya. Dan itu semua sudah dilaksanakan, bahkan setiap kegiatan yang dikerjakan dipantau langsung oleh tim monitoring kecamatan, Dinas PMD hingga Inspektorat kabupaten.

Selain itu, Kades Rudi Hartono juga membantah tudingan soal dirinya melakukan penggantian perangkat desa tanpa koordinasi. Padahal katanya, kalau dipilih masyarakat juga belum tentu bisa menemukan orang yang bisa bekerja. Jadi saya tunjuk langsung orang yang bisa bekerja dan bertanggungjawab, dan hal ini tentu sesuai aturan dan dibolehkan, cetusnya.

Kemudian Rudi Hartono juga mengatakan, sebagai kades dirinya mengaku selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan dan program-program kerja didesa.

"Saya senantiasa selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat, terlalu belebihan juga kalau saya dikatakan tidak pro rakyat karna bertolak belakang dengan kenyataan", pungkasnya. (ASH)