PEKANBARU - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen menyampaikan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang menurutnya sangat potensial untuk bisa menerbitkan sukuk daerah.

"Hal ini terlihat dari rilis BPS Provinsi Riau," ungkapnya usai Video Conference Sukuk Daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk triwulan II yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau merupakan terbesar keenam secara nasional dan terbesar kedua di Pulau Sumatera dengan nilai mencapai sekitar Rp 168 triliun.

Selanjutnya, ini menjadi salah satu indikator bahwa Provinsi Riau memiliki kondisi keuangan serta kemampuan daerah yang cukup baik khususnya dalam mengembalikan pinjaman daerah.

Sementara itu, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Riau tahun 2019-2024 pemerintah daerah juga memiliki program beberapa program pembangunan yang potensial

Hoesen menjelaskan, dari penerbitan sukuk Daerah seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta pengembangan wilayah industri lalu mengapa harus menggunakan instrumen sukuk daerah salah satu kelebihan suku daerah dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lain.

"Suku daerah selain bisa ditawarkan untuk dimiliki oleh investor baik insitusi maupun individu yang sudah terbiasa di berinvestasi di pasar modal," ungkap Hoesen.

Hoesen menyampaikan, sukuk daerah dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat mendalami hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan.

"Sukuk daerah baik dari sisi mekanisme penerbitan hingga pelaporannya sehingga diharapkan nantinya pemerintah Provinsi Riau dapat menggunakan instrumen sukuk daerah," tutupnya. (Mcr)